Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, November 2024, Page: 1744-1751

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1744

Roni Biringan et.al (Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri....)

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018

Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi

Kependudukan

Roni Biringan

a,1

, Evie Mesangi

b.2

, Itje Pangkey

c.3

a,b,c

Universitas Negeri Manado

ronibiringan@gmail.com;

evielviramasengi@gmail.com;

[email protected]d

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 6 Oktober2024

Direvisi: 1 November 2024

Disetujui: 17 November 2024

Tersedia Daring: 5 Desember 2024

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kualitas pelayanan

administrasi kependudukan di Kota Bitung. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan

Administrasi Kependudukan di Kota Bitung dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif

kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian

data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang peningkatan pelayanan

administrasi kependudukan di Kota Bitung telah terlaksana namun belum

terlaksana secara efektif dan optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi

kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bitung adalah faktor

koordinasi antar bidang, faktor sarana prasarana pendukung dan faktor

ketersediaan anggaran.

Kata Kunci:

Implementasi

Kualitas Layanan

Administrasi Kependudukan

ABSTRACT

Keywords:

Implementation

Service Quality

Population Administration

This study is motivated by the suboptimal quality of population administration

services in Bitung City. The aim of this research is to examine the

implementation of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 19 of 2018

on Improving the Quality of Population Administration Services in Bitung City

and the factors influencing it. This research employs a qualitative descriptive

method. Data sources were obtained through observation, interviews, and

documentation. The data analysis techniques used include data reduction, data

presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the

implementation of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 19 of 2018

on improving population administration services in Bitung City has been

carried out but has not been effective and optimal. Factors influencing the

quality of population administration services in Bitung City include inter-

departmental coordination, supporting infrastructure, and budget availability.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia antara lain memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara

berkewajiban memenuhi hajat hidup orang banyak melalui suatu sistem pemerintahan yang

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, November 2024, Page: 1744-1751

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1745

Roni Biringan et.al (Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri....)

mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi

kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, pelayanan publik, dan

pelayanan administrasi. Pelayanan administrasi pemerintahan adalah pelayanan penyediaan

dokumen oleh pemerintah, meliputi sejak seseorang lahir memperoleh akta kelahiran sampai

dengan meninggal dunia dan memperoleh akta kematian, meliputi segala hal yang dibutuhkan

penduduk dalam menjalani kehidupannya, seperti pengurusan izin mendirikan bangunan, izin

usaha, surat keterangan tanah, dan surat keterangan nikah.

Kependudukan merupakan salah satu aspek fundamental kehidupan berbangsa dan

bernegara yang meliputi berbagai data dan informasi mengenai warga negara. Data tersebut

penting sebagai bahan yang digunakan dalam berbagai konteks, meliputi perencanaan

pembangunan, perumusan kebijakan publik, serta pelayanan administrasi yang efektif dan

efisien. Pemenuhan kepemilikan identitas kependudukan bagi setiap penduduk melalui dokumen

kependudukan secara akurat dan cepat menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan

administrasi kependudukan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi,

semakin mendesak kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan agar

lebih terpadu dan mudah diakses oleh masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan

merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pegawai negeri sipil kepada

masyarakat. Oleh karena hampir seluruh kegiatan pembangunan, baik sektoral maupun lintas

sektoral, berkaitan dengan kependudukan, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek

sekaligus objek pembangunan, maka unsur kependudukan memegang peranan penting dalam

berbagai bidang, khususnya dalam bidang pembangunan nasional sebagai komponen

fundamental dalam rangka penyusunan strategi di bidang kewarganegaraan (Christianingsih,

2020).

Administrasi kependudukan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 adalah proses penyelenggaraan dan penyebarluasan dokumen dan data

kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor

lainnya. Sistem pengelolaan data dan informasi kependudukan, meliputi kelahiran, kematian,

perkawinan, perceraian, dan migrasi penduduk disebut administrasi kependudukan. Untuk

melaksanakan pengelolaan tersebut, pemerintah menggunakan lembaga khusus seperti Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik, jujur, dan bertanggung jawab, diperlukan administrasi kependudukan yang efektif dan

efisien. Salah satu tugas wajib yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

adalah urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Salah satu pelayanan publik yang wajib

diberikan kepada masyarakat adalah pelayanan administrasi kependudukan, yang meliputi

pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2018 menyebutkan “Bupati/Walikota wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan

administrasi kependudukan”. Mewujudkan hal tersebut tentu menjadi tugas pemerintah. Dalam

melaksanakan penyelenggaraan administrasi kependudukan, peristiwa penting kependudukan

seperti kelahiran, kematian, kelahiran mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

pengesahan anak dan lain-lain yang wajib dicatat dalam pencatatan sipil harus diatur sebaik-

baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan

pengelolaan kependudukan yang efektif, kelahiran dan kematian merupakan peristiwa demografi

penting yang perlu didokumentasikan dan diintegrasikan dalam administrasi.

Pengembangan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di era digital telah

meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik. Pemerintah dapat

memberikan pelayanan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan penduduk dengan

memanfaatkan teknologi seperti e-Government, aplikasi mobile, telemedicine, dan big data.

Namun, untuk menjamin manfaat digitalisasi dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat,

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, November 2024, Page: 1744-1751

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1746

Roni Biringan et.al (Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri....)

perlu diberikan perhatian khusus terhadap isu-isu seperti keamanan data dan kesenjangan digital.

Perkembangan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan

administrasi kependudukan agar lebih cepat, mudah diakses, dan terintegrasi dengan layanan

publik lainnya. Inisiatif tersebut terus dilakukan seiring dengan perkembangan terkini dalam

industri layanan publik. Layanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara (Rodiyah dkk., 2021:68).

Kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan meliputi kegiatan pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan baik di tingkat pusat

maupun daerah, dalam pelaksanaannya kebijakan dan penyelenggaraan administrasi

kependudukan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang mempengaruhinya, meliputi aspek

landasan hukum, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, aspek penerapan teknologi dan

sistem pelayanan, aspek pendaftaran, aspek demografi (kesadaran masyarakat), dan yang

terakhir aspek pengolahan data kependudukan (Rohman, 2013:966). Jumlah penduduk Provinsi

Sulawesi Utara berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 1 Tahun 2024 sebanyak

2.643.125 jiwa yang tersebar di 11 kabupaten dan 4 kota dengan komposisi berdasarkan jenis

kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 1.350.269 jiwa dan perempuan 1.292.856 jiwa.

Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 925.459 kepala keluarga. Kota Bitung berdasarkan

data netto konsolidasi Semester 2 Tahun 2023 sebanyak 219.063 jiwa dengan komposisi 111.986

jiwa laki-laki dan 107.077 jiwa perempuan. Sementara jumlah kepala keluarga sebanyak 76.234

kepala keluarga, kepemilikan e-KTP sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 152.333 jiwa

atau 92,7 persen, masih ada 7 persen yang belum memiliki. Untuk kepemilikan akta kelahiran

anak usia 0-18 tahun sebanyak 96,7 persen yang belum memiliki 3,1 persen dan untuk akta

kelahiran umum sebanyak 59,4 persen yang belum memiliki 48,6 persen.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kewenangan di bidang urusan

wajib nondasar di Bidang Administrasi Kependudukan berupaya melakukan berbagai inovasi

pelayanan guna mengakselerasi setiap pelayanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan

dokumen kependudukan. Meskipun segala percepatan terus mengalami peningkatan yang

signifikan, namun jajaran Disdukcapil masih memiliki permasalahan berupa: (1) Pelayanan yang

lambat dan tidak efisien, yaitu masih belum sesuai dengan standar pelayanan yang telah

ditetapkan yaitu 1x24 jam, terdapat berkas yang bisa memakan waktu lebih dari satu hari bahkan

bisa sampai satu bulan (2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, dengan jumlah Pegawai Negeri

Sipil (PNS) 29 orang dan Pekerja Harian Lepas (THL) 15 orang, dari SDM yang ada hanya 16

orang PNS yang dapat mengoperasikan SIAK dan hampir separuh dari jumlah pegawai tersebut

belum memahami TUPOKSI secara menyeluruh, (3) Infrastruktur teknologi yang belum

memadai, dengan jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 219.063 jiwa, seharusnya ketersediaan

perangkat teknologi sudah memadai, server yang tersedia hanya 1 unit, seharusnya minimal 3

unit, PC yang tersedia sebanyak 20 unit, seharusnya 35 unit sehingga akan ada loket pelayanan

untuk mempercepat pencetakan dokumen, printer yang tersedia sebanyak 14 unit sedangkan

printer yang tersedia sebanyak 11 unit, dan printer yang tersedia sebanyak 15 unit. rusak,

tersedia printer e-KTP 5 unit, sedangkan yang rusak ada 3 unit dan alat perekam e-KTP, tersedia

5 unit bagus namun ada 2 unit rusak (4) Jaringan dan sistem komputer yang sering terputus atau

tidak terhubung sebagaimana mestinya, (5) Data tidak aktif seperti yang dilaporkan oleh Dinas

Sosial atau perbankan yang NIK-nya tidak terbaca saat masyarakat mengklaim BPJS dan melalui

perbankan saat akan bertransaksi merupakan contoh data yang tidak terintegrasi dengan baik

antar instansi atau daerah, sehingga menyulitkan verifikasi dan validasi data kependudukan. (6)

Data Kependudukan Tidak Akurat: Karena masyarakat memiliki dua NIK yang berbeda, maka

sering terjadi data anomali dan duplikat ketika masyarakat lain menggunakan NIK masyarakat

tersebut karena potongan datanya sebanding dengan milik sendiri atau karena datanya terbaca di

tempat lain. (4) Data yang tidak terbarukan atau duplikat mengakibatkan terjadinya

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, November 2024, Page: 1744-1751

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1747

Roni Biringan et.al (Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri....)

ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan; adanya data duplikat tersebut mengakibatkan

jumlah penduduk berbeda dari yang seharusnya karena masyarakat hanya memiliki satu NIK,

tetapi seolah-olah memiliki dua data karena adanya duplikasi. (5) Korupsi dan Penyalahgunaan

Wewenang: Kesejahteraan menjadi tema dalam setiap Rapat Koordinasi Nasional

(RAKORNAS) Dukcapil. Meskipun sebagian Disdukcapil Kabupaten/Kota menerima

Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), namun hal tersebut tidaklah seberapa dibandingkan

dengan risiko, tanggung jawab, dan beban kerja yang ada. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa

muncul calo-calo yang melihat hal ini sebagai peluang untuk menyumbangkan sejumlah uang

untuk proses pengurusan dokumen kependudukan, dan ada pula daerah yang memang sangat

membutuhkan dokumen kependudukan untuk keperluan waris, jaminan kesejahteraan, bahkan

asuransi, dan perbankan. (6) Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat,

keberhasilan pelayanan apabila masyarakat sudah memahami ketentuan yang berlaku dalam

sistem pelayanan. Kurangnya informasi membuat masyarakat bingung dan tidak mengetahui

tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam suatu pelayanan. Maka pentingnya sosialisasi

dan edukasi kepada masyarakat yang membuat pelayanan tersebut lebih dikenal banyak orang.

Kota Bitung merupakan salah satu kota yang sedang berkembang sangat pesat dalam

berbagai sektor pembangunan. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat, berbagai

kemudahan akses pelayanan pun semakin berubah untuk memenuhinya. Pertumbuhan penduduk

pun semakin pesat. Sebagai kota pelabuhan yang menjadi daya tarik bagi para pendatang untuk

mengadu peruntungan dalam dinamika pembangunan di Kota Bitung. Maka pelayanan yang

diberikan untuk dokumen kependudukan pun sangat tinggi sesuai dengan jumlah penduduk yang

terus bertambah.

Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

menyadari pentingnya modernisasi dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi

kependudukan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah dengan menerapkan

kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu. Kebijakan ini diharapkan dapat

mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam pelayanan administrasi kependudukan, seperti

keterlambatan pemrosesan dokumen, kurangnya aksesibilitas layanan, serta minimnya

koordinasi antar unit kerja terkait. Selain untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat dan

efektivitas operasional, penerapan kebijakan layanan terpadu ini juga bertujuan untuk

memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan sistem terpadu, diharapkan

pengelolaan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel,

termasuk dalam hal pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk

(KTP dan KK).

Biodata, Kartu Keluarga, KTP-El, KIA, IKD, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah,

Akta Cerai, Pengesahan Anak, dan Pengangkatan Anak merupakan beberapa layanan yang

disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. “Layanan Terpadu

dilaksanakan dalam bentuk paket,” sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi

Kependudukan, menjadi dasar dilakukannya integrasi layanan tersebut.

Setelah persyaratan lengkap, penerbitan dokumen kependudukan di layanan kependudukan

dan catatan sipil selesai dalam waktu 1X24 jam. Apabila jaringan komunikasi data

(JARKOMDAT) atau prasarana dan sarana yang mendukung pengisian dokumen kependudukan

terganggu, maka tidak termasuk. Namun, terdapat sejumlah kendala dalam penerapan strategi

ini. Di antaranya adalah ketersediaan komputer, server, desktop, laptop, dan tablet yang masih di

bawah standar, serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Dimana jumlah 60 unit dari

kebutuhan 120 unit, jaringan yang digunakan untuk akses internet sangat terbatas walaupun kita

menggunakan LAN untuk mengakses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

namun dalam mendukung akses kecepatan layanan menggunakan aplikasi Bitung Digital City

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, November 2024, Page: 1744-1751

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1748

Roni Biringan et.al (Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri....)

(BDC) hanya tersedia 100 Mpbs, dari kebutuhan 200 Mpbs, kualitas sumber daya manusia

sangat penting dalam menggerakan perangkat yang tersedia, idealnya jumlah pegawai di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung adalah 40 orang PNS dan 20 orang Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan kompetensi IT sebanyak 35 orang sehingga

kualitas layanan semakin baik dengan berbagai inovasi karena dukungan dari sumber daya

manusia yang ada dan resistensi terhadap perubahan dari pihak internal maupun eksternal,

seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan agresif yang menuntut kesiapan

seluruh instrumen layanan, diperlukan kesiapan layanan yang konsisten dan perubahan ke arah

yang baik, perubahan kepemimpinan dan perangkat yang ada akan mengubah pola yang sudah

baik dan dengan pola penerimaan layanan oleh masyarakat yang semakin ingin diberikan

kemudahan dan kenyamanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung harus

mampu menyesuaikan diri secara efektif dengan lembaga yang mengawasi mutu pelayanan,

seperti Ombudsman dan Kemenpan RB.

2. Metode

Pendekatan deskriptif kualitatif akan menjadi metodologi penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini. Pendekatan ini difokuskan pada penyelidikan masalah dunia nyata; informasi yang

dikumpulkan untuk penelitian ini pertama-tama diakumulasikan, kemudian diklarifikasi, dan

akhirnya diperiksa. Sugiono (2014:2) mengklaim bahwa meskipun metode penelitian kualitatif

masih baru dan baru-baru ini populer, ia juga dikenal sebagai pendekatan postpositivistik karena

didasarkan pada ideologi postpositivistik. Pendekatan ini juga dikenal sebagai metode

interpretatif karena data penelitian lebih difokuskan pada interpretasi data yang ditetapkan di

lapangan, dan juga dikenal sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih artistik (kurang

berpola).

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara,

dan dokumentasi. Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian adalah observasi, yaitu

melakukan pengamatan langsung di lapangan. Untuk menarik kesimpulan atau mendiagnosis

peristiwa sosial yang terjadi, kegiatan observasi dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan

data dari berbagai sumber data (Suharsaputra, 2012:209). Komunikasi langsung antara

narasumber dan pewawancara merupakan fase interaksi dalam wawancara (Yusuf, 2014:372).

Meskipun dokumentasi merupakan proses investigasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap

bahan-bahan tertulis seperti buku, terbitan berkala, catatan harian, dan sebagainya (Hermawan,

2019:77), namun dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan

Administrasi Kependudukan

Dengan menitikberatkan pada efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2018 ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi

kependudukan di Indonesia. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang lebih baik bagi

masyarakat, kebijakan ini dilaksanakan melalui sejumlah langkah yang terukur. Peningkatan

efektivitas pelayanan, aksesibilitas, kapasitas sumber daya manusia (SDM), dukungan

kelembagaan dan regulasi, serta kepuasan masyarakat menjadi kunci utama dalam

pelaksanaan kebijakan ini. Dengan penerapan strategi ini, diharapkan pelayanan

administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, mudah, dan efektif, sehingga kesejahteraan

masyarakat dapat meningkat.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, November 2024, Page: 1744-1751

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1749

Roni Biringan et.al (Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri....)

Pelayanan administrasi terpadu di Bitung memudahkan masyarakat dalam memperoleh

berbagai layanan melalui satu pintu atau daring, termasuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga

(KK), Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Diharapkan dengan adanya layanan ini, waktu

tunggu dapat dipersingkat dan masyarakat dapat lebih mudah dalam mengurus dokumen

kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung telah menindaklanjuti

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang peningkatan mutu

pelayanan administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang

administrasi kependudukan, berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah

dilakukan. Pelayanan administrasi terpadu memungkinkan terlaksananya Peraturan Menteri

Dalam Negeri tersebut. Meskipun kebijakan ini telah diberlakukan secara umum, namun

efektivitasnya belum sepenuhnya dirasakan.

Hal ini terlihat dari beberapa program yang belum terlaksana, antara lain sosialisasi dan

penyuluhan kepada masyarakat yang mengalami kendala dalam pencatatan kependudukan.

Program ini belum terlaksana karena berbagai kendala. Sosialisasi dan penyuluhan sangat

penting untuk meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan. Kedua

pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak administratif penduduk

dapat dilakukan secara lebih cepat dan mudah, sekaligus mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat.

Hingga semester I tahun 2024, capaian layanan dokumen kependudukan terpadu

adalah:

Layanan

Berkas Masuk

Hasil Dokumen

Terinegrasi

Keterangan

Akte Perkawinan

850

127

723 Berkas kurang

lengkap, petugas tidak

proses

Akte Kematian

1.949

1.244

705 Berkas petugas tidak

proses

Akte Kelahiran

5.823

3.522

2.301 Berkas petugas

tidak memproses

Keterangan: Terkadang masyarakat tidak menyertakan surat permohonan pindah

menikah dengan domisili berbeda, sehingga berkas yang diinginkan tidak lengkap dengan

dokumen yang dibuat. Petugas tidak meminta kelengkapan saat mengurus akta kelahiran

atau saat mencetak kartu identitas anak. Lain halnya dengan penerbitan akta kematian,

petugas hanya menerbitkan akta kematian yang dipersyaratkan saat penyerahan di acara

pemakaman, tidak mengurus KK dan KTP sendiri. Akibatnya masyarakat terpaksa harus

mengurus ulang dokumen lainnya. Agar masyarakat mendapatkan surat terpadu, petugas

yang tidak mampu melayani dengan jujur dan sungguh-sungguh seharusnya memiliki berkas

pelayanan terpadu.

B. Unsur-unsur yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan untuk Meningkatkan Mutu

Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Bitung

Karena secara langsung mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan

pemerintahan, maka upaya peningkatan mutu pelayanan administrasi kependudukan di Kota

Bitung menjadi sangat penting. Karena urusan administrasi merupakan bagian dari upaya

masyarakat untuk mewujudkan hak-hak fundamentalnya sebagai warga negara, maka hal ini

menjadi hal yang krusial. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan sejumlah unsur

atau faktor penentu yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk

meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan Kota Bitung.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, November 2024, Page: 1744-1751

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1750

Roni Biringan et.al (Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri....)

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang

mempengaruhi terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan Kota Bitung. Untuk

memastikan tercapainya pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan bagi

masyarakat, maka faktor-faktor tersebut perlu diidentifikasi. Selain itu, hal ini juga dapat

mendukung pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan pelayanan publik, dan stabilitas

sosial.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti di atas, dapat disimpulkan

bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi masalah mutu pelayanan administrasi

kependudukan Kota Bitung. Pertama, belum terjalinnya kerjasama yang baik antar dinas di

lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Kedua, ketersediaan sarana

dan prasarana seperti formulir, printer, dan alat perekam biometrik. Ketiga, khususnya

Sosialisasi kepada masyarakat belum terlaksana. Kualitas pelayanan administrasi

kependudukan dapat terganggu akibat kurangnya koordinasi sektoral di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Penyampaian informasi tidak dapat berjalan

dengan baik jika terjadi kontak antar sektor yang tidak efektif. Hal ini dapat menghambat

proses kerja karena sektor yang berbeda mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama

tentang prosedur atau tujuan yang harus dicapai. Akibatnya, pelayanan administrasi menjadi

lebih lambat dan tidak efisien.

Kurangnya koordinasi menyebabkan proses pelayanan berjalan lebih lambat dan

menimbulkan lebih banyak kesalahan dan inefisiensi administrasi. Semua itu berdampak

buruk pada kualitas pelayanan masyarakat. Akibatnya, warga Kota Bitung yang mengurus

dokumen sering kali merasa tidak puas dengan pelayanan yang lambat atau tidak efisien,

yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah. Ketersediaan

infrastruktur menjadi kendala lain dalam peningkatan kualitas pelayanan, selain kurangnya

koordinasi. Printer dokumen dan peralatan perekam biometrik yang menangkap informasi

biometrik seperti sidik jari, iris mata, dan foto wajah merupakan contoh infrastruktur yang

dinilai kurang memadai. Proses pelayanan yang efisien dapat terhambat oleh tidak

tersedianya perangkat seperti PC, printer, atau perangkat pendukung lainnya. Misalnya, jika

infrastruktur yang tersedia tidak memadai, proses penerbitan KTP, KK, atau akta kelahiran

akan memakan waktu lebih lama. Penumpukan permohonan dapat terjadi karena

keterbatasan sarana dan prasarana yang memperlambat proses pengurusan dokumen, serta

minimnya ketersediaan dana untuk berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi. Akibatnya,

masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan layanan. Sarana dan prasarana

yang kurang memadai atau sudah ketinggalan zaman membuat kesalahan dalam pencatatan

dan pengolahan data lebih mungkin terjadi, yang dapat berujung pada penerbitan dokumen

palsu atau tidak benar.

Hal ini sesuai dengan penilaian Andi (2019:115) bahwa ketiadaan sarana dan prasarana

sangat mengganggu proses pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta

Kelahiran, sebagaimana terlihat dari hasil wawancara. Sarana dan prasarana yang kurang

memadai menyebabkan penumpukan permohonan pembuatan KK dan E-KTP, yang juga

berdampak pada fungsi perangkat.

Hal ini menjadi penyebab keterlambatan pemrosesan, selain itu proses pembuatan KK

dan E-KTP yang lama juga dikeluhkan oleh masyarakat. Aspek lain yang menentukan

kualitas pelayanan administrasi kependudukan adalah faktor dana. Keterbatasan anggaran

menyebabkan sejumlah kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan masyarakat di Kota

Bitung tidak dapat terlaksana. Selain itu, sejumlah inisiatif telah direncanakan untuk

meningkatkan standar layanan publik, seperti pembangunan fasilitas di kantor Disdukcapil

Kota Bitung yang belum selesai karena keterbatasan dana. Hal ini sesuai dengan pernyataan

Andi (2019:113) bahwa unsur anggaran merupakan salah satu pendorong utama

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, November 2024, Page: 1744-1751

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1751

Roni Biringan et.al (Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri....)

penyelenggaraan pelayanan publik. Tentunya dalam hal ini tersedia dana karena

penyelenggaraan pelayanan, khususnya pelayanan administrasi kependudukan seperti Kartu

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, tidak akan berjalan dengan baik

tanpa adanya anggaran atau dana yang memadai. Pelayanan e-KTP dan Kartu Keluarga

dapat ditingkatkan apabila dilakukan upaya peningkatan mutu pelayanan terkait.

Kualitas pelayanan administrasi kependudukan sangat dipengaruhi oleh dana. Sarana

seperti komputer, printer, jaringan internet, dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk

menangani dokumen kependudukan dapat disediakan dengan anggaran yang memadai.

Proses pelayanan dapat terhambat oleh sarana yang sudah usang atau tidak memadai apabila

dana terbatas. Perawatan rutin terhadap peralatan yang digunakan untuk melayani

masyarakat dapat didukung oleh ketersediaan anggaran. Keterlambatan proses perbaikan

atau penggantian dapat menghambat kelancaran pelayanan akibat minimnya dana. Selain

itu, pelayanan dapat ditingkatkan dengan berbagai cara dengan dana yang cukup, antara lain

waktu pelayanan yang lebih cepat, fasilitas yang lebih baik, dan pelatihan sumber daya

manusia. Kepuasan masyarakat meningkat sebagai akibat langsung dari hal ini. Di sisi lain,

keterbatasan anggaran dapat mengakibatkan layanan yang lamban dan tidak efektif, yang

akan mengurangi kepuasan masyarakat.

4. Kesimpulan

Meskipun kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2018 tentang peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bitung telah

dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal dan efisien. Kualitas pelayanan administrasi

kependudukan di Kota Bitung dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan

anggaran, sarana prasarana pendukung, serta kerja sama antara Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Bitung. Kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bitung sangat

dipengaruhi oleh beberapa aspek penting tersebut.

5. Daftar Pustaka

Cristianingsih, E. (2020). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten

bandung. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 12(2).

Islami, S. N., & Rodiyah, I. (2021). Public Awareness in the Management of Death

Certificates for Population Administration Order at the Population and Civil Registration

Office of Sidoarjo Regency. Indonesian Journal of Public Policy Review, 15, 10-21070.

Rohman, D. F. (2013). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu

(Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung

Andi, N. (2019). Analisis Kualitas Jasa Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor

Kecamatan Metro Utara (Aplikasi Metode Importance Performance Analysis). Jurnal

Simplex, 2(2).