Pancasila Sebagai Filsafat Nasional Fondasi Pembentukan Hukum Di Indonesia

Abstract

Pancasila merupakan dasar filosofis negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum yang menjadi pijakan pertama dalam pembentukan sistem hukum nasional indonesia, Namun, dinamika perkembangan masyarakat, globalisasi, serta pengaruh berbagai sistem hukum asing menimbulkan tantangan terhadap konsistensi implimentasi nilai-nilai pancasila dalam proses pembentukan maupun penegakan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) dengan kenyataan praktik yang berorientasi pada pendekatan legalistik dan positivistik. Artikel ini bertujuan inyuk menganalisis kedudukan pancasila sebagai filsafat hukum nasional serta mengkaji nilai-nilai pancasila sebagai pondasi dalam proses pembentukan hukum yang ada di indonesia. Penilitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan filosofis . Bahan hukum yang  digunakan meliputi bahan hukum primer berupa konsitusi dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang berassal dari literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penilitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran terhadap konsep-konsep filsafat hukum dan nilai-nilai pancasila sebagai dasar pembentukan hukum nasional. Hasil penilitian menunjukkan bahwa pancasila memiliki kedudukan sebagai filsafat hukum nasional yang mengandung dimensi ontologis, epistimologis, dan aksiologis dalam penyelenggaraan hukum di indonesia. Sebagai cita hukum nasional pancasila berfungsi memberi arah, legitimasi, sekaligus batasan etis terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, dan praktik penegakan hukum agar selaras dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan internalisasi nilai-nilai pancasila dalam proses legislasi, penafsiran hukum, serta penegakan hukum menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya sistem hukum nasional yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berorientasi  pada kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.