Kajian Implikasi Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Wonogiri

Nurokhman Nurokhman; Richo Andi Wibowo; Ashar Saputra; Gatot Hariyanto

doi:10.47200/jnajpm.v9i4.2092

Nurokhman Nurokhman Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Indonesia
Richo Andi Wibowo Universitas Gajah Mada Yogyakarta Indonesia
Ashar Saputra Universitas Gajah Mada Yogyakarta Indonesia
Gatot Hariyanto Universitas Gajah Mada Yogyakarta Indonesia

DOI: https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2092

Keywords: Job Creation Law, regional regulations, building planning, implications

Abstract

This research aims to identify the readiness of the Wonogiri Regency in 2021 regarding regional policies in building planning that support the Job Creation Law (No. 11/2020). Several analytical approaches are used with data taken directly through interviews and focus group discussions and other supporting data. As a result, Wonogiri Regency has two options, namely first, the Wonogiri Regency Building Regulations are revoked in their entirety on the grounds that the "spirit" has been amended by Law Number 11/2020 and PP Number 16/2021 concerning Building Implementation Regulations whose regulatory concept has changed from IMB to PBG . The second option is partial revision. In its implementation, it is necessary to increase the effectiveness of law enforcement, SIMBG tools and increase the capacity and competence of human resources as well as ensuring the Regional Regulations on RTRW and RDTR, and the Regional Regulation on Retributions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. 2023. “Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah.” Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan 2(1):15–36. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347.

BPS. 2020. Kabupaten Wonogiri Dalam Angka Tahun 2019. Wonogiri: BPS.

Bupati. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri. Wonogiri: Kabupaten Wonogiri.

Bupati. 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung. Wonogiri: Kabupaten Wonogiri.

Bupati. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan. Wonogiri: Kabupaten Wonogiri.

Bupati. 2020. Peraturan Bupati Kabupaten Wonogiri Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Wonogiri: Kabupaten Wonogiri.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum: Normatif serta Empiris. Jakarta: Kencana.

Fery, Darmansyah Siregar. 2020. “Aspek Hukum Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Dengan Hak Guna Bangunan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Al-Hikmah:Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan 1(2):874–901.

Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. 2019. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Indonesia. 2020. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: BPK RI.

Indradjati, RM Petrus Natalivan. 2020. Implikasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Penataan Ruang. Bandung.

Kementerian PUPR-RI. 2021. Konstruksi Indonesia 2021: Era Baru Konstruksi Berkarya Menuju Indonesia Maju. Jakarta: Kementerian PUPR-RI.

Mamudji, Sri, Hang Rahardja, Agus Supriyanto, Daly Erni, dan Dian Puji Simatupang. 2015. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. 2012. “Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum.” Jurnal Hukum dan Peradilan 1(2):189. doi: 10.25216/ jhp.1.2.2012.189-206.

Nurokhman, Nurokhman, Indra Suharyanto, Hery Kristiyanto, Erlina Erlina, Singgih Subagyo, Suryanto Suryanto, Sukarno Sukarno, Fattah Setiawan Santoso, dan Surifah Surifah. 2023. “Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kawasan Bantaran Sungai Kota Yogyakarta.” Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 8(1):89–102. doi: 10.47200/ JNAJPM.V8I1.1535.

Poernomo, Bambang. 2013. Pola Dasar Teori Dan Asas Umum Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Liberty.

Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2023. “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggararaan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum.” Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.

RI. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Jakarta: BPK RI.

RI. 2008. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Jakarta: BPK RI.

RI. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Jakarta: BPK RI.

Tim Penulis. 2021. Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pengembanan Hukum Di Indonesia. diedit oleh H. Siswanto dan F. Sumarja. Bandar Lampung: Pusaka Media.

Tim Penyusun. 2021. Kajian Implikasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung. Yogyakarta.

Winda Fitri, Luthfia Hidayah. 2021. “Problematika Terkait Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan.” Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 4(2):725–35.