Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019

Iin Suny Atmadja

doi:10.47200/jnajpm.v6i1.685

Iin Suny Atmadja Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

DOI: https://doi.org/10.47200/jnajpm.v6i1.685

Keywords: Constitutional Court, Concurrent General Election, duties and powers, dispute over results

Abstract

The 2019 general election is a starting point in holding elections simultaneously which involves the election of all members of the House of Representatives along with regional leaders at all levels, the Regional Representative Council, including the election of the President and Deputy. All parties and circles are required to take responsibility for the success and active role in, without the exception of the formal organizing institutions, which have been strictly regulated by statutory regulations, namely the KPU (General Election Commission) and Bawaslu (General Election Supervisory Body) and the Constitutional Court (MK). The last as the institution that has the authority to resolve disputes over the results of general elections. Through literature research on Indonesian legislation with descriptive analysis, it can be seen that the role of the Constitutional Court in the 2019 simultaneous election contestation has all been regulated in Law which in its implementation is supported by other supporting regulations. there is a clear line of duty and authority from the Constitutional Court compared to the other two institutions that play a role in the election, namely the KPU and Bawaslu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmadi. 2015. “Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019.” Jurnal Al’-Adl 8(1):1–19.

Ardipandanto, Aryojati. 2019. “Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.” Info Singkat Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 11(11):25–30.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. “Parpol dan Pemilu sebagai Instrumen Demokrasi.” Jurnal Konstitusi 3(4).

Asshiddiqie, Jimly. 2013. Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Rajawali Pers.

Fahmi, Khairul. 2012. Pemilu & Kedaulatan Rakyat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hayat, Hayat. 2016. Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana. Vol. 11.

Junaedi, Veri. 2013. “Bukan Mahkamah Kalkulator.” in Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI Naskah Konfrensi MK dan pemajuan Hak Konstitusional Warga, diedit oleh D. U. C. Rachmawati dan I. Hasani. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

KMPP. 2009. “Menggagas Desain Pengawasan Pemilu.” in seminar Evaluasi Pengawasan Pemilu Tahun 2009. Jakarta: KMPP-Yayasan Tifa.

Kusumawati, Intan, Supriyono, Iin Suny Atmadja, Enung Hasanah, dan Suci Cahyati. 2020. “The role of law enforcement agencies in the effort of corruption prevention and eradication in the perspective of progressive law in Indonesia.” International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24(3):2492–2501. doi: 10.37200/IJPR/V24I3/PR201895.

MK RI. 2013. Putusan Nomor 14/PUUXI/2013 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Mulyadi, Dedi, dan M. Rendi Aridhayandi. 2017. “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1(2):532–49. doi: 10.35194/jhmj.v1i2.39.

Pradina, Gita, dan Jadmiko Anom Husodo. 2020. “Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan MK Nomor 20/Puu-XVII/2019.” Res Publica Jurnal Hukum Kebijakan 4(2).

RI. 2002. Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

RI. 2004. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

RI. 2007. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilu.

RI. 2008. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

RI. 2011. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

RI. 2017. Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu.

Saliro, Sudono, Jamiat Akadol, Saiful Rachman, dan Agus Setiawan. 2020. “Hak Memilih Tuna Aksara Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kota Singkawang Perspektif Ketatanegaraan.” Jurnal Mahkamah 5(1):93–108. doi: 10.25217/jm.v5i1.725.

Samsul, Inosentius. 2014. “SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PASCA PUTUSAN MK: KEWENANGAN SIAPA?” Info Singkat Bidang Hukum 6(10):1–4.

Solihah, Ratnia. 2018. “Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik.” Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 3(1):73–88. doi: 10.14710/jiip.v3i1.3234.

Thaib, Dahlan. 1993. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty.

Triono, Triono. 2017. “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019.” Jurnal Wacana Politik 2(2):156–64. doi: 10.24198/jwp.v2i2.14205.

Widodo, Wahyu. 2018. “Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum.” Jurnal Meta Yuridis 1(1):77–85. doi: 10.26877/m-y.v1i1.2903.