ANALISIS BANJIR DAN SEDIMENTASI WILAYAH SUNGAI BRANTAS (TINJAUAN TERHADAP METODE PENGENDALIAN)
Abstract
Sejak masa raja Airlangga abad XI berdasar prasasti Kamalagyan 1037 M, prasasti ini merupakan tanda dibangunnya bendungan Waringin Sapta dan acapkali jebol dan banjir menggenangi desa Lasun, Palinjwan, Sijanatyesan, Panjigantin, Talan, Decapankah, Pankaja juga daerah lain seperti Kala, Kalagyan, Thani Jumput (Sandi, 2015). 980 tahun berlalu banjir, sedimentasi, degradasi sungai serta ilegal logging merupakan persoalan yang dihadapi oleh wilayah sungai Brantas dengan berbagai pemangku kepentingan (stake holders). Aspek pengendalian daya rusak air di wilayah sungai Brantas adalah upaya untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan diantaranya oleh banjir dan sedimentasi. Dengan cacthment area ± 14.103 km2, terdiri dari 16 Kabupaten (Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, sidoarjo, Trenggalek, Tulungagung) dan 6 Kota (Batu, Blitar, Kediri, Malang, Mojokerto, Surabaya). Metode analisis yang digunakan merupakan tinjauan terhadap : Lokasi banjir dalam 2 tahun (2014-2015) pada daerah irigasi dengan kondisi hidrologi, Instansi pengelola di wilayah sungai Brantas (Siapa), Teknik-teknik pengendalian yang dilakukan (upaya fisik dan non fisik), Rumusan berupa skema serta kriteria penanganan dalam mengevaluasi banjir dan sedimentasi. Terdapat 4 Kabupaten (Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk dan Trenggalek) lokasi banjir, melanda 4 daerah irigasi (Delta Brantas, Padipomahan, Bening dan Trenggalek), dan 3 Sub Das (Brantas Hilir basin block Porong dan Mas, Widas basin block Widas, Ngrowo-Ngasinan basin block Ngrowo). Upaya pencegahan : fisik berdasarkan skenario ekonomi sedang berupa normalisasi sungai, pembangunan groundsill, pembangunan bendungan, non fisik : pembinaan sistem peringatan dini. Upaya penanggulangan : fisik penegakan hukum dan penertiban, . upaya non fisik : keterlibatan Instansi dan lembaga masyarakat dengan masyarakat dalam pertemuan konsultasi masyarakat (PKM). Upaya pemulihan : penggunaan dana darurat.
References
Asdak, Chay. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Air Sungai : Edisi Revisi Kelima. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Chapin, F. Stuart, JR. and Kaise, Edward J. 1995. Urban and Land Use Planning : Fourth Edition. Chicago : University of Illionis Press.
Dewajati, Ratna. 2003. Pengaruh Perubahan Penggunaan DAS Kaligarang terhadap Banjir di Kota Semarang. Tesis. Semarang : Magister Teknik Pengembangan Kota Universitas Diponegoro.
Dunne, T. and Leopold, L.B. 1978. Water in Environmental Planning. New York : W.H. Freeman and Company.
Ilyas, Mohamad, Arif - Mashudi, 1991. Salah Satu Cara Teknik Simulasi Pengoperasian Reservoir. Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan VIII, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia, Jakarta.
Kasiro, Ibnur - Adidharma, Wanny - Rusli, Bhre Susantini - Nugroho, Sunario, C.L. 1997. Pedoman Kriteria Desain Embung Kecil untuk Daerah Semi Kering di Indonesia. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Loebis, Joesron, Soewarno, dan Suprihadi, 1993. Hidrologi sungai. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Maryono, Agus. 2005. Menangani Banjir, Kekeringan dan Lingkungan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Mays, Larry, W. and Tung, Yeou Koung, 1992. Hydrosystems Engineering and Managernent. Mc Graw Hill, New York.
Sobirin, 2009. Kajian Strategis Solusi Banjir. Seminar Nasional Teknik SDA, Bandung.
Suherlan, 2001. Zonasi Tingkat Kerentanan Banjir. Geophisics dan Meteorologi, Bogor.
Suripin, 2000. Konservasi Tanah dan Air, Universitas Diponegoro, Semarang.
Syahril, M. 2009. Studi Pengembangan Peta Resiko Banjir. ITB, Bandung.
Pemerintah, RI. 2007. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang.
Copyright (c) 2018 Erlina
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
