Academy of Education Journal
Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1093-1102
ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)
1093
Arnold Poli et.al (Peranan Kampung KB dalam....)
Peranan Kampung KB dalam pengendalian angka
kelahiran di Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka
Belitung
Arnold Poli
a,1
, Piet Hein Pusung
b,2
, Nayunda Rahmi Pratiwi
c,3
, Lady Grace Jane Giroth
c,4
abc
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
d
Universitas Teknologi Sulawesi Utara
*
Corresponding Author: ladygiroth@utsu.ac.id
INFO ARTIKEL
ABSTRAK
Sejarah Artikel:
Diterima: 10 April 2024
Direvisi: 16 Mei 2024
Disetujui: 1 Juni 2024
Tersedia Daring: 17 Juni 2024
Pertumbuhan penduduk Indonesia telah menjadi perhatian utama karena
dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan. Dengan penduduk
mencapai angka 275,77 juta jiwa pada pertengahan 2022, laju pertumbuhan
menurun menjadi 1,17 persen. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi
pemerintah, terutama dengan kepadatan penduduk mencapai 143,86
orang/km2. Di tengah upaya menangani pertumbuhan tidak terkontrol, Kota
Pangkalpinang sebagai contoh menunjukkan peningkatan signifikan dalam
jumlah penduduk. Untuk menangani masalah ini, pemerintah
memperkenalkan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai
program pengendalian kelahiran. Melalui Kampung KB, masyarakat
diberikan edukasi tentang perencanaan keluarga yang bijak dan pentingnya
keluarga berkualitas. Program ini juga memberikan dukungan bagi pasangan
yang ingin merencanakan keluarga dengan memberikan informasi,
konseling, dan bimbingan terkait berbagai aspek keluarga berencana.
Diharapkan, melalui upaya ini, angka kelahiran dapat dikendalikan dengan
baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan
individu serta mengurangi angka kelahiran yang tidak terencana.
Kata Kunci:
Pertumbuhan penduduk
Indonesia,
Kampung Keluarga
Berkualitas,
Pengendalian kelahiran
ABSTRACT
Keywords:
Indonesian population
growth,
Family Quality Village,
Birth control
Indonesia's population growth has become a major concern due to its impact
on various aspects of life. With the population reaching 275.77 million
people in mid-2022, the growth rate decreased to 1.17 percent. This
phenomenon is a serious concern for the government, especially with
population density reaching 143.86 people/km2. Amidst efforts to address
uncontrolled growth, Pangkalpinang City as an example shows a significant
increase in population. To address this issue, the government introduced the
Family Quality Village (Kampung KB) as a birth control program. Through
Kampung KB, communities are educated about wise family planning and the
importance of quality families. The program also provides support for
couples who want to plan a family by providing information, counseling, and
guidance related to various aspects of family planning. It is hoped that,
through these efforts, the birth rate can be well controlled, which in turn will
improve the quality of life of families and individuals and reduce the number
of unplanned births.
©2024, Authors Arnold Poli, Piet Hein Pusung, Nayunda Rahmi Pratiwi,
Lady Grace Jane Giroth
This is an open access article under CC BY-SA license
1. Pendahuluan
Pertumbuhan penduduk Indonesia telah menjadi sorotan utama, khususnya dengan
mencapai peringkat ke-4 di dunia berdasarkan jumlahnya. Pada pertengahan 2020, jumlah
Academy of Education Journal
Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1093-1102
ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)
1094
Arnold Poli et.al (Peranan Kampung KB dalam....)
penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa, yang kemudian naik menjadi 272,68 juta jiwa
pada pertengahan 2021, dan terus meningkat menjadi 275,77 juta jiwa hingga pertengahan
2022. Namun, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan
penduduk Indonesia terus menurun setiap tahun sejak 2020, dengan angka mencapai 1,17
persen pada tahun 2022.
Fenomena pertumbuhan populasi yang tinggi telah mengakibatkan perhatian serius dari
pemerintah, terutama karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik secara ekonomi
maupun sosial. Hal ini memunculkan keprihatinan karena meningkatnya kepadatan penduduk
yang mencapai 143,86 orang per kilometer persegi. Terutama di Indonesia, masalah ini lebih
kompleks karena kepadatan penduduk yang tinggi dipengaruhi oleh pertumbuhan yang cepat,
mengakibatkan piramida penduduk yang cenderung ekspansif, dengan mayoritas penduduk
berusia muda.
Dalam mengatasi tantangan ini, pemerintah mengambil langkah-langkah konkret, salah
satunya melalui program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang bertujuan
untuk mengendalikan pertumbuhan kelahiran. Program ini bertujuan untuk memberikan
edukasi kepada masyarakat tentang perencanaan keluarga yang bijak serta memberikan
dukungan bagi pasangan yang ingin merencanakan keluarga. Melalui Kampung KB,
diharapkan angka kelahiran dapat dikelola dengan baik, memberikan dampak positif pada
kualitas hidup keluarga dan individu, serta mengurangi kelahiran yang tidak terencana.
2. Kajian Teoretis
Teori peran (role theory) adalah kerangka konseptual yang berakar dari berbagai disiplin
ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi. Istilah "peran" itu sendiri diambil dari dunia
teater, di mana seorang aktor harus memerankan tokoh tertentu dengan perilaku yang sesuai.
Konsep ini diperluas dan diterapkan dalam konteks sosial untuk memahami bagaimana
individu atau kelompok berperilaku dalam berbagai situasi.
Dalam penjelasan dimensi peran oleh Horoepoetri, Arimbi, dan Santosa, peran memiliki
beberapa aspek. Pertama, peran dianggap sebagai kebijakan yang memerlukan kebijaksanaan
dan pelaksanaan yang baik. Kedua, peran dianggap sebagai strategi untuk mendapatkan
dukungan sosial dengan menunjukkan kredibilitas keputusan. Ketiga, peran digunakan
sebagai alat komunikasi untuk mengumpulkan masukan dan informasi dari masyarakat.
Soekanto menambahkan dimensi baru dalam pemahaman tentang peran, khususnya
dalam konteks sosial. Ia menegaskan bahwa peran seseorang dalam masyarakat tidak hanya
merupakan posisi statis, tetapi bersifat dinamis. Peran seseorang juga berkaitan dengan konsep
kekuasaan dan wewenang, menunjukkan bahwa peran sering kali berkorelasi dengan tingkat
kekuasaan yang dimiliki individu dalam masyarakat.
Selain itu, peran seseorang juga dapat mencakup berbagai aspek dalam kehidupan
sosialnya. Soekanto menjelaskan bahwa peran dapat diwajibkan untuk mempertahankan
keberlangsungan hidup masyarakat, mendorong pelaksanaan struktur keberlangsungan hidup,
dan memenuhi proses bermasyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) merupakan implementasi dari teori peran
dalam konteks nyata. Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
melalui integrasi berbagai program pembangunan, termasuk program Kependudukan,
Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Melalui Kampung KB,
pemerintah berharap dapat memperkuat peran dan tanggung jawab keluarga dalam
membentuk masyarakat yang lebih berkualitas.
Academy of Education Journal
Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1093-1102
ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)
1095
Arnold Poli et.al (Peranan Kampung KB dalam....)
3. Metode
Pendekatan penelitian merupakan landasan penting bagi seorang peneliti dalam
menghadapi suatu topik. Melalui serangkaian kegiatan pengamatan, penelitian, dan analisis,
peneliti dapat menghasilkan solusi atau cara penyelesaian masalah yang diteliti. Hillway
(1956) menggambarkan penelitian sebagai suatu metode studi yang mengharuskan peneliti
untuk melakukan analisis komprehensif terhadap suatu masalah guna memperoleh jawaban
yang tepat. Tujuan dari penelitian sendiri dapat bervariasi, seperti yang dijelaskan oleh
Sugiyono (2016), yakni untuk menemukan pengetahuan baru, membuktikan kebenaran suatu
informasi, atau mengembangkan pemahaman lebih lanjut terhadap suatu fenomena. Dalam
konteks ini, metodologi penelitian memainkan peran penting sebagai panduan bagi peneliti
dalam menentukan langkah-langkahnya selanjutnya. Metode penelitian yang dipilih, seperti
penelitian deskriptif kualitatif, memberikan landasan yang kokoh bagi peneliti untuk
memahami fenomena yang terjadi dan merangkumnya secara sistematis.
Instrumen penelitian, sebagai alat bantu bagi peneliti, juga memiliki peran yang tidak
kalah pentingnya. Instrumen tersebut memungkinkan peneliti untuk mengukur kejadian atau
fenomena alam dan sosial yang diamati, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2015) dan
Gulo (2000). Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri menjadi instrumen utama, yang
memerlukan keterampilan dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan,
mengumpulkan data, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang
digunakan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, memberikan peneliti akses yang
lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan induktif
dalam teknik analisis data, peneliti dapat menyederhanakan, menyajikan, dan menarik
kesimpulan dari data yang terkumpul secara sistematis. Dengan demikian, penelitian dapat
menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap peran Kampung KB dalam
pengendalian angka kelahiran di Kota Pangkalpinang.
4. Hasil dan Pembahasan
Kota Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
memiliki luas wilayah ±104,405 km2. Apabila dibandingkan dengan luas provinsi, luas Kota
Pangkalpinang hanya sebesar 0,72% dari total keseluruhan luas wilayah provinsi dan
merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Peta Administrasi Kota Pangkalpinang
Sumber: Pemerintah Kota Pangkalpinang
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019, batas daerah Kota
Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi
Academy of Education Journal
Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1093-1102
ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)
1096
Arnold Poli et.al (Peranan Kampung KB dalam....)
Kepulauan Bangka Belitung secara jelas diatur. Kota Pangkalpinang memiliki batas wilayah
sebelah utara dengan Kecamatan Merawang (Kabupaten Bangka), sebelah timur dengan Selat
Karimata, sebelah selatan dengan Kecamatan Pangkalanbaru (Kabupaten Bangka Tengah),
dan sebelah barat dengan Mendo Barat (Kabupaten Bangka). Pembentukan Kota
Pangkalpinang sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kemudian diikuti oleh pembentukan
beberapa kabupaten di provinsi tersebut, termasuk Kabupaten Bangka Selatan, Bangka
Tengah, Bangka Barat, dan Belitung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2003. Dengan demikian, wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung terbagi menjadi enam kabupaten dan satu kota, dengan Kota Pangkalpinang sebagai
ibukotanya yang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan.
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2022
NO
Kecamatan
Luas
wilayah
(Km2)
Jumlah
Kelurahan
1.
Rangkui
5.011
8
2.
Bukit Intan
35.680
7
3.
Girimaya
4.347
5
4.
Pangkalbalam
4.723
5
5.
Gabek
20.393
6
6.
Tamansari
3.190
5
7.
Gerunggang
31.143
6
Total
104,405
42
Sumber: BPS Kota Pangkalpinang tahun 2023
Berdasarkan data dari tabel 4.1 diatas diketahui bahwa Bukit Intan merupakan wilayah
kecamatan terluas yang ada di Kota Pangkalpinang dan Taman Sari menjadi kecamatan
dengan wilayah terkecil. Luas wilayah yang ada di tiap kecamatan Kota Pangkalpinang
mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut.
Berdasarkan kondisi geografisnya, wilayah Kota Pangkalpinang dapat dibagi menjadi
dua bagian, yaitu wilayah daratan dan wilayah lautan. Kota Pangkalpinang terletak di Pulau
Bangka, salah satu dari dua pulau besar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga
dikenal dengan ratusan pulau kecilnya. Secara astronomis, Kota Pangkalpinang terletak antara
02°03’ –02°10’ Lintang Selatan dan 106°02’ – 106°12’ Bujur Timur.
Dilihat dari sudut geografisnya, Kota Pangkalpinang memiliki kepentingan strategis
dalam konteks pembangunan nasional dan provinsi. Sebagai ibukota provinsi, Kota
Pangkalpinang berfungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Perkembangan fisik Kota Pangkalpinang, yang merupakan pusat
pengembangan wilayah bagi Provinsi Bangka Belitung, telah mengalami kemajuan yang pesat
dalam beberapa tahapan pembangunan. Hal ini menunjukkan pentingnya Kota Pangkalpinang
dalam dinamika pembangunan di wilayah tersebut.
Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kecamatan
Tahun 2019 - 2022
No
Kecamatan
2019
2020
2021
2022
1.
Rangkui
38.724
35.703
36.261
39.965
2.
Bukit Intan
38.318
41.343
41.990
42.805
Academy of Education Journal
Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1093-1102
ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)
1097
Arnold Poli et.al (Peranan Kampung KB dalam....)
3.
Girimaya
19.237
18.129
18.413
18.770
4.
Pangkalbalam
22.567
22.141
22.488
22.925
5.
Gabek
31.482
35.013
35.561
36.251
6.
Tamansari
21.283
18.473
18.762
19.126
7.
Gerunggang
43.768
47.766
48.513
49.455
Total
215.379
218.568
221.988
226.297
Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023
Berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2022
mencapai 226.297 jiwa. Komposisi penduduk didominasi oleh laki-laki, mengungguli jumlah
penduduk perempuan di kota tersebut. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang dari
tahun 2020 hingga 2022 mencapai 2,01%. Analisis data per kecamatan menunjukkan bahwa
dari total 7 kecamatan, 6 kecamatan menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang positif,
sementara 1 kecamatan lainnya menunjukkan laju pertumbuhan yang negatif.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang
Per Kecamatan Tahun 2020 - 2022
No
Kecamatan
Laju Pertumbuhan (%)
2020-2021
2020-2022
1.
Rangkui
1,02
0,41
2.
Bukit Intan
1,02
2,01
3.
Girimaya
1,02
2,01
4.
Pangkalbalam
1,02
2,01
5.
Gabek
1,02
2,01
6.
Tamansari
1,02
2,01
7.
Gerunggang
1,02
2,01
Jumlah
1,02
2,01
Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023
Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang pada Tahun 2022 sebesar 2.165 jiwa per km2.
Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Rangkui sebesar 7.377
jiwa per km2 sedangkan kepadatan terkecil berada di Kecamatan Bukit Intan yang hanya
mencapai 1.200 jiwa per km2, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan
Tahun 2022
No
Kecamatan
Luas Wilayah
(Km2)
Kepadatan Penduduk
(Per Km2)
1.
Rangkui
5.011
7.377
2.
Bukit Intan
35.680
1.200
3.
Girimaya
4.347
4.318
4.
Pangkalbalam
4.723
4.834
5.
Gabek
20.393
1.772
6.
Tamansari
3.190
5.949
7.
Gerunggang
31.143
1.591
Kota Pangkalpinang
104.405
2.165
Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2023
Academy of Education Journal
Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1093-1102
ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)
1098
Arnold Poli et.al (Peranan Kampung KB dalam....)
Pemerintahan Kota Pangkalpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dipimpin oleh seorang walikota, Bapak H. Maulan Aklil, S.IP, M.Si, dengan
bantuan administratif dari Wakil Walikota, Bapak Muhammad Sopian, AP, dan Sekretaris
Daerah yang mengawasi tiga asisten dengan tugas khusus. Dalam merencanakan
pembangunan kota, walikota menetapkan visi pembangunan jangka menengah yang
menggambarkan kondisi masyarakat yang sejahtera, nyaman, unggul, dan makmur, disebut
sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur). Visi ini diwujudkan melalui
lima misi, termasuk peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi, peningkatan kualitas
keamanan dan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan
lingkungan hidup. Untuk mencapai visi dan misi ini, koordinasi dan kerja sama dari seluruh
organisasi perangkat daerah penting dan diatur melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.
Bagan SOTK Pemerintah Kota Pangkalpinang
Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota
Pangkalpinang memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang diatur berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun
2021. Struktur organisasi tersebut diperlukan untuk mengendalikan angka kelahiran dengan
efektif, dengan tujuan agar setiap individu dalam dinas tersebut memiliki tanggung jawab
yang jelas sesuai dengan kewenangannya. Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang mencakup
berbagai jabatan dan unit kerja yang terperinci dalam Bagan SOTK.
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota
Nomor 50 Tahun 2021 meliputi perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan
penyelenggaraan urusan di bidang tersebut. DPPPAKB bertanggung jawab dalam berbagai
aspek, seperti pengendalian penduduk, penyuluhan, pemberdayaan masyarakat, dan
Academy of Education Journal
Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1093-1102
ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)
1099
Arnold Poli et.al (Peranan Kampung KB dalam....)
pengembangan teknologi tepat guna. Setiap jabatan dalam DPPPAKB memiliki tugas dan
fungsi yang spesifik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Hasil penelitian mengenai peran Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dalam
pengendalian angka kelahiran di Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung,
menunjukkan bahwa Kampung KB memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas
hidup masyarakat di tingkat kampung/dusun/rukun warga. Kebijakan terkait Kampung KB di
Kota Pangkalpinang didasarkan pada peraturan daerah dan kebijakan gubernur yang
menetapkan wilayah Kampung KB di setiap kelurahan. Hal ini mencerminkan komitmen
pemerintah dalam mengontrol angka kelahiran melalui pendekatan yang terstruktur dan
terukur.
Klasifikasi Wilayah Kampung KB
No
KECAMATAN
KAMPUNG KB
KELURAHAN
KLASIFIKASI
1
BUKITINTAN
SELAWAN
Semabung Lama
Berkelanjutan
DENPASAR
Pasir Putih
Berkembang
PELIKAS
Temberan
Berkembang
CERMAT
Sinar Bulan
Berkembang
CIKAR
Air Mawar
Berkembang
BEDELEW
Air Itam
Berkembang
BACANG MANIS
Bacang
Berkembang
JUMLAH
7
2
TAMAN SARI
GENAS
Gedung Nasional
Berkembang
OPIN
Opas Indah
Berkelanjutan
PELIPUR
Rawa Bangun
Berkembang
BATIN TIKAL
Batin Tikal
Berkembang
JUMLAH
4
3
PANGKAL BALAM
LOPAN
Lontong Pancur
Berkembang
MENTARI
Ketapang
Berkelanjutan
MANDIRI
Rejosari
Berkembang
AMPUI
Ampui
Berkembang
PASIR GARAM
Pasir Garam
Berkembang
JUMLAH
5
4
RANGKUI
SEPRADIK
PARLA
Parit Lalang
Berkelanjutan
MASJID JAMIK
Masjid Jamik
Berkembang
PINTU AIR
Pintu Air
Berkelanjutan
GAJAH MADA
Gajah Mada
Berkembang
KERAMAT
Keramat
Berkembang
BINTANG
Bintang
Berkembang
JUMLAH
6
5
GERUNGGANG
TUA TUNU
INDAH
Tua Tunu
Berkembang
AK7
Air Kepala Tujuh
Mandiri
KASIH BUNDA
Kacang Pedang
Berkembang
Academy of Education Journal
Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1093-1102
ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)
1100
Arnold Poli et.al (Peranan Kampung KB dalam....)
BUKIT SARI
Bukit Sari
Dasar
TAMBUN
Taman Bunga
Dasar
BUMER
Bukit Merapin
Berkembang
JUMLAH
6
6
GABEK
CAHAYA
Jerambah Gantung
Berkembang
CEMPAKA
Gabek 2
Berkembang
MAWAR
Gabek 1
Dasar
TELANG
Air Salemba
Dasar
SELAMA
Selindung
Dasar
SELIBER
Selindung Baru
Berkembang
JUMLAH
6
7
GIRIMAYA
SEMBARU
Semabung Baru
Mandiri
INTAN
Batu Intan
Berkembang
SRIWIJAYA
Sriwijaya
Dasar
BUKIT BESAR
Bukit Besar
Dasar
PASAR PADI
Pasar Padi
Dasar
JUMLAH
5
TOTAL
39
Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Pangkalpinang.
Perhatian yang cukup terhadap program pengendalian angka kelahiran seperti program
Kampung KB. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya menurunkan angka kelahiran di Kota
Pangkalpinang. Selain itu, kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor yang menghambat
partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB. Ketika masyarakat terkonsentrasi pada
pemenuhan kebutuhan ekonomi, mereka cenderung mengabaikan program-program sosial
yang tidak memberikan manfaat ekonomi langsung. Penulis melakukan wawancara dengan
ibu Herlina selaku Ketua PKK Kota Pangkalpinang pada tanggal 20 Januari 2024, beliau
mengatakan bahwa:
Kehidupan ekonomi masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat partisipasi
dalam program Kampung KB. Banyak masyarakat yang lebih fokus pada memenuhi
kebutuhan ekonomi sehari-hari daripada mengikuti program-program sosial seperti Kampung
KB. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya menurunkan angka kelahiran di Kota
Pangkalpinang.
Selanjutnya, kendala administratif juga menjadi faktor yang menghambat dalam
pelaksanaan program Kampung KB. Proses administrasi yang rumit dan panjang dapat
membuat masyarakat kehilangan minat dan kesabaran dalam mengikuti program tersebut.
Penulis melakukan wawancara dengan bapak Amirudin selaku Ketua RT di Kelurahan
Ketapang pada tanggal 21 Januari 2024, beliau mengatakan bahwa :
Proses administrasi yang rumit seringkali membuat masyarakat menjadi malas untuk
mengikuti program Kampung KB. Terkadang, proses administrasi yang berbelit-belit
membuat masyarakat kehilangan minat dan kesabaran dalam mengikuti program tersebut. Hal
ini menjadi kendala dalam upaya menurunkan angka kelahiran di Kota Pangkalpinang.
Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala administratif menjadi salah
satu faktor utama yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB.
Proses administrasi yang rumit dan panjang membuat masyarakat kehilangan minat dan
kesabaran dalam mengikuti program tersebut. Selain itu, kebutuhan ekonomi juga menjadi
Academy of Education Journal
Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1093-1102
ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)
1101
Arnold Poli et.al (Peranan Kampung KB dalam....)
faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program Kampung KB. Ketika
masyarakat terkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi, mereka cenderung
mengabaikan program-program sosial yang tidak memberikan manfaat ekonomi langsung.
Hal ini menjadi hambatan dalam upaya menurunkan angka kelahiran di Kota Pangkalpinang.
5. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana di Kota Pangkalpinang, dapat disimpulkan
bahwa peran Kampung KB dalam pengendalian angka kelahiran memiliki dimensi kebijakan,
strategi, dan komunikasi. Meskipun peran sebagai kebijakan dan strategi telah dijalankan
dengan optimal, terbukti dari penetapan wilayah Kampung KB tingkat Kota Pangkalpinang
dan strategi yang dibuat melalui program Kampung KB, namun peran sebagai alat
komunikasi masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh ketidakmauan
sebagian masyarakat untuk menerima edukasi serta pemahaman yang masih belum maksimal
mengenai Kampung KB. Selain itu, hambatan lainnya adalah adanya perbedaan pemikiran,
adat istiadat, dan pemahaman di setiap lingkungan masyarakat, yang membuat sulit untuk
merubah pola pikir dan perilaku terkait pengendalian angka kelahiran.
Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa saran.
Pertama, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih dalam lagi terkait Kampung KB kepada
masyarakat dengan memperkuat kerjasama dengan stakeholder terkait. Kedua, penting untuk
meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang dampak tingginya angka kelahiran dan
pentingnya program Kampung KB sebagai upaya pengendalian. Terakhir, Dinas tersebut juga
diharapkan dapat memaksimalkan program Kampung KB dengan memperluas kerjasama
dengan berbagai pihak lainnya, sehingga upaya pengendalian angka kelahiran dapat berjalan
lebih efektif lagi.
6. Daftar Pustaka
Miles, B. Mathew & M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang
Metode-metode Baru. Jakarta: UIP. Miles, Quinn dkk. 1984. Managing Human Assets.
New York: The Free Press.
Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja.
Rosdakarya.
Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Riva’i, Andi Kardian. 2016. Komunikasi Sosial Pembangunan; Tinjauan Teori Komunikasi
Dalam Pembangunan Sosial. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa.
Sarwono, Sarlito Wirawan. 2002. Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka
Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Rajawali Press, Jakarta
Sugiyono. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia.
Academy of Education Journal
Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1093-1102
ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)
1102
Arnold Poli et.al (Peranan Kampung KB dalam....)
Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 46
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. 2019. Statistika untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.
Sukandarrumidi. 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pers UGM.
Sukmadinata, N. Syaodih. 2009. Metode penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2012 tentang Percepatan Pengendalian Penduduk dan
Pembangunan Keluarga Berencana
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk dan Pembangunan Keluarga Berencana
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang Keluarga
Berencana
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga
Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Andhika, M. A. 2022. Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dalam Melaksanakan Program Kampung KB di Kota Palembang. Skripsi (Doctoral
dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
Nugroho, Yoga Dwi. 2023. Inovasi Program Kios Pelayanan Dukcapil Selina Di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepuluan
Bangka Belitung. Other Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Ridwansyah, Ivan. 2022. Peran Satlinmas Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban
Umum Di Kecamatan Jatinangor. Diploma Thesis, Institut Pemerintahan Dalam
Negeri.
Saputra, R., & Effendi, L. M. 2019. Pembentukan Kampung Keluarga Berencana dalam
Pengendalian Angka Kelahiran Di Kabupaten Karawang. Jurnal Registratie, 1(01), 37-
60.
https://anyflip.com/uokzw/kjqu/ (diakses pada tanggal 28 November 2023)
https://anyflip.com/kqpab/chuw/ (diakses pada tanggal 28 November
2023)
https://bangka.tribunnews.com/2017/10/31/kota-pangkalpinang-canangkan-kampung-kb
(diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)
https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/1543/mentari (diakses pada tanggal 11 Oktober
2023)
https://serumpun.babelprov.go.id/baru-provinsi-babel-yang-dirikan-kampung-kb (diakses
ppada tanggal 5 Oktober 2023)