Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Mounth 2024, Page: 1250-1259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1250

Ringgit Benazir Kartika et.al (Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM….)

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM

Surakarta dalam memberikan layanan bantuan

hukum pada Perempuan korban kekerasan seksual

Ringgit Benazir Kartika

a,1

, Triana Rejekiningsih

b,2

, Erna Yuliandari

c,3

a,b,c

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Kota

Surakarta, Indonesia

ringgit.benazir1234@student.uns.ac.id;

[email protected].ac.id;

[email protected].id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 17 Maret 2024

Direvisi: 29 April 2024

Disetujui: 18 Juni 2024

Tersedia Daring: 1 Juli 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peranan Lembaga

Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta dalam memberikan

layanan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan seksual,

(2) Hambatan yang di hadapi oleh Lembaga swadaya masyarakat

SPEK-HAM Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum

kepada perempuan korban kekerasan seksual. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini

didapatkan hasil berupa: (1) Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

SPEK-HAM Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum

kepada perempuan korban kekerasan seksual yaitu (1) Penerimaan

Laporan Aduan Kasus SPEK-HAM; (2) Pendekatan pada Korban dan

Konsultasi hukum; (3) Mediasi; (4) Pendampingan Hukum. 2)

Hambatan yang dialami yaitu (1) Ketika proses mediasi apabila

kasusnya diteruskan ke ranah hukum maka keluarga korban juga ikut

terseret di dalam kasus diatasi dengan mediasi disertai ganti rugi, (2)

Perspektif dari pihak Kepolisian kurang terhadap Perempuan korban

kekerasan seksual diatasi dengan memberikan edukasi dan pemahaman

kepada pihak kepolisian agar dapat menangani kasus kekerasan seksual

berdasar perspektif korban.

Kata Kunci:

Peranan

Lembaga

Kekerasan

Seksual

Perempuan

ABSTRACT

Keywords:

Role

Instituion

Violence

Sexual

Woman

This research aims to determine: (1) The role of the non-governmental

organization SPEK-HAM Surakarta in providing legal aid services to women

victims of sexual violence, (2) The obstacles faced by the non-governmental

organization SPEK-HAM Surakarta in providing legal aid services to women

victims of sexual violence. This study used qualitative research methods. In this

research, the results were obtained in the form of: (1) The role of the Non-

Governmental Organization SPEK-HAM Surakarta in providing legal aid services

to women victims of sexual violence, namely (1) Receiving SPEK-HAM Case

Complaint Reports; (2) Approach to Victims and Legal Consultation; (3)

Mediation; (4) Legal Assistance. 2) The obstacles experienced are (1) During the

mediation process, if the case is continued to the realm of law, the victim's family is

also involved in the case, overcome by mediation accompanied by compensation,

(2) the lack of perspective from the Police towards women victims of sexual

violence is overcome by providing education and understanding for the police so

they can handle cases of sexual violence based on the victim's perspective.

This is an open access article under CC BY-SA license

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Mounth 2024, Page: 1250-1259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1251

Ringgit Benazir Kartika et.al (Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM….)

1. Pendahuluan

Pancasila sebagai pondasi negara Indonesia mengandung dasar nilai didalamnya.

Diantaranya nilai mengakui adanya tuhan, sikap kemanusiaan, kesatuan, nilai sebagai rakyat

dan musyawarah mufakat, serta nilai keadilan. Selain itu, di dalam Pancasila juga

memberikan pemahaman terkait sikap kemanusiaan dengan berdasar pada rasa adil dan

memiliki adab pada seluruh warga negara. Maknanya di dalam nilai ini menekankan

pentingnya berperilaku adil dan beradab seperti hak melangsungkan kehidupan, hak untuk

tidak mendapat siksaan dan hak untuk diperlakukan dengan adil yang sesuai dengan konsep

manusia yang adil dan memiliki adab. Namun akhir – akhir ini terdapat fenomena kasus

kekerasan yang menjadi isu hangat di kalangan masyarakat. Kekerasan yang menimpa

perempuan merupakan gejala sosial yang menjadi sorotan dari berbagai kalangan, ini

merupakan problem kesehatan dengan cakupan yang luas dan tergolong pada perbuatan

yang melanggar hak asasi manusia (Sulaeman et al., 2022). Kekerasan seksual merupakan

tindakan yang bertujuan menjatuhkan martabat perempuan. Sehingga dihapusnya segala

jenis tindakan kekerasan secara seksual merupakan hal mutlak untuk memberikan jaminan

atas hak terbebas dari perilaku yang bertujuan menjatuhkan martabat manusia. Namun,

faktanya insiden kekerasan secara seksual masih marak terjadi dan seolah terabaikan oleh

negara (Khristianti Weda Tantri, 2021).

Kekerasan seksual di Indonesia berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas

Perempuan, pada Mei 2022 – Desember 2023 terdapat sebanyak 4.179 kasus kekerasan

seksual. Kasus yang terjadi selama kurun waktu Mei 2022 – Desember 2023 didominasi

oleh kekerasan seksual berbasis elektronik, pelecehan secara seksual, dan pemerkosaan.

Kasus yang muncul tersebut diberitakan oleh detik.com berdasarkan pemaparan dari

komisioner Komnas Perempuan. Rincian kasus yang terjadi yaitu kasus kekerasan dalam

ruang lingkup seksual berbasis elektronik dengan jumlah 2.776 kasus, pelecehan secara fisik

dan non fisik dengan jumlah 623, dan sisanya merupakan kasus pemerkosaan. Kasus

kekerasan seksual yang menimpa pada perempuan umumnya juga terjadi di setiap wilayah,

tak terkecuali di area Karisidenan Surakarta itu sendiri. Kasus kekerasan seksual yang

terjadi di area Karisidenan Surakarta selama kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada tabel

rincian di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Kekerasan Seksual tahun 2019-2023

No.

Korban

Kekerasan

Seksual

Jumlah

2019

2020

2021

2022

2023

Perempuan

Laki - laki

Sumber: Catatan Tahunan SPEK-HAM Surakarta

Permasalahan terkait kekerasan seksual pada Perempuan selalu menempatkan

Perempuan sebagai korbannya. Maka dengan adanya fenomena ini seharusnya mendapat

perhatian yang serius. Adapun Perempuan tergolong ke dalam kelompok rentan dikarenakan

korban kekerasan dalam ruang lingkup seksual yang sudah ditangani oleh Lembaga

Swadaya Masyarakat SPEK-HAM pada Tahun 2023 berjumlah 13 orang korban. Dimana

keseluruhan korbannya merupakan perempuan yang mengalami pelecehan seksual, maka

dapat disimpulkan bahwa Perempuan adalah kelompok rentan yang dapat menjadi korban

dari pelecehan dalam ruang lingkup seksual.

Permasalahan yang ditemui korban kekerasan secara seksual dalam mengakses keadilan

yaitu faktor rendahnya pemahaman dan kesadaran akan hukum seperti yang di paparkan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Mounth 2024, Page: 1250-1259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1252

Ringgit Benazir Kartika et.al (Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM….)

oleh Rima Hartanto, dkk dalam (Hartanto, R. V. Permata, dkk, 2018) bahwa dibutuhkan

bantuan dalam rangka pembiasaan secara hukum dengan menggunakan bahasa yang mudah

dimengerti bagi perempuan korban kekerasan seksual. Akses untuk mendapat keadilan juga

berkesinambungan dengan pemberdayaan secara hukum. Dimana pemberdayaan secara

hukum telah terbukti memperkuat perempuan dalam mengakses keadilan. Pemberdayaan

secara hukum dapat dilakukan dengan pemahaman perempuan yang sadar akan hak mereka

dan peran dari lembaga yang berada di pemerintah maupun non pemerintah dalam

membantu perempuan untuk mewujudkan keinginannya dalam mengakses keadilan.

Perempuan korban kekerasan seksual perlu dibantu dalam mendapat akses pada

keadilan dikarenakan perempuan merupakan seorang warga negara yang perlu dilindungi

dan diperjuangkan hak dasarnya. Perempuan merupakan kelompok rentan dan kurang

memiliki pemahaman terkait hak dasar mereka sehingga memerlukan peranan SPEK-HAM

Surakarta untuk mengakses bantuan secara hukum. SPEK-HAM dapat melakukan perannya

untuk mengisi kekosongan tersebut oleh perempuan korban seksual dalam mendapat

bantuan secara hukum. Bantuan yang didapatkan untuk mengakses keadilan pada hukum

dapat diakses oleh kelompok miskin dan rentan termasuk perempuan.

Dari permasalahan dan data yang telah di paparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian guna mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana peranan Lembaga

Swadaya Masyarakat SPEK- HAM Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum

kepada korban kekerasan seksual pada Perempuan. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk

mengambil judul penelitian “Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM

Surakarta Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Pada Perempuan Korban

Kekerasan Seksual Perempuan”.

2. Metode

Penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif atau naturalistik.

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2007) dalam Eko Murdiyanto (2020, 19)

menyatakan bahwa metodologi kualitatif adalah tata cara penelitian yang memberikan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah dan penemuan. Dalam penelitian

kualitatif peneliti adalah instrumen kuncinya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

menekankan pada permasalahan dalam latar alam yang terinci secara holistik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Tujuan observasi adalah untuk menggambarkan tingkah laku suatu benda dan

memahaminya atau bisa juga sekedar ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Menurut

Gottschalk (1950) dalam Eko Murdiyanto (2020, 64) mengartikan bahwa dokumen

(dokumentasi) berupa tahapan konfirmasi yang didasarkan pada jenis sumber yang lain baik

secara catatan, tutur kata,atau sketsa. Teknik uji validitas data menggunakan Triangulasi

menurut Eko Murdiyanto (2020, 69) Triangulasi merupakan uji keterjaminan ini dimaknai

sebagai verifikasi data dari berbagai jenis sumber dengan beraneka cara dan tempo. Teknik

uji validitas data yang dipergunakan adalah triangulasi sumber, dengan cara verifikasi data

yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Triangulasi sumber diperoleh dengan

mengecek informasi kepada korban kekerasan dalam ruang lingkup seksual yang menerima

layanan bantuan oleh petugas SPEK-HAM Surakarta yang telah sesuai dengan perannya.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Peranan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM

Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada perempuan

korban kekerasan seksual

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Mounth 2024, Page: 1250-1259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1253

Ringgit Benazir Kartika et.al (Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM….)

Peranan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM

Surakarta dalam memberikan layanan bantuan di bidang hukum kepada korban

kekerasan seksual Perempuan: Pasal 1 ayat (3) Dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang

bantuan hukum berbunyi:“Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum

atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan

Undang-Undang ini.” Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta

merupakan lembaga pengada layanan yang bergerak di bagian layanan bantuan hukum

yang berfokus pada pendampingan hukum. Di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 26 ayat (1) disebutkan:

“korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam

proses peradilan.” Sehingga dari Lembaga SPEK-HAM Surakarta dapat memberikan

pengarahan kepada korban dari awal sampai tahapan akhir penyelesaian kasus.

Perlindungan korban kekerasan seksual di Kota Surakarta dilakukan oleh

Lembaga swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta sebagai Lembaga Pemberi

Pelayanan yang melakukan pengarahan di ruang lingkup hukum, yang berawal dari

memberikan laporan atas kejadian, membuat laporan kasus, berdialog, sampai

pengarahan di Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama. Lembaga Swadaya Masyarakat

SPEK-HAM Surakarta mempunyai peran sebagai berikut: Memberikan perlindungan

kepada perempuan dari siapapun yang melanggar hak-hak Perempuan; Menyediakan

layanan pendampingan hukum bagi korban kekerasan berbasis Masyarakat;

Menyediakan layanan hotline melalui web resmi SPEK-HAM untuk form pelaporan

dan penanganan kasus kekerasan berbasis Masyarakat; Menyediakan layanan konsultasi

hukum; Memberikan layanan langsung kepada korban kekerasan berbasis Masyarakat

dalam rangka pemenuhan hak-haknya. Adapun fungsi Lembaga swadaya Masyarakat

SPEK-HAM Surakarta: Sebagai Lembaga Pengada Layanan yang berfungsi sebagai

sarana penyalur aspirasi Masyarakat; Sebagai advokasi kepada pemerintah setempat,

serta pemenuhan pelayanan sosial pada masyarakat; Sebagai sarana untuk mendapatkan

akses terhadap keadilan bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Proses layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Swadaya

Masyarakat SPEK-HAM Surakarta diantaranya:

1. Penerimaan Pelaporan Aduan Kasus SPEK-HAM

Pelaporan kasus kekerasan dalam ruang lingkup seksual terhadap Perempuan

dan anak yang diterima oleh SPEK-HAM Surakarta dapat berupa pelaporan secara

langsung maupun pelaporan tidak secara langsung. Pelaporan kasus secara offline

dilakukan dengan datang ke kantor SPEK-HAM Surakarta. Pelaporan secara online

ini dapat dilakukan dengan menghubungi Hotline (+6283836662020) Call center

Penanganan Kasus SPEK-HAM Surakarta.

2. Pendekatan pada korban dan Konsultasi Hukum

Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM menyediakan layanan Pendekatan

dan konsultasi hukum pada korban. Layanan pendekatan dan konsultasi hukum

dilakukan untuk menindak lanjuti laporan aduan kasus yang masuk di SPEK-HAM

mengenai adanya tindak kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak.

3. Mediasi

Layanan mediasi dapat dilakukan oleh korban kekerasan seksual yang

menghendaki menggunakan jalur damai sebagai bentuk penyelesaian kasus yang

dialaminya. Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta juga

menyediakan fasilitas mediator bagi korban yang memutuskan ingin melakukan

mediasi, kemudian korban diberikan kewenangan untuk menentukan jalannya

sendiri, apakah kasus yang dialaminya akan dilanjutkan ke ranah hukum atau hanya

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Mounth 2024, Page: 1250-1259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1254

Ringgit Benazir Kartika et.al (Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM….)

ingin diselesaikan dengan jalur damai. Mediasi yang dilakukan oleh korban dan

pelaku apabila telah berhasil mencapai kesepakatan, maka pihak LSM SPEK-HAM

sudah lepas tangan atas kasus tersebut. Hal ini dikarenakan kemauan dan keputusan

korban.

4. Pendampingan Hukum

Layanan pengarahan diberikan setelah korban sudah membuat laporan ke

Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM. Proses pendampingan hukum bisa

dilakukan apabila korban telah melakukan pendataan pada kasus kekerasan seksual

yang masuk ke laporan aduan kasus SPEK-HAM, kemudian melakukan konseling

awal, menceritakan kronologi kejadian, dan memutuskan untuk membawa kasus

kekerasan seksual yang dialaminya ke ranah hukum. Lembaga Swadaya

Masyarakat SPEK-HAM Surakarta menyediakan layanan pendampingan secara

hukum bagi korban kekerasan secara seksual sebagai bentuk penanganan kasus

kekerasan terhadap Perempuan.

Korban diklasifikasikan menjadi 2 jenis berdasarkan bentuk penyelesaian atau

penanganan atas kasus kekerasan seksual diantaranya:

1. Korban yang menginginkan mediasi atas kasus yang menimpanya (Non Litigasi)

korban kekerasan seksual dapat memilih untuk menyelesaikan kasus dengan

pelaku yang dibersamai oleh pihak LSM SPEK-HAM melalui mediasi. Namun

Ketika korban sudah menginginkan untuk tindakan mediasi sebagai bentuk

penyelesaian atas kasus yang menimpanya maka pihak LSM SPEK-HAM sudah

lepas tangan dan hanya berperan sebagai mediator antar kedua belah pihak saja.

Mediasi dilakukan apabila korban dan keluarganya menginginkan untuk berdamai

sehingga pihak LSM SPEK-HAM membantu untuk menyediakan mediator untuk

tahapan mediasi tersebut.

2. Korban yang menginginkan kasus KS (kekerasan seksual) dibawa ke ranah hukum

(Litigasi)

Bantuan yang diterima korban kekerasan seksual seluruhnya diberikan oleh

Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Komunitas. Proses

pendampingan hukum dapat dilakukan jika korban telah menjalani konseling,

menceritakan kronologi kejadian, dan memutuskan untuk membawa kasus kekerasan

seksual yang dialaminya ke ranah hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-

HAM Surakarta memberikan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan secara

seksual sebagai bentuk penyelesaian kasus yang menimpa perempuan.

Berikut rincian laporan kasus kekerasan seksual berdasarkan 2 jenis penyelesaiannya di

Tahun 2023:

1. Laporan KS Mediasi Tahun 2023

Tabel 1.2 Rincian Kasus KS Mediasi Tahun 2023

No. aduan SPEK-HAM:

No.41/PK/PPKBM/SPEKHAM/VII/2023

Layanan yang diberikan oleh

LSM SPEK-HAM Surakarta:

14 Juli 2023: Korban melakukan konseling

melalui chat (Hotline) SPEK-HAM.

26 Juli 2023: Korban melakukan konseling

lanjutan melalui chat.

31 Juli 2023: korban melakukan konseling

awal dengan konselor SPEK-HAM,

1 Agustus 2023: Pendamping korban dari

SPEK-HAM melakukan pendampingan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Mounth 2024, Page: 1250-1259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1255

Ringgit Benazir Kartika et.al (Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM….)

kepada korban untuk melaporkan kasusnya

ke Polres PPA.

3 Agustus 2023: Pendamping korban SPEK-

HAM melakukan pendampingan kepada

korban untuk ke Polres dan tanda tangan

BAP.

16 Agustus 2023: korban mendapatkan

pendampingan UPT PPA.

22 Agustus 2023: Konseling jika ibu pelaku

meminta untuk damai/ mediasi.

25 Agustus 2023: kedua belah pihak

memastikan untuk mediasi/ damai, 04

September 2023: pelaku dan korban

bertemu secara tatap muka untuk melakukan

mediasi/ damai.

(Sumber: Arsip Divisi PPKBM Tahun 2023)

2. Laporan KS Ranah Hukum 2023

Tabel 1.3 Rincian Kasus KS Ranah Hukum Tahun 2023

No. aduan SPEK-HAM:

No.46/PK/PPKBM/SPEKHAM/IX/2023

Layanan yang diberikan oleh

LSM SPEK-HAM Surakarta:

16 Agustus 2023: konseling awal dengan

konselor SPEK-HAM.

10 Oktober 2023: korban di dampingi

pendamping melakukan pemeriksaan lanjutan

ke Polres.

13 November 2023: pihak kepolisian

melakukan penangkapan pelaku.

14 November 2023: korban diminta penyidik

datang ke kantor.

28 Desember 2023: pendamping

mendampingi korban ke Polres untuk

dimintai keterangan kekurangan.

16 Januari 2024: pendamping mendampingi

korban untuk dilakukan sidang pertama di

Pengadilan Negeri.

23 Januari 2024: sidang kedua agenda saksi

dari terdakwa mengaku bahwa antara korban

dan terdakwa pacaran.

30 Januari 2024: sidang ketiga dengan agenda

tuntutan namun ditunda 2 minggu.

20 Februari 2024: Dibacakan putusan dari

jaksa.

(Sumber: Arsip Divisi PPKBM Tahun 2023)

b. Permasalahan yang ditemui oleh Lembaga Swadaya masyarakat SPEK-HAM

Surakarta dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Perempuan

korban kekerasan seksual dan solusinya

Proses penanganan korban kekerasan seksual tentunya memiliki permasalahan

maupun kendala dalam pelaksanaannya, hal ini juga diungkapkan oleh Lembaga

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Mounth 2024, Page: 1250-1259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1256

Ringgit Benazir Kartika et.al (Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM….)

Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta selaku organisasi Non Governemntal

organization (NGO) pengada layanan pendampingan bagi korban kekerasan seksual.

Permasalahan yang ditemui saat proses penanganan akan mempengaruhi hasil yang

telah diharapkan dan tujuan yang hendak dicapai oleh LSM SPEK-HAM. Berdasarkan

dialog yang dilakukan oleh peneliti selama wawancara, dalam prosesnya LSM SPEK-

HAM menemui permasalahan yaitu:

1. Korban masih kesulitan untuk terbuka dalam menceritakan kasus kekerasan seksual

yang dialaminya karena terdapat korban kekerasan seksual yang masih di bawah

umur ketika melakukan konsultasi hukum

Upaya yang dilakukan yaitu dengan konseling yang dilakukan bisa mencapai 3

sampai 4 kali sehingga ketika korban sudah nyaman dengan pendamping maka

korban dapat bercerita dengan tenang dan terbuka atas kasus yang dialaminya

mengingat korban masih berusia dibawah umur. Kemudian setelah itu baru bisa

didiskusikan bersama terkait tindak lanjut apa yang akan dilakukan dan apa saja

kebutuhan korban.

2. Ketika proses penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian yaitu perspektif dari pihak

Kepolisian itu kurang terhadap Perempuan korban kekerasan seksual.

Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi dan pemahaman

kepada pihak kepolisian agar dapat menangani kasus kekerasan seksual berdasar

perspektif Perempuan korban kekerasan seksual.

3. Ketika proses mediasi yaitu ketika kasusnya diteruskan ke ranah hukum maka

keluarga korban juga ikut terseret di dalam kasus tersebut.

Upaya yang dilakukan yaitu mediasi dengan ganti rugi dari pelaku kepada

perempuan korban kekerasan seksual dan diberikan asuransi pendidikan untuk anak

korban kekerasan seksual.

Pembahasan

Dari hasil temuan penelitian, SPEK-HAM Surakarta memberikan layanan kepada korban

kekerasan seksual Perempuan sesuai dengan Keputusan korban atas penyelesaian kasus yang

menimpanya. SPEK-HAM Surakarta dapat memberikan layanan berupa membantu proses

mediasi, dan ke ranah hukum. Upaya penyelesaian kasus korban menginginkan untuk tindakan

mediasi sebagai bentuk penyelesaian atas kasus yang menimpanya maka pihak SPEK-HAM

sudah lepas tangan dan hanya berperan sebagai mediator antar kedua belah pihak saja. Lalu

untuk upaya layanan bantuan ke ranah hukum dilakukan peranan mulai dari awal adanya

pelaporan kasus, pendekatan dengan korban dan konsultasi hukum, melakukan aduan ke Polres

setempat, menjalani pemeriksaan, memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, sampai

sidang dan putusan di Pengadilan. Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta

benar-benar memberikan layanan kepada korban sesuai dengan kebutuhan dan keputusan

penyelesaian kasus dari korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia memberikan dasar

hukum yang umum untuk perlindungan dalam ruang lingkup hak asasi manusia, termasuk hak

bagi korban kekerasan secara seksual. Beberapa pasal yang relevan dalam konteks ini dapat

mencakup:

1. Pengakuan Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi terdapat di dalam pasal 4.

2. Hak untuk Hidup terdapat di dalam Pasal 5.

3. Hak untuk tidak disiksa terdapat di dalam pasal 9.

4. Hak atas Kehidupan Pribadi terdapat di dalam Pasal 10.

5. Hak atas Kesehatan terdapat di dalam Pasal 18.

6. Hak atas Pendidikan terdapat di dalam Pasal 21.

7. Hak atas Kehidupan Pribadi dan Kehormatan Pribadi terdapat di dalam Pasal 27.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Mounth 2024, Page: 1250-1259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1257

Ringgit Benazir Kartika et.al (Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM….)

Korelasi antara adanya perlindungan hak asasi manusia dengan perempuan diantaranya

karena perempuan tergolong pada kelompok yang rentan mengalami kasus kekerasan dalam

ruang lingkup seksual maupun jenis yang lain. Kasus kekerasan tentunya dapat menimpa

perempuan juga dikarenakan perempuan merupakan kelompok yang memiliki stigma lemah

dan masih kentalnya kultur patriarki sehingga perempuan memerlukan adanya perlindungan

pada hukum secara preventif. Hal ini bertujuan untuk menurunkan maupun upaya pencegahan

adanya kasus kekerasan yang menimpa perempuan.

Pemerintah juga memberikan jaminan dan pengayoman bagi korban kekerasan dalam

ruang lingkup secara seksual. Korban kekerasan secara seksual harus mendapat pengayoman

dari negara agar terbebas dari segala jenis kekerasan secara seksual. Bentuk jaminan yang

diberikan berupa hak-hak bagi korban, seperti: hak atas penyelesaian, hak atas pengayoman,

dan hak atas pemulihan. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bentuk-bentuk

tindakan preventif terhadap segala jenis kekerasan seksual; Penyelesaian, Pengayoman dan

Pemulihan Hak Korban; kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar

pencegahan dan penanganan pada korban dapat dilakukan secara efektif. Manfaat dari adanya

Undang – Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya :

sebagai pelengkap dokumen hukum pidana Indonesia yang digunakan untuk menegakan

hukum terhadap TPKS, memberikan jaminan pelindungan hukum pada Korban TPKS secara

sistemik.

Dari penjabaran diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan

kewarganegaraan memiliki keterkaitan dengan kasus kekerasan seksual diantaranya sebagai

tambahan materi dan sumber referensi isu kemasyarakatan. Isu kemasyarakatan kekerasan

seksual dapat dijadikan sebagai tambahan sumber belajar dari contoh kasus pelanggaran hak

asasi manusia yang di dalam kurikulum merdeka termuat ke dalam kelas XI dan XII SMA Fase

F elemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Elemen tersebut memuat

Capaian Pembelajaran berupa menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran

kewajiban warga negara dan merumuskan solusi dari permasalahan tersebut.

4. Kesimpulan

a. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta Dalam Memberikan

Layanan Bantuan Hukum pada Korban Kekerasan Seksual Perempuan

Alur Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta dalam memberikan

layanan bantuan hukum kepada korban sebagai berikut: Penerimaan Pelaporan Aduan

Kasus SPEK-HAM; Pendekatan pada korban dan Konsultasi Hukum; Mediasi;

Pendampingan Hukum. Lembaga swadaya Masyarakat SPEK-HAM Surakarta

mempunyai peran sebagai berikut: Memberikan perlindungan kepada perempuan dari

siapapun yang melanggar hak-hak Perempuan; Menyediakan layanan pendampingan

hukum bagi korban kekerasan berbasis Masyarakat; Menyediakan layanan hotline

melalui web resmi SPEK-HAM untuk form pelaporan dan penanganan kasus kekerasan

berbasis Masyarakat; Menyediakan layanan konsultasi hukum; Memberikan layanan

langsung kepada korban kekerasan berbasis Masyarakat dalam rangka pemenuhan hak-

haknya; Melakukan kolaborasi dengan pihak atau lembaga lain dan masyarakat untuk

menangani kasus dan mengadvokasi permasalahan. Adapun fungsi SPEK-HAM

Surakarta: Sebagai Lembaga Pengada Layanan yang berfungsi sebagai sarana penyalur

aspirasi Masyarakat; Sebagai advokasi kepada pemerintah setempat, serta pemenuhan

pelayanan sosial pada masyarakat; Sebagai sarana untuk mendapatkan akses terhadap

keadilan bagi perempuan korban kekerasan dalam ruang lingkup seksual. Layanan

SPEK-HAM berupa konsultasi hukum dan pendampingan hukum bagi perempuan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Mounth 2024, Page: 1250-1259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1258

Ringgit Benazir Kartika et.al (Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM….)

korban kekerasan seksual sudah berperan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai sarana

untuk mendapatkan akses terhadap keadilan bagi Perempuan korban kekerasan seksual.

b. Permasalahan yang ditemui dalam memberikan layanan bantuan hukum pada

Perempuan dan solusinya

1. Ketika proses mediasi apabila kasusnya diteruskan ke ranah hukum maka keluarga

korban juga ikut terseret di dalam kasus tersebut. Solusi yang dilakukan yaitu

mediasi dengan ganti rugi.

2. Ketika proses penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian yaitu perspektif dari pihak

Kepolisian itu kurang terhadap Perempuan korban kekerasan seksual. Solusi yang

dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi dan pemahaman kepada pihak

kepolisian agar dapat menangani kasus kekerasan seksual berdasar perspektif

korban.

5. Daftar Pustaka

Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Medika Press.

Abdul Fattah Nasution. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. CV. Harfa Creative.

Afifah, W. (2020). Bantuan Hukum Kelompok Rentan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16(1),

372580.

Boediningsi, W., & Rusmaya, E. (n.d.). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam

Masyarakat Sosial. Journal Transformation of Mandalika, 2(2), 282–291.

Dhea Ningrumsari, F., Azisa, N., & Heryani, W. (2022). Paradigma Teori Hukum Feminis

Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di

Indonesia The Paradigm of Feminist Legal Theory to Legal Protection Regulations For

Women as victims of sexual violence in Indonesia. In Jurnal Ilmiah Living Law. E-ISSN

(Vol. 14, Issue 2).

Elvira, W. (2023). Peran LSM Nurani Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan

Terhadap Perempuan (Studi Kasus Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan

Pacaran) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).

Eko Murdiyanto. 2020. Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh

Proposal). Yogyakarta. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

UPN”Veteran” Yogyakarta Press.

Güler, A., Maas, M. K., Mark, K. P., Kussainov, N., Schill, K., & Coker, A. L. (2024). The

Impacts of Lifetime Violence on Women’s Current Sexual Health. Women’s Health

Reports, 5(1), 56–64.

Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan

Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains; Vol. 1 No. 01 (2022): Jurnal Hukum Dan

HAM Wara Sains; 01-07; Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains; Vol 1 No 01 (2022)

Kemal, L. M., & Hapsari, I. P. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik

Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia. 6(1).

Khristianti Weda Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban

Kekerasan Seksual di Indonesia.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 2, Mounth 2024, Page: 1250-1259

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

1259

Ringgit Benazir Kartika et.al (Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK-HAM….)

Mahmudah, Z., & Widiyarta, A. (2023). Peran LSM dalam Penanganan Korban Kekerasan

Seksual The Role of NGOS In Handling Victims of Sexual Violence. In Jurnal

Kebijakan Publik (Vol. 14, Issue 2).

Muhammad, H. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan

Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan

Keadilan; Vol 9, No 1 (2022).

Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual

Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. Masalah-Masalah

Hukum, 47(2), 138-148.

Rahmat, D., Adhyaksa, G., & Fathanudien, A. (2021). Bantuan Hukum dan Perlindungan

Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Empowerment: Jurnal Pengabdian

Masyarakat, 4(02),156-163.

Rochmani, S., Faozi, S., & Megawati, W. (n.d.). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian

Senketa di Luar. https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi

Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana

Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di

Indonesia. Kosmik Hukum, 23(1), 24.

Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap

Perempuan: Realitas dan Hukum. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 14(1).

UU No. 12 Tahun 2022 terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU No. 39 Tahun 1999 terkait hak Asasi Manusia

Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana

Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(4), 619-636.