Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Gunungkidul

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan dampak fisik, psikis, sosial, serta hukum bagi korban, khususnya perempuan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan konsekuensi yuridis dari komitmen Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional mengenai perlindungan perempuan, termasuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kehadiran Undang-Undang PKDRT memiliki arti strategis karena mengubah persoalan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai urusan privat menjadi isu publik yang memerlukan intervensi negara guna memberikan perlindungan hukum kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno serta mengkaji perspektif hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan library research yang bersifat deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Wno telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Faktor penyebab terjadinya KDRT umumnya dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, budaya patriarki, bias gender, serta anggapan bahwa perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Kondisi tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dalam perspektif hukum pidana, KDRT merupakan tindak pidana yang tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang PKDRT perlu terus diperkuat melalui penegakan hukum yang efektif, perlindungan korban yang komprehensif, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghapusan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga