Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 505-515

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

505

Implementasi Good Local Governance di Kota

Pangkalpinang pada Kepemimpinan Walikota

Maulan Aklil

Irvan Ansyari

a,1

, Robing

b,2

Universitas Bangka Belitung

[email protected].id;

[email protected]

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 September 2023

Direvisi: 28 Oktober 2023

Disetujui: 14 Desember 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

Good local Governance adalah salah satu bentuk tata pengelolaan

pemerintahan di tingkat lokal yang menganut beberapa prinsip, salah

satunya prinsip keterbukaan. Pemerintahan daerah yang baik juga termasuk

isu yang paling actual dalam pengelolaan tata Kelola pemerintahan saat ini,

terutama tentang pergeseran peran birokrat yang dahulunya sebagai orang

yang ingin dilayani menjadi sebuah alat negara yang harus melayani

masyarakat yang memang sudah membayar mereka melalui pajak. Salah

satu prinsip dari good local governance adalah prinsip akuntabilitas atau

tanggung jawab, yang berarti pemerintah sebagai pengelola administrasi

publik wajib bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka kepada

masyarakat yang harus dilakukan seperti layaknya konsumen. Berangkat

dari fenomena yang terjadi hingga saat ini di Kota Pangkal Pinang, dimana

selama kepemimpinan Maulan Aklil sebagai Walikota banyak menghasilkan

prestasi diantaranya di bidang tata Kelola pemerintahan. Salah satu

penghargaan yang diterima secara konsisten adalah pemerintah kota

Pangkal Pinang menerima predikat Opini wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini berarti menunjukkan Kota Pangkal

Pinang memiliki akuntabilitas kinerja keuangan yang baik. Penghargaan

mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Pangkal Pinang berhasil

melaksanakan salah satu prinsip Good Local Governance dalam pengelolaan

tata pemerintahan dan administrasi publik, hal ini tentu saja tidak lepas dari

kepemimpinan Walikota Maulan Aklil dalam memimpin Kota Pangkal

pinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Good Local

Governance yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang, dimana

Kota Pangkal Pinang konsisten menerima penghargaan WTP. Hal ini

membuat penelitian ini penting dilakukan dan diharapkan nantinya bisa jadi

referensi bagi daerah-daerah lain. Metode penelitian yang dipakai dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif.

Kata Kunci:

Good Local Governance

Kepemimpinan

Administrasi publik

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 505-515

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

506

ABSTRACT

Keywords:

Good Local Governance

Leadership

Public Administration

Good local governance is a form of government management at the local level

that adheres to several principles, one of which is the principle of openness.

Good regional governance is also the most prominent issue in the management

of public administration today, especially regarding the shift in the role of

bureaucrats from being people who want to be served to becoming an

instrument of the state that must serve the people who already pay them

through taxes. One of the principles of good local governance is the principle of

accountability or responsibility, which means that the government as the

manager of public administration is obliged to be responsible for their work

towards the community, which must be carried out like consumers. Departing

from the phenomenon that has occurred to date in Pangkal Pinang City, where

during Maulan Aklil's leadership as Mayor he produced many achievements,

including in the field of governance. One of the awards consistently received is

that the Pangkal Pinang city government received the title of Unqualified

Opinion (WTP) from the Financial Audit Agency. This means that Pangkal

Pinang City has good financial performance accountability. The award

indicates that the Pangkal Pinang City Government has succeeded in

implementing one of the principles of Good Local Governance in managing

governance and public administration, this of course cannot be separated from

the leadership of Mayor Maulan Aklil in leading Pangkal Pinang City. This

research aims to determine the implementation of Good Local Governance

implemented by the Pangkal Pinang City Government, where Pangkal Pinang

City consistently receives WTP awards. This makes this research important to

carry out and it is hoped that it can later become a reference for other regions.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Keberagaman diberlakukannya peraturan Perundang-undangan No 22 Tahun 1999

mengimplikasikan adanya otonomi daerah, dimana daerah berhak mengurus kebutuhan

daerah mereka masing-masing tanpa penyelenggaraan pemerinhan yang terpusat ataupun

sentralisitik seperti masa sebelumnya. Otonomi daerah tentu saja membuat daerah lebih

berdaya sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan berkurang, sehingga ada

kebebasan bagi daerah untuk memikirkan, mengembangkan dan memajukan daerahnya

sendiri.

Tata kelola daerah yang baik ialah salah satu masalah ataupun isu yang paling

menonjol dalam tata Kelola pemerintahan pada saat ini. Tuntutan masyarakat yang kuat

terhadap pengelolaan pemerintahan daerah yang baik, di samping tuntutan globalisasi, sejalan

dengan semakin berkembangnya pengetahuan masyarakat. Pergeseran paradigma

pemerintahan yang sedang berlangsung dari rolling governance ke good governance

dipahami sebagai dinamika fenomena dari sistem demokrasi yang berkeadilan. Buruknya

cara kerja birokrasi yang lambat dan lemah menjadi salah satu penyebab kemajuan yang

tidak signifikan dalam mengatasi krisis (Setiyono, 2010). Kunci dari transformasi tersebut

yaitu konsep pelayanan birokrasi, yang tidak lagi berorientasi kepada melayani atasan,

ataupun tunduk kepada struktur birokrasi berjenjangnya ala weber, akan tetapi harus

melayani Masyarakat yang dalam paradigma baru reformasi birokrasi itu mesti diperlakukan

sebagai layaknya konsumen (Setiyono, 2010).

Konsep pemerintahan yang baik itu sendiri adalah proses pemerintahan yang

berorientasi kepada pelayanan, menjalankan reformasi birokrasi. Hal ini terjadi karena

masyarakat tidak puas terhadap kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya memberikan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 505-515

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

507

pelayanan kepada masyarakat (Nugroho, 2016). Penerapan praktik tata kelola yang baik

terjadi dalam beberapa tahap berdasarkan kemampuan pemerintah dan sistem peraturan.

Munculnya fenomena baru dimana peran birokrasi berubah dari pelaksana, promotor,

dan penggerak pembangunan, lalu semakin terbatasnya sumber daya atau kemampuan

obyektif pemerintah daerah, memunculkan gagasan untuk meniru kelompok swasta yang

masih ada, bahkan di negara-negara dengan sumber daya yang terbatas.(Lamangida, 2018)

Untuk bertahan dalam situasi ini, kita juga perlu mendefinisikan kembali makna dan sifat

layanan publik dan menciptakan organisasi pemerintah daerah yang ramping namun kuat dan

efisien. Bertransformasi menjadi birokrasi yang berorientasi pada prestasi, mampu

memberikan playanan yang berkualitas, memprioritaskan manfaat dibandingkan hasil, dan

memiliki orientasi pada satu tujuan yang sudah ditetapkan Bersama secara demokratis.

System pelayanan publik yang sebelumnya adalah layanan secara structural, formalitas,

menjadi system yang berorientasi kepada pasar dan persaingan sehingga birokrasi bekerja

secara maksimal (Hawari et al., 2023). Oleh karena itu, budaya birokrasi harus mampu

mendorong tumbuhnya budaya demokrasi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah daerah akan meningkat, yang pada akhirnya dapat mempercepat

peningkatan kesejahteraan, dan pelayanan publik yang biasanya ditangani melalui

mekanisme administratif menjadi pemberian pelayanan publik berdasarkan insentif pasar

(Muhamad Adian Firnas, 2002).

Berangkat dari fenomena yang terjadi hingga saat ini di Kota Pangkal Pinang, dimana

selama kepemimpinan Maulan Aklil sebagai Walikota banyak menghasilkan prestasi

diantaranya di bidang tata Kelola pemerintahan. Salah satu penghargaan yang diterima secara

konsisten adalah pemerintah kota Pangkal Pinang menerima predikat Opini wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ini menunjukkan bahwa Kota Pangkal

Pinang memiliki akuntabilitas kinerja keuangan yang baik.

Prestasi Kota Pangkal Pinang ini menunjukkan kalua pemerintah mampu melaksanakan

tata Kelola proses pemerintahan dengan baik, salah satunya adalah adanya akuntabilitas yaitu

tanggung jawab dari pemerintah khususnya dalam konteks ini dalam pengelolaan keuangan

daerah. System otonomi daerah tentu saja banyak menimbulkan masalah baru khususnya

dalam hal pengelolaan keuangan daerah, salah satunya adalah korupsi di daerah, adanya

penghargaan ini yang diterima selama 5 kali berturut-turut mengindikasikan bahwa Kota

Pangkal Pinang berhasil dalam pengelolaaan keuangan atau secara garis besar berhasil

menerapkan prinsip good governance.

Ada beberapa daerah di Indonesia yang dinilai mampu menerapkan good governance

mulai dari pengelolaan keuangan daerah hingga partisipasi Masyarakat yang tinggi dalam

proses pelaksanaan pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Sumatera Barat yang berhasil

mengkolaborasikan kearifan lokal dengan pelaksanaan Good Governance (Malau, 2013).

Pelaksanaan pemerintahan lokal di Sumatera Barat yang berbasis local wisdom memberi

warna tersendiri terhadap partisipasi dan pemberdayaan Masyarakat. Hal ini dimulai dengan

adanya peraturan daerah provinsi Sumatera Barat No 9 Tahun 2000 perihal tata pemerintahan

di Tingkat nagara yang berusaha untuk mengkolaborasikan peraturan dengan kearifan lokal

(Malau, 2013). Hal ini menunjukkan kebijakan dan kreatifitas pemerintah lokal dalam

memikirkan sebuah Policy yang memang mewakili kondisi sosial politik dalam

masyarakatnya sehingga kebijakan yang dibuat akan membuat perubahan dengan kreativitas

yang ada.

Kota Pangkalpinang termasuk kota yang di proyeksikan untuk menjadi smart city.

Artinya beberapa prinsip tata Kelola memang harus dijalankan dengan baik. Ada beberapa

perubahan yang signifikan dari wajah kota Pangkalpinang sejak dipimpin oleh walikota

Maulan Aklil. Salah satu perubahan yang terlihat adalah arus investasi yang begitu tinggi

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 505-515

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

508

bahkan Ketika pandemi, sehingga sangat membantu perekonomian lokal (Heru, 2022). Dari

beberapa fenomena diatas kita berasumsi bahwa pola kepemimpinan akan mempengaruhi tata

Kelola pemerintahan, sehingga ada relasi yang cukup kuat antara kepemimpinan dengan

pelaksanaan Good Local Governance. Sejauh ini studi kepemimpinan lebih banyak

mendalami soal kepemimpinan dalam Perusahaan ataupun kepemimpinan politik, sehingga

mengkolaborasikan teori kepemimpinan dengan tata Kelola menjadi studi yang menarik

untuk dijadikan kajian.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan peneletian. Metode peneletian kualitatif adalah

sebagai proses riset yang menghasilkan output berupa data yang bersifat deskriptif dimana

datanya berasal dari pengamatan dan observasi terhadap fenomena di sekitar (Moleong,

2013). Paradigma interpretatif memandang realitas sosial sebagai suatu keseluruhan,

kompleks, dinamis, dan bermakna, bukan sebagai sesuatu yang terpisah penuh makna

subjektif, dan hubungan antar gejala bersifat timbal balik. Kemudian, desain yang digunakan

dalam penelitian ini adalah studi kasusPenelitian studi kasus merupakan suatu desain yang

cocok untuk beberapa keadaan. Sejalan dengan tujuan penelitian dan uraian yang telah

disampaikan, maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena ingin menjelaskan

secara komprehensif tentang bagaimana implementasi good local governance di Kota

pangkal pinang pada Kepemimpinan Maulan Aklil.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi good local governance di

Kota pangkal pinang pada Kepemimpinan Maulan Aklil. Selanjutnya peneliti memilih

Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagai objek penelitian karena pada masa kepemimpinan

Maulan Aklil, Kota Pangkal Pinang memperlihatkan banyak perubahan dan perkembangan

yang signifikan salah satunya yaitu di bidang pengelolaan keuangan yang merupakan salah

satu bentuk dari good local governance dalam pengelolaan pemerintahan lokal.

Teknik pengumpulan sumber data yang digunakan adalah purposive sampling.

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan

pertimbangan tertentu. Pertimbangan khususnya adalah orang yang dipilih sebagai

narasumber atau informan dianggap sebagai orang yang paling berpengetahuan atau

kompeten khususnya tentang implementasi good local governance di Kota Pangkal Pinang.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep Good Local Governance

Maksud dari “governance” adalah tata Kelola dan hubungan antara Lembaga lembaga

tinggi dan tertinggi negara, termasuk juga hubungannya dengan masyarakat yang memiliki

kedaulatan dalam suatu negara demokrasi (J. et al., 2003). Syarat bagi tercapainya “good

governance” adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakat dan akuntabilitas (Dunn, 2018).

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk

mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi

akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang mengakomodasi perubahan-

perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan

perubahan tersebut sebagai antisipasi atas tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan.

Implementasi akuntabilitas dan pemeriksaan eksternal itu sendiri sangat dibutuhkan sebagai

salah satu pilar bagi terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance) dan

pemerintahan yang bersih (clean government). Agar pemerintah mampu melaksanakan

fungsinya yang bercirikan good governance, maka perlu diciptakan suatu kerangka

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 505-515

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

509

administrasi publik yang mengandung unsur-unsur tertentu agar tercipta suatu sistem

kooperasi serta pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat. Menurut

Institute on Governance (1996), untuk menciptakan “good governance” perlu diciptakan hal-

hal sebagai berikut: (Muhamad Adian Firnas, 2002)

1. Kerangka Kerja tim antar organisasi

2. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan unsur dalam masyarakat negara yang

bersangkutan

3. Pemahaman komitmen akan manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab Bersama

4. Adanya dukungan dan system imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya

kemampuan dan keberanian menanggung resiko

5. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal

6. Adanya pelayanan administrasi publik yang berorientasi kepada masyarakat, adanya

publik yang mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan pemerataan dan

keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus

pada kepentingan masyarakat, bersikap profesional dan bersikap tidak memihak (non

partisan).

United Nations Development Programme (UNDP) mempunyai pandangan mengenai

prinsip-prinsip good governance, yang menyatakan bahwa ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang

harus diperhatikan dan dikembangkan dalam praktik good governance antara lain: (Rosika &

Frinaldi, 2023)

1. Partisipasi: Setiap warga negara harus mempunyai hak yang sama untuk memilih dalam

proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui badan perwakilan,

sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

2. Supremasi hukum: Aturan hukum dan kerangka legislatif harus diterapkan dan dipatuhi

secara adil dan sepenuhnya, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

3. Transparansi: adanya proses dan kebebasan dalam hal aliran informasi. Berbagai proses,

informasi tentang proses pemerintahan diakses secara bebas oleh Masyarakat

4. Daya tanggap: setiap stakeholder harus responsive terhadap masalah masalah kompleks

yang ada di Masyarakat

5. Berorientasi consensus: Bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan

yang berbeda untuk mencapai consensus atau dimungkinkan juga dapat diberlakukan

terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan: Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik

terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan

memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan Efesiensi: Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk

menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan

yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia

8. Akuntabilitas: Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik (Pemerintah),

swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada

publik, sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).

9. Bervisi strategis: Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka

panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia

(Human Development).

Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan melibatkan perilaku seseorang mempengaruhi orang lain untuk suatu

tujuan. Dengan kekuasaan, pemimpin dapat mempengaruhi perilaku pengikutnya. Kekuasaan

dibedakan menjadi lima jenis, yaitu: (1) kekuasaan ahli; (2) kekuasaan hukum; (3) kekuasaan

rujukan; (4) kekuasaan imbalan; (5) kekuasaan memaksa.(Mulyono, 2018) Selain soal

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 505-515

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

510

kekuasaan, kepemimpinan juga erat kaitannya dengan karakter. Berbagai penelitian telah

dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik yang konsisten dengan kepemimpinan. Upaya

penelitian untuk membedakan karakteristik kepemimpinan seringkali menemui jalan buntu.

Laporan tersebut juga mencatat bahwa upaya untuk mengidentifikasi serangkaian

karakteristik yang membedakan pemimpin dari pengikutnya, dan pemimpin yang efektif dan

yang tidak efektif, sebagian besar telah gagal. Hasil yang paling dapat diterima adalah

penelitian yang hanya bertujuan untuk mengidentifikasi peran yang secara konsisten relevan

dengan kepemimpinan Masyarakat.

Berbicara perihal kepemimpinan ilmu politik dan pemerintahan pemimpin politik

adalah orang yang dipilih berkala oleh Masyarakat secara demokratis, tujuannya jelas yaitu

untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada dalam Masyarakat. Jabatan-

jabatan eksekutif Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota adalah contoh beberapa pemimpin

dengan jabatan politik, mendapat mandat dari Masyarakat dan memiliki legitimasi untuk

menjalankan proses pemerintahan. Dalam menjalankan proses pemerintahan tentu banyak

dinamika dari seorang pemimpin, sebagai pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang

baik tentu mereka harus menjalankan proses input hingga proses output dari sebuah

kebijakan yang baik, termasuk menjalankan pemerintahan dengan penuh kreativitas dan

sangat mengetahui kebutuhan Masyarakat secara menyeluruh. Dari gambaran tersebut kitab

bisa mengatakan maju atau tidaknya suatu daerah, ada perubahan atau tidaknya suatu wilayah

bisa dikatakan sebagai hasil kerja dari proses kepemimpinan dari Kepala Daerah di daerah

tersebut.

Perubahan Kota Pangkalpinang

Kepemimpinan Walikota Maulan Aklil sejak 2018 membawa banyak perubahan di

Kota Pangkalpinang. Ada beberapa perubahan wajah kota pangkal pinang yang bisa dilihat

dengan kasat mata. Merujuk pada teori ataupun indicator good governance kita dapat

menganalisis Sebagian besar indicator tersebut terlaksana dengan baik di Kota

Pangkalpinang, apalagi Kota Pangkalpinang sempat menjadi rujukan untuk Sustainable City

(kota pintar) pendapat dari (Faberta, 2022).

Sebelum masuk ke beberapa perubahan besar, kepemimpinan Walikota dalam merubah

kultur juga menjadi salah satu factor yang berperan:

“Kultur. Kulturnya. Makanya strategi kami kemarin, salah satu ini, di Good

Local Governance pas tahun dulu, adalah bagaimana struktur merubah kultur.

Struktur merubah kultur. Contoh, kita dulu bikin ball art itu, Bagaimana kita

mengedukasi masyarakat melalui ball art itu agar tidak parkir sembarangan, tidak

jualan di trotoar, terus tidak buang sampah sembarangan demi keindahan yang

didapat, dan yang paling penting untuk sefety para pejalan kaki. Itu salah satu

contoh yang kita terapkan. Jadi, kultur rasa sayang itu dibangun. Dulu buang

sampah sembarangan, pangkal pinang sampahnya dulu di setiap sudut kota, orang

membuang sampah sembarangan. Bagaimana mengedukasi itu? Salah satunya

adalah smerubah kultur tersebut, kita beli mobil sampah, Satgas smile kita bikin

dulu kan, dimana setiap keluarahan ada dua mobil sampah yang kita cat warna

pink. satunya warna kuning. Mana yang lebih akan dijaga? Pasti kan tercipta di

image kita warna pink itu, gak mau kotor lah, kita akan lebih menjaga warna

pink. Nah, itu salah satu kita juga merubah, mindset-nya. Orang gak sadar

tentang itu. Menciptakan market itu lebih susah daripada menciptakan produk.

Mulai dari kata-kata itu juga. Kulturnya, bahwa kita dulu orang bangka tidak

konsumtif. Kalau ada duit, mereka mending beli pisang lalu digoreng, daripada

membeli langsung pisang goreng” (Aklil, 2023).