ANALISIS BANJIR DAN SEDIMENTASI WILAYAH SUNGAI BRANTAS (TINJAUAN TERHADAP METODE PENGENDALIAN) - Erlina, Erlina (Jurnal Teknik Sipil, 2018)
Sejak masa raja Airlangga abad XI berdasar prasasti Kamalagyan 1037 M, prasasti ini merupakan tanda dibangunnya bendungan Waringin Sapta dan acapkali jebol dan banjir menggenangi desa Lasun, Palinjwan, Sijanatyesan, Panjigantin, Talan, Decapankah, Pankaja juga daerah lain seperti Kala, Kalagyan, Thani Jumput (Sandi, 2015). 980 tahun berlalu banjir, sedimentasi, degradasi sungai serta ilegal logging merupakan persoalan yang dihadapi oleh wilayah sungai Brantas dengan berbagai pemangku kepentingan (stake holders). Aspek pengendalian daya rusak air di wilayah sungai Brantas adalah upaya untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan diantaranya oleh banjir dan sedimentasi. Dengan cacthment area ± 14.103 km2, terdiri dari 16 Kabupaten (Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, sidoarjo, Trenggalek, Tulungagung) dan 6 Kota (Batu, Blitar, Kediri, Malang, Mojokerto, Surabaya). Metode analisis yang digunakan merupakan tinjauan terhadap : Lokasi banjir dalam 2 tahun (2014-2015) pada daerah irigasi dengan kondisi hidrologi, Instansi pengelola di wilayah sungai Brantas (Siapa), Teknik-teknik pengendalian yang dilakukan (upaya fisik dan non fisik), Rumusan berupa skema serta kriteria penanganan dalam mengevaluasi banjir dan sedimentasi. Terdapat 4 Kabupaten (Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk dan Trenggalek) lokasi banjir, melanda 4 daerah irigasi (Delta Brantas, Padipomahan, Bening dan Trenggalek), dan 3 Sub Das (Brantas Hilir basin block Porong dan Mas, Widas basin block Widas, Ngrowo-Ngasinan basin block Ngrowo). Upaya pencegahan : fisik berdasarkan skenario ekonomi sedang berupa normalisasi sungai, pembangunan groundsill, pembangunan bendungan, non fisik : pembinaan sistem peringatan dini. Upaya penanggulangan : fisik penegakan hukum dan penertiban, . upaya non fisik : keterlibatan Instansi dan lembaga masyarakat dengan masyarakat dalam pertemuan konsultasi masyarakat (PKM). Upaya pemulihan : penggunaan dana darurat.