Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 260-270

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

260

I Dewa Gede Loka Maheswara et.al (Analisis Unsur Melawan Hukum dalam....)

Analisis Unsur Melawan Hukum Dalam

Penyalahgunaan Wewenang Dan Diskresi Pejabat

Negara

I Dewa Gede Loka Maheswara

a,1*

, Andi Baso Sawe Rigading

b,2

, Ghaitsa Afifah

c,3

, Yusron Faiz

Athallah

d,4

, Shindyko Wibowo

e,5

a,b,c,d,e

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Tanah Tinggi, Kota Tangerang, 15221, Indonesia

maheswaradewal[email protected]om;

andibasosawerigadi[email protected];

ghaitsaafifahhh@gmail.com;

yusronfaiz2016@gmail.com;

shindyko.wibowo@stmkg.ac.id

Corresponding Author: maheswaradewaloka@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 27 Februari 2026

Direvisi: 19 Mei 2026

Disetujui: 25 Juni 2026

Tersedia Daring: 1 Juli 2026

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk tindak pidana

korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan

unsur melawan hukum dalam delik penyalahgunaan wewenang melalui

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-

TPK/2025/PN.Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong. Fokus

penelitian diarahkan pada penerapan unsur melawan hukum, batas antara

diskresi kebijakan dan penyalahgunaan wewenang, serta implikasi putusan

terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan

pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa penerapan unsur melawan hukum dalam putusan

masih menggunakan pendekatan formil dan materiil secara bersamaan.

Selain itu, putusan menimbulkan problematika pertanggungjawaban pidana

karena terdakwa dinyatakan bersalah meskipun tidak terbukti memperoleh

keuntungan pribadi. Penelitian ini juga menemukan bahwa batas antara

diskresi kebijakan dan penyalahgunaan wewenang masih belum memiliki

parameter yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian

hukum bagi pejabat publik dalam pengambilan keputusan strategis.

Kata Kunci:

Penyalahgunaan Wewenang

Unsur Melawan Hukum

Diskresi Kebijakan

Tindak Pidana Korupsi

Kepastian Hukum

ABSTRACT

Keywords:

Abuse of Authority

Unlawfulness Element

Policy Discretion

Corruption Crime

Legal Certainty

Abuse of authority constitutes one of the forms of corruption regulated under

Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of

2001 on the Eradication of Corruption Crimes. This study aims to analyze the

application of the element of unlawfulness in the offense of abuse of authority

through the Decision of the Jakarta Corruption Court Number 34/Pid.Sus-

TPK/2025/PN.Jkt.Pst involving Thomas Trikasih Lembong. The study focuses

on the application of the unlawfulness element, the boundary between policy

discretion and abuse of authority, and the implications of the decision for legal

certainty in public policymaking. This research employs a normative juridical

method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings

indicate that the application of the unlawfulness element in the decision

combines both formal and material approaches. Furthermore, the decision

raises issues regarding criminal liability since the defendant was found guilty

despite the absence of evidence showing personal gain. The study also reveals

that the distinction between legitimate policy discretion and punishable abuse

of authority remains unclear, potentially creating legal uncertainty for public

officials in making strategic policy decisions.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 260-270

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

261

I Dewa Gede Loka Maheswara et.al (Analisis Unsur Melawan Hukum dalam....)

Ghaitsa Afifah, Yusron Faiz Athallah, Shindyoko Wibowo

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary

crime) yang penanggulangannya memerlukan instrumen hukum khusus karena berdampak

luas terhadap penyelenggaraan negara, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat

(Sapardjaja, 2002; Hartanti, 2008; Rini, 2018). Selain melalui penegakan hukum, upaya

pencegahan korupsi juga perlu ditanamkan sejak dini melalui pembentukan perilaku jujur dan

kesadaran berwarga negara yang baik dalam proses pendidikan (Haris, 2017). Dalam sistem

hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur melalui Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Salah satu bentuk tindak pidana korupsi

yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah penyalahgunaan wewenang sebagaimana

tercantum dalam Pasal 3 UU Tipikor (Adji, 2001; Moeljatno, 2008; Anjari, 2019).

Secara konseptual, penyalahgunaan wewenang terjadi apabila pejabat publik

menggunakan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian

kewenangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Adji, 2001).

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan unsur penyalahgunaan wewenang sering kali

menimbulkan persoalan yuridis, khususnya dalam menentukan batas antara kebijakan

administratif yang sah sebagai bentuk diskresi pejabat pemerintahan dengan perbuatan

melawan hukum yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan batas tersebut

berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kebijakan publik, terutama apabila suatu

keputusan administratif yang menimbulkan kerugian negara secara langsung dikualifikasikan

sebagai tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek tujuan kebijakan, kewenangan jabatan,

dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Lamintang dan Lamintang, 2011; Prasetyo,

2012; Baihaki, 2023).

Permasalahan tersebut tercermin dalam perkara Thomas Trikasih Lembong atau Tom

Lembong yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin

impor gula kristal mentah pada saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode 2015–

2016. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024

dengan dugaan bahwa kebijakan impor tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara

sebesar Rp578 miliar (CNN Indonesia, 2025; Detik News, 2025). Selanjutnya, melalui

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst,

majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta pidana denda

sebesar Rp750 juta kepada terdakwa (Detik News, 2025).

Meskipun demikian, dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan bahwa

terdakwa tidak terbukti memperoleh keuntungan pribadi maupun menikmati hasil tindak

pidana korupsi, sehingga tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti

(CNN Indonesia, 2025; Tempo, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait

konstruksi unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU Tipikor,

khususnya mengenai parameter pertanggungjawaban pidana terhadap kebijakan pejabat publik

yang dianggap merugikan keuangan negara tetapi tidak disertai pembuktian adanya

keuntungan pribadi. Oleh karena itu, perkara ini menjadi relevan untuk dikaji guna

menganalisis penerapan unsur melawan hukum dalam delik penyalahgunaan wewenang serta

batasan antara diskresi kebijakan dan tindak pidana korupsi dalam perspektif kepastian hukum.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 260-270

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

262

I Dewa Gede Loka Maheswara et.al (Analisis Unsur Melawan Hukum dalam....)

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini mengangkat dua rumusan

permasalahan pokok. Pertama, analisis mengenai penerapan unsur melawan hukum dalam

delik penyalahgunaan wewenang berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Kedua, kajian mengenai batas konseptual

antara diskresi kebijakan yang sah dan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan

kewenangan jabatan menteri, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam sistem

pemerintahan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum

yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan kaidah hukum melalui

penelaahan bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2003). Metode ini

dipilih karena penelitian berfokus pada analisis penerapan norma hukum dalam tindak pidana

penyalahgunaan wewenang, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi unsur melawan

hukum dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-

TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

Pendekatan penelitian dilakukan secara terpadu melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan

pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk

menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi,

penyalahgunaan wewenang, dan diskresi pejabat pemerintahan. Pendekatan konseptual

digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan konsep hukum yang berkembang dalam ilmu

hukum pidana dan hukum administrasi negara, khususnya mengenai unsur melawan hukum

dan penyalahgunaan wewenang. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis

terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-

TPK/2025/PN.Jkt.Pst sebagai objek utama penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

527/MPP/KEP/9/2004 Tahun 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006,

serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-

TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan jurnal ilmiah

yang relevan dengan objek kajian, sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum,

ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pola

berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma dan konsep hukum yang bersifat

umum menuju permasalahan yang bersifat khusus dalam objek penelitian (Soekanto dan

Mamudji, 2003).

3. Hasil dan Pembahasan

Kronologi dan Fakta Hukum Kasus Tom Lembong

Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada periode

Oktober 2015 hingga Juli 2016. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan, terdakwa

menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) gula kristal mentah sebesar 105.000 ton kepada PT

Angels Products, yang merupakan perusahaan swasta. Gula kristal mentah tersebut selanjutnya

diolah menjadi gula kristal putih untuk kebutuhan pasar domestik (Detik News, 2025).

Permasalahan hukum dalam perkara ini muncul karena kebijakan penerbitan SPI tersebut

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 260-270

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

263

I Dewa Gede Loka Maheswara et.al (Analisis Unsur Melawan Hukum dalam....)

diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 pada

prinsipnya membatasi importasi gula kristal putih hanya dapat dilakukan oleh badan usaha

milik negara (BUMN). Selain itu, penerbitan SPI dinilai tidak melalui mekanisme koordinasi

yang memadai dengan kementerian teknis terkait, khususnya Kementerian Perindustrian dan

Kementerian Pertanian, sehingga dipandang tidak memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance) (LK2 FHUI, 2024).

Berangkat dari dugaan tersebut, Kejaksaan Agung memulai proses penyelidikan pada

Oktober 2023 dan menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024 (CNN

Indonesia, 2025). Dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa

melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sidang

perdana perkara tersebut diselenggarakan pada 6 Maret 2025 di Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi Jakarta.

Selanjutnya, melalui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor

34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2025, majelis hakim yang diketuai oleh

Dennie Arsan Fatrika menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta pidana

denda sebesar Rp750 juta kepada terdakwa (Detik News, 2025). Meskipun demikian, dalam

pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti menikmati

hasil tindak pidana korupsi, sehingga tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang

pengganti (CNN Indonesia, 2025).

Tabel 1. Perbandingan Argumentasi Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum dalam

Persidangan

Aspek

Argumentasi Penuntut Umum

Argumentasi Tim Penasihat Hukum

Dasar Hukum

Penuntut umum mendasarkan dakwaan

pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 juncto Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 terkait

penyalahgunaan wewenang jabatan yang

menimbulkan kerugian keuangan negara.

Kebijakan impor gula merupakan bentuk

diskresi pejabat pemerintahan yang sah

dan telah memperoleh persetujuan dalam

kerangka kebijakan pemerintah.

Unsur Melawan

Hukum

Penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI)

kepada perusahaan swasta dinilai

bertentangan dengan Keputusan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan Nomor

527/MPP/KEP/9/2004 yang membatasi

importasi gula kepada badan usaha

tertentu, termasuk BUMN.

Kebijakan impor dinilai tidak melanggar

hukum secara materiil karena dilakukan

untuk memenuhi kebutuhan nasional dan

menjaga stabilitas pasokan gula

domestik.

Kerugian Keuangan

Negara

Kerugian negara sebesar Rp578 miliar

didasarkan pada hasil audit Badan

Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP).

Perhitungan kerugian negara dinilai tidak

mempertimbangkan manfaat ekonomi

dan stabilisasi pasokan gula yang

dihasilkan dari kebijakan impor tersebut.

Unsur Kesalahan

(Mens Rea)

Terdakwa dianggap mengetahui

konsekuensi hukum dari pemberian izin

impor kepada perusahaan swasta di luar

ketentuan yang berlaku.

Terdakwa tidak memiliki niat jahat

(mens rea) karena kebijakan yang

diambil semata-mata ditujukan untuk

kepentingan umum.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 260-270

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

264

I Dewa Gede Loka Maheswara et.al (Analisis Unsur Melawan Hukum dalam....)

Keuntungan Pribadi

PT Angels Products memperoleh

keuntungan dari izin impor yang

diterbitkan.

Terdakwa tidak menikmati keuntungan

apapun secara langsung maupun tidak

langsung.

Penerapan Unsur Melawan Hukum dalam Putusan

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya mengenal dua

konsep melawan hukum, yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara

materiil (Sapardjaja, 2002). Melawan hukum secara formil dimaknai sebagai perbuatan yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum

secara materiil berkaitan dengan pertentangan terhadap asas hukum, rasa keadilan, dan norma

yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan tertulis

(Schaffmeister dkk., 1995). Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006,

penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengenai sifat melawan hukum materiil dalam fungsi

positif dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut

mempertegas bahwa penerapan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi lebih

diarahkan pada pendekatan formil berdasarkan norma hukum positif yang berlaku (Amrullah

dkk., 2024).

Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-

TPK/2025/PN.Jkt.Pst, majelis hakim mendasarkan pemenuhan unsur melawan hukum pada

adanya dugaan pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 terkait mekanisme impor gula. Penerbitan Surat Persetujuan

Impor (SPI) kepada perusahaan swasta dipandang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

sehingga memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU

Tipikor. Akan tetapi, dalam pertimbangannya, majelis hakim tidak hanya menitikberatkan

pada pelanggaran norma tertulis, melainkan juga mempertimbangkan kesesuaian kebijakan

dengan prinsip tata kelola pangan nasional dan kepentingan publik. Pertimbangan tersebut

menunjukkan adanya penggunaan pendekatan materiil dalam menilai unsur melawan hukum.

Penggunaan dua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dualisme penerapan unsur

melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi masih berlangsung dalam praktik

peradilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 (Yunus dkk., 2021;

Amrullah dkk., 2024). Di satu sisi, hakim mendasarkan pertimbangan pada pelanggaran

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk melawan hukum formil, namun di

sisi lain tetap menggunakan pertimbangan yang bersifat materiil dalam menilai kebijakan

pejabat publik. Kondisi tersebut berimplikasi pada ketidakpastian hukum, khususnya dalam

menentukan batas antara diskresi kebijakan yang sah dengan perbuatan yang dapat

dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (Rini, 2018). Tabel 2 merangkum pemenuhan

unsur Pasal 3 UU Tipikor dalam putusan ini.

Tabel 2. Analisis Pemenuhan Unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst

Unsur Pasal 3 UU Tipikor

Status Pemenuhan

Pertimbangan Majelis Hakim

Setiap orang

Terpenuhi

Terdakwa merupakan pejabat publik yang

menjabat sebagai Menteri Perdagangan

Republik Indonesia periode 2015–2016.

Dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri, orang lain, atau suatu korporasi

Terpenuhi sebagian

Majelis hakim menilai bahwa kebijakan

impor memberikan keuntungan kepada

pihak korporasi, khususnya PT Angels

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 260-270

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

265

I Dewa Gede Loka Maheswara et.al (Analisis Unsur Melawan Hukum dalam....)

Products, meskipun terdakwa tidak terbukti

memperoleh keuntungan pribadi secara

langsung maupun tidak langsung.

Menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan, atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan

Terpenuhi

Penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI)

kepada perusahaan swasta dinilai tidak

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tata

niaga impor gula.

Dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara

Terpenuhi

Kerugian keuangan negara sebesar Rp578

miliar didasarkan pada hasil audit Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP).

Unsur kesalahan (mens rea)

Tidak Terbukti

secara eksplisit

Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim

tidak menemukan bukti yang cukup untuk

menunjukkan adanya niat jahat (mens rea)

terdakwa dalam penerbitan kebijakan impor

gula.

Kontradiksi Yuridis dalam Putusan: Pertanggungjawaban Pidana, Unsur Kesalahan,

dan Keuntungan Korporasi

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-

TPK/2025/PN.Jkt.Pst menimbulkan persoalan yuridis terkait konstruksi pertanggungjawaban

pidana dalam delik penyalahgunaan wewenang. Dalam doktrin hukum pidana, unsur kesalahan

(mens rea) merupakan elemen fundamental yang melekat pada pertanggungjawaban pidana

sebagaimana tercermin dalam asas actus non facit reum nisi mens sit rea, yaitu suatu

perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dari pelaku (Moeljatno, 2008). Pasal 3

UU Tipikor sendiri mensyaratkan adanya tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau

korporasi melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan. Dalam perkara ini, penuntut umum

berpendapat bahwa penerbitan izin impor gula telah memberikan keuntungan kepada PT

Angels Products sebagai pihak korporasi penerima izin impor.

Namun demikian, dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa

terdakwa tidak terbukti menikmati keuntungan pribadi maupun memperoleh hasil tindak

pidana korupsi secara langsung, sehingga tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran

uang pengganti (CNN Indonesia, 2025; Tempo, 2025). Di sisi lain, majelis hakim tetap

menyatakan unsur Pasal 3 UU Tipikor terpenuhi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya problematika dalam penerapan unsur subjektif dan

unsur tujuan menguntungkan dalam delik penyalahgunaan wewenang. Secara doktrinal,

keberadaan keuntungan bagi pihak lain atau korporasi memang dapat memenuhi unsur Pasal 3

UU Tipikor tanpa harus dibuktikan adanya keuntungan pribadi terdakwa. Akan tetapi,

pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya unsur keuntungan pribadi dan tidak

ditemukannya indikasi niat jahat secara eksplisit tetap memunculkan perdebatan mengenai

batas pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan pejabat publik.

Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan kecenderungan over-criminalization, yaitu

penggunaan instrumen hukum pidana secara berlebihan terhadap tindakan administratif atau

kebijakan publik yang seharusnya masih berada dalam ranah hukum administrasi negara

(Prasetyo, 2012; Ali., 2018). Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Mahfud MD yang

menilai bahwa pembuktian unsur niat jahat dalam perkara ini belum dilakukan secara

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 260-270

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

266

I Dewa Gede Loka Maheswara et.al (Analisis Unsur Melawan Hukum dalam....)

meyakinkan meskipun pengadilan tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa (Tempo, 2025).

Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian Situmeang (2023), yang menunjukkan

adanya perkara tindak pidana korupsi yang pada substansinya lebih dekat dengan perbuatan

melawan hukum dalam ranah perdata atau administrasi, sehingga menimbulkan perdebatan

mengenai ketepatan penggunaan instrumen hukum pidana dalam penyelesaiannya. Hal ini

diperkuat oleh temuan Ihfan (2024) yang mengkritisi penerapan unsur kesalahan dalam

penuntutan tipikor.

Batas Diskresi Kebijakan dan Perbuatan Melawan Hukum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan

pengakuan terhadap penggunaan diskresi (freies Ermessen) oleh pejabat pemerintahan dalam

menjalankan fungsi administrasi negara. Diskresi pada dasarnya merupakan kewenangan yang

diberikan kepada pejabat publik untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri

dalam keadaan tertentu, terutama ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur

secara jelas atau ketika kepentingan umum menuntut adanya tindakan cepat dan efektif

(Lamintang dan Lamintang, 2011; Baihaki, 2023). Dalam perkara Tom Lembong, kebijakan

impor gula yang diterbitkan saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan diklaim sebagai

bentuk diskresi untuk merespons kondisi defisit stok gula nasional dan menjaga stabilitas

pasokan pangan. Selain itu, kebijakan tersebut juga disebut telah memperoleh persetujuan atau

setidaknya diketahui oleh Presiden pada saat itu (LK2 FHUI, 2024). Argumentasi tersebut

menunjukkan bahwa kebijakan impor tidak semata-mata diposisikan sebagai tindakan

administratif biasa, melainkan sebagai kebijakan publik yang diambil dalam situasi tertentu

demi kepentingan umum.

Dalam perspektif hukum pidana, ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif

mengakui bahwa suatu perbuatan dapat kehilangan sifat melawan hukumnya apabila

memenuhi syarat tertentu, yaitu tidak menimbulkan kerugian negara, dilakukan untuk

kepentingan umum, dan tidak memberikan keuntungan pribadi kepada pelaku (Schaffmeister

dkk., 1995; Sapardjaja, 2002). Dalam perkara a quo, majelis hakim menyatakan bahwa

terdakwa tidak terbukti memperoleh keuntungan pribadi dari kebijakan impor gula. Akan

tetapi, unsur kerugian negara tetap dianggap terpenuhi berdasarkan hasil audit Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menghitung kerugian negara sebesar

Rp578 miliar. Di sisi lain, aspek kepentingan umum masih menjadi perdebatan karena

kebijakan impor dipandang oleh pihak pembela sebagai upaya menjaga ketersediaan gula

nasional, namun argumentasi tersebut tidak sepenuhnya diterima dalam pertimbangan hakim.

Tabel 3. Analisis Pemenuhan Syarat Penghapus Sifat Melawan Hukum dalam Perkara

Tom Lembong

Syarat Penghapus Sifat Melawan

Hukum Materiil dalam Fungsi

Negatif

Status Pemenuhan

Fakta dalam Kasus

Negara tidak dirugikan

Tidak terpenuhi

Hasil audit BPKP menyatakan adanya

kerugian keuangan negara sebesar Rp578

miliar.

Kepentingan umum dilayani

Diperdebatkan

Kebijakan impor gula diklaim sebagai

respons terhadap defisit stok gula nasional

dan upaya menjaga stabilitas pasokan

pangan, namun argumentasi tersebut tidak

sepenuhnya diterima oleh majelis hakim.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 260-270

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

267

I Dewa Gede Loka Maheswara et.al (Analisis Unsur Melawan Hukum dalam....)

Terdakwa tidak mendapat keuntungan

pribadi

Terpenuhi

Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak

terbukti menikmati hasil tindak pidana

korupsi dan tidak dijatuhi pidana tambahan

berupa uang pengganti.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa batas antara diskresi kebijakan dan perbuatan

melawan hukum dalam tindak pidana korupsi masih belum memiliki parameter yang jelas

dalam praktik penegakan hukum (Yunus dkk., 2021). Persoalan ini semakin kompleks ketika

penghitungan kerugian negara lebih menitikberatkan pada aspek finansial tanpa

mempertimbangkan manfaat ekonomi maupun tujuan kebijakan publik yang hendak dicapai

(Nur dan Hamzah, 2024). Dalam kajian kebijakan publik, pendekatan cost-benefit analysis

menekankan pentingnya penilaian secara menyeluruh terhadap dampak suatu kebijakan, baik

dari sisi kerugian maupun manfaat yang ditimbulkan (Lamintang dan Lamintang, 2011). Oleh

karena itu, penggunaan instrumen hukum pidana terhadap kebijakan pejabat publik perlu

dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap diskresi administratif

yang pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan umum.

Implikasi terhadap Kepastian Hukum Penyelenggaraan Kebijakan Publik

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-

TPK/2025/PN.Jkt.Pst menimbulkan implikasi yang cukup signifikan terhadap kepastian

hukum dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Salah satu implikasi yang dapat muncul

adalah adanya chilling effect bagi pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan strategis,

khususnya kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan kondisi darurat. Dalam

literatur hukum administrasi dan hukum pidana kebijakan, fenomena tersebut dikenal sebagai

defensive administration, yaitu kecenderungan pejabat publik untuk lebih mengutamakan

keamanan prosedural dibanding efektivitas substansi kebijakan guna menghindari risiko

pertanggungjawaban pidana (Prasetyo, 2012; Ali., 2018). Kondisi demikian berpotensi

menghambat efektivitas pelayanan publik serta mengurangi keberanian pejabat negara dalam

mengambil keputusan yang bersifat strategis dan mendesak.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini masih terdapat ketidakjelasan

parameter dalam membedakan antara penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana

korupsi dengan diskresi kebijakan sebagai kewenangan administratif pejabat pemerintahan.

Dalam konteks negara hukum, penggunaan instrumen hukum pidana terhadap kebijakan

publik seharusnya dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan kriminalisasi

terhadap tindakan administratif yang pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan umum. Oleh

karena itu, diperlukan standar penilaian yang lebih jelas dan terukur dalam menentukan

apakah suatu kebijakan dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang

memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Beberapa parameter yang dapat digunakan untuk membedakan diskresi kebijakan dengan

perbuatan melawan hukum, diantaranya adanya tujuan khusus (dolus specialis) untuk

merugikan keuangan negara atau menguntungkan pihak tertentu, adanya pelaksanaan due

diligence dalam proses pengambilan keputusan, serta kemampuan pejabat untuk

mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil secara rasional dalam kerangka

kepentingan umum yang mendesak (Adji, 2001; Lamintang dan Lamintang, 2011). Dengan

adanya parameter tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan antara penegakan hukum tindak

pidana korupsi dan perlindungan terhadap ruang diskresi pejabat pemerintahan dalam

menjalankan fungsi pelayanan publik.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 260-270

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

268

I Dewa Gede Loka Maheswara et.al (Analisis Unsur Melawan Hukum dalam....)

4. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis penerapan unsur melawan hukum dalam delik

penyalahgunaan wewenang pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor

34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur

melawan hukum dalam putusan tersebut masih memperlihatkan penggunaan pendekatan

formil dan materiil secara bersamaan. Majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada adanya

pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

527/MPP/KEP/9/2004 sebagai bentuk melawan hukum formil, namun pada saat yang sama

juga mempertimbangkan aspek kepatutan kebijakan dan pengelolaan pangan nasional yang

bernuansa materiil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dualisme penerapan unsur melawan

hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 masih berlangsung

dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini juga menemukan adanya problematika yuridis dalam konstruksi

pertanggungjawaban pidana pada perkara a quo. Meskipun majelis hakim menyatakan unsur

Pasal 3 UU Tipikor terpenuhi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, putusan tersebut

sekaligus menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti memperoleh keuntungan pribadi dan

tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Selain itu, pertimbangan

mengenai unsur kesalahan (mens rea) tidak diuraikan secara eksplisit dan mendalam dalam

putusan. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas pertanggungjawaban

pidana dalam delik penyalahgunaan wewenang, khususnya ketika kebijakan pejabat publik

dipandang menimbulkan kerugian keuangan negara namun diambil dalam kerangka

pelaksanaan fungsi pemerintahan dan kepentingan umum. Dalam konteks tersebut,

penggunaan instrumen hukum pidana secara berlebihan berpotensi menimbulkan

kecenderungan over-criminalization terhadap kebijakan administratif pejabat publik.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa batas antara diskresi kebijakan yang sah

dengan penyalahgunaan wewenang yang dapat dipidana masih belum memiliki parameter

yang jelas dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan

pedoman interpretasi yang lebih komprehensif terkait penerapan unsur penyalahgunaan

wewenang dalam tindak pidana korupsi, baik melalui pembaruan norma dalam UU Tipikor

maupun melalui pedoman teknis peradilan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi

pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Penelitian selanjutnya disarankan

untuk melakukan kajian komparatif terhadap berbagai putusan tindak pidana korupsi yang

berkaitan dengan diskresi kebijakan guna menemukan pola penerapan unsur melawan hukum

yang lebih konsisten dan proporsional dalam praktik peradilan Indonesia.

5. Daftar Pustaka

Adji, I. S. (2001). Korupsi dan hukum pidana. Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof.

Oemar Seno Adji & Rekan.

Ali, M. (2018). Overcriminalization dalam perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Hukum

IUS QUIA IUSTUM, 25(3), 450–471. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2

Amrullah D, M. D. F., Kasmarani, Y., & Mustika, D. (2024). Analisis sifat melawan hukum

formil terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, 8(1), 57–68.

https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22909.

Anjari, W. (2019). Kedudukan asas legalitas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016. Jurnal Konstitusi, 16(1), 1–22.

https://doi.org/10.31078/jk1611.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 260-270

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

269

I Dewa Gede Loka Maheswara et.al (Analisis Unsur Melawan Hukum dalam....)

Baihaki, M. R. (2023). Penilaian unsur penyalahgunaan wewenang (détournement de pouvoir)

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 20(1), 100–122.

https://doi.org/10.31078/jk2016.

CNN Indonesia. (2025, 18 Juli). Jejak kasus impor gula Tom Lembong hingga divonis 4,5

tahun penjara. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250718201830-12-

1252368/jejak-kasus-impor-gula-tom-lembong-hingga-divonis-45-tahun-penjara.

Detik News. (2025, 18 Juli). Putusan seribu halaman yang bawa Tom Lembong dihukum

penjara. https://news.detik.com/berita/d-8018668/putusan-seribu-halaman-yang-bawa-

tom-lembong-dihukum-penjara.

Hartanti, E. (2008). Tindak pidana korupsi (Edisi Kedua). Sinar Grafika.

Haris, L. (2017). Implementasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan

perilaku siswa berwarga negara yang baik di SD Juara Kelurahan Baciro Kecamatan

Gondokusuman Kota Yogyakarta. Academy of Education Journal, 8(2), 226–269.

https://doi.org/10.47200/aoej.v8i2.372

Ihfan, A. N. (2024). Problematika kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pengujian

unsur penyalahgunaan wewenang. Media Iuris, 7(1), 69–100.

https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.44793.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/KEP/9/2004 tentang

Ketentuan Impor Gula. (2004). Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP]. Pemerintah Republik Indonesia.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2011). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Sinar

Baru.

Lembaga Kajian dan Konsultasi Konstitusi FHUI. (2024, 27 Desember). Analisis hukum

terhadap tuduhan korupsi impor gula pada kasus Tom Lembong: Politisasi atau

penegakan hukum? https://lk2fhui.law.ui.ac.id.

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Nur, A., & Hamzah, J. (2024). Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dalam

badan usaha milik negara. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 23–40.

https://doi.org/10.32493/rjih.v7i1.43492.

Prasetyo, T. (2012). Hukum pidana. Rajawali Pers.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. (2006). Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.

(2025). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Rini, N. S. (2018). Penyalahgunaan kewenangan administrasi dalam Undang-Undang Tindak

Pidana Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), 257–274.

https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.257-274.

Sapardjaja, K. E. (2002). Ajaran sifat melawan-hukum materiil dalam hukum pidana

Indonesia: Studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudensi.

Alumni.

Schaffmeister, D., Keijzer, N., & Sutorius, E. P. H. (1995). Hukum pidana. Liberty.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 2, Juli 2026, Page: 260-270

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

270

I Dewa Gede Loka Maheswara et.al (Analisis Unsur Melawan Hukum dalam....)

Situmeang, S. M. T. (2023). Analisis yuridis terkait perkara tindak pidana korupsi yang

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum perdata sehingga mengakibatkan

putusan lepas. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(4).

https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i4.11639.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif. Rajawali Pers.

Tempo. (2025, 24 Juli). Mahfud MD dan Novel Baswedan kupas putusan hakim kasus Tom

Lembong. https://www.tempo.co/hukum/mahfud-md-dan-novel-baswedan-kupas-

putusan-hakim-kasus-tom-lembong-2051033.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001). Pemerintah

Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).

Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(1999). Pemerintah Republik Indonesia.

Yunus, Y., Sarri, J., & Syahir, S. (2021). Hilangnya sifat melawan hukum pidana materiil

dalam tindak pidana korupsi pasca pengembalian seluruh kerugian keuangan negara.

Media Iuris, 4(2), 243–264. https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25457.

Yuspar, & Fahmiron. (2025). Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi (kajian

kasus tersangka Tom Lembong). Unes Journal of Swara Justisia, 8(4), 846–852.

https://doi.org/10.31933/3nq2fy96