AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN THE FAMILY, COMMUNITY, SCHOOL

AND STATE

Alil Rinenggo

, Intan Kusumawati

, Zaenul Stiyawan

, Sutiyono

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Darul Ulum Islamic Centre

Sudirman GUPPI,

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas

Cokroaminoto Yogyakarta,

SMP Negeri 1 Margoyoso,

Pendidikan Guru Sekolah Dasar,

Universitas Nahdatul Ulama Yogyakarta

Email: [email protected]m

Email: [email protected]

ABSTRAK

Penulisan bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan strategi keluarga, masyarakat, sekolah, dan

negara dalam pendidikan antikorupsi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil

kajian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat

dan negara harus diwujudkan secara bersama-sama. Keluarga memiliki peran dalam mendidik

anak-anak melalui keteladanan, pembiasaan, dan dialog. Strategi yang digunakan yaitu

menjalankan fungsi keagamaan, sosial-budaya, sosialisasi dan pendidikan, serta ekonomi.

Masyarakat perlu mengenal korupsi untuk perbaikan birokrasi, mengetahui hak dan kewajiban

sebagai warga negara yang cerdas dan baik, kerja sama dan komitmen yang utuh. Sekolah perlu

merancang modul pembelajaran dengan mengembangkan nilai-nilai antikorupsi, seperti nilai inti,

nilai sikap, dan nilai etos kerja. Strategi yang dilakukan sekolah yaitu pengembangan model

pembelajaran PPKn antikorupsi berbasis lingkungan melalui cooperative learning. Negara perlu

menerapkan budaya malu di lingkungan pemerintahan, memasukkan pendidikan antikorupsi di

pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, dan merumuskan sanksi sosial dalam tindak

pidana korupsi.

Kata kunci: Pendidikan, antikorupsi, lingkungan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 CC BY-SA International License.

ABSTRACT

This writing aims to describe the roles and strategies of the families, communities, schools, and

state for anti-corruption education. Techniques for data collection was literature studies. The

results of the study show that anti-corruption education in the family, school, community and state

must be put into effects together. The role of the families is to educate children by example, habits,

and dialogue. The employed strategy is to make use of the religion, society and culture,

socialization and education, as well as the economy. People need to learn about corruption to

improve the bureaucracy, understand their rights and obligations as smart and good citizens, and

fully cooperate and commit. Schools need to design learning modules by developing anti-

corruption values, such as core values, attitude values, and work ethic values. The strategy used by

the school is to develop an environment-based anti-corruption PPKn learning model through

cooperative learning. The state needs to implement a culture of shame in the government, include

anti-corruption education in basic to higher education, and formulate social sanctions for

corruption.

Keywords: Education, anti-corruption, environment

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang dikategorikan sebagai kejahatan luar

biasa atau dikenal istilah extraordinary crime. Namun praktik korupsi masih marak terjadi hampir

setiap tahun sejak bergulirnya era reformasi sampai sekarang. Sesuai tuntutan era reformasi, adanya

tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Padahal regulasi terkait pemberantasan korupsi sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan hadirnya

UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari aspek hukum, hadirnya undang-undang tersebut

sebenarnya sudah memberikan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku korupsi. Pokok

permasalahan yang ada yaitu eksekusi hukuman yang diberikan oleh hakim terkadang masih ringan

sebagai kejahatan luar biasa, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Hukuman

yang diberikan seringkali tidak sesuai tuntutan jaksa atau bahkan lebih rendah dari sanksi hukuman

yang diatur di dalam undang-undang.

Akar masalah lain dilihat dari aspek sosial-budaya, korupsi telah menjadi “kebiasaan” di

tengah msyarakat. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda di Indonesia. Hal

itu terlihat dari laporan VOC terkait korupsi yang terjadi di berbagai daerah. Pelakunya yaitu bupati

atau orang-orang di internal Kolonial Belanda. Kebiasaan yang dilakukan pemimpin atau calon

pemimpin daerah dalam memberikan gratifikasi sudah ada di era saat itu (Suryandari, 2021). Pola

yang demikian masih terjadi antara anggota legislatif, pejabat pemerintah, pihak swasta, dan di

lingkungan partai. Masalah “kebiasaan” yang sudah “mandarah daging” sulit untuk diubah menjadi

budaya yang antikorupsi.

Praktik korupsi di Indonesia semakin hari terlihat semakin memprihatinkan. Korupsi

menjerat para pejabat pemerintah tingkat lokal sampai dengan tingkat nasional. Mulai dari tingkat

bawah, misalnya dana desa yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat desa dikorupsi oleh

kepala desa untuk menguntungkan diri sendiri. Kasus tersebut terjadi di Cianjur, Jawa Barat.

Tersangka menyelewengkan dana desa yang diperuntukkan BUMDes dengan kerugian negara

sebesar Rp 362 juta (Taufiqurrahman, 2021). Di tingkat daerah kabupaten, korupsi terjadi di akhir

bulan Agustus tahun 2021, menyeret Bupati Probolinggo dan suami beserta beberapa camat yang

diduga menerima suap terkait jual beli jabatan kepala desa (Rofiq, 2021). Selanjutnya di tingkat

nasional, mantan Menteri Sosial yaitu Juliari P. Batubara tersandung kasus korupsi terkait suap

bantuan sosial untuk menangani pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020

(Kamil, 2021). Kasus-kasus tersebut menandakan bahwa praktik korupsi masih masif terjadi di

lingkungan masyarakat, bangsa dan negara yang belum mampu diatasi secara optimal.

Data menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK

antara tahun 2004 sampai dengan bulan Mei 2020, sebanyak 297 kasus korupsi dilakukan oleh

pihak swasta. Selanjutnya kasus korupsi sebanyak 257 yang dilakukan oleh anggota DPR. Perkara

korupsi yang sering dilakukan oleh pihak swasta yaitu perkara suap (Budiman, 2021). Perkara suap

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

yang terjadi melibatkan pihak swasta dengan pemegang kekuasaan terkait kepentingan bisnis. Hal

ini yang perlu menjadi perhatian dan pengawasan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Adanya perubahan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana

Korupsi justru berpeluang melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi. Pertama, tindak pidana

korupsi menggunakan hukum acara pidana biasa, sehingga implikasinya korupsi dianggap

kejahatan biasa, bukan luar biasa. Kedua, peran KPK bisa semakin menurun karena sebelumnya

sebagai lembaga yang independen, sekarang berada di bawah lembaga pemerintah (bagian dari

eksekutif). Ketiga, munculnya dewan pengawas memberikan pengawasan terlalu dominan, tidak

sekadar mengawasi dan mengevaluasi namun juga masuk dalam penanganan teknis perkara. Hal ini

dianggap tidak efektif dan dijadikan alat intervensi (Putri, 2019). Meskipun dalam pasal 3 UU KPK

terdapat kalimat bahwa KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun, namun hal

tersebut menjadi tidak berarti karena Dewan Pengawas direkrut oleh Presiden dan secara struktural

berada di atas Komisioner. Ini dikhawatirkan akan menghambat pemberantasan tindak pidana

korupsi terhadap oknum tertentu (Syahuri, 2021).

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2021, Indeks Perilaku Anti Korupsi

(IPAK) Indonesia tahun 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka tersebut lebih tinggi

dibandingkan capaian 2020 sebesar 3,84. Kriteria penilaian perilaku antikorupsi yaitu nilai indeks

yang semakin mendekati angka 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin

antikorupsi. Sebaliknya, nilai indeks yang semakin mendekati angka 0 menunjukkan bahwa

masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Perkembangan Perilaku Anti Korupsi

di Indonesia sudah mengalami kenaikan sejak 2012 sampai 2021, dapat dilihat pada gambar 1

sebagai berikut.

Gambar1. Perkembangan IPAK 2012-2021

(Sumber: BPS, 2021)

Dilihat dari gambar 1 tersebut, kesadaran antikorupsi masyarakat Indonesia relatif

meningkat, meskipun terjadi fluktuasi antara tahun 2014-2020. Meskipun adanya kenaikan, namun

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

capaian yang diperoleh pada tahun 2021 masih cukup jauh dari target. Pada tahun 2021, IPAK

Indonesia ditargetkan berada pada skor 4,03.

Pemberantasan perilaku atau kasus korupsi tidak bisa dibebankan hanya pada lembaga KPK

(Komisi Pemberantasan Korupsi). Semua komponen dalam lingkup keluarga, masyarakat, sekolah,

dan negara memiliki kewajiban untuk membantu KPK dalam mencegah dan menanggulangi

pemberantasan korupsi. Sinergisitas antar komponen tersebut menjadi vital dalam menciptakan

budaya antikorupsi. Dimulai dari hal yang sederhana yaitu lingkungan keluarga. Orang tua bisa

menanamkan nilai-nilai antikorupsi dengan pembiasaan dan keteladanan yang baik. Namun sering

terjadi justru perilaku korupsi masih terjadi di lingkungan keluarga, misalnya, orang tua

memberikan uang atau hadiah kepada anak ketika mau belajar atau mendapatkan rangking atau

prestasi di sekolah. Di lingkungan masyarakat juga masih terjadi perilaku korupsi, misalnya money

politik hampir terjadi setiap adanya Pilkades dan Pemilu. Kemudian di lingkungan sekolah masih

ditemukan siswa yang menyontek, membolos, dan kurang disiplin. Di lingkungan negara juga

masih terjadi kasus suap di lembaga legislatif dan eksekutif. Selanjutnya Hasanah (2019: 307)

menjelaskan bahwa membangun kepribadian antikorupsi siswa sebagai agen perubahan bagi

kehidupan masyarakat dan negara yang dilindungi dari ancaman korupsi tetap jauh dari harapan.

Menyikapi hal tersebut, semua komponen harus mengoptimalkan peran dan strategi dalam

mencegah dan menanggulangi perilaku atau kasus korupsi agar bangsa Indonesia bisa memiliki jati

diri, etika dan integritas yang tinggi.

Pendidikan merupakan langkah strategis untuk menghasilkan agen antikorupsi dalam

pencegahan korupsi. Pendidikan menawarkan berbagai cara untuk menanamkan dan

mempraktikkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik sebagai nilai-nilai pribadi dan sosial

(Handoyo, 2021: 2682). Pendidikan antikorupsi tidak terbatas hanya menyampaikan aspek nilai,

namun yang paling urgen yaitu diperlukan strategi khusus agar nilai-nilai antikorupsi bisa

dikonstruksi dalam diri anak, masyarakat, dan pejabat negara. Misalnya, dalam lingkup keluarga,

anak diajak untuk merefleksikan sikap dalam kehidupan sehari-hari yang melanggar nilai

antikorupsi beserta dampak atau akibat yang akan diterima. Refleksi tersebut sedikit akan

membangun rasa afektif anak untuk menghindari perilaku korupsi. Penelitian dari Utami, dkk.,

2016: 7) menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pendidikan karakter

antikorupsi dalam keluarga terhadap karakter antikorupsi pada remaja. Berangkat dari penelitian

tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai peran dan strategi keluarga,

sekolah, masyarakat, dan negara dalam pendidikan antikorupsi, sehingga diharapkan dapat

menambah wawasan secara teoretis dan praktis dalam pencegahan dan penanganan perilaku atau

kasus korupsi di Indonesia.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

METODE PENELITIAN

Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Data digali dari

artikel ilmiah, buku, dan berita online yang relevan dengan kajian pendidikan antikorupsi. Langkah

pertama, penulis membaca keseluruhan sumber data yang sudah diperoleh. Kedua, menemukan

poin penting berupa konsep dan gagasan yang ada kaitan dengan peran dan strategi dalam

pendidikan antikorupsi. Ketiga, penulis menyusun gagasan atau konsep yang ditemukan dengan

mengkategorikan sesuai sub tema yang akan dibahas. Keempat, mendeskripsikan hasil temuan

studi literatur dengan cara memadukan ide penulis dan konsep yang relevan dengan pendidikan

antikorupsi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Strategi Keluarga dalam Pendidikan Antikorupsi

Keluarga berperan utama dalam tumbuh kembangnya kepribadian anak. Keluarga

merupakan tempat pertama bagi anak dalam mendapatkan kasih sayang dan pendidikan karakter

dari orang tua. Sesuai dengan pernyataan Putra, dkk., (2018: 486) bahwa keluarga sebagai agen

sosialisasi dan pendidikan pertama bagi anak, harus menjadi tempat sosialisasi dan pendidikan

antikorupsi. Anak dibesarkan melalui nilai-nilai kebaikan dan budi pekerti yang dimiliki oleh orang

tua. Sebelum menanamkan pendidikan antikorupsi, orang tua perlu mengetahui hakikat korupsi dan

nilai-nilai antikorupsi secara mendalam. Setelah itu, orang tua perlu mengambil peran sebagai

pendidik. Orang tua tidak sekadar mengajarkan namun memberikan keteladanan bagi anak, melalui

sikap yang jujur (misalnya: tidak mau menerima money politik, berpenampilan sederhana,

memperlakukan anak-anak secara adil tanpa membedakan, tidak memberi janji kepada anak

disertai hadiah atau uang untuk melakukan sesuatu, berani menolak permintaan anak ketika tidak

sesuai kebutuhan mereka, memberi tanggung jawab sesuai kemampuan anak, bekerja keras,

melibatkan anak dalam bermusyawarah sehingga anak dapat menyampaikan usulan atau berpikir

kritis. Pendidikan antikorupsi sebagai pembudayaan menjadi penting karena mampu meletakkan

dasar-dasar karakter yang anti terhadap korupsi pada anak sebagai modal insani bagi kelangsungan

hidup di masyarakat dan negara (Atmadja, 2015: 87).

Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan memperkuat ikatan individu dengan kelompok,

dengan kunci utamanya yaitu keluarga dan sistem pendidikan (Widhiasthini, et al. 2020: 2372).

Penanaman nilai antikorupsi kepada anak oleh orang tua dapat diterapkan dengan metode teladan,

metode pembiasaan dan metode dialog. Beberapa metode tersebut berjalan efektif sehingga anak

dapat mengaktualisasikan nilai pendidikan antikorupsi di lingkungannya (Ratnasari & Sarmini,

2017: 425). Orang tua dapat membiasakan anak dengan berbagai aktivitas atau kegiatan yang

dilakukan dalam lingkungan keluarga, misalnya suka bersedekah atau berbagi makanan kepada

orang yang membutuhkan. Secara praktis, anak akan terbiasa berbagi dengan siapapun dan dapat

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

menumbuhkan sikap empati kepada orang lain. Mustahil bagi anak untuk melakukan perilaku

korupsi karena sejak kecil sudah dididik untuk berbagi dengan orang lain. Selanjutnya metode

dialog, orang tua bisa berdialog dengan anak mengenai permasalahan yang dialami anak, sehingga

anak akan merasa mendapatkan perhatian dan terbiasa terbuka untuk mencurahkan masalah yang

dihadapi. Hal ini akan melatih kejujuran pada anak dan membuka diskusi untuk pemecahan

masalah. Pola asuh dan nilai-nilai yang diajarkan keluarga akan berpengaruh pada kepribadian dan

kehidupan anak sehingga menjadi benteng dari perilaku korupsi (Isgiyanti, dkk., 2016: 27).

Penanaman nilai antikorupsi didukung oleh beberapa faktor antara lain komitmen orang tua

dalam mengajarkan nilai-nilai antikorupsi dan nilai agama bagi anak, lingkungan yang agamis, dan

pendidikan orang tua (Waskito & Pambudi, 2018: 182). Orang tua harus memiliki komitmen dari

awal bahwa nilai tanggung jawab, kemandirian, dan kejujuran menjadi prioritas dalam

pembentukan karakter antikorupsi pada anak. Komunikasi antara pihak keluarga menjadi penting

karena anak tidak mesti berinteraksi dengan keluarga kecil saja namun juga dengan keluarga besar

lainnya. Orang tua bisa mengedukasi perilaku antikorupsi dengan tidak mengambil barang milik

teman, jujur saat mengerjakan tugas, terbuka dalam mengalami masalah, berbicara jujur, dan hidup

sederhana. Orang tua perlu menanamkan sikap rajin, kemauan untuk mencoba, menikmati setiap

proses yang sulit dan bekerja keras untuk anak-anak sehingga tidak ada keinginan yang instan

(Thoomaszen & Tameon, 2018: 211). Selanjutnya yaitu meletakkan ajaran agama sebagai

fondasi yang kuat untuk diilhami dan diyakini kebenarannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang

Maha Esa. Setiap agama pasti mengajarkan kebaikan khususnya nilai kejujuran menjadi nilai yang

umum diajarkan kepada pemeluk agama. Orang tua perlu menyadari bahwa anak sejak kecil wajib

diberikan keteladanan untuk mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dimulai dari yang

sederhana, misalnya selalu berdoa sebelum beraktivitas, bersedekah, dan beribadah lainnya. Ketika

sudah menginjak usia remaja kemudian diberi pemahaman terkait alasan harus menjalankan ajaran

agama, dampak ketika menyimpang dari ajaran agama, serta memperkuat keyakinan anak untuk

berbuat yang baik sesuai agama. Faktor yang lain yaitu lingkungan agamis, orang tua perlu

memilihkan sekolah atau tempat menimba ilmu yang memiliki lingkungan atau budaya yang

agamis. Dengan demikian, diharapkan anak akan tumbuh dengan kepribadian yang memiliki

karakter religius atau taat pada ajaran agama. Nilai-nilai antikorupsi ditanamkan dalam pendidikan

antikorupsi perlu diperkuat dengan ajaran agama (Atmadja, 2015: 86).

Strategi yang paling utama dalam pendidikan antikorupsi dalam keluarga yaitu menjalankan

beberapa fungsi dalam keluarga. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional) dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1994 tentang

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, terdapat delapan fungsi utama di dalam

keluarga, yaitu: fungsi keagamaan, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi cinta kasih, fungsi

reproduksi, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi pelestarian

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

lingkungan (Hidayati, 2021: 66). Dari fungsi keluarga tersebut, penulis akan memilih beberapa

fungsi untuk dibahas yang ada kaitannya dengan pendidikan antikorupsi.

Pertama, fungsi keagamaan, keluarga wajib menanamkan nilai-nilai agama kepada anak

sejak kecil melalui praktik, pembiasaan dan keteladanan yang berkelanjutan. Anak harus memiliki

keyakinan terhadap sikap atau perilaku yang dilakukan merupakan perintah dan larangan dari

Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, anak akan berusaha jujur dan tanggung jawab terhadap

diri sendiri dan orang lain. Kedua, fungsi sosial-budaya, orang tua perlu mengenalkan dan

melibatkan anak dalam kegiatan/ pertunjukkan sosial-budaya. Suatu contoh di dalam lingkungan

pedesaan, ada peninggalan budaya kesenian yaitu pertunjukkan wayang kulit. Anak bisa

dikenalkan dan diajak untuk menonton wayang kulit. Di dalam pertunjukkan wayang kulit biasanya

menceritakan tema tertentu dengan tokoh protagonis dan antagonis. Diharapkan anak akan

menangkap nilai-nilai kebaikan yang harus dilakukan dan nilai keburukan yang harus dihindari.

Hal lain dapat dilakukan dengan menyesuaikan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah

yang ada kaitannya dengan nilai-nilai antikorupsi. Dalam perspektif budaya, membutuhkan

berbagai nilai dan struktur yang ada di masyarakat, misalnya tokoh adat, tokoh agama, tokoh

budaya pemimpin, dan masyarakat secara keseluruhan (Syarif, et al. 2020: 12185). Ketiga, fumgsi

sosialisasi dan pendidikan, orang tua perlu memberikan pemahaman bahwa korupsi merupakan

perbuatan tercela yang merugikan masyarakat banyak dan melanggar undang-undang. Korupsi juga

termasuk perbuatan yang hanya sesaat untuk menikmati uang/barang haram, namun rasa

penyesalannya akan berjalan seumur hidup. Keempat, fungsi ekonomi, orang tua harus mencukupi

kebutuhan pokok anak namun tidak boleh berlebihan dalam memberikan fasilitas pada anak. Orang

tua perlu memilah mana yang merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder, sehingga anak

akan terbiasa untuk hidup sederhana atau tidak berjiwa hedonis. Selain itu, sejak kecil harus

dibiasakan untuk suka menabung agar hidupnya kelak terbiasa hemat dan bisa mengelola uang

dengan baik sesuai kebutuhan.

Nilai-nilai antikorupsi antara lain tanggung jawab, kejujuran, sederhana, kemandirian,

disiplin, kerja keras, keberanian dan keadilan. Nilai-nilai tersebut perlu diaktualisasikan oleh

masing-masing individu untuk dapat mencegah faktor eksternal. Selain memiliki nilai antikorupsi,

setiap orang perlu memahami prinsip antikorupsi yang akuntabilitas, keadilan, transparansi, dan

pengendalian kebijakan dalam suatu organisasi/lembaga/masyarakat. Hubungan antara prinsip dan

nilai antikorupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan hanya dapat ditanamkan

melalui upaya pendidikan (Rawanoko, et al. 2019: 398). Penanaman nilai kejujuran terhadap anak

harus didukung oleh peran serta keluarga dan masyarakat di lingkungan yang aman (Alfurkan &

Marzuki, 2019: 229). Penekanan pada aspek sosialisasi dan pengendalian diri juga ditekankan

melalui pencegahan korupsi di tingkat mikro (keluarga dan pendidikan) dan tingkat makro (KPK)

(Widhiasthini, 2020: 2377).

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

Peran dan Strategi Masyarakat dalam Pendidikan Antikorupsi

Masyarakat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yang

mengikuti sistem pemerintahan demokrasi. Masyarakat mempunyai peran sebagai pihak yang dapat

memperbaiki birokrasi, pihak yang cerdas dalam mengenal hak dan kewajiban dalam menekan

praktik korupsi, dan pihak yang bisa diajak kerja sama dalam menguatkan komitmen melawan

korupsi. Beberapa peran tersebut, secara aktif dan konsisten diharapkan dapat menghilangkan

korupsi di negeri ini. Berikut penjelasakan mengenai keadaan kasus korupsi di Indonesia.

Korupsi seringkali berawal dari diri setiap individu dengan sifat rakus manusia. Sifat rakus

ini terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat yang besar dalam menuruti keinginannya menjadi

kaya raya sekaligus tidak pernah merasa puas dengan yang diperoleh. Faktor lain yaitu gaya hidup

konsumtif yang membutuhkan pendapatan yang tidak sedikit melahirkan peluang untuk melakukan

hal yang bersifat negatif demi memenuhi keinginannya. Moralitas yang samakin merosot

menjadikan seseorang mudah tergoda untuk melakukan tindakan amoral termasuk korupsi. Jika

membuat janji tidak ditepati dan sering berbohong juga menjadi indikator kuat lahirnya tindakan

korupsi ini. Beberapa tindakan kecil tersebut yang melanggar aturan biasanya menjadikan

kebiasaan buruk bagi para pelakunya, sehingga kedepan apabila telah memiliki posisi, jabatan, dan

kekuasaan berpotensi besar akan melakukan penyelewengan wewenang ke arah tindakan korupsi.

Pada konteks Indonesia, setiap tahun mengalami kenaikan dalam jumlah aset negara.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP) pada tahun 2020 disebutkan bahwa

nilai aset lancar yang dimiliki Indonesia mengalami kenaikkan sebesar 35,23 persen dibanding nilai

per 31 Desember 2019. Sementara nilai kewajiban per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan

sebesar 24,06 persen dibandingkan nilai per 31 Desember 2019. Jika diuangkan maka kenaikan

aset lancar per 31 Desember dan 31 Desember 2019 sebebar Rp665.161.112.767.725 dan

Rp491.867.510.128.337. Seringkali data kenaikan jumlah aset negara dapat digambarkan pada

tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Kenaikan Aset Lancar Negara

Aset Lancar

31 Desember 2020

(Audited)

32 Desember 2019

(Audited)

% Kenaikan/

(Penurunan)

Kas dan Setara Kas

256.923.467.961.654

208.962.960.718.114

22,95

Uang Muka dari Rekening BUN

11.763.117.361

5455736.715

115,61

Investasi Jangka Pendek

80.997.797.371.759

10.817.836.834.384

648,74

Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Belanja

34.421.569.421.725

34.972.003.392.136

1,571

Pendapatan yang Masih Harus Diterima

5.591.639.511.588

3.028.979.606.205

84,60

Piutang

126.700.067.094.014

110.630.183.915.948

14,53

Persediaan

160.514.808.289.624

123.450.089.924.835

30,02

Jumlah

665.161.112.767.725

491.867.510.128.337

35,23

(Sumber: Kemenkeu, LKPP, 2020: 183)

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan. Hasil sensus penduduk (SP2020) pada September 2020 mencatat jumlah penduduk

sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil SP2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan

hasil SP2010. Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25

persen (BPS, 2020: 9). Hal ini menandakan bahwa Indonesia mempunyai peluang besar untuk

memberantas keberadaan korupsi melalui pemberdayaan peran dan strategi masyarakat secara

keseluruhan.

Masyarakat menurut Kontjaraningrat (2009: 116) merupakan sekumpulan manusia yang

saling bergaul dan saling berinteraksi. Masyarakat terdiri atas beberapa unsur diantaranya (1)

beranggotakan minimal dua orang, (2) anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, (3) berkomunkasi

dan membuat aturan-aturan antaranggota masyarakat, serta (4) menjadi sistem hidup bersama yang

menimbulkan kebudayaan dan keterkaitan satu dengan lainnya. Ahli sosiologi Amerika Coleman

(1998) dalam (Tamboto, & Manongko, 2019) mengatakan bahwa masyarakat bukan entitas

tunggal, tetapi berbagai entitas yang berbeda, memiliki dua karakteristik yang sama: mereka semua

terdiri dari beberapa aspek struktur sosial dan mereka memfasilitasi tindakan tertentu dari individu

yang di dalam struktur.

Masyarakat yang baik (good community) memiliki sembilan nilai, meliputi: (1) setiap

anggota memiliki hubungan pribadi (interaksi), (2) komunitas memiliki otonomi, kewenangan, dan

kemampuan mengurus urusannya sendiri, (3) memiliki viabilitas yaitu kemampuan memecahkan

masalahnya sendiri, (4) berkesempatan yang sama dan bebas menyatakan kehendaknya, (5)

berpartisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama, (6) komunitas memberi makna untuk,

(7) adanya heterogenitas dan perbedaan pendapat, (8) pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat

dan secepat mungkin pada yang berkepentingan, (9) memiliki kemampuan dalam managing

conflict.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Pasal 1 butir ke-3, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian

tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana koruspsi melalui upaya koordinasi,

supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,

dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan

demikian, masyarakat memiliki peran dalam memerangi korupsi. Adapun beberapa peran

masyarakat dalam pemberantasan korupsi sebagai berikut.

Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa kedaulatan

sepenuhnya berada di tangan rakyat dan wajib dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar

1945. Prinsip ini sesuai dengan prinsip supremasi hukum dan kedaulatan rakyat (Huda, 2007: 62).

Efektivitas penegak hukum dalam korupsi tidak hanya diciptakan oleh lembaga pemerintah.

Sejatinya masyarakat yang proaktif sangat berperan penting dalam pencegahan perilaku korupsi.

Adapun beberapa strategi yang bisa dilakukan yaitu pertama, mengenal korupsi untuk perbaikan

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

birokrasi. Masyarakat perlu mengambil bagian untuk benar-benar mengenal segala sesuatu yang

berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Masyarakat harus bisa membiasakan diri mengurus segala

sesuatu melalui birokasi yang benar dan tidak mencari jalan pintas. Masyarakat tidak perlu segan

dan takut dalam menegur institusi penegak hukum. Hal ini menjadikan Aparatur Sipil Negara untuk

kembali pada fitrahnya sebagai lembaga pelayan yang berjalan dengan integritas yang baik. Hal ini

sesuai dengan harapan normatif dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas

Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kedua, mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara yang cerdas dan baik.

Masyarakat yang cerdas tentu dapat ditempuh dengan berbagai cara. Salah satu metode yang dapat

diambil yaitu dengan mengakses berbagai pengetahuan pada laman birokrasi pemerintah yang telah

disediakan. Adanya media berbasis internet pada dasarnya mempermudah kita dalam menambah

pengetahuan yang kita butuhkan. Misalnya, dalam hal hajat tertentu, masyarakat harus bisa

mengakses beberapa persyaratan yang dibutuhkan bukan memilih instan dengan memanfaatkan

jasa calo. Tindakan ini selain memberikan kecerdasan masyarakat sebelum bertindak, tetapi juga

menjadi dasar dalam menggunakan hak dan kewajibannya secara baik dan cerdas. Hal ini sesuai

dengan yang disampaikan Maftuh dan Sapriya (2005: 30) bahwa masyarakat yang bertanggung

jawab dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan merupakan bagian dari warga negara yang

memiliki kecerdasan (civic intelegence) dan tanggung jawab (civic responsibility).

Ketiga, kerja sama dan komitmen yang utuh. Pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama

yang baik antaranggota masyarakat di seluruh wilayah negara. masyarakat dalam suatu wilayah

yang tingkat korupsinya lebih kecil dapat membantu di wilayah lain untuk memberantas korupsi

secara utuh. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi atau pendidikan jarak jauh berbasis

internet masyarakat bisa berdiskusi dengan masyarakat lainnya melalui grup yang disediakan.

Pendidikan jarak jauh sendiri telah diatur dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yaitu merupakan

kegiatan yang dilaksanakan semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Adanya pertukaran

informasi ini, masyarakat bisa melakukan pendidikan antarmasyarakat sehingga bisa diajak kerja

sama demi tegaknya komitmen secara menyeluruh dalam upaya pendidikan dan bertukar strategi

dalam memberantas korupsi.

Peran dan Strategi Sekolah dalam Pendidikan Antikorupsi

Tindakan korupsi merupakan perbuatan yang tercela dan melanggar norma hukum yang

berlaku di Indonesia, serta dapat merusak citra bangsa dan negara Indonesia. Berbagai tindakan

korupsi di negara Indonesia serta negara-negara yang kedapatan melakukan tindakan korupsi

(Halimah, dkk, 2021: 1-14). Banyak tindakan korupsi yang ada di setiap kegiatan kehidupan

masyarakat, bahayanya dapat menular dan berdampak tidak baik kepada generasi muda. Tindakan

korupsi menurut (Kusumawati, dkk, 2020: 2492) merupakan kejahatan kerah putih yang sulit

diberantas, perlu tindakan yang serius aparat penegak hukum yang profesional dan berkualitas.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

Pendidikan antikorupsi sekiranya diajarkan kepada pelajar atau peserta didik di sekolah yang

merupakan generasi muda harapan bangsa. Pendidikan adalah sebagai upaya pembentukan karakter

bangsa sebagai usaha mewujudkan tatanan perbaikan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Pendidikan antikorupsi di sekolah perlu untuk diselenggarakan supaya bermanfaat agar

siswa atau peserta didik memiliki nilai-nilai antikorupsi yang dapat diimplementasikan dalam

kehidupan sehari-hari baik sebagai makhluk pribadi ataupun makhluk sosial di sekolah, keluarga,

dan masyarakat.

Nilai-nilai yang ada dalam pendidikan antikorupsi yang dirumuskan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) telah dirumuskan dalam sembilan nilai antikorupsi untuk dapat ditanamkan pada

peserta didik (Febriani, 2020: 1). Nilai-nilai antikorupsi yang dirumuskan dalam tiga nilai yaitu

nilai inti, nilai sikap dan nilai etos kerja. Nilai yang pertama yaitu nilai inti terdiri dari nilai-nilai

kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Nilai yang kedua adalah nilai sikap terdiri dari nilai

adil, berani, dan peduli. Nilai ketiga yaitu nilai etos kerja terdiri dari nilai kerja keras, sederhana,

dan mandiri.

Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang ada pada ketiga nilai-nilai antikorupsi tersebut

tentunya perlu ditanamkan pada peserta didik di sekolah serta diharapkan dapat diimplementasikan

pada kehidupan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peran sekolah tentunya penting dalam

membantu dan mengantarkan peserta didik dalam mengembangkan karakter melalui pendidikan

antikorupsi di sekolah. Strategi sekolah dalam mengantarkannya dengan menambahkan kurikulum

pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sekolah akan lebih mudah

dalam mengembangkan karakter peserta didik dengan merancang modul pendidikan antikorupsi

yang dijadikan acuan bahan ajar dalam pembelajaran di kelas. Dalam pembuatan modul juga

diharapkan kerja sama dari beberapa pihak yaitu guru, kepala sekolah, serta tim penyusun

kurikulum. Dalam implementasi penerapan pengembangan karakter melalui pendidikan antikorupsi

di sekolah dibutuhkan sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat supaya tujuan pendidikan

antikorupsi tercapai. Di sini peran sekolah sangatlah penting, dengan kerja sama serta sinergi antara

sekolah, orang tua, dan masyarakat akan dapat membantu peserta didik dalam mengaktualisasikan

nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekitar.

Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang dapat diajarkan serta dikembangkan kepada peserta

didik. Pertama, nilai-nilai inti yaitu (1) nilai-nilai kejujuran, nilai kejujuran bisa diterapkan peserta

didik dalam segala hal, khususnya diterapkan pada diri sendiri serta umumnya kepada orang lain.

Peserta didik diharapkan bisa mengidentifikasi karakter jujur dan dapat menghayati manfaat

karakter jujur. Peserta didik dapat menyadari pentingnya memupuk serta memelihara karakter

jujur. Nilai kejujuran dapat diterapkan dalam lingkungan anak-anak sehingga diharapkan akan

memiliki jiwa integritas; (2) nilai kedisiplinan, diharapkan peserta didik dapat mengindentifikasi

karakter disiplin supaya mengarahkan pribadinya sebagai kunci menuju kesuksesan hidupnya.

Dengan membangun karakter disiplin maka dapat menghayati dan menyadari betapa pentingnya

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

memupuk dan memelihara karakter disiplin sebagai karakter utama yang bisa mengantarkan

seseorang menjadi pribadi serta pemimpin yang sukses; (3) nilai tanggung jawab, diharapkan

peserta didik bisa menjelaskan dan menyadari bagaimana dapat membangun karakter tanggung

jawab serta dapat melaksanakan sikap tanggung jawab sebagai bentuk karakter. Peserta didik

diharapkan juga dapat menerima tanggung jawab baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat.

Menurut Wijaya (Kuswati, 2019: 78) budaya yang diciptakan di sekolah dalam bentuk lingkungan

yang jujur, disiplin, adil, mandiri, berani, kerja keras, peduli, bertanggung jawab, sederhana, dan

bermartabat.

Nilai yang kedua yaitu nilai sikap terdiri dari (1) nilai adil, peserta didik diharapkan dapat

menjelaskan pentingnya berlaku adil dan menyadari pentinya berbuat adil dan bertindak adil dalam

segala situasi dan kondisi. Peserta didik dapat mengetahui dan dapat melakukan sikap adil dalam

kehidupannya dan bagaimana bersikap adil yang akan membawa perubahan dan membawa

kebaikan kepada siapa saja yang melakukannya; (2) nilai berani, peserta didik dapat menyadari

pentingnya melakukan tindakan berani dalam perbuatan dan tindakan guna menegakkan nilai-nilai

kebenaran. Dapat mendorong dan membangun seseorang untuk bertindak berani dan selalu menjadi

seseorang yang memiliki sikap yang berani dan benar serta dapat menampilkan tindakan berani

dalam kebenaran dalam kehidupan sehari-harinya; (3) nilai peduli, yaitu peserta didik dapat

mengidentifikasi perilaku peduli terhadap aturan yang berlaku serta menyadari betapa pentinya

tindakan berperilaku peduli, baik peduli terhadap dirinya, keluarganya, gurunya, teman-temannya

di sekolah dan orang-orang di sekitarnya. Nilai peduli dengan membangun tindakan peduli pada

dirinya dan orang lain sehingga mendorong dirinya menjadi pribadi yang peduli dengan kebaikan

serta kebajikan di manapun dia berada.

Nilai ketiga yaitu nilai etos kerja yaitu (1) nilai kerja keras, peserta didik dapat membaca dan

menyadari pentingnya menjadi pribadi yang ulet, tangguh dan pekerja keras dalam segala hal,

khususnya dalam pencapaian cita-citanya. Membangun sikap kerja keras dan berjuang supaya

menjadi pejuang yang ulet serta tangguh agar tercapai tujuannya, serta menyadari kerja keras dan

usahanya dalam kehidupannya; (2) nilai sederhana, peserta didik dapat menyadari serta dapat

menunjukkan karakter hidup sederhana tidak boros dan konsumtif. Dapat melaksanakan segala

aktivitas dan kegiatannya dengan kegiatan yang mencerminkan hidup sederhana serta menyadari

pentingnya manfaat karakter sederhana. Menjadi pribadi yang dapat mendukung pola hidup

sederhana sebagai karakter diri serta menghayati pentingnya hidup sederhana dan dapat

menerapkan pola hidup sederhana; (3) nilai mandiri, peserta didik dapat membaca pentingnya

kepribadian mandiri dan menyadari pentingnya seseorang memiliki kepribadian mandiri. Peserta

didik dapat menerapkan bentuk hidup mandiri dan kemandirian yang terbentuk dari keadaan dan

pengalamannya. Mengetahui bahwa kemandirian dapat dibentuk dari keadaan ataupun kondisi

apapun dalam kehidupan yang dilaluinya. Serta dapat menerima dan melakukan sikap mandiri

tersebut dalam setiap keadaan, kapanpun dan dimanapun dia berada.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

Ketiga nilai yang mesti dimiliki peserta didik tersebut dapat mengantarkan peserta didik

menjadi pribadi yang berkarakter, serta memiliki dedikasi tinggi dalam segala hal dan keadaan

situasi apapun. Sekolah dapat membimbing peserta didik untuk mengetahui, sadar, serta memahami

tentang tindakan atau perilaku antikorupsi. Dengan melakukan nilai-nilai antikorupsi dalam praktik

atau aktivitas kehidupan sehari-hari baik di sekolah atau di luar sekolah melalui melihat,

mendengar dari guru, orang tua, teman, tokoh masyarakat, juga membaca dari berbagai media,

merasa serta tindakan yang nyata melalui pengalaman langsung ataupun tidak langsung, maka

peserta didik akan memiliki karakter atau nilai-nilai antikorupsi. Peserta didik dikondisikan untuk

membiasakan diri dengan menunjukkan sikap, perilaku, serta aktivitas antikorupsi dalam

kehidupan nyata. Tentunya proses pembiasaan ini tidaklah mudah, perlu waktu, tindakan serta

keteraturan sikap atau penerapan nilai-nilai antikorupsi agar tercapai tujuan pendidikan antikorupsi

tersebut. Di sini dituntut adanya sinergi antara sekolah yang bertindak sebagai lokomotif atau

penggerak untuk dapat bekerja sama dengan pihak keluarga dan juga masyarakat.

Strategi pendidikan antikorupsi yang dapat dilakukan di sekolah dengan cara melakukan

pengembangan model pembelajaran PPKn antikorupsi berbasis lingkungan melalui cooperative

learning. Seperti yang dilakukan oleh Nuryati, dkk., (2017: 27) dimulai dari pendahuluan yaitu

salam dan berdoa, menanyakan kabar siswa, ice breaking, pemberian motivasi (nilai antikorupsi:

jujur, tanggung jawab, disiplin, dan peduli). Dilanjutkan tahap inti pembelajaran yaitu: penyajian

secara umum, pengajuan membandingkan dan menjelaskan analogi, analogi tim, dan pengajuan

analogi baru (nilai antikorupsi: jujur, tanggung jawab, disiplin, dan peduli). Terakhir yaitu penutup

meliputi konfirmasi, simpulan, dan tindak lanjut pertemuan berikutnya. Strategi sekolah dalam

pendidikan antikorupsi tentunya akan dapat dilaksanakan apabila semua pihak saling bersinergi

agar terciptanya karakter antikorupsi. Pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah hendaknya dapat

menyusun rencana implementasi pendidikan antikorupsi bersama guru, serta dapat melakukan

kegiatan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan (Widodo, 2017: 35). Guru ataupun

pengajar memberikan pendidikan dan mengajaran yang baik dan bijaksana serta sesuai minat bakat

serta keterampilan peserta didiknya. Sekolah bekerja sama dengan komite sekolah dan masyarakat

saling memberikan dukungan serta pengawasan kepada peserta didik, baik di sekolah ataupun di

luar lingkungan sekolah. Kristiono (2019: 2017) menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi di luar

pembelajaran dapat ditanamkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, misalnya: pramuka dan paskibra.

Peran dan Strategi Negara dalam Pendidikan Antikorupsi

Korupsi sebagai salah satu tindak pidana khusus, dapat dikategorikan sebagai extra ordinary

crime (Ifrani, 2017: 319). Tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (extra

ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (systematic dan

widespread) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan

ekonomi masyarakat luas... (Ifrani, 2017: 321) . Untuk itu negara harus menjalankan peran dan

strateginya dalam pendidikan antikorupsi, agar tindak pidana korupsi dapat dicegah sedari awal.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

Pengertian negara dalam artikel ini, sebagaimana merujuk pada pendapat Logemen (dalam

Usman, 2015: 133). Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dan dengan

kekuasaannya mengatur dan mengurus suatu masyarakat tertentu. Negara dalam hal ini yaitu

pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan lembaga lain yang terlibat dalam pembuatan

kebijakan. Pemerintah memiliki peran untuk merumuskan pendidikan antikorupsi dalam skala

yang lebih luas. Sebab, negaralah yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan lembaga formal

maupun nonformal untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi.

Beberapa hal yang dapat dilakukan negara dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi

yaitu: pertama, membumikan budaya malu terhadap seluruh pejabat dan pegawai pemerintahan

mulai dari pusat sampai daerah. Sikap malu merupakan identitas dari budaya Timur, yang

tercermin dalam diri orang Melayu, sifat pemalu di sini bukanlah rendah diri, melainkan malu

untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum (Sulistyawati & Purba, 2019: 440). Dalam

konteks pendidikan antikorupsi khususnya Indonesia sebagai negara timur, nilai budaya malu ini

harus diinternalisasikan kepada seluruh pejabat pemerintah dan seluruh aparatur sipil negara yang

memiliki kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Membumikan budaya malu dapat

dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama dengan membiasakan budaya malu melalui

diklat-diklat formal sebagai prasyarat menjadi pejabat pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara

(ASN). Pendekatan pertama ini, harus menekankan pada proses menuju spiritual accountability

agar pejabat pemerintah maupun pegawai pemerintahan memiliki budaya malu yang tingi untuk

mendekat apalagi melakukan tindak pidana korupsi. Sebab mereka yang memiliki spiritual

accountability akan selalu ingat pada perjanjian Tuhannya, yang pada dasarnya merupakan tujuan

hidup dan kesadaran bahwa hidup mereka harus dipertanggungjawabkan (Tim Penyusun Modul

KPK, 2015: 19). Pendekatan kedua yaitu dengan memberikan sanksi sosial agar pelaku tindak

pidana korupsi, malu atas tindakannya. Sanksi sosial dapat dijadikan alternatif agar pejabat

pemerintah dan pegawai pemerintahan sadar bahwa korupsi merupakan tindakan yang

‘memalukan’. Sanksi sosial ini dapat berupa penayangan daftar pelaku korupsi melalui media

nasional dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang dapat mengatur sanksi sedemikian rupa yaitu

negara, dalam hal ini pemerintah bersama dengan lembaga legislatif. Negara harus memiliki

komitmen untuk membumikan budaya malu, untuk mempermalukan pelaku tindak pidana korupsi

melalui dasar aturan hukum yang khusus.

Kedua, memasukkan pendidikan antikorupsi pada pendidikan dasar dan pendidikan tinggi.

Membudayakan antikorupsi di Indonesia membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Mengingat saat

ini kebiasaan koruptif seringkali terjadi dalam berbagi sektor baik dalam bentuk pungli, suap,

menggelapkan uang, maupun tindakan koruptif lainnya. Selain itu, korupsi merupakan sebuah

tindakan yang berkenaan dengan karakter yang buruk, sehingga perlu proses pembentukan karakter

yang panjang untuk membentuk budaya dan karakter antikorupsi. Untuk itu, penting rasanya

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

negara mengambil peran untuk memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan

formal, mulai dari SD (Sekolah Dasar) sampai dengan perguruan tinggi.

Berdasarkan konsep yang dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada

sembilan nilai dasar yang perlu diaktualisasikan dalam pendidikan antikorupsi di sekolah, meliputi:

nilai kejujuran, hidup sederhana, adil, berani, tanggung jawab, kerja keras, hemat, disiplin, dan

mandiri. Nilai-nilai tersebut sudah tercermin dalam masyarakat sejak zaman dulu, dan secara

eksplisit tercantum dalam falsafah negara, namun tergerus oleh gaya konsumerisme akibat arus

globalisasi dan modernisasi (Montessori, 2012: 295). Dalam konteks pendidikan antikorupsi,

secara teoretis siswa yang belajar nilai-nilai antikorupsi akan tergerak mendalami materi ketika

mengetahui dan sadar bahwa apa yang mereka alami sehari-hari ternyata memposisikan mereka

sebagai korban dari praktik korupsi (Subkhan, 2020: 20).

Dengan mereka memahami nilai dan memosisikan diri sebagai korban dalam praktik

korupsi, diharapkan kurikulum pendidikan antikorupsi tidak sekadar tekstual namun juga

kontekstual. Pendidikan antikorupsi bukanlah semata-mata seperangkat aturan perilaku yang dibuat

oleh seseorang dan harus diikuti oleh orang lain. Seperti dengan kejahatan lainnya, korupsi juga

sebuah pilihan artinya bisa dilakukan atau dijauhi. Pendidikan mulai dari dasar sampai ke

pendidikan tinggi pada dasarnya yaitu mengkondisikan agar perilaku siswa sesuai dengan tuntutan

masyarakat serta memiliki keyakinan yang utuh bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan.

Sarmini, et al. (2017: 2) menjelaskan bahwa pendidikan sangat berpengaruh dalam pencegahan

korupsi, yaitu dengan menyediakan materi pendidikan antikorupsi kepada anak muda untuk

membangun budaya antikorupsi.

Ketiga, merumuskan sanksi sosial yang ideal terhadap tindak pidana korupsi. Idealnya untuk

sebuah kejahatan yang luar biasa dengan dampak negatif yang luas, sanksi untuk tindak pidana

korupsi mestinya dapat memberikan efek jera bagi seluruh oknum yang hendak melakukannya.

Selain meberikan efek jera mestinya sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi harus memberikan

efek yang mendidik agar tindak pidana korupsi dapat di cegah dari awal. Sanksi sosial dapat

menjadi salah satu alternatif untuk mendidik masyarakat bahwa tindakan korupsi merupakan suatu

kejahatan yang memalukan untuk dilakukan. Sanksi sosial diharapkan mampu memberikan efek

jera yang muncul dari penalaran moral dari pelaku korupsi (Aerlang, dkk., 2016: 179). Sanksi

sosial ini dapat berupa penayangan program khusus bagi pelaku korupsi, dengan memanfaat media

massa dan televisi milik pemerintah maupun kerja sama dengan pihak swasta. Hal ini untuk

mempertegas bahwa perilaku tindak pidana korupsi merupakan perilaku yang tidak bermoral dan

merugikan masyarakat secara luas. Selain itu penting untuk menumbuhkan nilai sosial untuk

menegaskan integritas dan membenci korupsi (Huang, 2021: 276).

Pendidikan antikorupsi pada anak diberikan melalui orang tua melalui panutan, dilanjutkan

melalui oleh pihak sekolah sebagai bagian dari kurikulum tersembunyi yang dicontohkan oleh

lingkungan sekolah. Dukungan pemerintah daerah dan pusat melalui payung hukum diperlukan

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi di semua tingkat pendidikan (Anienda TF., &

Permatasari, 2019: 1166). Semua lingkungan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perilaku

antikorupsi agar kasus korupsi tidak merajalela setiap tahun di Indonesia.

SIMPULAN

Pendidikan antikorupsi dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara perlu

diwujudkan secara normatif ataupun praktis. Keempat lingkungan tersebut merupakan unsur yang

saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dengan lainnya. Keluarga memiliki peran dalam

mendidik anak-anak melalui keteladanan, pembiasaan, dan dialog. Keluarga juga perlu

memaksimalkan fungsi keagamaan, sosial-budaya, sosialisasi dan pendidikan, serta ekonomi.

Selanjutnya, masyarakat perlu mengenal korupsi untuk perbaikan birokrasi, mengetahui hak dan

kewajiban sebagai warga negara yang cerdas dan baik, kerja sama dan komitmen yang utuh.

Sekolah perlu merancang modul pembelajaran dengan mengembankan nilai-nilai antikorupsi,

seperti nilai inti, nilai sikap, dan nilai etos kerja. Strategi yang dilakukan sekolah yaitu

pengembangan model pembelajaran PPKn antikorupsi berbasis lingkungan melalui cooperative

learning. Negara perlu menerapkan budaya malu di lingkungan pemerintahan, memasukkan

pendidikan antikorupsi di pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, dan merumuskan

sanksi sosial dalam tindak pidana korupsi. Beberapa peran dan strategi tersebut diharapkan mampu

mencegah secara dini dan komprehensif dalam menanggulangi korupsi yang dianggap ‘kebiasaan’

di masyarakat, dunia politik, dan lingkup pemerintahan. Sinergisitas diperlukan oleh stakeholder

untuk mewujudkan budaya antikorupsi sehingga mampu membawa peradaban yang lebih maju dan

berbudi luhur.

SARAN

Pendidikan antikorupsi hendaknya sudah mulai diajarkan sejak diri, ketika seorang

anak mendapatkan pendidikan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah dan

sekitarnya. Masyarakat perlu berperan dalam mendukung gerakan anti korupsi yang telah

dicanangkan pemerintah dengan slogannya “Pemerintah yang bersih dari korupsi dan

nepotisme”. Perlu adanya sinergi dari semua pihak agar tujuan kesejahteraan masyarakat

Indonesia tercapai. Penulis merekomendasikan pada penelitian-penelitian selanjutnya

tentang pendidikan antikorupsi agar bisa mencarikan jalar keluar pada permasalahan

bangsa terkait masalah korupsi.

AoEJ: Academy of Education Journal 
Vol. 13 No 1 Tahun 2022 
        
 
100 
 
DAFTAR PUSTAKA  
Aerlang,  M.,  dkk.  2016.  Membangun  sanksi  psikososial  bagi  terpidana  kasus  korupsi.  Jurnal 
Integritas, 2(1), 175-189. 
Alfurkan & Marzuki. 2019. Penguatan nilai kejujuran melalui pendidikan antikorupsi di sekolah. 
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(2), 221-231. 
Anienda TF., M, & Permatasari. 2019. Anti-corruption values planting based education formulation 
for  children  as  effort  to  prevent  corruption.  Advances  in  Social  Science,  Education  and 
Humanities Research, volume 383, 2nd International Conference on Social Science (ICSS 
2019). 
Atmadja,  A.  T.  2015.  Habituasi  sebagai  model  pendidikan  antikorupsi  di  lingkungan  keluarga. 
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 10(2), 80-88. 
Badan Pusat Statistik. 2020. Hasil sensus penduduk 2020. Sumber: https://www.bps.go.id/website 
BPS  (Badan  Pusat  Statistika).  2021.  Perkembangan  IPAK  2012-2021.  
https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/06/15/1847/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--
indonesia-2021-meningkat-dibandingkan-ipak-2020.html 
Budiman,  A.  2021.  KPK  sebut  sector  swasta  dan  dpr  dominasi  kasus  korupsi. 
https://nasional.tempo.co/read/1488894/kpk-sebut-sektor-swasta-dan-dpr-dominasi-kasus-
korupsi/full&view=ok 
Febriani,  R.  2020.  Modul  pendidikan  antikorupsi  mata  pelajaran  muatan  lokal  untuk 
SMP/MTs  Kelas  IX.  Bandar  Lampung:  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota 
Bandar Lampung.
 
Halimah,  L.,  Fajar,  A.,  &  Hidayah,  Y.  2021.  Pendidikan  anti  korupsi  melalui  mata  kuliah 
Pancasila:  tingkatan  dalam  memahami  kejujuran. Jurnal  Pendidikan 
Kewarganegaraan, 5(1), 1-14. 
Handoyo, E. 2021. Anti-corruption education at Universitas Negeri Semarang: what benefits can 
students get? Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 12(6). 
Hasanah, S.U., et al. 2019. College policies in implementing anti-corruption education. Advances 
in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research,  volume  418  2nd  Annual  Civic 
Education Conference (ACEC 2019). 
Huda, N. 2007. Lembaga negara dalam masa transisi demokrasi. Yogyakarta: UII Press. 
Huang, C. H., et al. 2021. Effect of applying case method to anti-corruption education on learning 
motivation and learning effectiveness. Revista de  cercetare și intervenție socială. Vol. 73, 
276-287. https://doi.org/10.33788/rcis.73.17 
Ifrani. 2017. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luarbiasa. Jurnal al’adl, 9(3), 319-336. 
Isgiyanti, M. dkk. 2016. Pengaruh pemahaman nilai-nilai Pancasila dan pendidikan dalam keluarga 
terhadap sikap antikorupsi pada siswa MAN 2 Jember. Jurnal Pendidikan dan Humaniora, 
52(1), 26-32. 
Kamil,  I.  2021.  Pandemi  pun  tak  hentikan  munculnya  kasus  korupsi. 
https://nasional.kompas.com/read/2021/07/14/19255121/pandemi-pun  tak  hentikan-
munculnya-kasus-korupsi?page=all 
Kemenkeu.  2020.  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  Tahun  2020  (Audited). 
https://www.kemenkeu.go.id 
Koentjaraningrat. 2009. Pengantar ilmu sosiologi. Jakarta: Rineka Cipta. 
KPK. 2015. Antikorupsi: modul diklat prajabatan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

101

Kristiono, N., et al. 2019. The Implementation of Anti-Corruption Education in Texmaco

Vocational High School Pemalang. Advances in Social Science, Education and Humanities

Research, volume 418 2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019).

Montessori, M. 2012. Pendidikan antikorupsi sebagai pendidikan karakter di sekolah. Jurnal

Demokrasi, 12(1), 293-301.

Kusumawati I, Supriyono, Atmadja IS, Hasanah E, & Cahyati S. 2020. The role of law

enforcement agencies in the effort of corruption prevention and eradication in the

perspective of progressive law in Indonesia. International Journal of Psychosocial

Rehabilitation, 24(3), 2492-2501. DOI: 10.37200/IJPR/V24I3/PR201895.

Kuswati, M. 2019. Development of financial literacy and anticorruption education in Primary

Schools through storytelling activities. International Journal of Science and Applied

Science: Conference Series, 3(1). doi: 10.20961/ijsascs.v3i1.32468

Muhammad, F. S. 2006. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi untuk mewujudkan

pemerintah yang baik dan bersih. Tesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nuryati, N., Budiutomo, T., & Bowo, A. N. 2017. Pengembangan model pembelajaran PPKn

antikorupsi berbasis lingkungan melalui cooperative learning di SMA/SMK swasta Kulon

progo Yogyakarta. Academy of Education Journal, 8(1), 27-49.

https://doi.org/10.47200/aoej.v8i1.333.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Putra, I. A. 2018. Pola asuh otoriter demokratis dalam menanamkan pendidikan anti korupsi.

Sosietas, 8(1), 485-489.

Putri, B. U. 2019. Pasal-pasal Revisi UU KPK yang potensial lemahkan KPK.

https://nasional.tempo.co/read/1249932/pasal-pasal-revisi-uu-kpk-yang-potensial-lemahkan-

kpk/full&view=ok

Ratnasari, A. D. & Sarmini. 2017. Konstruksi orangtua dalam menanamkan pendididkan anti-

korupsi pada anak. Kajian moral dan kewarganegaraan, 05(03), 425- 440.

Rawanoko, E. S. et al. 2019. Building an anti-corruption civilization through education. Advances

in Social Science, Education and Humanities Research, volume 418, 2nd Annual Civic

Education Conference (ACEC 2019).

Rofiq, M. 2021. 17 tersangka kasus korupsi bupati probolinggo diperiksa di polres.

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5708289/17-tersangka-kasus-korupsi-bupati-

probolinggo-diperiksa-di-polres.

Sarmini, et al. 2017. The importance of anticorruption education teaching materials for the young

generation. The 2nd International Joint Conference on Science and Technology (IJCST)

2017. doi :10.1088/1742-6596/953/1/012167.

Sulistyawati, S., & Purba, N. 2019. Strategi pencegahan korupsi dengan budaya malu (Studi

komparatif masyarakat Melayu Indonesia dengan Jepang): Jurnal Penelitian Pendidikan

Sosial Humanior, 4(1), 439-447.

Suryandari, 2021. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak era voc.

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/400591/korupsi-di-indonesia-sudah-ada-

sejak-era-voc.

Syahuri, T. 2021. KPK pasca revisi Undang-Undang KPK. PPT disampaikan dalam Webinar Prodi

PPKn FIS UNY pada tanggal 4 Agustus 2021.

Syarif, Z., et al. 2020. Strategy of strengthening corruption prevention and enforcement through

social punishment: A Sociological study. Test Engineering & management, 83, 12180-

12192.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 13 No 1 Tahun 2022

102

Subkhan, E. 2020. Pendidikan Anti Korupsi perspektif pedagogis kritis. Jurnal Anti Korupsi, 6(1),

15-30.

Tamboto, H. J., & Manongko, A. A. 2019. Model pengentasan kemiskinan masyarakat Pesisir:

berbasis literasi ekonomi dan modal sosial. Malang: Seribu Bintang.

Taufiqurrahman, F. 2021. Selewengkan dana desa saat masih menjabat, mantan Kades di Cianjur

jadi tersangka Tipikor",

https://regional.kompas.com/read/2021/06/07/181031678/selewengkan-dana-desa-saat-

masih-menjabat-mantan-kades-di-cianjur-jadi.

Thoomaszen, F. W., & Tameon, S. M. 2018. Parental participation in providing anti-corruption

education to children as an effort to prevent corruption in the city of Kupang. Asia Pasific

Fraud Journal, 3(2), 201-212.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Usman. 2015. Negara dan fungsinya (telah pemikiran politik). Jurnal: Al-daulah, 4(1), 130-139.

Utami, M. N., dkk. 2016. Pengaruh pendidikan karakter anti korupsi dalam keluarga terhadap

karakter anti korupsi pada remaja. JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan,

3(1), 7-11. http://doi.org/10.21009/JKKP

Waskito M. N., & Pambudi. D. I. 2018. Penanaman nilai antikorupsi siswa SD melalui pendidikan

keluarga di Kampung Prenggan. Fundamental Pendidikan Dasar, 1(3), 173-182.

Widhiasthini, N. W. et al. 2020. The prevention of corruption through the social crime prevention.

International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(03), 2372-2379.

Widodo, S. 2019. Membangun pendidikan antikorupsi di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan

Dasar, 10(1), 35-44.