Pengawasan Izin Tinggal Warga Asing Berbasis Administrasi dan Komunitas di Wilayah Non-TPI Pamekasan
DOI:
https://doi.org/10.47200/jnajpm.v11i2.3887Keywords:
Stay Permit, Mixed Marriage, Community-Based Supervision, Immigration OfficeAbstract
A stay permit is the legal basis for the lawful presence of foreign nationals in Indonesia, and its misuse may trigger administrative and criminal. This study juridically examines the governance of Limited Stay Permit (ITAS) and Permanent Stay Permit (ITAP) issuance and its supervision at the Class II Non-TPI Immigration Office of Pamekasan, using a juridical-empirical method with a descriptive qualitative approach based on Molina transaction data for August 2025–July 2026 and the First Semester 2025 Immigration Security Report. Of 66 ITAS/ITAP transactions, 98.5% had been issued and 57.6% were family or mixed-marriage based. However, supervision is constrained by the absence of certified investigators, limited transportation to archipelagic areas, and the lack of real-time monitoring. Comparison with national data shows that these constraints are structural. This study proposes fostering legal awareness through a collaborative oversight model that involves village heads and community leaders from the islands in tracking the presence of foreign nationals via the District-level Foreigner Oversight Team.
Downloads
References
Al Kindi, I., D. Tempati, P. Almaresa, F. Suryadinata, L. Indasari, and R. S. Akbar. 2025. “Peran Sistem Informasi Keimigrasian dalam Meningkatkan Kepatuhan Izin Tinggal WNA.” Jurnal Kolaboratif Sains 8, no. 6: 3211–3218. https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7708.
Arief, B. N. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
Christmarrathus, S., Istislam, and H. Wijayati. 2014. “Pengawasan dan Tindakan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang Dilakukan Warga Negara Asing.” Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.
Direktorat Jenderal Imigrasi. 2019. “Pengawasan Orang Asing, Dirjen Imigrasi Terapkan APOA.” Berita, 2 Agustus 2019. https://www.imigrasi.go.id/ berita/2019/08/02/pengawasan-orang-asing-dirjen-imigrasi-terapkan-apoa.
Direktorat Jenderal Imigrasi. 2025a. “Imigrasi Gelar Operasi Wira Waspada Perdana di Tahun 2025.” Siaran pers, Januari 2025.
Direktorat Jenderal Imigrasi. 2026a. “Di Tengah Isu Global, Imigrasi Catatkan Kenaikan PNBP 6,42% dari Sektor Visa pada Semester I Tahun 2026.” Siaran pers, Juli 2026.
Direktorat Jenderal Imigrasi. 2026b. Keterangan pers mengenai realisasi investasi Golden Visa. Mei 2026.
Ginting, G., F. A. Rani, and D. Ali. 2014. “Pendeportasian Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian.” Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2, no. 4: 62–68.
Hamidi, J., and C. Christian. 2021. Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hukumonline. 2012. “Kualitas dan Kuantitas Penyidik Imigrasi Masih Minim.” 9 Mei 2012.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. 2025. “Inteldakim Surabaya Tingkatkan Pengawasan, 148 WNA Ditindak Sepanjang Tahun 2025.” Siaran pers, September 2025.
Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Pati. 2026. Siaran pers mengenai deportasi WNA. Juni 2026.
Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai. 2025. “Tegakkan Hukum, Imigrasi Banggai Deportasi 2 WNA.” Siaran pers, September 2025.
Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan. 2025. Laporan Pengamanan Keimigrasian Semester I Tahun 2025 (Januari–Juni 2025). Data internal.
Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Pamekasan. 2026. Data Molina Periode Agustus 2025–Juli 2026. Data internal, diolah.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. 2024. “Imigrasi Kembali Cetak Rekor di 2024, Melaju Cepat dalam Tubuh yang Baru.” Siaran pers, Desember 2024.
Marzuki, P. M. 2017. Penelitian Hukum. Rev. ed. Jakarta: Kencana.
Mirwanto, T., Asto, and Y. Kartiko. 2020. “Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional.” Jurnal Abdimas Imigrasi Politeknik Imigrasi 1, no. 2: 76–95. https://doi.org/10.52617/jaim.v1i2.139.
Muhlisa, A. N., and K. Roisah. 2020. “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) pada Warga Negara Asing.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, no. 2: 145–157. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147.
Ninage, M. B., and A. Diamantina. 2022. “Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing oleh Kantor Imigrasi Semarang.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2: 197–212. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.197-212.
Nugroho. 2017. “Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kelas I Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
Nurbaya, I. R., and M. S. Zahidi. 2023. “Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Deportasi Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Pamekasan.” Jurnal Hukum Sasana 9, no. 1: 69–80.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing.
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Qalandy, M. R., and M. A. Syahrin. 2021. “Instrumen Penegakan Hukum bagi Tenaga Kerja Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian.” JLR: Jurnal Legal Reasoning 4, no. 1: 1–16. https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2962.
Reza, A. M., R. Renggong, and B. Madiong. 2021. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” Indonesian Journal of Legality of Law 3, no. 2: 123–128. https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.641.
Rojak, J. A. 2022. “Measures to Enforce Law Regarding Stay Permit Violation Against Immigration Law Policy.” Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 12, no. 2: 326–344. https://doi.org/10.15642/ad.2022.12.2.326-344.
Santoso, M. I. 2012. Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Setiawan, M. A., K. Ponco Aji, and M. Purwanti. 2025. “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal WNA di Wilayah Indonesia: Akibat Pengaplikasian Molina.” Innovative: Journal of Social Science Research 5, no. 4: 3992–4007. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20380.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nur Fatikha Arini
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
