Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

Paradoks Penanganan Stunting: Studi Kasus

Lonjakan Angka Stunting di Kecamatan Mendo Barat

di Tengah Rekognisi Keberhasilan Penurunan

Stunting di Kabupaten Bangka

Muhammad Badawi Almuarrof

a,1

, Rangga Juwanda Sapitra

b,2

, Alif Rizki Wahyudi

c,3

Eko Saputra

d,4

Irvan Ansyari

e,5*

a,b,c,d,e

Universitas Bangka Belitung, Kabupaten Bangka and 33172, Indonesia

baadaawii.445@gmail.com;

ranggadeko234@Gmail.com;

[email protected];

series.superw14@gmail.com;

[email protected]

Irvan Ansyari

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 19 Agustus 2025

Direvisi: 27 Oktober 2025

Disetujui: 10 Desember 2025

Tersedia Daring: 1 Januari 2026

Penelitian ini mengkaji tentang paradoks yang terjadi antara Penghargaan-penghargaan

penurunan stunting di tingkat lokal dan nasional, dengan kondisi di Kecamatan Mendo

Barat yang terus-menerus menjadi lokus stunting sejak tahun 2019 -2024. Penelitian ini

menggunakan teori Street-Level Bureaucracy Lipsky (1980). Metode penelitian dalam

penelitian ini yaitu Kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada tahun 2020-2024. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa paradoks yang terjadi dikarenakan koordinator, petugas

lapangan dan masyarakat belum seutuhnya berjalan satu arah akibat keterbatasan

sumber daya, hal ini memicu terciptanya praktik diskresi dan mekanisme coping.

Kesalahan strategi yang hanya berfokus ke anak-anak yang terdampak stunting, bukan

juga berfokus pada pencegahan. Program- program yang dijalankan lebih condong pada

penurunan saja. Oleh karena itu dalam kajian ini menimbulkan bentuk ketidakseimbangan

antara penghargaan yang didapatkan dengan kondisi lapangan di Kecamatan Mendo

Barat. program yang dijalankan lebih bervariasi, dengan hal ini, di Kecamatan Mendo

Barat mengalami penafsiran program yang berbeda, hal tersebut berkonsekuensi pada

efektivitas program. Dengan demikian arah implementasi kebijakan bukan hanya semata

karena pemerintah atau petugas lapangan saja, melainkan juga bagaimana peran

masyarakat. Partisipasi masyarakat terkhususnya terdampak stunting hanya sekedar

peserta tanpa keterlibatan lebih dalam sebagai aktor dalam permasalahan stunting,

contohnya minimnya penerapan GERMAS di kehidupan sehari-hari seperti pola perilaku,

pola hidup dan etika piring, hal ini menjadi salah satu poin pada PERBUP No. 56 Tahun

2022.

Kata Kunci:

Birokrasi

Stunting

Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Keywords:

Bureaucracy

Stunting

Policy Implementation

Study examines the paradox between the awards received by Bangka Regency at the local

and national levels for stunting reduction and the actual condition in Mendo Barat District,

which has continuously been designated as a stunting locus from 2019 to 2024. Research

employs Michael Lipsky’s (1980) Street-Level Bureaucracy theory and uses a qualitative

method with a case study approach conducted between 2020 and 2024.Findings indicate

that the paradox arises because coordination among coordinators, field officers, and

communities has not been fully aligned due to limited resources. These constraints trigger

the emergence of discretionary practices and coping mechanisms. The main strategic error

lies in the excessive focus on children already affected by stunting, rather than

emphasizing preventive measures. Programs implemented tend to focus on short-term

reduction efforts rather than holistic prevention. Consequently, this situation creates an

imbalance between the recognition received by the government and the actual field

conditions in Mendo Barat District. In addition, program implementation varies across the

area, leading to different interpretations at the local level and reducing overall program

effectiveness. The direction of policy implementation should not depend solely on the

government or field officers, but also on the active role of the community. Community

participation, particularly among families affected by stunting, remains passive limited to

being program beneficiaries rather than active agents in addressing stunting issues. For

example, the low adoption of the GERMAS principles in daily life such as hygiene behavior,

healthy lifestyles, and dietary ethicsillustrates this challenge, as emphasized in PERBUP

No. 56 of 2022.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

Alif Rizki Wahyudi, Eko Saputra, Irvan Ansyari

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Berbicara tentang stunting, menurut (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, 2020)

adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang kurang gizi baik

kronis maupun infeksi berulang, kemudian di tandai dengan tinggi badan yang rendah dari rata-

rata usianya. Berdasarkan hasil SKI 2023 dalam (Kemenkes, 2023) bahwa angka prevalensi

stunting di Indonesia tertinggi pada tahun 2013 dengan jumlah sebesar 37,6 % hingga selama

10 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan, pada tahun 2023 angka

prevalensi stunting di Indonesia menjadi 21,5 %. Akan tetapi walaupun adanya penurunan

tersebut belum dapat memenuhi target RPJMN 2020 - 2024 yang menargetkan jumlah angka

stunting sebesar 14% pada tahun 2024.

Di Indonesia Permasalahan stunting masih terus dibahas hingga saat ini, salah satu

faktornya adalah permasalahan gizi yang diakibatkan gangguan kesehatan yang tidak seimbang

antara asupan dan kebutuhan hingga berkonsekuensi terhadap kualitas sumber daya manusia.

Stunting berkonsekuensi pada perkembangan otak yang mengakibatkan anak-anak kesulitan

untuk mengingat, menyelesaikan permasalahan dan kemudian penyebab lainnya seperti asupan

gizi ibu, kadar gizi dan riwayat penyakit infeksi. Selanjutnya secara tidak langsungnya

disebabkan oleh pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Stunting menjadi permasalahan yang

serius yang berkonsekuensi terhadap perkembangan otak yang menyebabkan menurunnya

kemampuan belajar dan produktivitas di masa depan (Rosanti, 2023).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mengalami fase fluktuasi dari tahun 2019 sampai

2023, pada 2019 sebesar 19,9% hingga menjadi 18,5% pada 2022, dan mengalami kenaikan

cukup signifikan di tahun 2023 dengan jumlah menjadi 20,6% . Kenaikan angka stunting tahun

2023, kabupaten Bangka menjadi penyumbang tertinggi jumlah stunting dari 6 kabupaten/ kota

di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten Bangka dengan presentasi lumayan tinggi

yaitu 23,2% menjadi wilayah dengan angka stunting tertinggi (wowbabel, 2024). Sejak 2023,

data dari Agustus hingga Desember 2023 menunjukkan ada 9 desa dengan angka stunting

tertinggi yang akan menjadi fokus pada tahun 2024, yang menariknya 7 dari desa dengan angka

stunting tertinggi berada di kecamatan Mendo Barat antara lain Kota Kapur, Labuh Air

Pandan, Kemuja, Mendo, Paya Benua, Petaling Banjar. Dengan demikian Kecamatan Mendo

Barat menjadi lokasi fokus dalam penanganan stunting sejak dari tahun 2019 hingga 2024

(Rania Esdy Prawita, Rendita Dwibarto, 2024).

Gambar 1 Data Stunting Kecamatan Mendo Barat 5 tahun terakhir

Sumber : (Bkkbn Kecamatan Mendo Barat, 2025

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

Menjawab persoalan ini agar mempercepat angka penurunan stunting, pemerintah

Indonesia menetapkan kebijakan PERPRES No 72 Tahun 2021 hingga menjadikan salah satu

tujuan Sustainable Development Goals (SDG) yang mencakup terkait tujuan pembangunan

berkelanjutan yaitu Mengurangi hingga menghilangkan semua bentuk kelaparan, bentuk

malnutrisi serta meningkatkan ketahanan pangan pada tahun 2030 dengan melalui penguraian

jumlah angka stunting sebesar 40% pada tahun 2025 (Novianti, 2022) serta Strategi Nasional

Percepatan Penurunan Stunting difokuskan pada peningkatan kualitas hidup keluarga,

pemenuhan gizi, perbaikan pola pengasuhan, serta peningkatan akses terhadap layanan

kesehatan dan sanitasi (Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, 2020).

Di tengah Kabupaten Bangka berhasil mengalami penurunan yang signifikan ditahun

2024 (Yanti, 2024). Kabupaten Bangka Secara berturut dari tahun 2020 sampai 2023

mendapatkan empat kali penghargaan sebagai provinsi konvergensi penurunan angka stunting

tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Kabupaten Bangka sendiri pernah menjadi

salah satu Best Practice pengelolaan stunting nasional pada tahun 2021 dan Best practice

pengelolaan stunting tahun 2019 versi Setwapres (Ahli gizi) (Dinkes.bangka, 2023). Akan

tetapi Kecamatan Mendo Barat tiap tahunnya menjadi lokasi penanganan stunting terbanyak

serta menjadi penyumbang stunting tertinggi di kabupaten Bangka. adanya upaya pemerintah

cukup signifikan dalam mengatasi permasalahan dengan dibuktikan penurunan yang cukup

baik di tahun 2024 (Kemenkes, 2023), tetapi kecamatan mendo barat mengalami peningkatan

terutama di sejak tahun 2023 sampai 2025 yang sangat signifikan. Oleh karena itu

menimbulkan pertanyaan di era keberhasilan penanganan stunting di Kabupaten Bangka, di

warnai dengan adanya kenaikan angka stunting di Kecamatan Mendo Barat hingga di tetapkan

menjadi lokasi utama penanganan stunting di Kabupaten Bangka sejak 2019 – 2025.

Sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Rania Dkk (2024), yang berjudul “Analisis

Implementasi Kebijakan Peraturan Dearah Tentang Penurunan Stunting”. Penelitian tersebut

mengkaji bagimana jalannya implementasi kebijakan penurunan stunting terkhususnya di

Kecamatan Mendo Barat dengan melihat aspek komunikasi,sumber daya, disposisi, dan

struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menjelaskan berjalannya implementasi kebijakan cukup

efektif seperti koordinasi antar pemerintah dan petugas lapangan, program kerja yang sudah

cukup berjalan dengan kebijakan. Akan tetapi kondisi di lapangan menghadapi beberapa

hambatan dari kurangnya inovasi terbaru, minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya

kapasitas pelaksanaan dan komitmen. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian tersebut

menjadi gambaran dasar untuk penelitian ini yang akan dilakukan mengenai jalannya

implementasi kebijakan. Akan tetapi penelitian ini melihat lebih kompleks bagaimana

pelaksanaan kebijakan dengan melihat langsung bagaimana dinamika yang terjadi baik

koordinator, petugas lapangan dan juga masyarakat dengan menggunakan teori Street-Level

Bureaucracy (Lipsky, 1980). Dengan demikian penelitian ini mengkaji bagaimana jalannya

implementasi kebijakan oleh petugas lapangan yang menghadapi berbagai keterbatasan dalam

penanganan stunting di Kecamatan Mendo Barat. Bukan hanya itu saja, penelitian ini mengkaji

tentang kondisi di Kecamatan Mendo Barat yang sejak tahun 2019 hingga saat in terus-

menurus menjadi lokus stunting di Kabupaten Bangka, akan tetapi Kabupaten Bangka sendiri

beberapa kali berhasil mendapatkan penghargaan penurunan stunting baik tingkat lokal

maupun nasional. Jadi penelitian ini juga melihat paradoks antara rekognisi yang di capai oleh

Kabupaten Bangka dengan kondisi di Kecamatan Mendo Barat.

Urgensi penelitian ini sangat penting untuk menjawab permasalahan stunting di

Kecamatan Mendo Barat yang menjadi lokasi utama penanganan stunting sejak 2019-2025.

Hal ini menarik untuk diteliti karena bertolak belakang dengan tren penurunan stunting yang

signifikan di Kabupaten Bangka sejak 2024. Padahal, Kabupaten Bangka telah menerima

berbagai penghargaan nasional atas pengelolaan stunting, termasuk Best Practice dari

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

Setwapres. Kesenjangan antara prestasi tersebut dengan tingginya angka stunting di Kecamatan

Mendo Barat menimbulkan pertanyaan penting yang perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan

uraian di atas, penelitian ini bertujuan menggali mengapa Kecamatan Mendo Barat terus-

terusan menjadi lokus stunting pada periode 2020 - 2024, serta menilai sejauh mana

implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten benar‑benar menjawab

kebutuhan masyarakat Kecamatan Mendo Barat?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan konsep Street-Level

Bureaucracy (SLB) Michael Lipsky (1980) sebagai pisau bedah untuk mengupas secara

mendalam polemik permasalahan penanganan stunting yang menimbulkan paradoks antara

lonjakan stunting di kecamatan mendo barat dan penghargaan penanganan di Kabupaten

Bangka. Dalam hal penanganan stunting di Kecamatan Mendo Barat, teori birokrat jalanan

Michael Lipsky sangat relawan digunakan untuk menganalisis paradoks antara lonjakan

stunting yang terjadi di Kecamatan Mendo Barat, di satu sisi Kabupaten Bangka mendapatkan

beberapa kali penghargaan penanganan stunting berturut-turut. Lipsky menjelaskan bahwa

birokrat jalan seperti petugas Kesehatan, kepala desa dan aparatur lapangan memiliki

keterbatasan sumber daya, tekanan target yang tinggi dan hubungan yang kompleks antara

penerima layanan dalam proses implementasi kebijakan terkait permasalahan stunting.

Teori Street‑Level Bureaucracy oleh Michael Lipsky (1980) dalam (Kholifah, 2013)

menyatakan bahwa kebijakan terbentuk dan dibentuk kembali dalam interaksi antara birokrat

garis depan dan warga. Birokrasi garis depan memiliki diskresi luas, berada di bawah

keterbatasan sumber daya, dan mengembangkan mekanisme coping untuk mengelola beban

kerja. Dalam topik permasalahan paradoks penanganan stunting di Kecamatan Mendo Barat,

pendekatan teori ini memposisikan petugas lapangan pemerintah dalam penanganan stunting

sebagai aktor kunci, sudah sejalan dengan Perpres No. 72 Tahun 2021. Petugas lapangan atau

birokrat garis depan, bertugas sebagai orang lapangan yang menjalankan kebijakan atau

program penanganan stunting.

Keterbatasan sumber daya (anggaran, waktu, tenaga, fasilitas) merupakan variabel

struktural utama yang memicu praktik coping birokrat garis depan. Lipsky (1980) menjelaskan

kondisi kerja yang terbatas, berkonsekuensi terhadap penurunan kualitas program kebijakan.

Realita di Kecamatan Mendo Barat, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor

penghambat lapangan dalam proses penurunan dan pencegahan stunting yang menimbulkan

praktik coping birokrat garis depan, karena penanganan stunting yang tidak di imbangi dengan

pencegahan stunting. Hal ini membuat adanya paradoks antara predikat penghargaan

penanganan stunting di Kabupaten Bangka dengan relevansi angka stunting yang tinggi di

Kecamatan Mendo Barat beberapa tahun terakhir.

Diskresi petugas lapangan memediasi antara pedoman formal dan Tindakan operasional.

Menurut Lipsky (Kholifah, 2013) bahwa pedoman formal atau target yang tidak realistis

menimbulkan peluang terjadi diskresi, oleh karena itu hal ini dapat bersifat adaptif, jika

digunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, akan tetapi menjadi problematik jika

di picu oleh tekanan kerja, kurangnya pengawasan, dan kurangnya dukungan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini juga menelusuri bagaimana petugas lapangan di Mendo

Barat menjalankan program, apakah adanya kegiatan memicu diskresi.

Mekanisme coping menjadi salah satu variable dari teori Street‑Level Bureaucracy oleh

Michael Lipsky yang menghubungkan antara keterbatasan sumber daya, diskresi dengan

outcome. Menurut Lipsky (1980) dalam (Kholifah, 2013) mendefinisikan coping adalah salah

satu terobosan yang dilakukan birokrat garis depan (Street‑Level Bureaucracy) untuk

mengatasi keterbatasan sumber daya, beban tugas yang tinggi dan tuntutan beragam dari

masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam implementasi, jika praktik di dominasi oleh coping

akan berkonsekuensi pada turunnya kualitas suatu layanan.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

Kemudian Masyarakat menjadi salah satu variabel dalam teori ini, partisipasi Masyarakat

dan juga profesional petugas juga menjadi kunci untuk mengurangi atau memperbesar dampak

dari coping. Menurut lipsky bahwa partisipasi masyarakat harus dilibatkan dan juga petugas di

latih agar lebih profesional dalam pelayanan di lapangan, supaya bisa mempertanggungjawab

dan responsif.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif studi kasus. Pendekatan dalam

penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersifat studi kasus. Menurut (Sugiyono, 2017)

metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang

dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada informan. Menurut (Yin, 2018) studi kasus

secara sederhana adalah penelitian yang dilakukan mendalam terhadap suatu individu,

lembaga atau peristiwa tertentu. untuk mengetahui paradoks lonjakan stunting di Kecamatan

Mendo Barat, data sekunder (tren stunting 2020 –2024 dan indikator sumber daya) digunakan

sebagai bahan awal, sedangkan kajian utama dilakukan melalui studi kasus lapangan yang

mendalam. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling meliputi Bappeda Kabupaten

Bangka, BKKBN Kecamatan Mendo Barat, Kecamatan Mendo Barat, Pemerintah Desa

Mendo, Kemuje, Penagan, petugas gizi, kader posyandu, Kader Pembangun Manusia dan

keluarga penerima layanan. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi (laporan, jurnal,

data administrasi) serta artikel berita dan observasi kunjungan rumah, wawancara mendalam

secara serta dokumentasi lapangan. Instrumen utama berupa panduan wawancara. Analisis

data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Persoalan stunting di Indonesia, pemerintah pusat menerbitkan peraturan untuk

mempercepat penurunan stunting dengan menetapkan kebijakan Peraturan Presiden (PERPRES)

No 72 Tahun 2021 sebagai landasan hukum terkait penurunan angka stunting di Indonesia.

Kemudian Peraturan tersebut juga menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals

(SDGs) yaitu pembangunan berkelanjutan, agar mengurangi serta menghilangkan semua bentuk

kelaparan, bentuk malnutrisi dan meningkatkan ketahanan pangan pada tahun 2030 melalui

penguraian jumlah angka stunting (Novianti, 2022) serta Strategi Nasional Percepatan

Penurunan Stunting difokuskan pada peningkatan kualitas hidup keluarga, pemenuhan gizi,

perbaikan pola pengasuhan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan sanitasi

(Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, 2020).

Penyebab Tingginya Angka Stunting di Kecamatan Mendo Barat

Di Lihat di Tahun 2023 bahwa Kabupaten Bangka kembali menjadi penyumbang

tertinggi stunting di antara ke 6 Kabupaten (wowbabel, 2024). Kemudian di lihat dari data

tahun 2023, per Agustus menunjukkan ada 9 desa dengan angka stunting tertinggi di

Kabupaten Bangka, yang menariknya ke 7 desa tersebut berasal dari Kecamatan Mendo Barat

menjadi lokus stunting di Tahun 2024, data per 2024 terdapat 5 desa yang menjadi lokus

stunting tahun 2025 di Kabupaten Bangka juga berasal dari Kecamatan Mendo Barat. Berikut

di tuangkan dalam tabel 1 di bawah ini,

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

Tabel 1. Data Stunting Tahun 2022, 2023 dan 2024 di Kecamatan Mendo Barat

Tahun 2023

Tahun 2024

Mendo

Penagan

Kemuja

Kota Kapur

Labuh Air Pandan

Petaling Banjar

Paya Benua

(Sumber : Kecamatan Mendo Barat, 2025)

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, menariknya Kecamatan Mendo Barat sudah

berulang kali menjadi lokus penanganan stunting, sejak 2014 sampai 2024. Kemudian dari data

tabel 1 dan analisis lapangan bahwa di Kabupaten Bangka, desa lokasi utama penanganan

stunting dominan berada di Kecamatan Mendo Barat. Dari data table 1, terdapat 3 desa dengan

lokasi utama stunting berulang yaitu Desa Mendo, Penagan dan Desa Kemuja. Kabupaten

Bangka di tahun 2023 menjadi penyumbang tertinggi angka stunting di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan yang

signifikan pada 2022 angka stunting di Provinsi sebesar 18,5% dan di Tahun 2023 menjadi

20,6%. Kecamatan Mendo Barat menjadi menjadi wilayah stunting tertinggi hampir tiap

tahunnya di Kabupaten Bangka. Data dari Dinas P2KBP3A menunjukkan bahwa dua

Puskesmas di Kecamatan Mendo Barat yaitu Puskesmas Penagan dan Puskesmas Petaling yaitu

sebesar 33 anak dan 82 anak di tahun 2023 yang mengalami stunting. Kemudian di wilayah

kerja Puskesmas Petaling, terdapat dua Desa yang angka stunting tertinggi yaitu Desa Kemuja

dan Desa Mendo, selanjutnya di Kawasan kerja Puskesmas Penagan menunjukkan bahwa Desa

Penagan menjadi penyumbang angka stunting tertinggi. Di Tahun 2023 ketiga desa tersebut

merupakan desa tertinggi sekaligus desa lokus stunting.

Fenomena yang terjadi di lapangan, menunjukkan bahwa terjadinya berulang sebagai

lokasi stunting di Kecamatan Mendo Barat di lihat dari data angka stunting tahun 2023 dan

Tahun 2024 menunjukkan bahwa Desa di wilayah Kecamatan Mendo Barat terus berulang

menjadi lokus stunting tiap tahunnya. Permasalahan ini sebenarnya sudah terjadi terus

menurus, hal ini bukan hanya disebabkan oleh faktor gizi, gen, dan perilaku masyarakat. Akan

tetapi juga berkaitan dengan dinamika implementasi kebijakan di lapangan. Di satu sisi,

Kabupaten Bangka, berhasil mendapatkan penghargaan berulang kali, sejak tahun 2020 – 2023

sebagai penanganan stunting terbaik tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian

Kabupaten Bangka sendiri pernah menjadi salah satu Best Practice pengelolaan Stunting

nasional pada tahun 2021 dan Best practice pengelolaan stunting tahun 2019 versi Setwapres

(Ahli gizi). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan yang dicapai

pemerintah, serta meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat, belum sepenuhnya berjalan

seiring. Kesenjangan pencapaian administratif dan implementasi lapangan berkonsekuensi pada

hambatan dalam mengupayakan penurunan stunting, terkhususnya di Kecamatan Mendo Barat

agar keluar dari zona lokus stunting. Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa

keberhasilan yang dicapai Kabupaten Bangka, tidak berbanding lurus dengan keberhasilan

substantif di tingkat lokal. Permasalahan tersebut menimbulkan kesenjangan antara kebijakan

di level Kabupaten dengan praktik di lapangan.

Hasil lapangan di Kecamatan Mendo Barat terkait tingginya angka stunting di wilayahnya,

disebabkan oleh beberapa faktor determinan penyebab stunting, dari hasil analisis E-PPGBM

bahwa terdapat 7 faktor penyebab stunting, antara lain:

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

1. terlalu fokus pada penanganan stunting

2. Pengawasan yang belum cukup optimal

3. penyakit bawaan,

4. kekurangan gizi,

5. kekurangan energi kronis pada ibu hamil,

6. Anemia pada perempuan remaja

7. Pola kehidupan seperti pola perilaku, adat piring baik ibu maupun anak,

8. terbatasnya administrasi negara seperti keluarga yang tidak memiliki akte

kependudukan dan BPJS.

Kemudian, dilihat dari landasan hukum yang berpaku pada kerangka Peraturan Bupati

(PERBUP) No. 56 Tahun 2022 yang menjelaskan tentang percepatan penurunan stunting,

seharusnya menekankan pada kemandirian keluarga yang dijelaskan pada pasal 6, selanjutnya

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang di jelaskan pada pasal 7 dan juga Gerakan

1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dijelaskan pada pasal 8, ketiga point ini menjadi

strategi utama dalam penurunan stunting di Kabupaten Bangka. Akan tetapi hasil lapangan

menunjukkan, proses jalannya kebijakan tersebut, belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan isi

dari peraturan tersebut, masih banyak kekeliruan yang terjadi hingga menimbulkan banyak

hambatan-hambatan dalam proses penurunan stunting. Pemerintah dalam implementasi

kebijakan ini, masyarakat bukan semata-mata penerima program saja, akan tetapi sebagai

subjek yang ikut terlibat dalam permasalahan stunting atau penurunan stunting terkhususnya di

Kecamatan Mendo Barat. Nyatanya di Kecamatan Mendo Barat dalam wawancara kepada

salah satu pegawai BBKN Kecamatan Mendo Barat yaitu Ari yang menjelaskan bahwa

permasalahan stunting di Kecamatan Mendo Barat tidak selesai-selesai, sudah sejak beberapa

tahun kecamatan ini berada di zona merah stunting hingga perhari ini.

Walaupun program-program penurunan stunting terus-menerus di gempur, hingga melalui

salah satu program yang didesain untuk penurunan stunting yaitu One Stop Service Penuntasan

stunting, yang melibatkan berbagai pihak untuk terlibat dalam penuntasan stunting di

Kabupaten Bangka. Kecamatan Mendo Barat menjadi fokus utama dalam hal ini, dikarenakan

beberapa tahun terakhir, wilayah ini menjadi lokus stunting. Kondisi lapangan menunjukkan

bahwa program ini menjadi salah satu inovasi untuk menurunkan angka stunting dengan

memperhatikan secara khusus anak-anak stunting. Berbagai program yang di implementasi

pada program ini seperti sosialisasi, edukasi Kesehatan, Pemberian makanan tambahan dan

juga mendatangkan langsung ahli gizi, psikolog dan dokter anak ikut terlibat dalam proses

layanan satu pintu seperti melalui “Posyandu”. Penanganan penurunan stunting di Kabupaten

Bangka sudah dilakukan melalui berbagai macam program yang melibatkan berbagai kalangan

remaja hingga orang tua, bukan hanya berfokus pada perempuan saja melainkan melibatkan

laki- laki. Berbagai program sudah dilakukan dari pemberian gizi, pola asuh hingga

pendampingan anak-anak stunting dan 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Kemudian

kolaborasi lintas sektor sudah dilakukan dengan melibatkan pihak pemerintah, swasta dan

masyarakat untuk menangani penurunan stunting Berbagai program sudah dilakukan untuk

mengatasi permasalahan ini, genjotan-genjotan terus menurus dilakukan, akan tetapi

disayangkannya bahwa program tersebut belum sejalan dengan masyarakat, dari hasil

wawancara di Kecamatan Mendo Barat program yang dirancangkan dengan baik, pada saat

implementasi berbeda, karena perspektif antara petugas lapangan yang berbeda hingga

berkonsekuensi pada hasil yang berbeda. Menurut salah satu informan BKKN Ari,

“Program yang dijalankan tiap petugas lapangan pasti berbeda, di Kecamatan Mendo Barat

ada beberapa wilayah yang berhasil menafsirkan program dari pemerintah atas salah satunya Desa Zed,

dalam program pembagian susu yang dilakukan secara bertahap dan pendampingan berat badan tiap

minggunya. Jadi saat ini Desa Zed berhasil menjadi desa Zero stunting. Akan tapi beberapa Desa yang

langsung membagikan susunya secara sekaligus tanpa adanya pendampingan lebih lanjut”.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

Kemudian yang terpenting juga peran masyarakatnya, dalam PERBUP No 56 Tahun 2022,

yang menargetkan masyarakat bukan hanya sekedar penerima program melainkan juga aktor

dalam penurunan stunting. Dari hasil lapangan bahwa nyatanya peran masyarakat masih

kurang, di sini masyarakat hanya berperan sebagai peserta saja, dalam artian datang setiap

adanya program, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya di terapkan di kehidupan sehari-

harinya. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Desa Mendo menjelaskan bahwa di saat

anaknya di fase GTM (Gerakan Tutup Mulut) yang membuat saya selaku orang tua susah

memberikan makan dan hanya memberikan pada saat anak saya mau makan saja. Dari

pernyataan tersebut, bahwa kesadaran masyarakat masih minim walaupun sudah dilakukan

beberapa kali dilakukan edukasi. Dengan demikian bahwa hal ini belum sejalan dengan apa

yang di targetkan pemerintah. Kemudian dari pernyataan salah satu perwakilan Bappeda

Kabupaten Bangka yang menyebutkan,

“Negara sudah sepenuhnya ikut serta dalam permasalahan stunting hingga bertanggung jawab

atas persoalan anak-anak stunting, akan tetapi kesadaran masyarakat yang masih kurang dan tidak

melek terhadap dampak stunting bagi anak- anak menjadi tantangan yang cukup besar.”

Berdasarkan hal tersebut, yang terjadi di Desa Mendo, Penagan dan Kemuja,

menggambarkan terjadinya siklus berulang berada di zona lokus stunting hampir tiap tahunnya.

Keberhasilan yang didapatkan Kabupaten Bangka belum sebanding dengan apa yang terjadi di

Ketiga Desa tersebut. Ketiga Desa ini, masih terus berada di zona merah stunting, walaupun

penurunan stunting terus- terusan dilaksanakan. Hingga ketiga pemerintah tersebut juga merasa

bahwa permasalahan stunting sulit di berantaskan, hambatan satu persatu terus muncul mulai

dari implementasi kebijakan, petugas lapangan hingga masyarakat sendiri. Hasil wawancara

dari ketiga Pelayanan Kasih dari Desa Mendo, Penagan dan Kemuja menyebutkan,tenaga kerja

penanganan stunting sudah melakukan sebisa mungkin, akan tetapi permasalahan stunting ini

selalu terjadi, terlebih lagi di Ketiga desa menjadi lokus stunting di Kecamatan Mendo Barat

sudah sejak lama.

Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah

Paradoks antara keberhasilan yang di capai Kabupaten Bangka dengan kondisi nyata di

Kecamatan Mendo Barat di jelaskan menggunakan teori Street-Level Bureaucracy (SLB) oleh

Michael Lipsky (1980). Teori ini berbicara bahwa birokrat garis depan atau petugas lapangan

seperti petugas gizi, kader posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan aparatur

pemerintah desa yang berperan penting dalam menyukseskan implementasi kebijakan. Dalam

hal tersebut, birokrasi lapangan tersebut tidak hanya pelaksanaan teknis, akan tetapi juga

sebagai aktor yang menentukan arah jalan kebijakan. Kemudian dalam teori Street-Level

Bureaucracy (SLB) Michael Lipsky (1980) yang berbicara tentang peran birokrat garis depan,

kebijakan publik dasarnya dibentuk dan terbentuk oleh aktor lapangan atau petugas lapangan.

Menurut lipsky bahwa kesenjangan ini terjadi dikarenakan birokrat garis depan atau petugas

lapangan dalam menjalankan program memiliki perbedaan penafsiran hingga memodifikasinya

agar sesuai dengan kondisi dan kemampuan sumber dayanya. Oleh karena itu keberhasilan

program di lapangan tergantung pada kapasitas dan inisiatif petugas lapangan, tidak hanya

semata-mata peraturan. Hasil temuan di lapangan dalam penelitian ini, menggunakan teori

Street-Level Bureaucracy (SLB) Michael Lipsky (1980) terdapat 4 variabel, antara lain

Keterbatasan sumber daya, Diskresi petugas lapangan, mekanisme coping dan terakhir

partisipasi masyarakat.

Pertama, Keterbatasan sumber daya merupakan permasalahan awal dalam implementasi

kebijakan di lapangan. Hasil penelitian di Kecamatan Mendo Barat, bahwa proses

implementasi percepatan penurunan stunting mengalami berbagai keterbatasan baik fasilitas

maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Banyaknya lokus stunting di Kecamatan Mendo Barat,

dilihat pada tabel 1 yang menjelaskan data per tahun 2023 terdapat 7 Desa yang menjadi lokus

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

stunting di Kecamatan Mendo Barat hingga target penurunan yang tinggi untuk mencapai

target aman angka stunting standar nasional yaitu sebesar 21,5% di tahun 2023 dan ditahun

2024 sebesar 19,8%. Kemudian target yang cukup tinggi di tingkat Kabupaten Bangka di tahun

2024 menjadi 14%. Beban kerja yang tinggi di tengah keterbatasan sumber daya baik fasilitas

dan SDM berdampak pada program yang sifatnya bertahan atau jangka pendek.

Di satu sisi, keterbatasan sumber daya juga membuat Kabupaten Bangka berfokus

bagaimana penurunan angka stunting. Salah satu pemerintah level atas yang bertugas menjadi

mengkoordinasi menjelaskan bagaimana program – program yang di implementasikan yaitu

Bappeda Kabupaten Bangka, uniknya kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan di

nilai salah langkah, koordinasi yang dilakukan kabupaten Bangka menjelaskan berfokus pada

penurunan stunting akibat keterbatasan sumber daya baik fasilitas, pendanaan dan juga sumber

daya manusia. Akibat dari terlalu fokus ke penurunan stunting tanpa di imbangi pencegahan

stunting yang dinilai pasif berdampak pada peningkatan stunting pada anak- anak pra stunting.

Oleh karena itu dalam kajian ini menimbulkan bentuk ketidakseimbangan antara penghargaan

yang didapatkan dengan kondisi lapangan di Kecamatan Mendo Barat, paradoks yang muncul

di akibatkan tiap tahunya sejak 2019 hingga saat ini, menjadi kawasan zona merah stunting,

rata-rata lokus stunting berasal dari Kecamatan Mendo Barat, terutama Desa Mendo, Penagan

dan Kemuja.

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan sumber daya memicu jalannya program yang

lebih bervariasi, dengan hal ini, terjadi persoalan ini bukan hanya dilihat dari segi pemerintah

melainkan juga dilihat dari sisi masyarakat. Paradoks ini muncul bukan semata karena

pemerintah melainkan juga di ranah masyarakat, penurunan yang dilakukan pemerintah melalui

program-program yang sudah dipersiapkan dengan matang, hingga ditahap implementasi

memunculkan beragam inovasi baru akibat salah penafsiran oleh petugas lapangan serta

kondisi lapangan yang tidak memungkinkan.

Kedua, Diskresi petugas lapangan. Artinya petugas lapangan atau birokrat garis depan

memiliki kebebasan dalam mengartikan dan implementasi kebijakan publik berdasarkan

dengan kondisi di lapangan. Diskresi terjadi karena keterbatasan sumber daya. Hasil penelitian

di Kecamatan Mendo Barat, proses implementasi kebijakan yang di tinjau dalam PERBUP No.

56 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting. Di lihat dalam Pasal 6 – 8 Menjelaskan

bahwa bukan hanya sekedar penurunan angka stunting saja, melainkan juga masyarakat terlibat

aktif dan aktor perubahan. Petugas lapangan di targetkan bukan hanya sekedar penurunan

stunting, akan tetapi juga harus bisa mengubah pola laku untuk membangun kemandirian

keluarga, GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat) dan Gerakan 1.000 hari kehidupan pertama

(HKP).

Kondisi lapangan di Kecamatan Mendo Barat, petugas lapangan memiliki kebebasan

dalam mengartikan kebijakan dengan kondisinya. Kecamatan Mendo Barat yang terus-terusan

menjadi lokasi stunting di Kabupaten Bangka, oleh karena itu gempuran program-program

stunting difokuskan ke kawasan Kecamatan Mendo Barat. Implementasi yang dilakukan

petugas lapangan dominan berfokus pada penurunan, tanpa di imbangi pencegahan. Program-

program yang dijalankan petugas lapangan di Kecamatan Mendo Barat dalam implementasi

menafsirkan program lebih pragmatis akibat dari keterbatasan sumber daya. Program-program

yang dijalankan sering kali hanya menjadi masyarakat sebagai peserta seperti Pemberian

Makanan Tambahan (PMT), Sosialisasi, pemberian bahan pokok dan lain-lain. Buktinya

terjadinya salah penafsiran mengenai program yang disalurkan dari pihak pemerintah level

atas. Perbedaan implementasi kebijakan oleh petugas lapangan yang membuat program

berjalan tidak efektif, di Kecamatan Mendo Barat Desa Zed berhasil menjadi Desa Zero

stunting, salah satu keberhasilannya mengelola program pemberian susu dengan melakukan

pendampingan yang masif, sedangkan beberapa Desa di Kecamatan Mendo Barat memberikan

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

susu sekaligus tanpa pendampingan yang masif yang mengakibatkan program berjalan satu

arah tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Hal ini menimbulkan perilaku negatif. Hasil

wawancara, Menurut Ari selaku BKKBN Kecamatan Mendo Barat mengatakan bahwa dalam

pelaksanaan program pemberian susu, di beberapa desa yang dinilai belum optimal

dikarenakan kurangnya pengawasan yang ketat sehingga masyarakat menyalahgunakan

pemberian tersebut dengan diperjual-belikan. Dan juga Diskresi petugas lapangan ini juga

memicu terjadinya pemecahan keuangan. Dibuktikan hasil wawancara bersama Pelayanan

Kasih Desa Penagan yaitu Ali, yang menyebutkan bahwa Pendanaan yang banyak dihabiskan

dalam mendesian kebijakan atau pelaksanaan program saja seperti rapat di Hotel untuk

merancang kegiatan atau program.

Selain itu, hasil obserasi dan wawacara ke 3 Desa dengan angka stunting tertinggi di

Kecamatan Mendo Barat menunjukkan program-program yang dijalankan bersifat jangka

pendek. Petugas lapangan Desa Mendo, Kemuja, dan Penagan sama halnya dalam

implementasi jangka pendek, program yang dijalankan bersifat pragmatis. Program yang

dijalakan belum menyentuh akar permasalahan penyebab stunting. Salah satu program rutin

yang dijalankan di Desa lokus stunting yaitu PMT (Pemberian Makanan Tambahan) hanya

sekedar memberikan makananan tanpa pengawasan langsung. Nyatanya program tersebut

berjalan lancar akan tetapi belum dapat menyentuh akar stunting, paradoks yang muncul di

akibatkan penanganan yang berhasil, akan tetapi pencegahan yang masih minim.

Ketiga Mekanisme Coping, kerangka kerja ini petugas lapangan menerjemahkan kondisi

lapangan untuk melaksanakan program. Implementasi bisa diukur berbeda sesuai dengan

kondisi lapangan. Mekansime coping adalah menjadi strategi bertahan atau strategi yang dapat

dilakukan akibat dari keterbatasan dilapangan. Realita dilapangan menunjukkan bahwa praktik

coping memang terjadi dilapangan dalam implementasi. Praktik coping yang dijalankan oleh

petugas lapangan di Kecamatan Mendo Barat cenderung bersifat adaptif akan tetapi diwarnai

juga dengan ketidakseimbangan dengan penurunan. Sebelum Tahun 2024, petugas lapangan

hanya berfokus pada penanganan stunting saja, karena di tahun 2023 Kabupaten Bangka

penyumbang tertinggi angka stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 23,2%,

wilayah kecamatan Mendo Barat lokus stunting. Faktanya di Kecamatan Mendo Barat,

keterbatasan dan target yang tinggi, terjadinya praktik mekansime coping dalam implementasi

program akibat kondisi lapangan untuk tetap melaksanakan program walaupun dengan adanya

perbedaan dengan landasan awal. Hasil data dilapangan bentuk mekansime coping yang

dilakukan petugas lapangan atau dalam teori Lipsky Birokrat garis depan di Kecamatan Mendo

Barat berfokus ke penurunan angka stunting. Dari wawancara bersama Bappeda Kabupaten

Bangka yaitu Diah sebagai koordinator petugas lapangan stunting, bahwa terjadinya salah

strategi yang hanya berfokus pada anak-anak stunting saja, tanpa adanya program yang

dikhususnya untuk anak-anak pra stunting atau menuju stunting. Berdasarkan hal tersebut

sebelum tahun 2024, program yang dirancang dan di implementasi hanya berfokus ke hilir saja,

dengan demikian penanganan yang berhasil dapat menurunkan angka stunting, akan tetapi

diwarnai juga dengan kenaikan stunting, contohnya di Kecamatan Mendo Barat. Buktinya

penurunan yang stabil di Kabupaten Bangka belum seimbang dengan kondisi di Kecamatan

Mendo Barat yang terus-terusan menjadi lokus stunting hampir tiap tahunnya. Oleh karena itu

karena tingginya angka stunting di Kabupaten Bangka terkhususnya di Kecamatan Mendo

Barat, keterbatasan dan target penurunan yang tinggi. Hal ini berkonsekuensi pada munculnya

paradoks antara keberhasilan penurunan hingga beberapa kali mendapatkan penghargaan baik

tingkat lokal maupun nasional.

Dengan demikian semua program banyak di terapkan untuk keluarga stunting, ibu hamil,

remaja perempuan tanpa melihat anak-anak Pra stunting atau hampir masuk zona stunting.

Jadi, mekanisme coping ini cenderung bersifat jangka pendek, artinya program yang dilakukan

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

hanya bersifat hasil sementara, nyatanya dengan keberhasilan yang dilakukan dalam penurunan

sudah sejalan dengan kebijakan, akan tetapi pada program pencegahan masih kurang

pencegahan stunting sering dilakukan hanya berbasis sosialisasi, edukasi dan lain-lain.

Nyatanya dilihat dari penyebab stuning salah satunya yaitu sanitasi air dan air bersih, hal ini

sesuai dengan hasil wawancara dengan Pemerintahan Desa Penagan. Oleh karena itu penyebab

tersebut masih minim dilakukan. Kecamatan Mendo Barat menjadi salah satu dampak

mekanisme coping yaitu berfokus ke anak-anak stunting, permasalahan ini dilakukan terus

berulang dilakukan sampai di tahun 2023 yang berfokus pada penanganan saja. Mekanisme

coping ini juga menimbulkan dampak positif yang membawa kabupaten Bangka mendapat

predikat keberhasilan penurunan stunting di beberapa periode, dan pernah menjadi Best

Practice pengelolaan Stunting nasional. Akan tetapi

Dari sisi negatifnya bahwa program bersifat struktur saja, dan belum sepenuhnya berjalan

sesuai dengan PERBUP No. 56 Tahun 2022.

Keempat Partisipasi Masyarakat, menurut lipsky bahwa partisipasi masyarakat menjadi

salah satu aktor yang berperan dalam keberhasilan implementasi program dan juga sebagai

penentu mengurangi dan memperbesar dampak dari coping. Hasil data di lapangan

menunjukkan bahwa penurunan dan pencegahan stunting yang disalurkan beberapa program

hanya berbasis satu arah, masyarakat dalam hal ini hanya sebagai peserta dari suatu kegiatan.

Berbagai program yang dijalankan pemerintah hampir seluruh kegiatan hanya sekedar peserta

tanpa adanya implementasi di kehidupan sehari-harinya. Pada PERBUP No. 56 Tahun 2022,

dalam Pasal 6-8 menjelaskan bahwa bukan hanya sekedar penerima program saja, melainkan

juga aktor utama penurunan dan pencegahan stunting. Akan tetapi kondisi nyatanya bahwa

masyarakat hanya sekedar penerima saja, semua program yang dijalankan pemerintah belum

seutuhnya kesadaran masyarakat tercipta. Kemudian masyarakat belum seutuhnya melek

terhadap permasalahan stunting. Isi dari Peraturan tersebut adalah membangun kemandirian

keluarga, GERMAS (Gerakan Masyarakat Sehat) dan Gerakan 1.000 hari kehidupan pertama

(HKP). Dari hal ini belum sepenuhnya di terapkan oleh masyarakat.

Menurut Bappeda Kabupaten Bangka, yaitu Diah menjelaskan Bahwa pemerintah sudah

sepenuhnya terlibat dalam permasalahan stunting, akan tetapi masyarakat belum sadar atas

dampak stunting. Hasil wawancara bersama salah satu masyarakat Desa Mendo bahwa,

masyarakat yang menghadapi masalah GTM (Gerakan Tutup Mulut) pada anak akan tetapi

tidak memiliki strategi pengasuhan yang tepat dan pendampingan pada anak. Hal ini menjadi

salah satu bukti bahwa masih minimnya masyarakat yang menerapkan apa yang telah di

sosialisasi, edukasi dan pelatihan oleh pemerintah atau petugas lapangan. Hal ini menunjukkan

minimnya kesadaran masyarakat terkait penanggulangan stunting, dari hasil wawancara pada

petugas lapangan, dari Bappeda sampai level bawah yaitu petugas lapangan BKKBN

Kecamatan Mendo Barat, puskesmas, pelayanan kasih, KPM, Kader posyandu, menjelaskan

sudah berbagai program yang dilakukan dimulai sosialiasi, edukasi mulai dari remaja

perempuan hingga orang tua, akan tetapi masyarakat dalam hal ini hanya sebagai peserta atau

penerima bantuan saja, bukan sebagai aktor yang terlibat dalam pencegahan stunting. Uniknya

yang terjadi salah satu anak-anak terdampak stunting berasal dari kalangan pengurus petugas

lapangan penanganan stunting yaitu Kader Posyandu.

Kemudian masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi keluarga,

permasalahan ekonomi dan juga faktor budaya, masih banyak masyarakat yang menilai

stunting disebabkan oleh keturunan awhingga menerima dan tanpa penanganan lebih karena

persepsi bahwa hal tersebut di akibatkan oleh keturunan. Hal ini membuat partisipasi

masyarakat yang dinilai pasif, partisipasi hanya sekedar peserta kegiatan saja. Kemandirian

masyarakat tidak bisa sepenunya di bentuk pada program yang dijalankan petugas lapangan

terkait stunting.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

4. Kesimpulan

Pada penelitian ini, permasalahan stunting di Kabupaten Bangka menunjukkan adanya

ketidakseimbangan antara rekognisi penghargaan penurunan stunting baik lokal maupun

nasional dengan kondisi di Kecamatan Mendo Barat yang menunjukkan terus menurus

menjadi lokus stunting, dilihat pada tabel 1. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan

teori Street-Level Bureaucracy Michael Lipsky (1980), hasil penelitian ini menunjukkan

kesuksesan kebijakan bukan hanya ditentukan oleh koordinator dan desain kebijakan saja,

melainkan juga petugas lapangan berperan penting bagaimana jalannya kebijakan tersebut

seperti tenaga puskesmas, ahli gizi, BKKBN, pelayanan kasih pemerintah Desa, kader

posyandu, kader pembangunan manusia. Implementasi kebijakan percepatan penurunan

stunting menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, target kinerja dan partisipasi

masyarakat sebagai aktor perubahan. Dengan keterbatasan tersebut bahwa berkonsekuensi

pada munculnya praktik diskresi dan mekanisme coping yang membuat strategi yang

dilakukan hanya bersifat jangka pendek atau berfokus pada penanganan stunting saja. Hal

tersebut pada implementasi hanya berfokus pada anak-anak yang terdampak stunting tanpa

melihat anak-anak pra stunting. Akibatnya banyak program yang dijalankan belum

menyentuh akar permasalahan. Kemudian partisipasi masyarakat dalam teori lipsky juga

menjadi salah satu kunci menentukan arah implementasi kebijakan, temuan di lapangan

menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di Kecamatan Mendo Barat hanya sekedar

peserta bukan sebagai aktor pencegahan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung atas dukungan pendanaan penelitian ini

melalui program Kuliah Luar Kampus (2025) Universitas Bangka Belitung. Ucapan terima

kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka

Belitung yang telah memberikan dukungan fasilitas dan Bapak Irvan Ansyari, S.IP.,M.Si atas

bimbingan akademik selama proses penelitian dan penulisan artikel ini.

6. Daftar Pustaka

Dinkes.bangka. (2023). Pemerintah Kabupaten Bangka Kembali Meraih Penghargaan Terbaik

dalam Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tingkat Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023. Dinkes.Bangka.

https://dinkes.bangka.go.id/berita/pemerintah-kabupaten-bangka-kembali-meraih-

penghargaan-terbaik-dalam-penilaian-kinerja-8-aksi-konvergensi-penurunan-stunting-

tingkat-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-tahun-2023

Kemenkes. (2023). Factsheets: Stunting di Indonesia dan Determinannya. Visualisasi Data

SKI 2023.

Kholifah, E. (2013). Pemikiran Kritis tentang Bureaucrat Street Level Theory oleh Michael

Lipsky. Relasi: Jurnal Ekonomi, 18., 120–148.

Novianti, A. D. (2022). PELAKSANAAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN

STUNTING OLEH PUSKESMAS REJOSARI KECAMATAN TENAYAN RAYA

KOTA PEKANBARU. Braz Dent J., 33(1), 1–12.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. (2020). PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2027. 1.

Academy of Education Journal

Vol. 17, No. 1, Januari 2026, Page: 47-59

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Muhammad Badawi Almuarrof et.al (Paradoks Penanganan Stunting:....)

Rania Esdy Prawita, Rendita Dwibarto, F. R. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENURUNAN STUNTING.

Jurnal Penelitian Perawat Profesional, 6(6), 1333–1336.

https://doi.org/https://doi.org/10.37287/jppp.v6i6.4892

Rosanti, L. D. A. (2023). implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten

Rembang Provinsi Jawa Tengah (Studi di Kecamatan Sulang). Eprints Ipdn.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.

Wowbabel. (2024). Prevalensi Stunting di Bangka Belitung Capai 20,6 Persen, Tertinggi di

Kabupaten Bangka. Www.Wowbabel.Com/.

https://doi.org/https://www.wowbabel.com/lokal/59813516643/prevalensi-stunting-di-

bangka-belitung-capai-206-persen-tertinggi-di-kabupaten-bangka

Yanti, D. (2024). Diseminasi Hasil Pengukuran dan Publikasi Data Stunting: Bentuk Aksi 7

Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bangka Tahun 2024.

KesmasId. https://kesmas-id.com/diseminasi-hasil-pengukuran-dan-publikasi-data-

stunting-bentuk-aksi-7-konvergensi-pencegahan-dan-penurunan-stunting-di-kabupaten-

bangka-tahun-2024/

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.).

SAGE Publications, Inc.