AoEJ: Academy of Education Journal

Volume 12 Nomor 1, Januari 2021

PETUAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DALAM KONTESTASI POLITIK

T Heru Nurgiansah

Universitas PGRI Yogyakarta

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Bantul, Yogyakarta

Email: nurgiansah@upy.ac.id

ABSTRAK

Ajang pemilihan umum menjadi momen yang tepat dalam mengimplementasikan demokrasi di

Negara Indonesia. Para kontestan saling beradu menjadi pemenang di hati masyarakat. Disinilah

pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan baik bagi pemilih maupun bagi figur yang mencalonkan

diri. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bangaimana konsep Pendidikan

Kewarganegaraan dalam Kontestasi Politik. Metode penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan studi

literasi. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa dalam kontestasi politik diperlukan sikap

demokratis, bertanggung jawab, dan partisipatif, yang semuanya ada dalam konsep Pendidikan

Kewarganegaraan.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Kontestasi Politik.

ABSTRACT

The election event became the right moment in implementing democracy in the country of

Indonesia. Contestants are contenders with the winners in the hearts of society. Here is the

importance of citizenship education both for voters and for the figure who is running. The purpose

of this research is to know the concept of citizenship education in political contestation. This

method of research uses qualitative methods. The data collection techniques in these studies use

observations, interviews, and literacy studies. The results of this study say that political

contestation required a democratic, responsible, and participatory attitude, which all exist in the

concept of citizenship education.

Key Word: Civic Education, Political Contestation.

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai Pendidikan Kewarganegaraan tidak akan pernah menemukan

ujungnya karena mata pelajaran ini sangat luas cakupannya. Pendidikan Kewarganegaraan

bisa diasumsikan sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral, pendidikan hukum, bahkan

pendidikan politik. Saking banyaknya konsep tersebut menjadikan Pendidikan

Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran wajib (Bunyamin, 2008). Wajib di sini berarti

mata pelajaran ini ada di berbagai jenjang pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar,

pendidikan menengah, sampai ke perguruan tinggi dan tidak hanya berlaku secara teritorial

saja akan tetapi bersifat nasional.

Sebagai pendidikan nilai dan moral, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya

mengedepankan aspek pengetahuannya saja akan tetapi aspek sikap dan keterampilan pun

tidak luput dari fokus indikatornya karena Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk

AoEJ: Academy of Education Journal

Volume 12 Nomor 1, Januari 2021

membangun karakter (Character Building) bangsa Indonesia (Nasution, 2016). Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral berarti harus dipraktekan, tidak

hanya mencakup teorinya saja agar dapat menumbuhkan karakter yang kuat. Pendidikan

Karakter adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter (Nurgiansah, 2019). Karakter

bangsa Indonesia yang dimaksud adalah bangsa yang cerdas, kreatif, kritis, sesuai dengan

amanat Undang-Undang. Character education is a good solution to be implemented to

form a strong character of the younger generation, yang berarti pendidikan karakter

merupakan solusi yang tepat bagi generasi muda (Nurgiansah et al., 2020).

Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bagian penting dari

pembentukan warga negara yang baik (Hemafitria, 2015). Warga negara yang baik adalah

warga negara yang demokratis, patuh hukum, dan cinta terhadap tanah airnya. Pendidikan

Kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi atau memberikan

pemahaman terhadap politik (Rahman, 2018). Politik dan Pendidikan Kewarganegaraan

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki tujuan yang

sama yakni menjadikan warga negara yang berpartisipasi.

Pendidikan politik juga bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik

(Hermawan, 2020). Dalam bidang politik konsep dasarnya adalah memilih dan dipilih.

Artinya warga negara yang baik dalam persfektif politik yakni warga negara yang mau

berpartisipasi dalam dunia politik, bisa dengan cara melek politik yang berkembang

dewasa ini atau terjun langsung dalam politik praktis seperti mengikuti pencalonan dan

pemilihan Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dijadikan sebagai arena pertarungan untuk mendapatkan

sebuah pengakuan (Budi Ali, 2012). Pengakuan dari masyarakat bahwa figur atau sosok

tersebut layak untuk menang dan menempati posisi strategis dalam perpolitikan. Namun

dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran bahkan dimulai sejak

seseorang dinyatakan sebagai bakal calon. Praktik menghalalkan segala cara dengan

menerobos aturan yang telah disepakati membuat masyarakat pemilih menjadi antipati

terhadap calon tersebut yang berimplikasi terhadap tingginya angga golput dan rendahnya

partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suaranya.

Tingginya angka golput pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum patut

diwaspadai (Helen NM, 2019). Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka akan terjadi

deparpolisasi, yakni semakin menipisnya pengakuan masyarakat terhadap partai politik dan

tokoh politik sehingga peran dari partai politik tidak lagi terlihat di mata masyarakat.

Partai-partai di Indonesia memobilisasi isu-isu yang menjadi kepentingan anggota

AoEJ: Academy of Education Journal

Volume 12 Nomor 1, Januari 2021

masyarakat (Muksin, 2018). Jika isu-isu yang berkembang di masyarakat ini difasilitasi

oleh tokoh politik mauoun partai politik, maka kepercayaan masyarakat terhadap

perpolitikan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya partisipasi

masyarakat.

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat (Sutisna,

2017b). Sukarela berarti tanpa adanya paksaan, intimidasi, maupun embel-embel lainnya

yang membuat masyarakat tergerak. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang dengan

sukarela berpartisipasi dalam politik, maka dipastikan iklim politik di daerah tersebut

semakin baik. Namun jika kesukarelaan masyarakat ini rendah berarti iklim perpolitikan di

wilayah tersebut belum optimal. Untuk mengoptimalkan kegiatan politik di suatu wilayah

tertentu diperlukan masyarakat yang bisa mengkonsep dirinya sendiri. Konsep diri ini

sangat penting sebagai pertimbangan apakah seseorang bisa dikatakan aktif berpartisipasi

atau menjadi seseorang yang apatis. identitas sosial seseorang ikut membentuk konsep diri

(Budiman & Setyahadi, 2019). Konsep diri inilah yang akan menghasilkan kontestasi

politik yang bersih dan akuntabel. kontestasi politik yang damai diperlukan dalam rangka

membangun kualitas sistem politik demokrasinya agar tercipta pemerintahan yang baik

(Ngurah et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dengan metode ini

permasalahan yang terjadi di lapangan bisa terurai dan teranalisis dengan lebih mendalam.

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena

sifatnya yang natural, apa adanya sesuai dengan temuan di lapangan (Nurgiansah &

Widyastuti, 2020).

Teknik pengumpulan data menggunakan catatan observasi langsung, wawancara

dengan narasumber yang ahli di bidangnya, dokumentasi sesuai dengan potret di lapangan

dan studi kepustakaan. Observasi berarti pengamatan secara langsung di lokasi penelitian

dalam hal ini wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kota Yogyakarta,

Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten

Bantul. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur agar penelitian lebih terfokus pada

petuah Pendidikan Kewarganegaraan yaitu untuk membentuk warga negara yang baik. The

interview is a data collection with a path of question and answer that is conducted

systematically and based on the purpose of investigation (Nurgiansah, 2020). Yang berarti

Wawancara tersebut merupakan pendataan dengan jalur tanya jawab yang dilakukan secara

AoEJ: Academy of Education Journal

Volume 12 Nomor 1, Januari 2021

sistematis dan berdasarkan tujuan penyelidikan. Wawancara sistematis dilaksanakan secara

berurutan mulai dari pertanyaan yang mendasar sampai ke pertanyaan yang semakin

kompleks. Selanjutnya adalah dokumentasi digunakan agar data yang diambil tidak hilang

atau berubah dan dapat dijadikan sebagai arsip penelitian. Kemudian literatur digunakan

sebagai penunjang data dengan bersumber pada artikel jurnal yang relavan dengan

penelitian. Literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian

(Sutrisno et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Petuah Pendidikan Kewarganegaraan bisa diasumsikan sebagai wejangan, tujuan,

keinginan, ataupun harapan. Warga negara yang baik inilah yang menjadi petuah dari

Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan

demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan

bertindak demokratis (Sagala, 2019). Berpikir kritis berarti ikut berkomentar mengenai hal

apapun yang sedang hangat terjadi di lingkungan sekitar. Dengan berfikir kritis maka

warga negara bisa mengetahui peran dan kedudukannya dalam hierartki pemerintahan.

Berpikir kritis bisa memunculkan literasi yang akan berdampak pada pergerakan

masyarakat dalam berpolitik praktis. Literasi media dapat meningkatkan partisipasi politik

secara lebih signifikan (Bashori, 2018). Peningkatan partisipasi politik dapat meningkatkan

indeks demokrasi suatu negara. Jika partisipasi politik masyarakatnya rendah maka akan

mengakibatkan sikap acuh tak acuh dari masyarakat sehingga tidak peduli dengan adanya

pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan menutup mata serta telinga terhadap keberadaan

partai politik. Absennya literasi politik pada segmen pemilih pemula secara hipotetis juga

dapat menyuburkan apatisme politik (Sutisna, 2017a).

Pada era sekarang, konsep partisipasi tidakk hanya terjun langsung di lapangan. Ada

media yang dapat memfasilitasi partisipasi politik masyarakat. Keberadaan media massa

adalah untuk menginformasikan dan mengkampanyekan suatu tujuan (Zulhazmi, 2019).

Terjadi pergeseran konsep media masa. Dahulu media masa hanya berupa media cetak

berupa koran, jurnal, dan buku. Namun sekarang media masa bersifat elektronik atau

modern seperti media sosial, gadget, dan alat teknologi lainnya.

Petuah Pendidikan Kewarganegaraan menekankan pada kita selaku masyarakat baik

yang berkecimpung di dunia politik maupun para akademisi tentang eksistensi atau

AoEJ: Academy of Education Journal

Volume 12 Nomor 1, Januari 2021

keberadaan dari sebuah partai politik. Melalui partai politik masyarakat dapat menyalurkan

kehendak dan aspirasinya (Sarbaini, 2014). Aspirasi masyarakat harus didengar oleh para

tokoh politik sehingga masyarakat merasakan bahwa keberadaannya dibutuhkan tidak pada

saat menjelang pemilihan umum saja.

Aspirasi masyarakat juga merupakan alat kontrol paling efektif dalam perpolitikan.

Seperti kita ketahui bahwa dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, kedudukan

tertinggi ada di tangan rakyat karena jabatan rakyat adalah langgeng sepanjang jaman

berbeda dengan jabatan politik yang hanya berlangsung 5 sampai 10 tahun saja. Selain itu

aspirasi masyarakat perlu diakomodir agar kejadian 1998 tidak terulang kembali.

Lengsernya presiden Soeharto tahun 1998 mencoreng status warga negara yang baik

karena saat itu terjadi perusakan dan penjarahan karena tidak difasilitasinya aspirasi

masyarakat yang menginginkan perubahan. Sejak saat itu pemilihan umum tidak lagi

dilangsungkan di gedung DPR / MPR. Maka tahun 2004 merupakan kebangkitan dari

petuah Pendidikan Kewarganegaraan karena masyarakat bisa memilih tokoh politiknya

secara langsung sesuai dengan selera dan keinginan mereka.

Pemilihan umum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam demokrasi

(Rahman, 2017). Tanpa adanya pemilihan langsung maka negara demokratis ini akan

berubah, bergeser menjadi negara diktator atau kerajaan. Dalam sistem kerajaan pemilihan

pejabat sesuai dengan garis keturunan raja. Bahkan perintah atau titah raja bisa langsung

menjadi sebuah undang-undang yang wajib dijalankan oleh masyarakat. Begitu pula

dengan negara atau pemimpin yang diktator, maka tidak ada lagi kontrol dari masyarakat

yang akan menjadi penilai dalam sebuah kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu,

petuah Pendidikan Kewarganegaraan sangat menekankan adanya pemilihan umum secara

langsung. Pilkada secara langsung merupakan progres yang sangat baik dalam proses

demokrasi sejak era reformasi (Fatwa, 2016).

Sebelum reformasi, pemilihan umum secara langsung mustahil untuk dilaksanakan.

Bahkan keberadaan dari partai politik pun dikebiri dengan hanya berjumlah 3 partai politik

saja yakni partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

(PDIP), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun pasca tegaknya reformasi

jumlah partai politik Indonesia menjadi membengkak sampai 40 lebih. Dan yang paling

fenomenal adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali

dimulai dari tahun 1999 tentang pembatasan kekuasaan menjadi maksimal 10 tahun, 2000

tentang pembentukan daerah otonom, 2001 tentang pemilihan umum secara langsung, dan

2002 tentang penghapusan Dewan Pertimbangan Agung.

AoEJ: Academy of Education Journal

Volume 12 Nomor 1, Januari 2021

Amandemen pertama tahun 1999 merupakan hasil dari 32 tahun lamanya kekuasaan

presiden. Dengan adanya pembatasan kekuasaan maka hak-hak politik orang lain akan

lebih terakomodir dan bisa mencalonkan diri menjadi pejabat berikutnya.

Gambar 1. Daftar Partai Politik Di Awal Reformasi Tahun 1999

Dalam pemilihan umum secara langsung, maka rakyat dapat mengendalikan dan

mengontrol keputusan pemerintahan (Nadir & Wardani, 2019). Sehingga dengan

pemilihan langsung maka masyarakat akan belajar bagaimana menjadi seorang warga

negara yang baik yakni warga negara yang kritis, berpartisipasi dan bertanggung jawab.

Pemilihan umum mengajarkan masyarakat untuk lebih dewasa dengan cara menerima

kekalahan pasangan calon yang diusungnya. Bahkan dalam menentukan pilihan, pemilih

benar-benar menganalisis secara cerdas mana tokoh politik yang layak untuk

memenangkan kontestasi politik (Lestari, 2018).

SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan memberikan petuah bahwa dalam kontestasi politik

harus mengedepankan etika dan norma, tidak melakukan segala macam cara yang

inkonstitusional demi menjadi pemenang. Dengan demikian petuah untuk menjadi warga

negara yang baik bisa dilakukan ketika para calon kandidat kepala daerah berkompetisi

sesuai dengan aturan yang berlaku.

SARAN

Penelitian ini diharapkan menjadi konsep awal mengenai Pendidikan

Kewargaegaraan dalam kehidupan politik. Para akademisi diminta untuk lebih mengkaji

lagi petuah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik, hukum, nilai, dan

AoEJ: Academy of Education Journal

Volume 12 Nomor 1, Januari 2021

lain-lain. Penelitian ini perlu dikembangkan lagi oleh beberapa pakar khususnya yang

berkaitan dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. Sukma: Jurnal Pendidikan, 2(2),

287–310. https://doi.org/10.32533/02207.2018

Budi Ali. (2012). Politik Identitas Etnis Dalam Kontestasi Politik Lokal. Jurnal

Kewarganegaraan, 19(2), 52–60.

Budiman, S. A., & Setyahadi, M. M. (2019). Peran Ormas Islam Dalam Menjaga Stabilitas

Politik Sosial Budaya Indonesia Pasca Pemilu 2019 (Kajian Pustaka Pada Organisasi

Islam Terbesar Nu Dan Muhammadiyah). Jurnal Renaissance, 4(2), 560–563.

Bunyamin, M. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui

Pendidikan Kewarganegaraan. EDUCATIONIST, II(2), 134–144.

Fatwa, A. N. (2016). Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara.

EJournal Ilmu Pemerintahan, 4(4), 1615–1626.

Helen NM. (2019). Dampak Perolehan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap

Peningkatan Partisipasi Pemilih Remaja Dalam Pemilihan Umum. Journal of Civic

Education, 2(2), 1–14.

Hemafitria. (2015). Pembelajaran PKn Sebagai Pendidikan Politik Pemilih Pemula. Jurnal

Edukasi, 13(2), 175–189.

Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia.

JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan), 10(1), 1–19.

Lestari, E. Y. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota

Semarang di kota semarang. Jurnal Integralistik, 1(1), 63–72.

Muksin, A. (2018). Partai Politik dan Sistim Demokrasi di Indonesia. Jurnal Sosial Dan

Humaniora, 3(6), 777–788. http://journal.unas.ac.id/populis/article/view/476

Nadir, N., & Wardani, W. Y. (2019). Membangun Pendidikan Politik Dalam Fatsun

Demokrasi Pancasila Dan Deliberative. The Journal of Society & Media, 3(1), 126–

141. https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p126-141

Nasution, A. R. (2016). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan

Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani.

Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8(2), 201–212.

https://doi.org/10.24114/jupiis.v8i2.5167

AoEJ: Academy of Education Journal

Volume 12 Nomor 1, Januari 2021

Ngurah, I. G., Edy, I. P., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik

Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan

Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. Seminar Nasional I Hukum Dan

Kewarganegaraan, 74–85.

Nurgiansah, T. H. (2019). Pemutakhiran Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Era

Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Kewarganegaraan Universitas Negeri

Medan, 1(1), 95–102.

Nurgiansah, T. H. (2020). Build An Attitude of Nationalism Students At SDN 7

KADIPATEN With The Method of Discusion In The Subject PPKn. Jurnal Serunai

Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan STKIP Budi Daya Binjai, 9(1), 1–11.

Nurgiansah, T. H., Dewantara, J. A., & Rachman, F. (2020). The Implementation of

Character Education in the Civics Education Syllabus at SMA Negeri 1 Sleman.

Jurnal Etika Demokrasi Universitas Muhammadiyah Makasar, 5(2), 110–121.

Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2020). Membangun Kesadaran Hukum

Mahasiswa PPKn UPY Dalam Berlalu Lintas. Civic Edu: Jurnal Pendidikan

Kewarganegaraan Universitas Pasundan, 2(2), 97–102.

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Rahman, A. (2017). Peran Sekolah Sebagai Sarana Sosialisasi Politik untuk Meningkatkan

Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula. Prosiding Konferensi Nasional

Kewarganegaraan III, 319–325. http://eprints.uad.ac.id/9800/1/319-325 Asmika

Rahman.pdf

Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula. Pendidikan

Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 44–51.

Sagala, A. I. (2019). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Partisipasi Pemilih

Pemula Pada Pemilihan Umum (Studi Kasus: Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur

Sumatera Utara Tahun 2018) Helen NM Napitupulu. Civic Culture: Jurnal Ilmu

Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya, 3(1), 185–198.

Sarbaini. (2014). Orientasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Partai Politik di

Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah. Jurnal Pendidikan

Kewarganegaraan, 4(8), 600–607.

Sutisna, A. (2017a). Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan

Pembelajaran Kontekstual. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA,

1–14.

Sutisna, A. (2017b). Strategi peningkatan literasi politik pemilih pemula melalui

pendekatan pembelajaran kontekstual. Journal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 6(2),

135–146.

AoEJ: Academy of Education Journal

Volume 12 Nomor 1, Januari 2021

Sutrisno, S., Yuningsih, N. Y., & Agustino, L. (2018). Komparasi Teori Marketing Politik

4p Menurut Niffenegger dan 3p Menurut Adman Nursal. JPPUMA Jurnal Ilmu

Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 6(2), 106–111.

https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1617

Zulhazmi, A. Z. (2019). Komunikasi Politik Kontestan Pilkada Jawa Tengah 2018.

KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 13(2), 153–166.

https://doi.org/10.24090/komunika.v13i2.1749