Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 251-259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

251

Angelina Yojania et.al (Praktik Hukum Bisnis Dalam Penetapan....)

Praktik Hukum Bisnis Dalam Penetapan Upah

Minimum Terhadap Pemenuhan Hak Jaminan Sosial

Indonesia

Angelina Yojania

a,1

, Anasrullah

b,2

, Siti Nurul Hayah

c,3

, Khalisah Nur Putriani

d,4

a,b,c,d

Universitas Pamulang, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Indonesia

[email protected];

ansrullah11@gmail.com;

nayafrs12@gmail.com;

Khlshnrptry@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 25 Februari 2026

Direvisi: 18 Mei 2026

Disetujui: 24 Juni 2026

Tersedia Daring: 1 Juli 2026

Penetapan upah minimum dan pemenuhan hak jaminan sosial merupakan

bagian penting dari sistem perlindungan pekerja di Indonesia. Namun,

dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran, seperti

pembayaran upah di bawah standar minimum dan rendahnya kepatuhan

perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke program jaminan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hukum bisnis dalam

penetapan upah minimum terhadap pemenuhan hak jaminan sosial pekerja

di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum

memiliki keterkaitan yang erat dengan pemenuhan hak jaminan sosial

karena besaran upah menjadi dasar penghitungan iuran dan manfaat

jaminan sosial. Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi

berbagai kendala akibat rendahnya kepatuhan perusahaan dan belum

optimalnya pengawasan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan pengawasan serta peningkatan kepatuhan hukum untuk

menjamin perlindungan pekerja secara optimal.

Kata Kunci:

hukum bisnis;

upah minimum;

jaminan sosial;

pekerja;

perlindungan hukum

ABSTRACT

Keywords:

business law;

minimum wage;

social security;

workers;

legal protection

Minimum wage determination and the fulfillment of workers’ social security

rights are essential components of labor protection in Indonesia. However,

various violations still occur, including wage payments below the minimum

standard and low employer compliance in registering workers for social

security programs. This study aims to analyze the practice of business law in

minimum wage determination and its impact on the fulfillment of workers’

social security rights in Indonesia. The research employs a normative legal

method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that

minimum wage policies are closely related to the fulfillment of social security

rights, as wage levels serve as the basis for calculating contributions and

benefits. Nevertheless, implementation remains constrained by low corporate

compliance and ineffective labor supervision. Therefore, stronger supervision

and greater legal compliance are necessary to ensure optimal protection of

workers’ rights.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Arus globalisasi dan pergeseran ke arah digitalisasi telah membawa transformasi besar pada

lanskap perekonomian serta praktik korporasi di Indonesia. Dinamika ini tidak sekadar

mengubah peta kompetisi dan manajemen internal perusahaan, tetapi juga merestrukturisasi pola

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 251-259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

252

Angelina Yojania et.al (Praktik Hukum Bisnis Dalam Penetapan....)

hubungan hukum antara pemberi kerja dan tenaga kerja sebagai pilar utama aktivitas produksi.

Dalam konteks ini, hukum bisnis memegang peran krusial sebagai instrumen yuridis yang

mengarahkan operasional usaha sekaligus memberikan kepastian perlindungan atas hak-hak

pelaku ekonomi, konsumen, maupun seluruh pihak yang terlibat (Amalia, 2020).

Eksistensi pekerja menjadi determinan utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan

roda bisnis. Tanpa adanya sumber daya manusia yang produktif serta jaminan perlindungan yang

memadai, target perusahaan dalam mengoptimalkan efisiensi dan ekspansi usaha akan sulit

tercapai. Merespons hal tersebut, negara hadir melalui regulasi ketenagakerjaan untuk

memproteksi kaum pekerja, salah satunya lewat instrumen upah minimum. Kebijakan ini

didesain guna memastikan bahwa pekerja memperoleh kompensasi finansial yang sanggup

menopang standar hidup layak, sekaligus mengeliminasi praktik eksploitasi pengupahan.

Kendati jaminan kesejahteraan ini telah termaktub secara normatif dalam aturan hukum, pada

realitasnya proses implementasi di lapangan masih membentur berbagai hambatan (Juliani,

2023).

Fungsi upah minimum tidak terbatas sebagai jaring pengaman ekonomi semata, melainkan

juga beririsan langsung dengan pemenuhan hak sosial, khususnya jaminan kesehatan dan

ketenagakerjaan. Pada sistem hukum di Indonesia, nominal upah yang diterima menjadi variabel

utama dalam memformulasikan besaran iuran jaminan sosial. Akibatnya, ketidakpatuhan

perusahaan dalam membayarkan upah sesuai standar baku akan langsung mendegradasi nilai

manfaat perlindungan sosial yang berhak didapatkan oleh pekerja. Hubungan kausalitas ini

mengindikasikan bahwa regulasi pengupahan dan sistem jaminan sosial merupakan dua pilar

hukum yang saling mengikat demi mewujudkan kesejahteraan buruh.

Secara yuridis, hak-hak pekerja telah diakomodasi melalui payung hukum utama, seperti

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mutakhirnya telah diubah

lewat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Serangkaian regulasi tersebut menegaskan

kewajiban pemenuhan upah layak dan proteksi sosial selama masa kerja. Meski demikian,

senjang antara das Sollen dan das Sein masih jamak dijumpai dalam dunia industri, mulai dari

fenomena upah di bawah standar legal hingga minimnya kesadaran korporasi untuk

mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial.

Urgensi pembahasan ini semakin meningkat pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 yang merekonstruksi tatanan regulasi bagi pelaku usaha. Perubahan formula

penghitungan upah serta pergeseran fungsi Dewan Pengupahan Nasional setelah pemberlakuan

undang-undang baru ini terus memicu polemik mengenai prinsip keadilan serta proteksi bagi hak

pekerja (Nopianti, 2024).

Di samping itu, formulasi upah minimum konsisten menjadi topik krusial dalam dinamika

hubungan industrial. Kebijakan pengupahan tahun 2023 sebetulnya mencerminkan ikhtiar

pemerintah untuk menyajikan formulasi yang lebih proporsional ketimbang regulasi pendahulu,

walaupun dalam prosesnya tetap memunculkan friksi argumen antara asosiasi pengusaha dan

serikat pekerja. Realitas ini membuktikan bahwa determinasi upah tidak hanya bersinggungan

dengan aspek ekonomi, melainkan juga sarat akan dimensi hukum dan sosial yang memengaruhi

harmonisasi hubungan industrial (Izzati, 2023).

Efektivitas perlindungan tenaga kerja pun sangat bergantung pada cakupan kepesertaan

program jaminan sosial. Terlebih, terdapat berbagai faktor kompleks yang memengaruhi tingkat

keikutsertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan, terutama pada ceruk sektor informal

(Fatmawati, 2023). Indikasi tersebut memperlihatkan bahwa hak atas jaminan sosial belum

terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan pekerja, sehingga implementasi perlindungan

sosial nasional masih menghadapi tantangan besar.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 251-259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

253

Angelina Yojania et.al (Praktik Hukum Bisnis Dalam Penetapan....)

Melalui penelusuran terhadap literatur terdahulu, mayoritas studi terdahulu cenderung

mengkaji kebijakan upah minimum atau program jaminan sosial sebagai dua entitas yang

terpisah. Studi yang secara spesifik membedah keterkaitan antara praktik hukum bisnis dalam

pemenuhan upah minimum dengan hak jaminan sosial masih sangat langka, khususnya pasca-

amendemen regulasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oleh sebab itu, penelitian

ini menawarkan kebaruan (novelty) dengan mengintegrasikan analisis kebijakan pengupahan

dan pemenuhan jaminan sosial pekerja di bawah lensa hukum bisnis.

Secara spesifik, penelitian ini diorientasikan untuk membedah rekonstruksi hukum atas

penetapan upah minimum serta pemenuhan jaminan sosial di Indonesia, menginvestigasi

tanggung jawab hukum korporasi terhadap kedua aspek tersebut, sekaligus memetakan faktor

penentu efektivitas perlindungan hukum pekerja dalam hubungan industrial. Luaran dari

penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah teoretis hukum bisnis dan hukum

ketenagakerjaan, sekaligus menjadi bahan refleksi bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri

dalam membangun hubungan kerja yang adil, setara, dan berkelanjutan.

2. Metode

Desain penelitian ini bertumpu pada metode penelitian hukum normatif (normative legal

research) atau yang kerap disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Pemilihan metode ini

didasarkan pada fokus kajian yang berorientasi pada telaah mendalam terhadap norma-norma

hukum positif yang mengikat kebijakan upah minimum serta pemenuhan jaminan sosial bagi

tenaga kerja di Indonesia. Pelaksanaan riset normatif ini diwujudkan melalui pengkajian secara

komprehensif terhadap regulasi, doktrin ahli, asas-asas hukum, serta literatur akademik terkait

demi membangun argumentasi hukum yang solid guna menjawab rumusan masalah.

Untuk membedah permasalahan tersebut, peneliti menerapkan dua bentuk pendekatan

utama, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach). Melalui pendekatan perundang-undangan, dilakukan penelaahan kritis

terhadap hierarki regulasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial nasional. Instrumen hukum yang

dikaji mencakup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta

berbagai aturan turunan teknis yang mengatur tata cara pengupahan dan jaminan sosial pekerja.

Di sisi lain, pendekatan konseptual diaplikasikan guna menguraikan gagasan mengenai proteksi

yuridis, prinsip keadilan sosial, lensa hukum bisnis, keharmonisan hubungan industrial, serta

konsep kesejahteraan buruh yang bersumber dari teori-teori serta doktrin hukum terkemuka.

Inventarisasi data dalam kajian ini memanfaatkan tiga klasifikasi bahan hukum, yaitu bahan

hukum primer, sekunder, dan tersier. Kelompok bahan hukum primer berwujud seluruh

peraturan perundang-undangan domestik yang mengikat sektor ketenagakerjaan dan jaminan

sosial. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah pendukung seperti buku teks

hukum, publikasi jurnal, laporan riset terdahulu, pandangan para yuris, maupun dokumen

akademik yang relevan dengan lokus penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier yang

digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia, beserta instrumen bantu lainnya yang berfungsi

memberikan eksplanasi tambahan terhadap substansi bahan hukum primer dan sekunder.

Proses penghimpunan seluruh bahan hukum dijalankan melalui metode studi kepustakaan

(library research). Aktivitas ini mencakup tahapan identifikasi, inventarisasi sistematis, serta

pengkajian mendalam terhadap ragam sumber literatur yang berkorelasi dengan isu sentral

penelitian. Tahap berikutnya adalah menyeleksi ketat seluruh materi yang terkumpul dengan

menitikberatkan pada aspek validitas serta tingkat relevansinya terhadap arah kajian.

Evaluasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dikerjakan secara kualitatif lewat

metode deskriptif-analitis. Proses penalaran bahan hukum mengandalkan teknik penafsiran

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 251-259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

254

Angelina Yojania et.al (Praktik Hukum Bisnis Dalam Penetapan....)

hukum (legal interpretation) serta konstruksi argumentasi yuridis guna menguji sinkronisasi

antara regulasi pengupahan dan jaminan sosial dengan realitas empiris di lingkungan industrial.

Lebih lanjut, analisis diarahkan untuk memetakan determinan yang memengaruhi efektivitas

penegakan hukum sekaligus merumuskan formulasi perlindungan hak pekerja atas upah dan

jaminan sosial. Pada tahap akhir, konklusi ditarik menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu

dengan mengonstruksikan premis-premis hukum yang bersifat umum untuk menjawab

problematika spesifik yang menjadi objek utama penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Tinjauan Yuridis Penetapan Upah Minimum dalam Lensa Hukum Bisnis

Instrumen upah minimum hadir sebagai manifestasi dari intervensi negara dalam

memberikan proteksi hukum bagi para pekerja demi menggaransi pemenuhan standar hidup

yang proporsional (Herwin, 2025). Jika dibedah dari kacamata hukum bisnis, formulasi

pengupahan tidak sekadar memayungi interaksi kontraktual antara buruh dan pemberi kerja.

Lebih luas dari itu, kebijakan ini mentransmisikan dampak simultan terhadap stabilitas

makroekonomi, akselerasi produktivitas SDM, hingga resiliensi operasional korporasi.

Konsekuensinya, pemerintah memegang legitimasi krusial untuk mengonstruksikan regulasi

yang mampu menjembatani serta menyelaraskan ekspektasi kesejahteraan pekerja dengan

kepentingan ekspansi dunia usaha.

Konstruksi hukum yang mengatur standarisasi upah minimum di Indonesia terus bermutasi

seiring dengan arah kebijakan ketenagakerjaan domestik. Pada peta legalitas saat ini, tata kelola

pengupahan bersandar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang

disinkronisasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Payung hukum tersebut mendelegasikan otoritas kepada eksekutif untuk mengalkulasi upah

minimum menggunakan variabel indikator ekonomi makro, seperti persentase inflasi, laju

pertumbuhan ekonomi, serta indeks kebutuhan hidup riil pekerja, dengan tetap mengedepankan

asas perlindungan hak fundamental buruh (Izzati, 2023).

Di bawah lensa hukum bisnis, standarisasi upah minimum diorientasikan sebagai benteng

yuridis untuk mengeliminasi potensi eksploitasi tenaga kerja, yang kerap dipicu oleh

ketimpangan daya tawar (bargaining position) antara korporasi dan pekerja. Kehadiran regulasi

ini mengukuhkan kepastian hukum terkait batas nominal terendah (floor price) yang mengikat

perusahaan dalam memberikan kompensasi. Melalui kepastian legal ini, korporasi dilarang

secara absolut untuk mendikte besaran upah secara unilateral yang berujung pada kerugian

finansial di sisi pekerja.

Kendati kerangka normatifnya telah dirancang sedemikian rupa, dinamika empiris

penegakan upah minimum masih membentur barikade tantangan yang kompleks. Fenomena

pelaku industri yang membayarkan kompensasi di bawah standar Upah Minimum Provinsi

(UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masih jamak terakomodasi di

lapangan. Realitas objektif ini merefleksikan bahwa kehadiran teks undang-undang belum

otomatis berbanding lurus dengan derajat kepatuhan (compliance) para pelaku bisnis.

Ketidakselarasan antara wilayah cita hukum (das sollen) dengan kenyataan praktis di ranah

industrial (das sein) mengindikasikan bahwa esensi perlindungan hukum yang dicita-citakan

negara belum terimplementasi secara paripurna (Raharjo, 2024).

Ditinjau dari doktrin hukum bisnis, deviasi atau pelanggaran terhadap pakem upah

minimum tidak hanya mengebiri hak ekonomi pekerja, melainkan juga merusak ekosistem

persaingan usaha yang sehat (fair competition). Perusahaan yang melakukan pengabaian hukum

(law evasion) atas hak upah ini akan mendapatkan keuntungan ekonomi ilegal melalui

pemangkasan biaya operasional tenaga kerja (labor cost dump). Tindakan tidak etis ini jelas

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 251-259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

255

Angelina Yojania et.al (Praktik Hukum Bisnis Dalam Penetapan....)

memicu iklim kompetisi yang asimetris dan tidak adil bagi korporasi-korporasi lain yang telah

berkomitmen penuh menjalankan kewajiban hukumnya secara patuh dan konsisten.

B. Korelasi Antara Formulasi Upah Minimum dan Aksesibilitas Hak Jaminan Sosial

Tenaga Kerja

Implementasi hak jaminan sosial merupakan pilar proteksi fundamental dalam struktur

ketenagakerjaan di Indonesia. Esensi dari jaminan sosial adalah memitigasi spektrum risiko

sosio-ekonomi yang berpotensi menimpa pekerja, baik selama periode aktif bekerja maupun

pasca-terminasi hubungan kerja. Cakupan perlindungan ini mengintegrasikan berbagai program

strategis, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan

Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga akses

layanan BPJS Kesehatan (Simamora, 2024).

Ditinjau dari kerangka normatif, terdapat hubungan kausalitas yang sangat kuat antara

standar upah minimum dengan realisasi jaminan sosial. Nominal upah yang diterima oleh tenaga

kerja berfungsi sebagai basis data utama dalam mengalkulasi besaran iuran yang wajib

disetorkan ke badan penyelenggara. Implikasinya, diskrepansi antara upah riil dengan standar

legal yang berlaku secara otomatis akan mendistorsi nilai manfaat yang akan dinikmati pekerja

di masa depan. Sebagaimana dikemukakan oleh Adepio (2025), akurasi nominal upah yang

dilaporkan oleh korporasi menjadi determinan langsung bagi level proteksi sosial pekerja,

mengingat variabel tersebut merupakan landasan kalkulasi iuran sekaligus manfaat dalam

ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Apabila terjadi praktik penyimpangan berupa pembayaran upah di bawah ambang batas

minimum, atau tindakan manipulatif dengan melaporkan besaran upah yang lebih rendah dari

realita (under-reporting) kepada pihak BPJS, pekerja akan terjebak dalam kerugian finansial

yang bersifat sistemik. Dampak destruktif ini mencakup reduksi nilai manfaat pada saldo JHT,

tunjangan Jaminan Pensiun, serta beragam kompensasi lainnya yang perhitungannya sangat

bergantung pada nominal upah terdaftar. Realitas ini membuktikan bahwa pengabaian terhadap

regulasi pengupahan tidak sekadar mencederai hak ekonomi jangka pendek, tetapi juga

meruntuhkan fondasi perlindungan sosial pekerja di masa depan.

Interkoneksi antara instrumen upah minimum dan jaminan sosial menegaskan bahwa

keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam skema perlindungan buruh

nasional. Jika upah minimum berperan dalam menjamin daya beli dan kelayakan hidup saat ini,

maka jaminan sosial bertindak sebagai jaring pengaman dari risiko tak terduga yang dapat

mengancam stabilitas hidup pekerja beserta keluarganya. Oleh karena itu, sinergitas dan

konsistensi pelaksanaan kedua regulasi ini menjadi syarat mutlak bagi tercapainya efektivitas

perlindungan hukum yang berkeadilan bagi tenaga kerja.

C. Praktik Pelanggaran dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Hak Pekerja

Meskipun regulasi mengenai pengupahan dan jaminan sosial telah diatur secara

komprehensif, praktik pelanggaran masih banyak ditemukan dalam dunia usaha (Al suddest,

2024). Bentuk pelanggaran yang sering terjadi antara lain pembayaran upah di bawah standar

minimum, keterlambatan pembayaran upah, tidak didaftarkannya pekerja dalam program BPJS,

serta pelaporan data upah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Masih terdapat

perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial atau tidak

melaksanakan kewajiban pembayaran iuran secara benar, sehingga berpotensi merugikan pekerja

dalam memperoleh hak perlindungan sosial (Sitinjak, 2024).

Pelanggaran tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan hukum sebagian

pelaku usaha terhadap kewajiban ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, perusahaan sering

beralasan bahwa kondisi keuangan yang tidak stabil atau tingginya biaya operasional menjadi

faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja. Namun demikian, alasan tersebut

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 251-259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

256

Angelina Yojania et.al (Praktik Hukum Bisnis Dalam Penetapan....)

tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum bisnis, perusahaan memiliki tanggung jawab hukum dan tanggung

jawab sosial terhadap pekerja. Tanggung jawab hukum mengharuskan perusahaan melaksanakan

seluruh kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan tanggung

jawab sosial menuntut perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja sebagai bagian

dari keberlangsungan usaha.

Terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan pengupahan dan jaminan sosial, peraturan

perundang-undangan telah menyediakan berbagai bentuk sanksi, baik berupa sanksi

administratif maupun sanksi pidana. Pengenaan sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera

sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban hukum yang berlaku. Akan

tetapi, efektivitas penegakan hukum masih menjadi tantangan karena keterbatasan pengawasan

serta rendahnya tingkat pelaporan pelanggaran oleh pekerja.

4. Hambatan Implementasi Kebijakan Upah Minimum dan Jaminan Sosial di Indonesia

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi mengenai pengupahan dan jaminan sosial

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021

tentang Pengupahan, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,

implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah

rendahnya tingkat kepatuhan sebagian perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran

upah minimum dan pendaftaran pekerja ke dalam program jaminan sosial. Dalam praktiknya,

masih ditemukan perusahaan yang membayar upah di bawah standar minimum maupun tidak

melaporkan data pekerja dan besaran upah secara benar guna mengurangi kewajiban

pembayaran iuran BPJS. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma

hukum dan pelaksanaan di lapangan. Efektivitas perlindungan sosial tenaga kerja masih

terkendala oleh rendahnya kepatuhan pemberi kerja, belum meratanya cakupan kepesertaan,

serta keterbatasan pemahaman pekerja mengenai hak-hak jaminan sosial yang seharusnya

mereka peroleh (Adepio, 2025).

Selain faktor kepatuhan perusahaan, keterbatasan pengawasan ketenagakerjaan juga menjadi

hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pengupahan dan jaminan sosial. Jumlah pengawas yang

belum sebanding dengan jumlah perusahaan menyebabkan pengawasan belum berjalan secara

optimal. Akibatnya, berbagai pelanggaran ketenagakerjaan sering kali tidak terdeteksi atau tidak

segera ditindaklanjuti. Pengawasan dan penegakan hukum memiliki peran sentral dalam

meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja, karena keberhasilan program jaminan sosial

tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan dan

pengawasannya (Pradana, 2024).

Hambatan lainnya adalah rendahnya kesadaran hukum pekerja mengenai hak-hak normatif

yang mereka miliki. Banyak pekerja, khususnya pada sektor informal dan usaha mikro kecil

menengah, belum memahami pentingnya kepesertaan BPJS maupun hak untuk memperoleh

upah sesuai standar minimum. Nugroho (2021) menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum

jaminan sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat ketaatan hukum masyarakat dan pemahaman

pekerja terhadap hak-hak sosial yang dijamin oleh negara. Rendahnya kesadaran hukum tersebut

menyebabkan pekerja cenderung menerima kondisi kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum bisnis, berbagai hambatan tersebut menunjukkan bahwa

perlindungan pekerja tidak hanya memerlukan regulasi yang memadai, tetapi juga membutuhkan

budaya kepatuhan hukum yang kuat dari seluruh pelaku hubungan industrial. Oleh karena itu,

peningkatan pengawasan, edukasi hukum, serta penguatan mekanisme penegakan hukum

menjadi faktor penting dalam menjamin terlaksananya hak-hak pekerja secara optimal.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 251-259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

257

Angelina Yojania et.al (Praktik Hukum Bisnis Dalam Penetapan....)

5. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum dalam Menjamin Pemenuhan Hak Pekerja

Efektivitas penegakan hukum merupakan faktor penting dalam menjamin pelaksanaan

kebijakan upah minimum dan jaminan sosial. Keberadaan regulasi yang baik tidak akan

memberikan perlindungan yang optimal apabila tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan

dan penegakan hukum yang efektif.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan pelaksanaan hukum

dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana,

masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks pengupahan dan jaminan sosial, kelima faktor

tersebut saling berkaitan dalam menentukan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban

hukum.

Penegakan hukum yang konsisten melalui pemberian sanksi administratif, pembatasan

pelayanan publik, hingga proses pidana terhadap pelanggaran tertentu dapat meningkatkan

kepatuhan perusahaan sekaligus memperkuat perlindungan pekerja. Oleh karena itu, efektivitas

penegakan hukum harus dipandang sebagai instrumen utama dalam mewujudkan hubungan

industrial yang berkeadilan.

D. Strategi Akselerasi dan Optimalisasi Proteksi Yuridis Bagi Tenaga Kerja

Efektivitas perlindungan hukum terhadap kaum pekerja tidak sekadar bertumpu pada

rigidnya teks regulasi, melainkan sangat dideterminasi oleh kualitas pengawasan serta ketegasan

penegakan hukum di lapangan. Atas dasar tersebut, akselerasi kepatuhan korporasi terhadap

pemenuhan standar pengupahan dan hak jaminan sosial memerlukan formulasi langkah-langkah

strategis yang komprehensif.

Langkah perdana yang krusial adalah penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan oleh

pemerintah, baik melalui penambahan kuantitas personel maupun eskalasi kompetensi

fungsional pengawas. Di era transformasi digital ini, adopsi teknologi informasi mutlak

diperlukan untuk mengintegrasikan basis data pengupahan internal perusahaan dengan sistem

kepesertaan BPJS secara real-time. Integrasi data ini akan menyajikan skema pengawasan yang

lebih transparan dan efisien guna mendeteksi tingkat kepatuhan industri. Bagaimanapun,

proteksi sosial yang efektif bagi buruh senantiasa berkelindan dengan optimalisasi fungsi

monitoring serta mekanisme penegakan sanksi terhadap pihak pemberi kerja (Adepio, 2025).

Dari dimensi internal pelaku usaha, pengarusutamaan prinsip tata kelola perusahaan yang

baik (Good Corporate Governance) harus diinternalisasikan agar kepatuhan terhadap hukum

ketenagakerjaan bertransformasi menjadi kultur organisasi, bukan sekadar pemenuhan

kewajiban formal. Komitmen legal ini tidak hanya memposisikan pekerja sebagai aset yang

terlindungi, melainkan juga mengerek reputasi (citra positif) korporasi di mata publik sekaligus

menstimulasi harmonisasi hubungan industrial yang minim konflik.

Pada lini jajaran pekerja, perluasan akses terhadap diseminasi informasi dan edukasi

mengenai hukum ketenagakerjaan harus dibuka selebar-lebarnya. Penguatan literasi hukum ini

berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan agar para pekerja memahami hak-hak

konstitusionalnya secara utuh, sehingga menumbuhkan keberanian kolektif untuk melaporkan

segala bentuk deviasi atau represi pengupahan yang dilakukan oleh manajemen.

Melalui sinergitas tripartit yang solid antara otoritas pemerintah, sektor korporasi, dan

elemen pekerja, implementasi kebijakan upah minimum serta jaminan sosial diyakini dapat

berjalan secara optimal. Pengejawantahan perlindungan hak-hak normatif buruh pada akhirnya

tidak hanya mendatangkan kemaslahatan bagi tenaga kerja, melainkan juga menjadi katalisator

utama dalam menciptakan iklim investasi dan ekosistem bisnis yang sehat, berkeadilan, serta

berkelanjutan di Indonesia.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 251-259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

258

Angelina Yojania et.al (Praktik Hukum Bisnis Dalam Penetapan....)

6. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan upah minimum dan pemenuhan hak jaminan

sosial pekerja merupakan dua instrumen perlindungan hukum yang saling berkaitan dan tidak

dapat dipisahkan dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Pengaturan mengenai upah minimum

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 2021 pada dasarnya tidak hanya bertujuan menjamin penghasilan yang layak

bagi pekerja, tetapi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program jaminan sosial

ketenagakerjaan. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan upah minimum memiliki

implikasi langsung terhadap efektivitas pemenuhan hak jaminan sosial pekerja.

Hasil penelitian mengungkap bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan

praktik pelaksanaannya. Berbagai bentuk pelanggaran, seperti pembayaran upah di bawah

standar minimum, pelaporan upah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta rendahnya

kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke program jaminan sosial, menunjukkan

bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut

mengakibatkan berkurangnya akses pekerja terhadap manfaat jaminan sosial yang seharusnya

diterima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa dalam perspektif hukum bisnis, kebijakan

pengupahan tidak dapat dipandang semata sebagai mekanisme penentuan biaya tenaga kerja,

melainkan sebagai instrumen hukum yang menentukan tingkat perlindungan sosial pekerja. Oleh

karena itu, efektivitas pemenuhan hak jaminan sosial sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan

perusahaan terhadap kebijakan pengupahan. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada

penegasan bahwa hubungan antara upah minimum dan jaminan sosial tidak bersifat administratif

semata, melainkan merupakan satu kesatuan sistem perlindungan hukum yang bertujuan

mewujudkan kesejahteraan pekerja.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, integrasi sistem data

pengupahan dan kepesertaan jaminan sosial, serta peningkatan kepatuhan hukum perusahaan

menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjamin efektivitas perlindungan

pekerja. Dengan demikian, praktik hukum bisnis dalam penetapan upah minimum harus

ditempatkan sebagai instrumen yang tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha, tetapi juga

menjamin terwujudnya keadilan sosial, kepastian hukum, dan kesejahteraan pekerja

sebagaimana amanat negara kesejahteraan (welfare state) dalam sistem hukum Indonesia.

7. Daftar Pustaka

Adepio, M. F., & Lie, G. (2025). Efektivitas BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin

Perlindungan Sosial bagi Pekerja/Buruh di Indonesia. Public Goods and Public Sector

Policy, 1(3). https://doi.org/10.47134/pgpsp.v1i3.1127

Al Suddes, F., & Effendy, D. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atas Penetapan

Upah di Bawah Upah Minimum di PT X Kota Tangerang Berdasarkan Permenaker

Nomor 18 Tahun 2022 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Bandung Conference Series: Law Studies, 4(1).

Amalia, R., & Setiawan, A. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Bisnis dalam Mewujudkan

Persaingan Usaha Sehat di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan Ekonomi, 7(2),

101–115.

Herwin. (2025). Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam perspektif hukum ketenagakerjaan di

Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 16(1).

Izzati, N. R. (2023). Tinjauan Penetapan Upah Minimum 2023: Evaluasi Kebijakan

Pengupahan dan Revitalisasi Dewan Pengupahan. Masalah-Masalah Hukum, 52(2), 163–

173.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 251-259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

259

Angelina Yojania et.al (Praktik Hukum Bisnis Dalam Penetapan....)

Juliani, W., & Kusuma, R. (2023). Ketentuan Upah Minimum Sebagai Upaya Perlindungan

Kesejahteraan Bagi Pekerja atau Buruh Menurut Permenaker Nomor 18 Tahun 2022

tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Private Law, 5(1).

Nugroho, F. A. (2021). Analisis efektivitas sistem hukum jaminan sosial di Indonesia: Evaluasi

perlindungan bagi pekerja sektor informal. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia

Law Journal, 1(1), 21–33. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49852

Nopianti, W., Santoso, I. B., & Abas, M. (2024). Peran Depenas dalam Perubahan Formula

Perhitungan Kebijakan dan Penentuan UMP/UMK Pasca UU No. 6 Tahun 2023.

Binamulia Hukum, 13(1).

Pradana, B. A., Marsuni, L., & Poernomo, S. L. (2024). Analisis hukum program jaminan

sosial ketenagakerjaan terhadap peningkatan perlindungan sosial bagi pekerja. Legal

Dialogica.

Rahmawati, D. A., & Istiqomah, N. (2023). Determinan Keikutsertaan Pekerja Sektor Informal

pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta Tahun 2023. Journal of Policy.

Raharjo, M. S. P., Borman, S., Sidarta, D. D., & Soerodjo, I. (2024). Kebijakan Pemerintah

dalam Perlindungan Hukum Upah Minimum di Indonesia. Media Bina Ilmiah.

Sitinjak, T. A., Nababan, R., & Situmorang, S. (2025). Pertanggungjawaban Perusahaan

terhadap Pekerja yang Tidak Didaftarkan ke Dalam Program Jaminan Sosial Ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan

Politik, 6(2).