PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA OLEH KURATOR DALAM INDEPENDENSINYA MELAKUKAN PENGURUSAN HARTA DEBITOR PADA PROSES PKPU DAN PAILIT

Abstract

Tidak diaturnya aspek-aspek hukum pidana didalam Undang - Undang  kepailitan dan PKPU secara spesifik  dianggap berakibat pada tidak diberlakunya prinsip atau asas yang mana hukum  yang bersifat khusus(lex specialis) mengesampingkan  hukum yang bersifat  umum (lex generalis) berdasarkan ketentuan yang terdapat didalam KUHP adalah  merupakan sebuah penafsiran asas yang keliru. Maka dari itu untuk menanggulangi perbuatan tindak pidana  terhadap para pelaku dalam kepailitan dan PKPU terhadap para pelaku kepailitan, demi menjaga kekosongan hukum dan kepastian hukum  maka diberlakukanlah ketentuan umum tersebut.  Maka dari itu untuk pasal 234 dan ayat (2) pasal 234 Undang–Undang Kepailitan  sepanjang frasa untuk dijatuhi sanksi pidana pidana adalah ketentuan yang memiliki makna sebagai pengawal norma dan juga neraca dalam melihat tidak independenya kurator dalam aspek penegakana hukumnya dan upaya untuk melakukan pencegahan agar aspek pelaksanaan PKPU dan kepailitan tidak menjadi rumit sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain Undang – Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) dan Kepailitan bukan hanya mengatur prosedur terhadap proses gugatan ganti rugi jika seorang kurator melakukan kesalahan maupun kelalian ketika melakukan pengurusan dan permberesan terhadap harta pailit Debitor.  Olehnya pertanggung jawaban secara pidana yang termuat pada pasal 72 jo pasal 73 jo pasal 234 Undang – Undang KPKPU adalah sebuah prodak hukum yang relevan diterapkan secara umum terhadap pertanggungjawaban pidana terasmuk sanksi pidananya yang di jatuhkan kepada karena menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, berdasarkan prinsip – prinsip Independensi  Kurator berserta asasnya. Dengan demikian sanksi pidana dan juga pertanggungjawaban pidananya tersebut dapat ditarik unsur–unsurnya yang terkandung didalam KUHP dan kemudian diadili melalui prosedur pidana berdasarkan KUHAP yang berlaku.