Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, January 2024, Page: 969-977

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

969

Itje Pangkey et.al (Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian….)

Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian dan

Pengawasan Minuman Beralkohol di Minahasa

Selatan (Studi Desa Kumelembuai, Kecamatan

Kumelembuai)

Itje Pangkey

a,1*

, Hariandi J Langkai

b,2

, Jetty H. E Mokat

c,3

abc

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Minahasa, 95618, Indonesia

itjepangkey61@unima.ac.id ;

langkaihari[email protected]d ;

[email protected]d

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 27 Januari 2024

Direvisi: 23 Februari 2024

Disetujui: 17 April 2024

Tersedia Daring: 5 Mei 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan minuman

beralkohol di Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai, Kabupaten

Minahasa selatan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan

teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian ini adalah: Aparat Hukum, Pemerintah

setempat, penjual minuman beralkohol di Desa Kumelembuai. Hasil

Peneltian Menunjukan bahwa: (1) Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah,

2) penjual tidak memiliki izin dalam penjualan minuman beralkohol. 4)

Penjual kurang mengetahui tentang kebijakan yang mengatur tentang

minuman beralkohol. 5) Tindakan pemberian sanksi hanya berupa

himbauan-himbauan kepada penjual minuman beralkohol. Untuk itu

disarankan agar 1) Meningkatkan pengawasan secara rutin dan berkala,

bukan hanya pada hari-hari tertentu atau saat hari raya. 2) Pemerintah juga

harus mensosialisasikan informasi mengenai pembuatan Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) 3) Pemerintah harus merapkan sanksi yang tegas dan

konsisten terhadap pelanggaran penjualan minuman beralkohol.

Kata Kunci:

Kebijakan,

Pengawasan,

Minuman Beralkohol

ABSTRACT

Keywords:

Policy,

Supervision,

Alcoholic Beverages

This research aims to find out the process of supervision of alcoholic

beverages in Kumelembuai Village, Kumelembuai District, South Minahasa

Regency using a qualitative approach, with data collection techniques

namely: observation, interviews and documentation. The data sources in this

research are: Legal apparatus, local government, sellers of alcoholic

beverages in Kumelembuai Village. The results showed that: (1) Lack of

Supervision from the Government, 2) the seller does not have a license in the

sale of alcoholic beverages. 4) Sellers lack knowledge about policies

governing alcoholic beverages. 5) Sanctioning measures are only in the form

of appeals to sellers of alcoholic beverages. For this reason, it is

recommended that 1) Increase supervision regularly and periodically, not

just on certain days or during holidays. 2) The government must also

socialize information about making a Trade Business License (SIUP) 3) The

government must apply strict and consistent sanctions against violations of

the sale of alcoholic beverages.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Dalam pembuatan peraturan daerah perlu dilihat dari kondisi daerah tersebut, sehingga

pemerintah yang sebagai pembuat aturan mempunyai wewenang dalam melaksanakan aturan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, January 2024, Page: 969-977

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

970

Itje Pangkey et.al (Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian….)

yang sudah di buat. Kepastian hukum dan penegakan peraturan daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan, tentu tidak terlepas dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, yang

dalam perwujudannya diperlukan suatu kemampuan manajemen dan profesionalisme dalam

menangani berbagai pelanggaran menyangkut ketertiban sehingga hasil yang dicapai sesuai

dengan apa yang diharapkan. Kurangnya pengawasan oleh pemerintah atau instansi dalam

pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol menjadi salah satu hal yang perlu

diperhatikan. Implementasi Kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam suatu

kebijakan, Kebijakan harus bejalan sebagaimana semestinya dengan adanya penerapan dalam

kebijakan tersebut. Karena kebijakan publik harus diimplementasikan agar tercapainya tujuan

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan yaitu pemerintah. Salah satu permasalahan yang masih

belum terselasaikan di Indonesia yaitu Minuman Beralkohol. Minuman beralkohol masih ada di

setiap daerah maupun kota, namun permasalahan terkait minuman beralkohol belum

sepenuhnya diatasi dengan cara yang efektif dan efisien.

Minuman beralkohol pada hakekatnya membahayakan kesehatan jasmani dan rohani,

mengancam masa depan kehidupan bangsa, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban

masyarakat, serta merupakan faktor terjadinya kekerasan dan kejahatan serta perbuatan tidak

senonoh lainnya, yang diatur dalam konteks. Dalam kenyataannya masih banyak terjadi

penyimpangan yang terjadi akibat mengomsumsi alkohol seperti; Perkelahian, Kecelakaan,

perilaku seks, dll.

Ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis yang

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melaksanakan

kegiatannya dengan tenang, tertib, dan teratur. Perhatian pemerintah provinsi Sulawesi Utara

dalam menangani masalah sosial yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol yaitu dengan

menetapkan suatu peraturan daerah yang khusus menangani masalah minuman keras yaitu

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman

Beralkohol. Dibentuknya peraturan daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkrit pemerintah

bersama aparat penegak hukum dan wakil rakyat (DPRD), dalam mengontrol, menekan dan

menanggulangi peredaran minuman keras di masyarakat. Hal ini dilakukan karena minuman

beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban

dan keamanan masyarakat sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap

produksi, peredaran dan penjualannya.

Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang

Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada dasarnya bertujuan untuk mengatur

dan mengawasi penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah Sulawesi

Utara. Peraturan ini ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, mengurangi dampak

negatif minuman beralkohol terhadap masyarakat, serta meminimalkan potensi masalah sosial

dan kriminalitas yang berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol. Selain itu, tujuan dari

peraturan ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya

minuman beralkohol serta mendorong praktik konsumsi yang bertanggung jawab.

Namun, pemerintah belum sepenuhnya memberikan perhatian yang memadai terhadap

tingkat pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, meskipun permasalahan

terkait minuman keras ini melibatkan banyak daerah. Meskipun peraturan daerah tentang

minuman beralkohol telah diberlakukan, akan tetap masih banyak kendala dalam upaya

penanganan masalah ini. Seperti kios-kios yang menjual minuman beralkohol tidak dapat

dipantau. Pengawasan minuman beralkohol di tingkat desa masih terlihat kurang dan belum

mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah daerah. Fenomena peredaran minuman

beralkohol di Kabupaten Minahasa Selatan Khususnya Desa kumelembuai, sebenarnya sudah

direspon oleh pemerintah daerah dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, January 2024, Page: 969-977

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

971

Itje Pangkey et.al (Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian….)

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol

(Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Provinsi Sulawesi Utara, 2014). Di

dalam Peraturan Daerah tersebut telah dijelaskan tentang izin tempat penjualan minuman

beralkohol dan tempat penjualan. Faktanya masih beredar penjualan minuman beralkohol yang

tidak memiliki izin di Desa kumelembuai. Penelitian ini bermaksud sebagai suatu proses dalam

rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok penelitian melalui kajian analisis tentang

bagaimana Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman

Beralkohol di Kabupaten Minahasa Selatan Desa Kumelembuai. Adapun tujuan yang ingin

dicapai penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah: • Untuk mengetahui Implementasi

Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten

Minahasa Selatan Desa Kumelembuai. • Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor

penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan

Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Selatan Desa Kumelembuai. • Untuk mengetahui

dan menganalisis strategi apakah yang tepat bagi Implementasi Kebijakan Pengawasan dan

Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Minahasa Selatan Desa

Kumelembuai.

Berdasarkan temuan di lapangan terlihat bahwa pengawasan minuman beralkohol di Desa

Kumelembuai, Kec. Kumelembuai belum berjalan efektif, masih ada penjual yang tidak

memiliki ijin dalam penjualan minuman beralkohol, dan minuman tidak di masukan dalam

kemasan yang terdaftar BPOM dan tidak mencantumkan kadar alcohol. sebagian masyarakat

bahkan anak-anak di bawah usia 21 tahun yang belum memiliki KTP, sering dijumpai minum

minuman beralkohol di gang-gang, di jalan-jalan, di Pos Kamling desa, dan warung warung

kecil. Meski sudah ada surat edaran pemerintah tentang pembatasan minuman beralkohol bagi

penduduk di bawah usia 21 tahun dan juga tentang pembatasan pembelian minuman beralkohol

di atas pukul 20.00 WITA, tampaknya peraturan ini diabaikan oleh Masyarakat. Bahkan jika

mereka tahu dan memahami aturan. Dari pertanyaan tersebut mengenai Peraturan Daerah

Provisi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 Bab V pasal 23 tentang pengawasan minuman

beralkohol masih menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Moleong

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk

memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan

proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti

(Moleong, 2014). Penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan, secara sistematis, faktual,

dan akurat focus penelitian (Sugiyono, 2018). Karena dengan penelitian kualitatif lebih

menekankan pada proses pencarian makna, pengungkapan makna dibalik fenomena yang

muncul dalam penelitian bertujuan untuk menjelaskan dan merangkum berbagai kondisi,

situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada dalam masyarakat (Siwij et al., 2024) agar

masalah yang akan dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta

tanpa banyak campur tangan dari peneliti terhadap fakta yang muncul . Sehubungan dengan

permasalahan tentang Implementasi Kebijakan Pengawasan Minuman Beralkohol di Desa

Kumelembuai, Kecamatan. Kumelembuai, Kabupaten. Minahasa selatan, maka penelitian

difokuskan pada implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 4

Tahun 2014 Pasal 23 terkait pengawasan minuman beralkohol (Pengendalian Dan

Pengawasan Minuman Beralkohol Di Provinsi Sulawesi Utara, 2014). Pengawasan minuman

beralkohol dikaji dari beberapa aspek yang meliputi: 1). Pengawasan Peredaran Minuman

Beralkohol; 2). Deskripsi Implementor. Perizinan dan regulasi terkait penjualan dan distribusi

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, January 2024, Page: 969-977

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

972

Itje Pangkey et.al (Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian….)

minuman beralkohol, mekanisme pengawasan terhadap tempat-tempat penjualan minuman

beralkohol, pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan terhadap label dan kemasan minuman

beralkohol, pengawasan terhadap penjualan kepada kelompok usia yang terlarang, penegakan

hukum dan sanksi terhadap pelanggaran terkait minuman beralkohol, serta edukasi dan

sosialisasi tentang dampak negatif konsumsi minuman beralkohol. Dalam penelitian ini, sumber

data yang digunakan yaitu dengan mengambil teknik “purposive” (sengaja).

Pada umunya data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui

pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Dilakukan dengan mengembangkan kepercayaan

melalui penggunaan konsisten saran yang diberikan oleh Benny dan Hughes untuk memahami

pentingnya wawancara dalam pengumpulan data (Tumbel et al., 2023) dan peneliti menjalin

hubungan emosional yang erat dan keakraban dengan semua pemangku kepentingan yang

ditemui selama penelitian dapat menerima respon positif dan mendapat informasi yang lebih

dalam dan akurat (Hansiden, 2022). Fokus pengamatan dilakukan terhadap 3 komponen utama,

yaitu space (ruang tempat), actor (pelaku), activity (aktivitas).dalam menganalisis data kualitatif

tampa disadari peneliti sudah melakukan analisis data dari awal penelitian berlangsung. Teknik

analisis data kualitatif adalah teknik pengumpulan data secara deskriptif. Menurut Miles dan

Huberman dalam analisis data ada 3 tahap yaitu:

a. Reduksi data

Dalam reduksi data ini peneliti akan mengumpulkan data dan memilih hal-hal pokok yang

penting setelah mengumpulkan data maka akan diolah hal-hal yang menjadi fokus

penelitian. Penelitian ini dilakukan secara terperincih dan secara sistematis agar data yang

telah diolah dapat diambil 1 pokok tema masalah penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data ini dimaksudkan dengan membantu peneliti dalam menyususn data

penelitian secara deskriptif dengan mudah agar tidak ada kesusahan dalam pengkategorian

data.

c. Penarikan kesimpulan

Penarkan kesimpulan atau yang sering disebut verfikasi data. Karena ditahap ini segala data

yang telah dikumpulkan dan di ambil pokok-pokok masalah akan dianalisis untuk diperoleh

kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Desa Kumelembuai merupakan desa yang berada di Kecamatan Kumelembuai Kabupaten

Minahasa Selatan yang memiliki lima dusun/jaga. Sebagian besar masyarakat di desa ini hidup

dari hasil bumi yakni potensi komoditas pertanian dan perkebunan desa yang dikelola dengan

baik oleh warga masyarakat desa seperti tanaman kelapa yang diolah menjadi kopra dan

minyak, sari pohon seho atau saguer yang diolah menjadi gula aren, begitu pula fermentasi

saguer (sari pohon seho) yang menjadi cuka dan captikus, adapun juga potensi budidaya

tanaman-tanaman holtikultura serta tanaman tahunan seperti cengkeh dan vanili.

Adapun visi dan misi Desa Kumelembuai,

Visi Desa Kumelembuai: "Mewujudkan Desa Kumelembuai yang maju, sejahtera, dan

berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal dan partisipasi aktif masyarakat." Misi Desa

Kumelembuai:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas dasar desa untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan

sektor pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, January 2024, Page: 969-977

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

973

Itje Pangkey et.al (Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian….)

3. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan mendukung sektor pertanian, perkebunan,

dan pariwisata.

4. Memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan

pelaksanaan pembangunan desa.

5. Melestarikan dan mempromosikan budaya lokal serta menjaga lingkungan hidup yang

bersih dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah dan instansi terkait memang perlu berusaha keras membasmi penyakit

mabuk di tengah masyarakat, minuman beralkohol tradisional di Kabupaten Minahasa Utara

memiliki kadar alkohol tinggi yang bernama Cap Tikus seakan men jadi momok bagi

pemerintah daerah dan aparat ke polisian yang kini lagi mengangkat trend ber-tagline “Brenti

Jo Bagate” artinya “Stop Minum Minuman Beralkohol”. Pemerintah daerah mengeluarkan

kebijakan daerah berupa Perda nomor 4 yang dibuat pada tahun 2014 tentang pengendalian dan

pengawasan minu man beralkohol, kebijakan ini telah dijalankan selama 3 tahun tujuannya

untuk mengawasi dan mengen dalikan peredaran minuman beralkohol serta untuk melindungi

masyarakat dari dampak buruk yang diak ibatkan dari mengonsumsi minuman beralkohol.

Para pelaksana kebijakan biasanya melakukan sosialisasi, tetapi hanya setidaknya sekali

dalam setahun. sosialisasi, tetapi hanya minimal satu kali dalam setahun. Di berbagai tempat

seperti di lingkungan masyarakat, masyarakat (pedesaan), lingkungan sekolah dan instansi

pemerintah. Instansi pemerintah. Hal ini merupakan salah satu cara memberikan informasi

kepada masyarakat tentang pentingnya pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran

minuman beralkohol sesuai dengan dengan isi peraturan daerah. Sosialisasi atau pemberian

informasi di lapangan Sosialisasi di lapangan dilakukan apabila ada pengaduan dari masyarakat

mengenai dari masyarakat mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat tentang

permasalahan yang ditimbulkan oleh konsumsi minuman beralkohol atau undangan dari pihak-

pihak tertentu yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Undangan dari pihak-pihak tertentu

yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

Implementasi Kebijakan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Minahasa Selatan

Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

1. Tim dari Polsek dan pemerintah desa berkolaborasi dalam sosialisasi tentang dampak

negatif konsumsi minuman alkohol dan mempromosikan kepatuhan terhadap aturan.

Namun, sosialisasi ini belum merata dalam mencapai seluruh masyarakat, masih banyak

masyarakat yang tidak mengetahui akan Perda ini.

2. Langkah-langkah pemerintah termasuk patroli, program edukasi, dan pelaporan

pelanggaran penjualan minuman alkohol. Tapi tidak dilakukan secara merata dan hanya

dilakukan pada hari-hari tertentu saja.

3. Untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian, peneliti melakukan wawancara

dengan beberapa informan terkait dengan Implementasi Kebijakan Pegawasan Minuman

Beralkohol di Desa Kumelembuai, dengan mengajukan pertanyaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terkait pemahaman aturan dan batasan

penjualan minuman beralkohol dalam kebijakan, dapat dilihat bahwa masyarakat yang menjual

minuman beralkohol masih kurang paham aturan dan batasan yang ada dalam kebijakan,

dikarenakan tidak ada kegiatan yang difokuskan pada kebijakan minuman beralkohol.

Disposisi Implementor

1. Tidak ada sosialiasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang mencantumkan volumen

minuman beralkohol dalam penjualan minuman beralkohol. Dalam penjualan minuman

beralkohol tidak ada pengecekan dari pihak pemerintah tentang jenis minuman dan kadar

alkoholnya

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, January 2024, Page: 969-977

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

974

Itje Pangkey et.al (Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian….)

2. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan adanya Peraturan tentang Minuman

Beralkohol ini. Tidak ada sanksi tegas dari pemerintah setempat terkait penjualan minuman

beralkohol di desa kumelembuai, dikenakan sanksi administratif mereka selalu berinisiatif

tidak akan melanggar aturan sesuai yang telah di sampaikan pada saat sosialisasi langsung.

Tindakan pemberian sanksi hanya berupa himbauan-himbauan kepada penjual minuman

beralkohol.

3. Para penjual tidak memiliki izin serta tidak mencantumkan label pada minuman beralkohol

yang ada di desa kumelembuai. Dapat dilihat bahwa pemerintah desa setempat dan juga

aparat kepolisian tidak menyampaikan mengenai persyaratan serta perizinan dalam

penjualan minuman beralkohol, dan hanya sekedar menghimbau saja tentang banyaknya

penjualan minuman beralkohol.

4. Para penjual minuman beralkohol memperjual belikan kepada remaja-remaja dan yang

belum 21 tahuntahun, dan tidak ada tindakan dari pihak pemerintah dan pihak kepolisian

terkait penjualan minuman beralkohol kepada anak 21 tahun.

5. Tidak ada sosialiasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang mencantumkan volumen

minuman beralkohol dalam penjualan minuman beralkohol.

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen, suatu rencana yang

dilaksanakan atau program tentunya harus diiringi dengan pengawasan tanpa diiringi dengan

sistem pengawasan akan mengakibatkan lambatnya ataupun tidak tercapainya suatu sasaran

atau suatu tujuan. Pengawasan minuman beralkohol harus dilakukan karena dengan

pengawasan yang baik tentunya akan meminimanisir semua kasus kejahatan yang disebabkan

oleh pengaruh minuman beralkohol terutama di warung – warung eceran yang lebih dekat

dengan masyarakat.

Pengawasan adalah sebagai suatu proses fungsi administrasi untuk melihat apa yang terjadi

sesuai dengan apa yang semestinya terjadi (Sutisna, 1983). Dengan kata lain pengawasan

adalah fungsi administratif untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan

rencana yang telah dibuat sebelumnya untuk itu dalam melakukan pengawasan seharunya

seusai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, agar dapat mencapai apa yang telah

ditentukan(Sahambangung et al., 2019)

Pengawasan minuman beralkohol di Desa Kumelembuai belum berjalan optimal karena

dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memahami atau mengetahui tentang

Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur minuman beralkohol ini. Meskipun ada upaya keras,

kebijakan terkait minuman alkohol belum sepenuhnya berhasil. Masih ada pelanggaran, dan

penjualan alkohol tetap menjadi bagian dari tradisi di desa. Ini menunjukkan bahwa perubahan

perilaku dan pandangan masyarakat terhadap alkohol mungkin menjadi tantangan yang lebih

besar daripada yang diharapkan. Memang dalam pengawasan ada kerjasama antara tim dari

Polsek (Kepolisian Sektor) dan pemerintah dalam upaya untuk mengedukasi masyarakat

tentang dampak negatif konsumsi minuman alkohol dan mendorong agar mereka patuh

terhadap aturan yang mengatur penjualan dan konsumsi alkohol. Namun, upaya sosialisasi ini

belum berhasil mencapai seluruh masyarakat dengan efektif. Ini bisa menjadi masalah karena

pentingnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan-aturan terkait minuman

alkohol. Meskipun ada upaya kolaboratif antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat akan

tetapi pengawasan yang dilakukan masih belum secara merata. Masyarakat diberi kesempatan

untuk melaporkan pelanggaran terkait penjualan minuman alkohol, yang merupakan langkah

positif. Akan tetapi, penting untuk memastikan bahwa proses pelaporan mudah diakses dan

bahwa tindak lanjut yang konsisten diberikan kepada pelaporan tersebut. angkah-langkah yang

diambil oleh pemerintah desa, seperti patroli, program edukasi, dan pelaporan pelanggaran,

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, January 2024, Page: 969-977

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

975

Itje Pangkey et.al (Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian….)

tampaknya tidak dilakukan secara merata dan hanya pada hari-hari tertentu. Hal ini dapat

mengurangi efektivitas upaya pemerintah dalam menegakkan kebijakan terkait alkohol.

Kebijakan terkait minuman beralkohol ini belum efektif secara keseluruhan hingga saat ini.

Masih terdapat banyak pelanggaran dan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran tersebut.

Meskipun penjualan minuman beralkohol masih menjadi bagian dari tradisi dalam lingkup

desa, pihak berwenang tetap melakukan upaya himbauan dan edukasi tentang aturan dan

larangan terkait minuman beralkohol. Dengan demikian, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat, konsistensi dalam penegakan aturan, dan kerjasama

antara pihak berwenang dan komunitas untuk mencapai tujuan pengendalian minuman

beralkohol yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan kebijakan terkait minuman

beralkohol belum efektif secara keseluruhan hingga saat ini. Masih terdapat banyak

pelanggaran dan laporan dari masyarakat terkait pelanggaran tersebut. Dalam lingkup desa,

penjualan minuman beralkohol masih menjadi bagian dari tradisi, tetapi pihak berwenang tetap

memberikan himbauan dan edukasi tentang aturan dan larangan terkait minuman beralkohol

4. Kesimpulan

Pemberian informasi atau sosialisasi yang kurang maksimal baik secara langsung ataupun

tidak langsung kepada masyarakat, di mana pemberian informasi dilaksanakan ketika ada

laporan dari masyarakat tentang masalah yang diakibatkan dari mengomsumsi minuman

beralkohol, pihak pelaksana kebijakan juga memberikan informasi bahaya minuman beralkohol

salah satunya dengan memasang spanduk, kemudian peran pemerintah daerah dan instansi

terkait dalam melakukan koordinasi dan komunikasi memperlihatkan kerja sama dari pihak-

pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan ini. Perlunya melakukan sosialisasi pengendalian dan

pengawasan minuman baralkohol dengan inovasi yang baru yaitu dengan memanfaatkan media

sosial atau web di mana kebanyakan masyarakat terutama muda-mudi lebih banyak

mendapatkan informasi dan berinteraksi melalui media sosial. Serta memperkuat kerja sama dan

komunikasi antara pelaksana kebijakan (Pemerintah Daerah) dengan masyarakat luas.

Pelaksana kebijakan tidak bisa melakukan ke bijakan dengan tegas, di sini dapat dilihat

bahwa tidak adanya pendekatan persuasif yang dilakukan ke masyarakat. sehingga ada

pemikiran ketidakadilan atau tidak ada sikap netral dari masyarakat kepada sikap pelaksana.

Perlu adanya sikap tegas dan ne tral dalam pengawasan peredaran minuman beralko hol serta

kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat di mana peran

dan partisipasi masyarakat sangat besar peranan nya dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan

pen gendalian dan pengawasan minuman beralkohol di masyarakat. Sosialisasi/pemberian

informasi masalah akibat konsumsi minuman beralkohol baik secara langsung ataupun tidak

langsung masih kurang maksimal di laksanakan. Sosialisasi dilaksanakan ketika ada laporan dari

masyarakat atau dengan memasang span duk. Meskipun sudah ada kerja sama dari pihak terkait

dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pen gawasan minuman beralkohol, namun

pelaksana ke bijakan tidak bisa melaksanakan kebijakan dengan tegas yang dapat dilihat dengan

tidak adanya pendekatan persuasif ke masyarakat yang menyebabkan kesan ketidakadilan atau

tidak ada sikap netral dariPengawasan terhadap minuman beralkohol belum berjalan dengan

baik.

Banyak masyarakat dan penjual minuman beralkohol tidak tahu tentang peraturan terkait

minuman tersebut, yang menunjukkan kurangnya sosialisasi. Regulasi penjualan minuman

beralkohol di desa ini juga tidak ketat, dengan penjual yang tidak memiliki izin yang sesuai dan

tanpa mencantumkan label yang benar. Pemerintah desa tidak memberlakukan sanksi yang tegas

terhadap pelanggaran, hanya memberikan himbauan. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, January 2024, Page: 969-977

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

976

Itje Pangkey et.al (Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian….)

meningkatkan kesadaran, penegakan peraturan, dan perizinan terkait minuman beralkohol di

Desa Kumelembuai. Kemudian dalam penjualan minumam beralkohol didapati di jual belikan

kepada merka yang belum 21 tahun dan kepada remaja-remaja, tidak adanya tindakan dari

pemerintah dan pihak kepolisian dalam menangani tentang penjualan minuman beralkohol

kepada anak dbawa 21 tahun.

5. Daftar Pustaka

Adytia, C (2020). … 8 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman

Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan Terhadap Penjualan Ilegal Minuman

Beralkohol …., e-journal.uajy.ac.id, http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/22316

Alam, MHBN (2022). … dan Penjual Minuman Keras Ilegal menurut Peraturan Daerah

Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan

Minuman …. Bandung Conference Series: Law Studies, proceedings.unisba.ac.id,

https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/3285

Ardiasti, BN (2019). Peran Masyarakat Desa Slahung Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan

Minuman Beralkohol., eprints.umpo.ac.id, http://eprints.umpo.ac.id/5512/

Febriawan, R (2023). PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENGENDALIAN

DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN

PURBALINGGA PROVINSI JAWA …., eprints.ipdn.ac.id,

http://eprints.ipdn.ac.id/14582/

Hansiden, P. E. (2022). IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND POLICY (Study in Lansot

Village, North Minahasa Regency). Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 6(1), 390–

393.

Homer, AH (2023). EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA.,

eprints.ipdn.ac.id, http://eprints.ipdn.ac.id/15475/

INDRA, MN, KIMBAL, M, & ... (2019). … PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI

UTARA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN

BERALKOHOL (SUATU STUDI DI KOTA …. JURNAL ADMINISTRASI …,

ejournal.unsrat.ac.id,

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/25569/25221

Lestari, TRP (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Aspirasi:

Jurnal Masalah-masalah Sosial, dprexternal3.dpr.go.id,

https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1285

Mawarni, SA (2020). … Pengkategorian Golongan Minuman Keras dalam Peraturan Presiden

Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.,

repository.radenintan.ac.id, http://repository.radenintan.ac.id/11141/1/SKRIPSI%202.pdf

Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

MOKOSOLANG, DC, LENGKONG, FD, & ... (2020). Efektivitas Kebijakan Pengendalian Dan

Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. Jurnal

Administrasi …, ejournal.unsrat.ac.id,

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/28297/27692

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, January 2024, Page: 969-977

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

977

Itje Pangkey et.al (Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian….)

Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Provinsi Sulawesi Utara, Pub. L. No.

4 (2014).

Rintasari, DN, Mahendra, AB, & Chanafi, M (2019). … Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan

Minuman Beralkohol Di Kota Magelang. Amnesti: Jurnal Hukum, jurnal.umpwr.ac.id,

https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/647

Sahambangung, S., Nayoan, H., & Kimbal, M. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN

DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN

PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI PROVINSI SULAWESI UTARA

(Studi Kasus Di Kecamatan Malalayang Kota Manado). JURNAL EKSEKUTIF, 3(3).

Siwij, D. S. R., Dilapanga, A. R., & Polii, E. H. (2024). Transparansi dalam Tata Kelola

Perusahaan Air Minum Daerah di Kabupaten Minahasa. Academy of Education Journal,

15(1), 495–504.

Sugiyono, S. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R &

D. Alfabeta, Bandung.

Sutisna, O. (1983). Administrasi pendidikan: dasar teoritis untuk praktek profesional. (No Title).

Tumbel, G. H., Siwij, D. S. R., Rantung, M. I. R., Polii, E. H., & Mokodompit, F. (2023).

Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil

Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency. Unima International

Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022), 1985–1993.