TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum keperdataan serta perlindungan hukum bagi konsumen akibat terjadinya kebocoran data pribadi pada platform e-commerce Shopee. Menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum akibat kebocoran data ini mengacu pada klaster Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata, di mana salah satu bentuk pemulihan hak konsumen oleh pihak Shopee diwujudkan melalui pemberian fasilitas gratis ongkos kirim dalam jangka waktu satu tahun. Perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce secara komprehensif dijamin melalui hak dan kewajiban yang termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta diperkuat secara spesifik oleh regulasi perlindungan data pribadi dan sistem elektronik melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).