Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Desember 2024, Page: 1798-1808

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1798

Jumadil et.al (Program Gerakan Jaga Kebersihan….)

Program Gerakan Jaga Kebersihan Wilayah Dan

Lingkungan Kecamatan Airmadidi Kabupaten

Minahasa Utara

Jumadil

a,1

, Fitri. H. Mamonto

b,2

, G. H. Tumbel

c,3

a,b,c

Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Sel, Kabupaten

Minahasa, Sulawesi Utara 95618, Indonesia

fitrimamonto@unima.ac.id;

goinpeacetumbel@unima.go.id

fitrimamonto@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 28 September 2024

Direvisi: 17 Oktober2024

Disetujui: 3 November 2024

Tersedia Daring: 4 Desember 2024

Program Gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan (Gerakan JG-

KWL) di Kabupaten Minahasa Utara merupakan kebijakan yang bertujuan

untuk meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan dalam rangka

mendukung program Adipura. Program ini diwujudkan melalui berbagai

kebijakan dan strategi, seperti penerapan budaya bersih, pengelolaan

sampah yang lebih terorganisir, serta peningkatan kesadaran masyarakat

akan pentingnya menjaga lingkungan. Namun, berdasarkan pengamatan

awal, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan,

seperti kurangnya fasilitas pembuangan sampah, rendahnya kepedulian

masyarakat, minimnya sosialisasi, serta kurangnya pengawasan dan

sanksi bagi pelanggar.Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Program

Gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan di Kecamatan Airmadidi,

Kabupaten Minahasa Utara, dengan tujuan untuk mendeskripsikan,

mengevaluasi, dan menganalisis kebijakan serta faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat teoritis sebagai referensi bagi pengembangan ilmu

pengetahuan tentang kebijakan lingkungan serta manfaat praktis bagi

pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan efektivitas program

kebersihan lingkungan.

Kata Kunci:

Gerakan JG-KWL

Kebijakan Lingkungan

Kebersihan Wilayah

Adipura

Minahasa Utara

ABSTRACT

Keywords:

JG-KWL Movement

Environmental Policy

Regional Cleanliness

Adipura

North Minahasa

The Regional and Environmental Cleanliness Movement Program (JG-KWL

Movement) in North Minahasa Regency is a policy that aims to improve

environmental cleanliness and quality in order to support the Adipura

program. This program is realized through various policies and strategies,

such as the implementation of a clean culture, more organized waste

management, and increasing public awareness of the importance of

protecting the environment. However, based on initial observations, the

implementation of this program still faces various challenges, such as the

lack of waste disposal facilities, low public awareness, minimal

socialization, and lack of supervision and sanctions for violators. This study

focuses on the implementation of the Regional and Environmental

Cleanliness Movement Program in Airmadidi District, North Minahasa

Regency, with the aim of describing, evaluating, and analyzing policies and

factors that influence their success. The results of this study are expected to

provide theoretical benefits as a reference for the development of science on

environmental policy as well as practical benefits for the government and

community in increasing the effectiveness of environmental cleanliness

programs.

This is an open access article under CC BY-SA license

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Desember 2024, Page: 1798-1808

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1799

Jumadil et.al (Program Gerakan Jaga Kebersihan….)

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Nomor P.76/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang Adipura, pemerintah dan pemerintah

daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dalam rangka

mewujudkan kabupaten/kota yang memiliki kualitas lingkungan hidup bersih, rindang, dan

lestari.Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, setiap

kabupaten/kota wajib menyusun kebijakan dan strategi daerah tentang pengelolaan sampah

dan penetapan ruang terbuka hijau.Hal ini menjadikan Adipura sebagai alat untuk mengukur

sejauh mana pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pengelolaan sampah dan ruang

terbuka hijau.

Pemerintah Kabupaten Minhasa Utara menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019

tentang Adipura dengan melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang masih banyak

terdapat permasalahan seperti tidak adanya tempat pembuangan sampah, tidak adanya ruang

lingkungan hijau dan bersih, serta adanya sampah yang berserakan di sembarang tempat

seperti di tepi jalan, drainase, atau tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat

sampah. Bahasa Indonesia: Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten

Minahasa Utara menerbitkan Instruksi Bupati Minahasa Utara Nomor 44 Tahun 2021 tentang

Gerakan Jaga Kebersihan Daerah dan Lingkungan (Gerakan JG-KWL). Instruksi ini bertujuan

untuk menjadikan Kabupaten Minahasa Utara lebih bersih, lebih sehat, lebih menarik, dan

lebih rapi sekaligus mendukung upaya kabupaten tersebut meraih Penghargaan Adipura,

penghargaan di bidang kebersihan lingkungan, dengan menginstruksikan kepada: 1.) Aparatur

Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, 2.) Para tetua adat

di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara, 4.)Para Kepala Badan Usaha Milik Negara dan

Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara, 3.)Para Kepala Sekolah

Dasar dan Menengah di lingkungan Kabupaten, 5.)Para pemilik usaha industri dan jasa baik

skala kecil sampai besar di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara, 6.)Para pengelola hotel

dan tempat penginapan lainnya di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara; 7.)Pemilik toko dan

rumah makan di wilayah Kabupaten; dan 8.)Setiap orang individu di wilayah Kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan Gerakan JG-KWL melalui program-

program sebagai berikut: a. Jumat pagi menjaga kebersihan wilayah dan lingkungan bagi

seluruh ASN dan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara; b. Melaksanakan budaya 4D

(melihat, mengumpulkan, memilah, dan membuang) sampah pada tempatnya; c. Jam

operasional pembuangan sampah pukul 18.00 – 06.00 WITA; d. Dilarang membuang sampah

di sembarang tempat seperti pinggir jalan, drainase, sungai, atau lokasi lain yang tidak

ditetapkan sebagai tempat sampah; e.) Mengurangi penggunaan kantong plastik yang tidak

ramah lingkungan dengan membawa kantong belanja kain sendiri.f.) Bagi yang rumahnya

masih memiliki pekarangan wajib membuat lubang sampah yang difungsikan sebagai tempat

pengomposan sampah organik; g.)Bank sampah wajib didirikan di setiap dusun dan sekolah.

Dalam rangka mendukung program Adipura yang merupakan salah satu program strategis

Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan

Gerakan Jaga Kebersihan Wilayah dan Lingkungan (Gerakan JG-KWL). Program ini

bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kota

bersih dan rindang dengan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tata

kelola lingkungan. Gerakan JG-KWL menjadi sarana untuk memotivasi masyarakat dan

perwakilan pemerintah dalam rangka meningkatkan kondisi kebersihan lingkungan agar dapat

meraih penghargaan Adipura.Tujuan dari pemberian penghargaan Adipura adalah untuk

mengurangi jumlah pencemaran akibat sampah rumah tangga, mewujudkan kesehatan

lingkungan, dan menciptakan budaya masyarakat sadar lingkungan. Untuk melaksanakan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Desember 2024, Page: 1798-1808

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1800

Jumadil et.al (Program Gerakan Jaga Kebersihan….)

kebijakan tersebut, disusunlah seperangkat peraturan tindak lanjut yang merupakan tafsiran

dari kebijakan tersebut, beserta sumber daya yang mendukung seluruh kegiatan, seperti

prasarana dan sarana, sumber daya keuangan, dan para pihak yang bertanggung jawab untuk

benar-benar melaksanakan kebijakan tersebut di masyarakat. Pertama, adanya program atau

kebijakan yang akan dilaksanakan; kedua, kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang

dianggap akan memperoleh manfaat dari program, perubahan, atau perbaikan; dan ketiga,

unsur pelaksana (implementor), yaitu orang perseorangan atau lembaga yang bertugas

melaksanakan dan mengawasi proses pelaksanaan kebijakan. Dengan mengamalkan ide tata

kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup bersih dan hijau merupakan

upaya yang terorganisasi, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kota bersih.

Dukungan dan kesadaran dari masyarakat sangat diperlukan untuk turut serta menciptakan

lingkungan yang bersih dan hijau. Agar lingkungan tetap bersih, keterlibatan masyarakat

sangatlah penting.

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, Program Gerakan Kebersihan Wilayah dan

Lingkungan (Gerakan JG-KWL) belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.76/MENLHK/Setjen/KUM.1/10/2019 tentang Adipura dan Instruksi Bupati Minahasa Utara

Nomor 44 Tahun 2021 tentang Gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan. Sejumlah

permasalahan masih terjadi, antara lain belum tersedianya lokasi pembuangan sampah, belum

adanya lingkungan bersih dan hijau, serta masih adanya sampah di tempat-tempat yang tidak

disediakan tempat sampah. Permasalahan lainnya adalah kurangnya penyuluhan dan informasi

program JG WKL, serta tidak adanya pengawasan dan sanksi dari pemerintah, sehingga

masyarakat masih kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami

dan mendeskripsikan implementasi Program Gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan di

Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara

mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan

teknik purposive sampling, dengan total lima orang informan yang terdiri dari dua petugas

kebersihan, satu warga masyarakat, dan dua pegawai Dinas Lingkungan Hidup. Sumber data

utama berupa catatan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara data sekunder

diperoleh dari tinjauan pustaka. Analisis data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik

untuk memastikan validitas dan keandalan informasi. Proses penelitian berlangsung selama

tiga bulan, dari September hingga November 2024.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Program Gerakan Jaga Kebersihan Wilayah dan Lingkungan (JG

KWL)

Implementasi merupakan suatu kegiatan atau program yang dituangkan dalam suatu

kebijakan merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu

keputusan. Tindakan ini berupaya mentransformasikan apa yang tertulis atau tertuang dalam

suatu keputusan menjadi suatu pola operasional dan berupaya mencapai hasil yang diinginkan,

baik berupa perubahan besar maupun kecil sebagaimana yang diputuskan dalam suatu

kebijakan, intinya adalah mencapai suatu tujuan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh

Nugroho (2008:432) bahwa: “Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan suatu cara

agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya.” Sesuai dengan pemikiran Van Meter dan

Van Horn (Wahab, 2006:65) yang mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Desember 2024, Page: 1798-1808

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1801

Jumadil et.al (Program Gerakan Jaga Kebersihan….)

dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk

mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

George C. Edwards III mengimplementasikan kebijakan sebagai suatu proses yang

dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi

implementasi kebijakan yang dituju. Faktor-faktor tersebut perlu dipaparkan agar dapat

mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi. Untuk menjawab

pertanyaan tersebut, Edwards mengawalinya dengan mengajukan pertanyaan: apa saja

prasyarat yang dibutuhkan agar implementasi kebijakan dapat berhasil? Untuk itu, Edwards

mengemukakan empat faktor yang berperan penting dalam mencapai keberhasilan

implementasi. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi

kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward dalam

Widodo, 2011:96-110). Berdasarkan teori di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan program

gerakan menjaga kebersihan kawasan dan lingkungan (JG KWL) di Kecamatan Airmadidi

Kabupaten Minahasa Utara dimaksudkan untuk mewujudkan Kabupaten Minahasa Utara yang

lebih bersih, lebih sehat, lebih indah dan lebih rapi dalam mendukung upaya Kabupaten

Minahasa Utara meraih penghargaan di bidang kebersihan. Pelaksanaan program gerakan

menjaga kebersihan kawasan dan lingkungan (JG KWL) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten

Minahasa Utara berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima indikator

dalam pelaksanaan program gerakan JG KWL yaitu: 1) Komunikasi yaitu (a) penyampaian

informasi, (b) kejelasan. (c) konsistensi 2) Sumber Daya yaitu: (a) sumber daya manusia, (b)

sumber daya anggaran, (c) sumber daya peralatan; 3) Disposisi yaitu: (a) penunjukan birokrasi,

(b) insentif; 4) Struktur Birokrasi yaitu: (a) prosedur operasi standar (SOP), (b) pembagian

tugas; dan Faktor Penentu 1) pengawasan, yaitu: (a) ukuran kinerja, (b) tugas pengawasan; 2)

Sarana dan Prasarana, yaitu: (a) sarana, (b) prasarana, 3) Kesadaran Masyarakat, yaitu: (a)

kesadaran, (b) perilaku. Berikut ini penjelasan terkait pembahasan hasil penelitian tentang

pelaksanaan program menjaga kebersihan wilayah dan lingkungan (JG KWL) di Kecamatan

Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara.

1) Komunikasi

Salah satu indikator dalam pelaksanaan program menjaga kebersihan kawasan dan

lingkungan (JG KWL) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara adalah

Komunikasi.Menurut Agustino (2006) “komunikasi merupakan salah satu variabel yang

mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik”. Seorang pengambil keputusan harus

mengetahui apa yang mereka lakukan, hal ini dimaksudkan ketika komunikasi ketika program

dijalankan dapat berjalan dengan mudah dan efektif dalam proses implementasi. Pihak yang

perlu melakukan komunikasi ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses implementasi

program. Komunikasi merupakan suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau

saling bertukar informasi yang pada akhirnya akan menimbulkan saling pengertian” (Rogers

dan Kincaid dalam Cangara, 2004). Menurut Everett M Rogers, komunikasi merupakan suatu

proses, proses tersebut berarti bahwa komunikasi memerlukan waktu atau alur agar dapat

berlangsung atau terjadi dari awal sampai akhir hingga komunikasi tersebut dapat berlangsung.

Menurut Everett M Rogers dan Lawrence Kincaid dalam buku Communication Network:

Toward a New Paradigm for Research (1981) Komunikasi merupakan proses pertukaran

informasi antara individu atau kelompok dengan makna atau tujuan yang ingin disampaikan,

yang pada akhirnya akan menimbulkan saling pengertian yang mendalam.

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan

Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara belum sepenuhnya mengetahui adanya program JG-

KWL dimana pemerintah sebagai pelaksana program sebagian besar hanya menyampaikannya

kepada camat dan kepala desa serta mengharapkan aparat desa seperti ketua lingkungan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Desember 2024, Page: 1798-1808

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1802

Jumadil et.al (Program Gerakan Jaga Kebersihan….)

menyampaikannya kepada masyarakat luas tanpa adanya sosialisasi secara langsung kepada

masyarakat tentang program JG-KWL dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat

sebagian besar melalui grup WhatsApp sehingga maksud dan tujuan dari program JG-KWL

tersebut kurang terinformasikan secara menyeluruh. Hal ini juga didukung oleh hasil

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Uud Wahyudin (2017) bahwa dengan pola

penanganan pemerintah daerah saat ini dan kesadaran masyarakat yang masih rendah,

diperkirakan tidak akan ada kemajuan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap

kelestarian lingkungan. Diperlukan political will dari pemerintah daerah dalam

mengkomunikasikan kelestarian lingkungan melalui strategi komunikasi lingkungan yang

dapat membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Upaya

membangun dan melestarikan lingkungan harus dilakukan secara terpadu antara pemerintah,

media massa, perusahaan/industri dan masyarakat. Pelestarian dan pemeliharaan lingkungan

hidup bukan hanya menjadi tugas pemerintah (daerah), tetapi juga menjadi tugas dan tanggung

jawab seluruh lapisan masyarakat.Lebih lanjut, hasil penelitian Muhammad Junaidi (2013)

bahwa masyarakat masih tergantung pada pemerintah, heterogenitas masyarakat yang masih

kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan.

2) Sumberdaya

Grima dan Berkes (1989) mendefinisikan sumber daya sebagai aset untuk pemenuhan

kepuasan dan utilitas manusia. Lebih lanjut Rees (1990) menyatakan bahwa sesuatu untuk

dapat disebut sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria, yang pertama harus ada

pengetahuan, teknologi atau keterampilan untuk memanfaatkannya, yang kedua harus ada

permintaan terhadap sumber daya tersebut (Fauzi, 2004). Menurut Hamali (2016), sumber

daya manusia merupakan salah satu sumber daya dalam suatu organisasi, meliputi semua

orang yang melakukan kegiatan. Sumber daya dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan

menjadi dua jenis, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya non manusia.Kelompok

sumber daya non manusia ini meliputi modal, mesin, teknologi, material dan lain-lain.Semua

potensi sumber daya manusia mempengaruhi usaha organisasi untuk mencapai tujuan.

Secanggih apapun teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan material yang

memadai, tanpa sumber daya manusia organisasi akan sulit mencapai tujuannya (Sutrisno,

2011)

Pelaksanaan program dapat dikatakan efektif dan efisien apabila sumber daya telah

tersedia dengan baik sejak awal perencanaan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010)

menambahkan “betapapun jelas dan konsistennya perintah pelaksanaan dan betapapun

akuratnya perintah tersebut disampaikan, jika personil yang bertanggung jawab melaksanakan

kebijakan tersebut tidak mempunyai sumber daya untuk melaksanakan tugasnya secara efektif,

maka pelaksanaannya tidak akan efektif”. Menurut Tachjan (2006) menjelaskan bahwa:

“sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang

mempunyai implikasi ekonomi, Sumber daya manusia berkaitan dengan biaya atau

pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang mencerminkan nilai atau

kegunaan potensial dalam transformasinya menjadi output". Berdasarkan hasil temuan

penelitian menunjukkan bahwa program gerakan Kebersihan Wilayah dan Lingkungan (JG

KWL) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. Pelaksanaan Program Gerakan

Kebersihan Wilayah dan Lingkungan, Sumber daya manusia masih kurang baik personil

maupun keahlian, perlu adanya penambahan personil dan pelatihan baik pengelolaan sampah

maupun pengelolaan lingkungan bagi masyarakat dan sumber daya anggaran perlu

ditingkatkan di Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung penyediaan peralatan, sarana dan

prasarana karena sarana dan prasarana sangat penting bagi masyarakat dalam mendukung

keberhasilan program JG-KWL. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian

terdahulu dari Priana Wirasaputra (2006) bahwa perencanaan pengembangan sumber daya

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Desember 2024, Page: 1798-1808

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1803

Jumadil et.al (Program Gerakan Jaga Kebersihan….)

manusia yang disusun oleh PD kebersihan kota sebagian besar terlaksana di lapangan,

pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia sebagai wujud dari perencanaan strategis

PD kebersihan terlaksana dengan baik dan sebagian besar mencapai target yang ditentukan,

terlepas dari kendala teknis di lapangan, dan evaluasi terhadap program JG-KWL.

pengembangan sumber daya manusia jarang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan kalaupun

dilakukan, hasil evaluasinya juga jarang digunakan untuk pengambilan keputusan.

3) Disposisi

Menurut Ritchhart (Yunarti, 2011) pengertian disposisi sendiri merupakan “perkawinan”

antara kesadaran, motivasi, kecenderungan, dan kemampuan atau pengetahuan yang teramati.

Sementara itu, Salomon (Herlina, 2013) mengartikan disposisi sebagai kumpulan sikap-sikap

terpilih dengan kemampuan-kemampuan yang memungkinkan sikap-sikap terpilih tersebut

muncul dengan cara tertentu. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam

Augustine (2006) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 1)

Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan yang

nyata bagi implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan

yang diinginkan oleh pejabat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan

personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang berdedikasi terhadap kebijakan yang

telah ditetapkan, lebih khusus lagi kepada kepentingan masyarakat. 2) Insentif merupakan

salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap pelaksana kebijakan dengan

cara memanipulasi insentif. Pada dasarnya, manusia bergerak berdasarkan kepentingannya

masing-masing, sehingga manipulasi insentif oleh pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan

para pelaksana kebijakan.Dengan menambahkan manfaat atau biaya tertentu, hal tersebut

dapat menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana melaksanakan perintah dengan

baik.Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemenuhan kepentingan pribadi atau organisasi.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa, apabila implementasi

kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka para pelaksana (implementor) tidak

hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan

kebijakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan

tersebut. Based on the results of the research findings, it shows that the Cleanliness of the

Region and Environment (JG KWL) movement program in Airmadidi District, North

Minahasa Regency in recruiting JG-KWL program implementers has not gone through the

selection stage, only focusing on the duties and functions of the North Minahasa Regency

Environmental Service and there are no incentives or awards for program implementers or the

community, so that it is less motivating for program actors or the community so that the intent

and purpose of this program can be easily achieved. The results of this study are also

supported by previous research, namely research from Dedi A. Barnadi (2010) which states

that the dominant factors influencing the implementation of waste management policies in

Bandung City are the Disposition factor, especially in terms of the understanding of the

implementing cleaning staff about waste management policies. The implementation of waste

management originating from households is waste reduction and handling. Waste management

with a new paradigm applies the 3R concept and community empowerment. Efforts made to

improve waste management in Bandung City are in the form of strategies and models for

implementing waste management policies with a new paradigm.

4) Struktur Birokrasi

Menurut Rouke 1978, sebagaimana diuraikan dalam Sitindjak (2017), birokrasi adalah

suatu sistem administrasi terstruktur yang dijalankan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu

oleh orang-orang yang dipilih karena kualitas dan keahliannya dalam bidangnya.

Max Weber (1864-1921) adalah seorang sosiolog Jerman yang mengembangkan konsep

tipe birokrasi ideal, yang menyatakan bahwa birokrasi memiliki bentuk yang pasti ketika

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Desember 2024, Page: 1798-1808

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1804

Jumadil et.al (Program Gerakan Jaga Kebersihan….)

semua fungsi dijalankan secara rasional.Teori kepemilikannya dianggap sebagai teori ideal

karena mengubah sesuatu yang abstrak menjadi tipe organisasi ideal yang harus dikelola

secara profesional dan rasional.Konsep birokrasi ideal Max Weber berkisar pada istilah

"rasional." Menurut Max Weber, birokrasi harus dilakukan dalam hierarki vertikal yang ketat

dengan komunikasi yang terbatas di antara para pegawai.

Menurut Sedarmayanti (2009), birokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang

dilaksanakan oleh pegawai negeri sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Birokrasi

merupakan suatu struktur organisasi yang dicirikan oleh adanya hierarki di mana pejabat

ditunjuk atau ditetapkan, garis tanggung jawab dan wewenang diatur oleh peraturan yang telah

diketahui (termasuk yang lama), dan justifikasi setiap keputusan memerlukan acuan pada

kebijakan yang pengesahannya ditentukan oleh pemberi mandat di luar struktur organisasi itu

sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi struktur birokrasi pada program JG KWL di

Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara telah berjalan dengan baik, dengan standar

operasional prosedur (SOP) dan Instruksi Bupati Minahasa Utara Nomor 44 Tahun 2021

tentang Gerakan Jaga Kebersihan Daerah dan Lingkungan (Gerakan JG-KWL) menyebutkan

pembagian kinerja. Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, khususnya

oleh Rungky Lecesnawati (2018) yang menyatakan bahwa struktur birokrasi dalam hal ini

mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008

tentang pengelolaan sampah dan manfaatnya, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5

Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan. Sementara itu, pemerintah

membentuk dan membimbing kegiatan operasional warga melalui lokakarya, yang kemudian

dipantau oleh kader dan otoritas lingkungan setempat yang memahami pentingnya memiliki

aturan, prosedur, dan pedoman saat menjalankan suatu program.

B. Faktor Determinan

1) Pengawasan

Unsur pengawasan merupakan variabel penting dalam pelaksanaan program gerakan

lingkungan dan wilayah bersih (JG KWl) di Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa

Utara. Menurut Usman Effendi (2014), pengawasan merupakan tugas manajerial yang paling

utama, tanpa pengawasan, suatu kegiatan kerja tidak dapat dikatakan berhasil.

Sementara itu, Irham Fahmi (2014) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu teknik bagi

suatu organisasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta mendukung tercapainya

visi dan tujuan organisasi.Sementara itu, Sule dan Saefullah (2005) menyatakan bahwa

“pengawasan merupakan suatu proses penetapan ukuran kinerja dan pelaksanaan langkah-

langkah untuk membantu tercapainya hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah

ditetapkan.” Faktor pengawasan dalam pelaksanaan program Gerakan Kebersihan Wilayah

dan Lingkungan (JG KWL) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara yaitu ukuran

kinerja dan tindakan yang dilakukan secara komprehensif mulai dari tingkat pemerintahan

kecamatan, kelurahan, dan desa bahkan sampai ke tingkat yang terkecil yaitu kepala

lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan agar

maksud dan tujuan dari program JG KWL dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian,

berdasarkan Instruksi Bupati, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan belum

berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program JG-KWL, dimana pemerintah khususnya

Dinas Lingkungan Hidup, Sistem pengawasan mengharapkan aparat desa khususnya kepala

lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakatnya, dan belum

diterapkannya sanksi bagi masyarakat yang melanggar pelaksanaan program JG-KWL

sehingga mengakibatkan masyarakat belum sepenuhnya patuh dan taat terhadap aturan

program. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yaitu penelitian dari

Rubi Adrian (2022) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan kepatuhan lingkungan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Desember 2024, Page: 1798-1808

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1805

Jumadil et.al (Program Gerakan Jaga Kebersihan….)

oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dinilai kurang baik.Hal ini

terjadi karena belum adanya pengambilan sampel air buangan limbah cair secara mandiri oleh

petugas karena tidak memiliki anggaran untuk pelayanan laboratorium sehingga hanya

mempercayai hasil uji laboratorium saja.

2) Sarana dan Prasarana

Aspek penentu berikutnya dalam pelaksanaan program gerakan lingkungan bersih (JG

KWl) di Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara adalah sarana dan

prasarana.Juliawan (2023) mencatat bahwa tantangan yang dihadapi adalah kurangnya tempat

sampah dan banyaknya sampah yang berserakan.Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan

tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku

membuang sampah.Upaya ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat, seperti

membuang sampah pada tempatnya.Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan

meningkatkan sarana tempat sampah, penyuluhan, dan kampanye penyadaran tentang perlunya

kebersihan lingkungan.

Menurut Edwar III dalam Widodo (2012), salah satu aspek terpenting yang

mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sarana yang memadai. Kebijakan atau program

akan lebih mudah dilaksanakan jika sarana atau peralatan yang memadai digunakan.

Waharsono (2010) mendefinisikan sarana sebagai “segala sarana kegiatan”.Prasarana

diartikan sebagai “segala sesuatu yang memudahkan berlangsungnya suatu kegiatan”. Dengan

melengkapi sarana dan prasarana, semua pihak akan terdorong untuk memanfaatkannya.

Robbins (2011) mendefinisikan sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang membantu

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih mudah sehingga dapat

meningkatkan kinerjanya.Moenir (2012) mendefinisikan sarana dan prasarana sebagai segala

jenis peralatan, perlengkapan kerja, atau fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/asisten

dalam melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan

prasarana pada program JG KWL belum memadai atau masih kurang, dimana masyarakat

sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjaga

kebersihan lingkungannya berupa tempat pembuangan sampah sementara, gerobak sampah,

bak guling, motor sampah roda tiga, serta belum tersedianya mobil sampah yang dapat siaga

setiap hari di tempat pembuangan sampah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian

terdahulu, diantaranya penelitian dari Dwi Saftha Kawirianti Salim (2023).Hasil penelitian ini

mengungkapkan bahwa permasalahan sampah disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya

sarana dan prasarana, sumber daya, dan biaya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara

layanan pengelolaan dengan produksi sampah yang ada.Selanjutnya, praktik pengelolaan

sampah yang kurang memadai oleh pedagang meningkatkan masalah kualitas

lingkungan.Perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal.Hasil penelitian menunjukkan

adanya keterkaitan antara pengetahuan dengan perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah.

Pengetahuan yang diperoleh akan menimbulkan kesadaran dan memotivasi individu untuk

bertindak (Oktarizal et al., 2021). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian

sebelumnya, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Rubi Adrian (2022).Dinas Lingkungan

Hidup Kota Banjarbaru telah berhasil menerapkan aturan pengelolaan sampah secara

internal.Namun, hal tersebut terkendala oleh dukungan masyarakat dan fasilitas yang

dibutuhkan untuk mengelola sampah di Kota Banjarbaru.

3) Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pada program

JG KWL belum memadai atau masih kurang, dimana masyarakat sangat membutuhkan

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjaga kebersihan lingkungannya

berupa tempat pembuangan sampah sementara, gerobak sampah, bak guling, motor sampah

roda tiga, serta belum tersedianya mobil sampah yang dapat siaga setiap hari di tempat

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Desember 2024, Page: 1798-1808

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1806

Jumadil et.al (Program Gerakan Jaga Kebersihan….)

pembuangan sampah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu, diantaranya

penelitian dari Dwi Saftha Kawirianti Salim (2023).Hasil penelitian ini mengungkapkan

bahwa permasalahan sampah disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya sarana dan

prasarana, sumber daya, dan biaya, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara layanan

pengelolaan dengan produksi sampah yang ada.Selanjutnya, praktik pengelolaan sampah yang

kurang memadai oleh pedagang meningkatkan masalah kualitas lingkungan.Perilaku tersebut

dipengaruhi oleh beberapa hal.Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara

pengetahuan dengan perilaku pedagang dalam pengelolaan sampah. Pengetahuan yang

diperoleh akan menimbulkan kesadaran dan memotivasi individu untuk bertindak (Oktarizal et

al., 2021). Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, khususnya penelitian

yang dilakukan oleh Rubi Adrian (2022).Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah

berhasil menerapkan aturan pengelolaan sampah secara internal.Namun, hal tersebut

terkendala oleh dukungan masyarakat dan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengelola sampah

di Kota Banjarbaru.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pada program JG

KWL belum memadai atau masih kurang, dimana masyarakat sangat membutuhkan