Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 925-938

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

925

Ibnata Bikry Mulia

926

sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal

tersebut menyebutkan hak asasi bagi warga negara salah satunya menganai hakatas pekerjaan.

Pada Pasal 28D ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selain itu, pada Pasal 27

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa

“Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Pasal-

pasal tersebut secara jelas menunjukan bahwa adanya jaminan dan perlindungan terhadap

penyandang disabilitas selaku pihak minoritas yang sering tersisih dalam berbagai bidang

terutama di bidang pekerjaan.

keterbatasan sangat sulit mendapatkan pekerjaan, mendapatkan diskriminasi, ketidaksetaraan

dan ketidakadilan ketika mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Hal tersebut juga menyebabkan

terbukanya lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas sangat terbatas.

pusat dan pemerintahan daerah tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Kabupaten

Purworejo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki angka

penyandang disabilitas yang tinggi. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Purworejo

menunjukan bahwa Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 terdapat 486 desa/kelurahan yang

memiliki penyandang disabilitas. Menurut data sektoral Kabupaten Purworenjo pada tahun

tersebut memliki 6.542 penyandang disabilitas. Jumlah data tersebut tidak sebanding dengan

Purworejo menyampaikan bahwa terdapat laporan yang masuk ke yayasan tersebut jika

penyandang disabilitas yang bekerja secara formal mendapatkan perlakuan yang berbeda

dimana terdapat perbedaan gaji bagi yang normal maupun tidak (Agung, 2018). Hal ini

menandakan bahwa keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dijadikan alasan bagi

pengusaha untuk bertindak tidak adil dalam hal upah. Dalam artikelnya, Asmawi (2022)

menuliskan bahwa Daliyo, salah satu penyandang disabilitas Purworejo dengan kondisi

memiliki dua kaki kecil dan tidak lurus serta jari-jari tangan kaku ini mendapatkan

pengalaman yang tidak baik saat melamar pekerjaan. Daliyo ini mengungkapkan bahwa setiap

melamar pekerjaan selalu ditolak dan dianggap remeh.

927

Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

Anak Kabupaten Purworejo untuk melihat progress Peraturan Bupati dan pihak Dinas Sosial

menyatakan bahwa Peraturan Bupati tersebut sedang diproses (Agung, 2021). Kenyataannya

sampai tahun 2022 belum ada tindak lanjutnya. Keadaan-keadaan tersebut merupakan

wanprestasi terhadap penyandang disabilitas sehingga menjadikan mereka sebagai kaum yang

minoritas dan termarjinalkan. Akibatnya, penyandang disabilitas yang merupakan bagian dari

warga negara belum bisa merasakan pemenuhan hak atas pekerjaan secara maksimal. Maka

dari itu, perlu kondisi dimana menciptakan suatu keadilan kepada penyandang disabilitas yang

melibatkan peran negara untuk menjamin hak mereka. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten

Purworejo juga harus lebih fokus terhadap permasalahan penyandang disabilitas dan juga

suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat dan meningkatkan perpaduan antara

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan motivasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas

hidup dalam suatu komunitas melalui proses politik maupun non politik. Civic engagement ini

berkaitan erat dengan peran warga negara. Civic engagement yang ditandai dengan

keterlibatan warga negara dengan tujuan pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial

(Nuruddin, 2021). Sehingga, civic engagement menjadi salah satu bentuk pelaksanaan dan

pemenuhan hak, dimana keterlibatannya berupaya mewujudkan penghormatan, pemajuan,

perlindungan, dan pemenuhan hak yang dimiliki setiap warga negara untuk kehidupan yang

berkualitas dan sejahtera.

disabilitas ini, juga memberikan jaminan aksesibilitas untuk memudahkan mereka dalam

pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas guna meningkatkan kualitas dan

kesejahteraan hidup.

penyandang disabilitas melalui Induk Disabilitas Purworejo dalam memperjuangkan hak atas

pekerjaan di Kabupaten Purworejo. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji

permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “Civic Engagement Penyandang Disabilitas

dalam Memperjuangkan Hak atas Pekerjaan (Studi pada Induk Disabilitas Purworejo)”.

928

penyandang disabilitas fisik yang tergabung dalam Induk Disabilitas Purworejo. Teknik

pengumpulan data menggunakan triangulasi teknik dimana peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data yang berbeda yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi

untuk memperkuat data temuan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik menurut Miles dan Hubberman (Yusuf, A. M., 2017) yakni: pengumpulan data,

reduksi data, display data, conclusion drawing/verivication.

3. Hasil dan Pembahasan

Akan tetapi, dengan sedikitnya lapangan pekerjaan akhirnya membuat penyandang disabilitas

terutama penyandang disabilitas fisik melakukan alternatif pekerjaan lain untuk menunjang

kehidupan mereka. Kondisi ini sebenarnya menunjukan penyandang disabilitas tidak bisa

secara penuh menikmati hak atas pekerjaan sebagaimana warga negara pada umumnya.

Padahal dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1)

menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang

diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta secara adil tanpa adanya

diskriminasi, namun kondisi di lapangan adalah sebaliknya.

lain tergabung dalam Induk Disabilitas Purworejo memperjuangkan hak-haknya terutama hak

Purworejo hanya berfokus pada indikator menurut Keteer dkk yang diambil dari dua kelompok

yaitu civic indicator dan indicators of political voice. Keterlibatan penyandang disabilitas fisik

dalam berdirinya Induk Disabilitas Purworejo sangat penting. Tujuan dibentuknya organisasi

ini sebagai jembatan untuk pemecahan masalah yang dialami oleh penyandang disabilitas

untuk memperoleh pemenuhan hak-hak mereka serta sebagai penghubung aspirasi antara

penyandang disabilitas dengan pemerintah daerah terutama terkait permasalahan hak atas

pekerjaan. Maka dari itu, civic engagement Induk Disabilitas Purworejo yang mayoritas

anggotanya adalah penyandang disabilitas fisik diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh Induk Disabilitas Purworejo antara lain:

929

melalui Induk Disabilitas Purworejo yakni Induk Disabilitas Purworejo datang membuat

rekomendasi, petisi dengan apa yang harus diperjuangkan lalu didiskusikan di ruang

paripurna. Kegiatan ini dilakukan bersama pendampingnya yakni Ikatan Mahasiswa

Muhammadiyah (IMM) Purworejo dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Purworejo

untuk membantu kelancaran advokasi terkait pemenuhan jaminan hak bagi peyandang

disabilitas. Keterlibatan Induk Disabilitas Purworejo dalam pemenuhan hak legal berupa

Peraturan Daerah yang di dalamnya termuat hak-hak atas pekerjaan bagi penyandang

disabilitas yakni mendorong pemenuhan hak tersebut dengan membuat rekomendasi dan

petisi. Sesuai dengan pendapat Jacoby dan Associates, tindakan ini bertujuan untuk

berpartisipasi dalam kegiatan publik bermanfaat secara sosial bagi masyarkat (Gusmadi,

mereka membuat petisi secara tertulis. Dengan membuat rekomendasi dan petisi ini

menandakan bahwa Induk Disabilitas Purworejo berupaya dalam penyelesaian masalah yang

ada di dalam komunitas mereka, yang didalamnya terdapat permasalahan mengenai hak atas

pekerjaan.

Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 Perlindungan dan Pemeenuhan Hak-Hak

Penyandang Disabilitas. Pemenuhan ini merupakan kewajiban negara untuk menjamin

perlindungan hak-hak penyandang disabilitas atas dasar kesetaraan tanpa terkecuali. Ketentuan

mengenai hak atas pekerjaan juga secara tegas tertuang dalam Pasal 26 mengenai hak

pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi yang termuat dalam peraturan daerah tersebut.

tersebut dan mendorong pem Peraturan Bupati terhadap Peraturan Daerah Kabupaten

Purworejo Nomor 8 Tahun 2018. Meskipun demikian, di tahun 2023 masih belum ada tindak

lanjut dari Bupati Purworejo terkait wacana perbub tersebut. Sementara itu, ketentuan yang

dikeluarkan DPRD Kabupaten Purworejo untuk membentuk peraturan bupati sebagai

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 adalah maksimal

dua tahun setelah Peraturan Daerah tersebut disahkan Sehingga Induk Disabilitas Purworejo

tergerak untuk mendesak Bupati dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk segera membuat

rancangan dari peraturan bupati itu.

organisasi, yang dilakukan oleh Induk Disabilitas Purworejo terhadap permasalahan mengenai

930

kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk menjamin proses rekrutment, penerimaan, pelatihan

kerja, penempatan kerja, serta perlindungan ketenagakerjaan kepada tenaga kerja penyandang

disabilitas. Hal tersebut juga sesuai dengan hak dan langkah-langkah yang diberikan oleh

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang dikutip oleh International Labour

kepada penyandang disabilitas untuk program bimbingan teknis dan kejuruan, serta layanan

pelatihan dan penempatannya; mempromosikan kepada penyandang disabilitas mengenai

ketenagakerjaan di sektor swasta melalui peraturan dan metode yang sesuai, yang memuat

penyandang disabilitas fisik yang diterima dan bekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten

Purworejo. Berdasarkan hal tersebut terdapat keterlibatan penyandang disabilitas fisik melalui

Induk Disabilitas Purworejo dimana mereka bekerja sama dengan pejabat publik yaitu Dinas

Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja untuk mendata dan menyalurkan teman-teman

penyandang disabilitas ke Unit Layanan Disabilitas guna mengikuti pelatihan. Tentu hal ini

menunjukan bahwa Induk Disabilitas Purworejo melakukan pemecahan masalah dalam

komunitasnya (community problem solving) untuk menyelesaikan permasalahan tidak hanya

tenaga kerja penyandang disabilitas fisik tetapi juga penyandang disabilitas lain melalui

penyaluran data penyandang disabilitas yang akan dipromosikan ke perusahaan ataupun

tempat usaha. Apabila merujuk kembali hasil penelitian ini, program Dinas Perindustrian,

civic engagement Induk Disabilitas Purworejo melalui koordinasi dengan Pemerintah

Kabupaten Purworejo yaitu Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja melalui Unit

Layanan Disabilitas menghasilkan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas

fisik yang mana penyandang disabilitas mendapatkan akses yang efektif untuk program

bimbingan teknis dan kejuruan, layanan penempatan dan pelatihan kejuruan dan berkelanjutan.

Selanjutnya penyandang fisik yang telah memperoleh bekal keterampilan dapat dipromosikan

dan mengembangkan karir di pasar tenaga kerja, salah satunya di sektor swasta. Selain itu,

hasil dari pelaksanaan peltihan kerja angkatan yang dilakukan oleh Unit Layanan Disabilitas

menyalurkan satu penyandang disabilitas fisik untuk bekerja di perusahan swasta yakni PT.

INDOTAMA. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

931

mereka mengambil langkah alternatif dengan membuka pelatihan kecil di pertemuan rutin.

Langkah ini merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah dimana mereka yang tidak

tersalurkan tetap memperoleh ilmu maupun keterampilan untuk membuka usaha. Setidaknya

mereka anggota Induk Disabilitas Purworejo termasuk penyandang disabilitas fisik dapat lebih

produktif sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

melihat indikator komponen civic engagement keterlibatan penyandang disabilitas fisik dapat

didefinisikan sebagai:

yakni pemecahan masalah komunitas mengenai pembuatan Peraturan Bupati terhadap

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Penyandang Disabilitas serta peluang penyandang disabilitas termasuk

penyandang disabilitas fisik untuk bekerja di sektor swasta melalui penyaluran penyandang

disabilitas untuk mengikuti pelatihan di Unit Layanan Disabilitas dengan tujuan penyandang

disabilitas dapat ditempatkan pada suatu perusahaan maupun tempat usaha.

penyangdang disabilitas untuk mereka memperjuangkan hak atas pekerjaan perihal kepastian

hukum dan hak atas pekerjaan yang layak.

b. Civic Engagement as Collective Action

aksi yang kolektif dimana penyandang disabilitas fisik terlibat sebagai peserta maupun panitia

untuk mendukung kelancaran acara. Selain itu, tiga penyandang disabilitas fisik dijadikan

narasumber yang paham dengan permasalahan mengenai penyandang disabilitas. Dengan

demikian adanya pihak dari Induk Disabilitas Purworejo sebagai narasumber membangkitkan

penyandang disabilitas yang hadir untuk menyalurkan aspirasinya mengenai hak-hak mereka

sebagai warga negara dan tidak luput untuk berkontribusi dalam pembangunan sesuai dengan

arahan yang disampaikan narasumber ahli dalam sarasehan tersebut. Selain itu, sehubungan

dengan hasil temuan dan pembahasan mengenai kegiatan keterlibatan penyandang disabilitas

fisik melalui Induk Disabilitas Purworejo yang dilihat berdasarkan setiap kegiatan menunjukan

keterlibatan warganegara sebagai aksi kolektif untuk meningkatkan kehidupan. Penyandang

932

melibatkan DPRD Kabupaten Purworejo. Penyandang disabilitas fisik mengekspresikan

pendapat mereka melalui petisi untuk mendorong DPRD Kabupaten Purworejo membentuk

sebuah produk hukum sebagai payung hukum bagi penyandang disabilitas. Tahun 2016-2017,

selama dua kali ada di ruang paripurna perwakilan IDP didampingi IMM dan PDM datang

membuat rekomendasipetisi, dan diskusi untuk menginisiasi Raperda tentang pemberdayaan,

perlindungan, penyelenggaraan disabilitas. Hasil dari diskusi bersama DPRD Kabupaten

Purworejo di tahun 2018 berhasil memberikan jaminan hak atas pekerjaan dengan

mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Perlindungan dan Pemeenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini menyebutkan

hak pekerjaan pada Pasal 26 bagian keempat. Artinya, dalam keterlibatan penyandang

mereka terpenuhi sebagaimana mereka nondisabilitas. Sesuai pendapat Fredy K. Kalidjernih

(2011) bahwa Differenttial Citizenship mengacu pada pemaknaan kewarganegaraan dapat

berbeda-beda dalam wacana dan konteks. Konteks kewarganegaraan yang menjadi

pembahasan dalam penelitian ini yakni kewarganegaraan yang dilihat dari segi kelompok

rentan yaitu penyandang disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik dimaknai dalam konteks

differential citizenship karena merupakan warga negara yang memiliki suatu kondisi yang

berbeda dengan warga negara yang lain dimana memiliki kekurangan yaitu keterbatasan fisik.

Penyandang disabilitas fisik ini memiliki bentuk kelainan pada sistem otot, tulang, maupun

persendian yang dapat berakibat pada gangguan koordinas, komunikasi, adaptasi, dan

mobilisasi (Efendi dalam Setyawati, 2017). Hal tersebut menjadikan penyandang disabilitas

merupakan langkah terbaik untuk mewujudkan kewarganegaraan yang inklusif.

warga negaranya dengan berdasar kesetaraan dan inklusifitas yang mendukung terbentuknya

inclusive citizenship. Langkah awal menentukan bahwa penyandang disabilitas adalah warga

negara. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang termarginalkan yang memiliki

kondisi yang berbeda. Selanjutnya, kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

yang inklusif dan seimbang bagi kelompok rentan dan termarginalkan. Hal tersebut dibuktikan

sesuai dengan pendapat Janoski dan Grand (2002) bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan

daerah Kabupaten Purworejo untuk pemenuhan hak atas pekerjaaan melibatkan penyandang

disabilitas termasuk penyandang disabilitas fisik. Dalam pelaksanaannya menekankan pada

933

keterlibatanya sebagai warga negara. Jadi, dengan terpenuhinya hak-hak penyandang

disabilitas terutama hak atas pekerjaan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan searah

antara kewarganegaraan diferensial dengan kewarganegaraan inklusif. Kewarganegaraan

inklusif ini yang kemudian akan membawa kita kepada keadilan berupa pemenuhan hak atas

pekerjaan.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Civic Engagement Penyandang

1. Faktor Pendukung

yakni:

partisipasi mereka secara sukarela untuk membantu organisasi dalam memecahkah

permasalahan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, membekali

penyandang disabilitas yang didalamnya tergabung penyandang disabilitas fisik dengan

informasi maupun langkah langkah untuk bergerak mandiri. Berdasarkan civic engagement

penyandang disabilitas fisik yang sudah dijelaskan di atas, setiap kegiatan yang dilaksanakan

Induk Disabilitas Purworejo penyandang disabilitas fisik secara aktif berpartisipasi untuk

membantu kegiatan seperti dalam kegiatan mengawal peraturan bupati, sarasehan peringatan

karena komitmen dan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk mencapai tujuan mereka

yaitu memperjuangkan hak atas pekerjaan. Komitmen berhasil ada berdasar pada motivasi

penyandang disabilitas fisik. Motivasi ini merupakan sikap dari penyandang disabilitas fisik

untuk mencapai hal yang sesuai tujuan yang dicapai. Berdasarkan temuan dalam penelitian

setiap keikutsertaan penyandang disabilitas fisik untuk melaksanakan kewajibannya

memperjuangkan hak atas pekerjaan selalu diiringi motivasi yang tinggi. Hal tersebut sesuai

dengan hasil observasi bahwa penyandang disabilitas fisik antusias mengikuti setiap kegiatan.

Seperti dalam Sarasehan Peringatan Hari Disabilitas Internasional mereka terlihat antusias.