PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MELALUI IMPLEMENTASI WEWENANG SENTRA GAKKUMDU (PENEGAKAN HUKUM TERPADU)

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan wujud demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran, termasuk pelanggaran pidana Pemilu. Untuk menanggulangi hal tersebut, dibentuklah Sentra Gakkumdu melalui Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 yang melibatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan guna memastikan penanganan pelanggaran pidana Pemilu yang efektif. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang melibatkan analisis kebijakan, studi kasus, serta wawancara untuk memperoleh pandangan langsung mengenai implementasi kewenangan Sentra Gakkumdu. Fokus penelitian ini adalah pada kendala-kendala yang dihadapi Sentra Gakkumdu di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani tindak pidana Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan dua faktor utama yang mempengaruhi efektivitas Sentra Gakkumdu: pertama, faktor internal berupa koordinasi yang belum optimal antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan; kedua, faktor eksternal berupa regulasi yang masih lemah, terbatasnya sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi masyarakat. Kelemahan dalam regulasi menjadi faktor signifikan yang turut menghambat penegakan hukum dalam tindak pidana Pemilu.