Tinjaukan yuridis Pengajuan Peceraian yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Sleman

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pengajuan perceraian yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Sleman serta untuk mengetahui kesesuaian prosedur perceraian anggota Polri dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung data lapangan. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan data empiris terkait pengajuan perceraian anggota Polri di Polresta Sleman tahun 2021–2023. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian anggota Polresta Sleman dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Dari total 10 kasus pengajuan perceraian, permohonan yang diajukan oleh istri lebih banyak dibandingkan permohonan yang diajukan oleh suami, yaitu sebanyak 6 kasus oleh istri dan 4 kasus oleh suami. Berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri, sebanyak 8 kasus atau 80% telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan 2 kasus atau 20% yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Pada tahun 2023 ditemukan pengajuan perceraian yang dilakukan langsung ke Pengadilan tanpa melalui prosedur internal dan tanpa memperoleh rekomendasi atau izin dari pimpinan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia.Dengan demikian, pelaksanaan pengajuan perceraian oleh anggota Polresta Sleman pada umumnya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat pelanggaran prosedur administratif yang menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggota Polri dalam pelaksanaan perceraian