Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 495-504

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

495

Devie S. R. Siwij et.al (Transparansi dalam Tata Kelola....)

Transparansi dalam Tata Kelola Perusahaan Air

Minum Daerah di Kabupaten Minahasa

Devie S. R. Siwij

a,1

, Abdul R. Dilapanga

b,2

, E. H. Polii

c,3*

abc

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Jln. Kampus Unima, Kelurahan Tonsaru,

Kecamatan Tondano Selatan 95618b

[email protected].id;

abdulrahmandilapanga@unima.ac.id;

[email protected]c.id

Email Corresponding Author: [email protected].id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 21 Agustus2023

Direvisi: 17 November 2023

Disetujui: 27Desember 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip Transparansi

dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Minahasa apakah

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Pasal 92 tentang Tata

Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan instrumen kebijakan GCG oleh Komite

Nasional Kebijakan Tata Kelola pada tahun 2006. Metode penelitian

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data

meliputi: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam

dilakukan dengan pertanyaan logis berdasarkan pedoman, wawancara dilakukan

dengan keintiman yang kuat, dan peneliti menghargai nilai wawancara sebagai

alat pengumpulan data. Teknik analisis data meliputi analisis data kualitatif

dengan reduksi data, presentasi, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa transparansi belum optimal. Rekomendasi untuk Kepala Daerah sebagai

Pemilik Modal (KPM) dan Manajemen PDAM adalah perlu dioptimalkan dengan

memaksimalkan teknologi dan kebijakan yang tepat.

Kata Kunci:

Transparansi

Tata Kelola

PDAM

ABSTRACT

Keywords:

Transparency

Governance

PDAM

This study aims to evaluate the implementation of the principle of Transparency

in the Regional Drinking Water Company (PDAM) of Minahasa Regency whether

it is in accordance with Government Regulation Number 54 of 2017 article 92

concerning Good Corporate Governance based on the GCG policy instrument by

the National Committee on Governance Policy in 2006. The research method uses

a type of descriptive qualitative research, and data collection techniques:

interviews, observation, and documentation. In-depth interviews were conducted

with logical questions based on guidelines, interviews were conducted with strong

intimacy, and researchers appreciated the value of interviews as a data collection

tool. Data analysis techniques: qualitative data analysis with data reduction,

presentation, and data verification. The results of the research show that

transparency is not optimal. Recommendations for Regional Heads as Capital

Owners (KPM) and PDAM Management Transparency need to be optimized by

maximizing the right technology and policies.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Governance/ Tata Kelola adalah proses pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan

oleh pihak yang berwenang, yang melibatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan

sektor swasta dalam membangun kebijakan dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan

(Hansiden, 2023) sedangkan Tata kelola perusahaan yang baik merupakan instrumen kebijakan

untuk menciptakan kemakmuran, integritas, dan kesatuan sosial masyarakat yang diperlukan

bagi politik ekonomi dan wewenang administratif pada berbagai tingkat urusan negara. Tata

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 495-504

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

496

Devie S. R. Siwij et.al (Transparansi dalam Tata Kelola....)

kelola yang baik didasarkan pada tiga pilar, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan publik. Di era

otonomi daerah, pemerintah telah memberikan peluang luas bagi pemerintah daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pemerintah daerah dapat mengatur beberapa aspek kehidupan di wilayahnya, termasuk

aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah

daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada

intinya, BUMD memiliki peran strategis dalam era otonomi daerah saat ini, selain memberikan

manfaat bagi pembangunan ekonomi suatu wilayah dan memperoleh keuntungan, mereka juga

harus dapat berperan dalam menyelenggarakan manfaat publik dalam bentuk penyediaan barang

dan/atau jasa berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi,

karakteristik wilayah, dan potensinya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik (Peraturan

Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, 2017).

Konsep manajemen BUMD non-persero (perusahaan daerah/badan usaha milik daerah)

dimungkinkan oleh model manajemen BUMD dengan sistem "self-management" independen.

Konsep manajemen ini menggunakan sistem pengawasan atau pembinaan secara bertanggung

jawab dan intensif. Manajemen BUMD dilakukan dengan pengawasan dan bimbingan langsung

oleh pembuat kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah sebagai otoritas tertinggi dalam

pemerintahan daerah. Otoritas Pemerintah Daerah sebagai pemegang wewenang dapat

melakukan "intervensi kebijakan" dalam konteks positif terkait kinerja BUMD melalui dewan

pengawas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan

bahwa dalam pengelolaan BUMD salah satunya harus mengandung unsur tata kelola perusahaan

yang baik. Sistem Manajemen terdiri dari 5 prinsip, yaitu Transparansi, Akuntabilitas,

Responsivitas, Independensi, Kesetaraan (TARIF) (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Penelitian oleh Basri dalam Polii menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG yang diterapkan

oleh perusahaan memiliki dampak positif pada kualitas layanan di perusahaan listrik negara

kecuali prinsip independensi. Temuan ini mengimplikasikan bahwa untuk terus memberikan

kualitas layanan yang baik bagi pelanggan, perusahaan harus meningkatkan penerapan prinsip-

prinsip GCG dalam semua aspek kegiatan perusahaan (Polii et al., 2021).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (2014-2019) mencatat bahwa kinerja Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) yang saat ini dikenal sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

hingga akhir 2019 masih buruk, kondisi ini tercermin dalam kondisi keuangan BUMD.

Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa terdapat 1.097 BUMD di seluruh Indonesia dengan

total aset mencapai Rp 340,118 triliun, namun sayangnya dari ribuan BUMD tersebut, jumlah

keuntungan yang dihasilkan hanya Rp 10,372 triliun atau rasio keuntungan terhadap aset rata-

rata sebesar 3,0 persen. Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah keuntungan yang kecil terjadi

karena banyak BUMD yang merugi. Salah satu BUMD ini adalah Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM). Terdapat 999 PDAM di Indonesia dan 70% PDAM mengalami kerugian,

meskipun pemerintah sejauh ini telah mengucurkan Rp. 5 triliun subsidi untuk PDAM yang

merugi tersebut (CNN-Indonesia, 2019). Tingkat pengembalian aset (ROA) yang rendah

menunjukkan bahwa manajemen BUMD tidak optimal, baik dari perspektif keuangan maupun

kinerja. Hal yang sama terjadi pada PDAM Kabupaten Minahasa, yang telah terjerat dalam

berbagai masalah sejak tahun 2011 hingga saat ini. Sebagaimana terlihat dari laporan evaluasi

kinerja 2018 oleh Badan Pengatur Pelaksana Penyediaan Air Minum (BPPSPAM)

menempatkannya di peringkat 111 dengan nilai kinerja sebesar 1,49 dalam kategori Sakit dari

115 BUMD di Wilayah III (Kalimantan dan Sulawesi), jauh dari PDAM Duasudara Kota Bitung

yang berada di peringkat 35 dengan nilai kinerja sebesar 3,05 dalam kategori Sehat. Secara

nasional, PDAM Kabupaten Minahasa berada di posisi 372 dari total 380 BUMD penyedia

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 495-504

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

497

Devie S. R. Siwij et.al (Transparansi dalam Tata Kelola....)

SPAM, sedangkan jika dilihat dari perspektif jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Minahasa

yang mencapai 10.829 Koneksi Langganan (SL) berada dalam kategori 10.000-20.000 (SL),

posisi PDAM Kabupaten Minahasa berada pada posisi dasar, yaitu 99 dari 99 BUMD yang

melaksanakan SPAM (Kementerian-Pekerjaan-Umum-dan-Perumahan-Rakyat, 2019)

Table 1. Kinerja PDAM Kabupaten Minahasa 2011-2019

Performance

PDAM

Minahasa

Regency

Year

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Finance

0,42

0,36

0,42

0,47

0,31

0,49

Service Area

0,9

0,48

0,4

0,6

0,40

0,60

0,40

Field of

Operation

0,76

0,85

0,8

0,76

0,84

0,69

0,63

0,42

HR field

0,15

0,36

Kinerja

Total

2,23

1,84

1,76

1,94

1,78

1,7

1,75

1,49

1,67

Kategori*

Tidak

Sehat

Sakit

Sumber: Data yang diolah peneliti dari laporan hasil audit kinerja Badan Peningkatan

Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) (Kementerian-Pekerjaan-Umum-

dan-Perumahan-Rakyat, 2019). *Penilaian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Sehat dengan skor > 2,8,

Tidak Sehat dengan skor 2,2-2,8, dan Sakit dengan skor <2,2.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor penyediaan air bersih,

PDAM Kabupaten Minahasa diharapkan dikelola secara optimal dan memperoleh predikat sehat

untuk memenuhi kebutuhan sosial berupa air bersih bagi masyarakat serta meningkatkan dividen

untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa. Berdasarkan hal ini, peneliti ingin

mengeksplorasi dan mempelajari (1) Bagaimana transparansi PDAM Kabupaten Minahasa?.

Awalnya, tata kelola perusahaan yang baik muncul berkaitan erat dengan teori agensi-

prinsipal, yaitu untuk menghindari konflik antara prinsipal dan agen. Konflik yang timbul akibat

perbedaan kepentingan harus dikelola agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait

(stakeholder). Sebuah perusahaan yang terbentuk dan merupakan entitas hukum terpisah,

sehingga keberadaan perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) harus

dilindungi melalui implementasi GCG. Selain pendekatan model Teori Agensi dan Teori Pihak-

Pihak Terkait sebagaimana dijelaskan di atas, studi mengenai masalah GCG oleh akademisi dan

praktisi juga didasarkan pada Teori Pengelolaan (Stewardship Theory), serta Teori Manajemen

(BPKP, 2021). Menurut situs web BPKP, GCG adalah "Komitmen, aturan main, dan praktik

melakukan bisnis dengan cara yang sehat dan etis" (BPKP, 2021). Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, prinsip adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan

sebagainya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan BUMD, GCG merupakan sistem

pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk menghasilkan manfaat

ekonomi yang berkelanjutan dan hubungan yang seimbang antara stakeholders. Ada beberapa

lembaga yang mengemukakan prinsip-prinsip GCG, antara lain Organisasi Kerja Sama dan

Pembangunan Ekonomi (OECD), Pusat Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Universitas Gajah

Mada (CGCG UGM), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 495-504

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

498

Devie S. R. Siwij et.al (Transparansi dalam Tata Kelola....)

a. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

OECD melalui Tim Tugas Ad Hoc mengeluarkan "Prinsip-prinsip Tata Kelola

Perusahaan OECD" pada April 1999, yang tidak mengikat negara anggotanya. Prinsip-

prinsip ini mencakup hak-hak pemegang saham, perlakuan adil bagi semua pemegang

saham, peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan, kewajiban

pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris.

Rekomendasi OECD pada tahun 2004 menegaskan pentingnya kerangka tata kelola

perusahaan yang memastikan kejelasan hak dan kewajiban dalam perusahaan (OECD,

2004).

b. Pusat Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Universitas Gajah Mada (CGCG UGM).

Model peringkat tata kelola perusahaan CGCG UGM oleh Warsono mengidentifikasi

lima prinsip dasar, yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab,

Responsivitas, Independensi, dan Keadilan. Transparansi mencakup penyampaian

informasi material secara sesuai dengan substansi sebenarnya dan dapat diakses dengan

mudah. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab mencakup pertanggungjawaban sesuai

dengan hukum, regulasi, standar moral/etika, dan praktik terbaik. Responsivitas

mencakup tanggapan terhadap permintaan dan umpan balik dari pihak-pihak terkait.

Independensi mencakup pembebasan dari kepentingan pihak lain yang berpotensi

menciptakan konflik. Keadilan melibatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan

yang umum diterima (Warsono, S., Amalia, F., & Rahajeng, 2010).

c. Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam

setiap aspek bisnis dan di semua tingkatan perusahaan. Prinsip-prinsip GCG, yaitu

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, dan kesetaraan,

diperlukan untuk mencapai keberlanjutan perusahaan dengan memperhitungkan

pemangku kepentingan. Transparansi mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan

keputusan dan pengungkapan informasi relevan tentang perusahaan, dengan pedoman

implementasi termasuk penyediaan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat, dan

mudah diakses oleh pemangku kepentingan (Komite Nasional Kebijakan Governance,

2006).

BUMD didirikan dengan tujuan: a. memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi

daerah; b. menyelenggarakan manfaat publik berupa penyediaan barang dan/atau jasa

berkualitas untuk memenuhi kehidupan masyarakat sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan

potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c.

memperoleh keuntungan dan/atau laba (Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang

BUMD, 2017).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk

menjelaskan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada

dalam masyarakat sebagai objek penelitian, dan berusaha untuk mengungkapkan realitas

tersebut sebagai karakteristik, karakter, ciri, model, tanda, atau deskripsi dari kondisi, situasi,

atau fenomena tertentu (Bungin, 2011). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian

berdasarkan filosofi postpositivisme, digunakan untuk penelitian pada kondisi objek alam, di

mana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara

purposive dan snowball, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (kombinasi),

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 495-504

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

499

Devie S. R. Siwij et.al (Transparansi dalam Tata Kelola....)

daripada generalisasi (Sugiyono, 2010) Dilakukan dengan mengembangkan kepercayaan

melalui penggunaan konsisten saran yang diberikan oleh Benny dan Hughes untuk memahami

pentingnya wawancara dalam pengumpulan data (Tumbel et al., 2023) . dan peneliti menjalin

hubungan emosional yang erat dan keakraban dengan semua pemangku kepentingan yang

ditemui selama penelitian dapat menerima respon positif dan mendapat informasi yang lebih

dalam dan akurat (Hansiden, 2022). Meskipun demikian, diperlukan pembatasan agar penelitian

lebih terfokus. Pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi isu-

isu utama yang masih bersifat umum. Tujuan dalam merumuskan masalah penelitian dengan

memanfaatkan fokus adalah pertama, penentuan fokus dapat membatasi studi; kedua, penentuan

fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria inklusi-eksklusi dari

informasi baru yang diperoleh di lapangan (Moleong, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian diketahui bahwa komunikasi tertulis dan non-verbal dari kepemimpinan

perusahaan, dalam hal ini dewan pengawas dan direksi, berjalan dengan baik, dan komitmen

tinggi dari direktur untuk memperbaiki perusahaan yang sakit telah membuahkan hasil.

Keterjangkauan dan Ketersediaan Informasi melibatkan laporan (hardcopy) penerimaan dan

pengeluaran serta perhitungan laba rugi dari Perusahaan ke pemerintah daerah yang

disampaikan setiap kuartal tahun anggaran berjalan, serta kewajiban PDAM untuk melaporkan

setiap kuartal kepada pemerintah daerah sebagai pemilik modal. Deskripsi Hasil Penelitian:

1. Ketelitian Informasi mencakup Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja

Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sudah memuat informasi tentang visi, misi, tujuan

bisnis strategis, kondisi keuangan, manajemen, neraca, dan informasi lain yang terkait

dengan operasional dan administrasi perusahaan, serta informasi yang disampaikan dalam

bentuk laporan dan kepada pemangku kepentingan.

2. Pengungkapan Informasi dan Kerahasiaan Perusahaan melibatkan akses/pengungkapan

informasi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan porsi masing-masing, dengan

adanya batasan kepada pemangku kepentingan tertentu sesuai dengan kepentingan dan

kontribusi masing-masing. Ada pembatasan terhadap pengungkapan informasi dalam

bentuk laporan kepada pemerintah daerah/internal pejabat Perusahaan dan perusahaan

eksternal/non-pemerintah. Terdapat informasi rahasia yang tidak dapat diakses oleh pihak

eksternal dan hanya bersifat internal, seperti laporan keuangan dan data karyawan yang

berkaitan dengan hak pribadi karyawan. Meskipun demikian, setelah penyelidikan lebih

lanjut, diketahui bahwa informan tidak tahu pasti mengenai rahasia perusahaan yang hanya

dapat dikonsumsi secara internal atau dapat diungkapkan kepada publik, dan perusahaan

tampak khawatir akan diaudit oleh konsumen atau pihak eksternal.

3. Kebijakan Penyampaian/Komunikasi melibatkan komunikasi kebijakan perusahaan yang

selalu disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui dewan pengawas, selain itu

terdapat dewan pengawas yang juga memiliki peran dalam mengawasi dan membantu

direksi dalam mengelola perusahaan serta menjembatani pemerintah daerah dengan PDAM.

Sebagai bagian integral dari laporan, hasil audit kinerja oleh BPKP selalu hadir setiap tahun

dan selalu disampaikan kepada pemangku kepentingan, dan menurut JT perusahaan tidak

dapat menilai kinerjanya sendiri. Komunikasi tertulis dan non-verbal dari kepemimpinan

perusahaan, dalam hal ini, dewan direksi dan pengawas, berjalan dengan baik, dan

komitmen tinggi dari direktur untuk memperbaiki perusahaan yang sakit telah membuahkan

hasil sehingga perusahaan tidak lagi sakit.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 495-504

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

500

Devie S. R. Siwij et.al (Transparansi dalam Tata Kelola....)

Pembahasan Hasil Penelitian: Transparansi memiliki definisi operasional dalam PP 54

Pasal 92 Ayat (2) Huruf a, yaitu keterbukaan dalam menjalankan proses pengambilan keputusan

dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi relevan tentang Perusahaan. Dalam

Transparansi terdapat 4 indikator lebih spesifik sebagai acuan bagi peneliti yang akan dibahas

sebagai berikut:

1. Kemudahan Akses dan Ketersediaan Informasi Memiliki tujuan utama, yaitu perusahaan

harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat

dibandingkan dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan hak

mereka (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Temuan di lapangan PDAM

Kabupaten Minahasa sudah memiliki informasi berupa laporan (hardcopy) penerimaan dan

pengeluaran serta perhitungan laba rugi dari Perusahaan kepada pemerintah daerah yang

disampaikan setiap kuartal untuk tahun anggaran berjalan, ini merupakan kewajiban dari

PDAM untuk melaporkan secara berkala kepada pemerintah daerah sebagai pemilik modal.

Analisis peneliti dalam hal kemudahan akses dan ketersediaan informasi perusahaan untuk

pemangku kepentingan sudah dilakukan secara rutin sesuai dengan peraturan daerah nomor

7 tentang PDAM Kabupaten Minahasa: "Pasal 30 huruf f: direktur menyusun dan

menyampaikan laporan kuartalan tentang seluruh kegiatan operasional dan keuangan

perusahaan, dan huruf g: menyusun laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca dan

laba rugi serta laporan pengelolaan yang ditandatangani oleh direktur dewasa dan

disampaikan kepada bupati. Pasal 20 huruf f: dewan pengawas mengevaluasi laporan

kuartal dan laporan tahunan yang disampaikan oleh direktur untuk persetujuan oleh bupati".

Dengan demikian ini merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh organ perusahaan

kepada pemilik modal (prinsip) dalam hal ini pemerintah daerah. Dari temuan diketahui

bahwa apa yang telah dilakukan perusahaan sesuai dengan aturan yang ada, namun terdapat

kekurangan dalam hal ketersediaan informasi kepada publik sebagai salah satu pemangku

kepentingan yang masih rendah. Sehingga masyarakat sebagai pengguna masih merasa sulit

untuk mengakses informasi meskipun informasi tersebut ada, meskipun kebijakan

Pemerintah Pusat yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan sangat jelas mengklasifikasikan

BUMD sebagai Badan Publik, yang dimaksud dengan badan publik menurut Pasal 1 angka

3 UU KIP yaitu: "Badan publik adalah badan eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain

yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian

atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau badan non-

pemerintah selama sebagian atau seluruh dananya berasal dari APBN dan/atau APBD,

sumbangan dari masyarakat, dan/atau negara asing" (Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008). Dengan demikian

PDAM Kabupaten Minahasa adalah BUMD yang merupakan Badan Publik karena

kepemilikan saham dan aset sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini

Kabupaten Minahasa dan mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang KIP: “Informasi Publik

yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dan/atau badan usaha milik negara lainnya. Hak untuk memperoleh

informasi sangat penting karena semakin terbukanya administrasi negara untuk

pemeriksaan publik, semakin bertanggung jawab administrasi negara tersebut. Hak semua

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 495-504

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

501

Devie S. R. Siwij et.al (Transparansi dalam Tata Kelola....)

orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau keterlibatan

masyarakat memiliki arti yang sedikit tanpa jaminan pengungkapan informasi publik.

Dengan demikian informasi sudah tersedia bagi pemangku kepentingan, namun sulit untuk

memperoleh informasi yang merupakan hak masyarakat karena dokumen yang tersedia

hanya berbentuk hard copy dan tidak ada fasilitas pendukung untuk publikasi, misalnya

situs web resmi PDAM Kabupaten Minahasa.

2. Ketepatan Informasi Memiliki tujuan utama, yaitu informasi yang harus diungkapkan

meliputi, namun tidak terbatas pada, visi, misi, tujuan bisnis dan strategi perusahaan,

kondisi keuangan, komposisi dan kompensasi manajemen, pemegang saham pengendali,

kepemilikan saham oleh anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta

keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem

pemantauan dan pengendalian internal, sistem dan implementasi GCG, tingkat kepatuhan,

dan peristiwa penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan (Komite Nasional

Kebijakan Governance, 2006). Temuan di lapangan dalam Rencana Bisnis dan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKAP) Perusahaan sudah terdiri dari informasi tentang visi, misi,

tujuan bisnis strategis, kondisi keuangan, manajemen, neraca dan hal-hal lain yang

berkaitan dengan operasional dan administrasi Perusahaan, serta informasi lain yang

disampaikan dalam bentuk laporan kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian,

dalam hal keketapan, informasi perusahaan telah diungkapkan melalui dokumen Rencana

Bisnis dan RKA, yang berisi visi, misi, tujuan bisnis, strategi perusahaan, dan kondisi

keuangan, namun terdapat informasi yang tidak dijelaskan, yaitu sistem pengendalian dan

tata kelola perusahaan yang baik, meskipun penjelasan Pasal 2 ayat 2a Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis,

Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik

Daerah menyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Bisnis harus memperhatikan

prinsip-prinsip perusahaan yang baik, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Bisnis

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang

Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan

Usaha Milik Daerah, 2018).

3. Pengungkapan Informasi Perusahaan dan Kerahasiaan Memiliki tujuan utama, yaitu prinsip

keterbukaan yang diadopsi oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk mematuhi

ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan, rahasia kantor, dan

hak pribadi (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Temuan lapangan

menunjukkan bahwa informasi yang diungkapkan terbatas pada pemangku kepentingan

sesuai dengan kepentingan dan kontribusi masing-masing. Terdapat hal-hal yang bersifat

rahasia dan tidak dapat diakses oleh pihak eksternal, hanya oleh pihak internal, misalnya

laporan keuangan dan data terkait hak pribadi karyawan. Namun, setelah penyelidikan lebih

lanjut, terungkap bahwa informan tidak mengetahui data mana yang dapat diungkapkan ke

publik dan mana yang merupakan rahasia perusahaan. Di sini PDAM merujuk pada

Undang-Undang tentang Pengungkapan Informasi Publik Pasal 6 mengenai informasi yang

tidak dapat diberikan kepada publik, yaitu: a. Informasi yang dapat merugikan negara; b.

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha

yang tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi; d. Informasi yang

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 495-504

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

502

Devie S. R. Siwij et.al (Transparansi dalam Tata Kelola....)

berkaitan dengan rahasia pekerjaan; e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau

didokumentasikan. Dari temuan ini diketahui bahwa PDAM belum memahami detail hal-

hal yang dapat diungkapkan dan dijadikan rahasia karena belum ada permintaan public.

4. Penyampaian Kebijakan Memiliki tujuan utama, yaitu kebijakan perusahaan harus ditulis

dan disampaikan secara proporsional kepada pemangku kepentingan (Komite Nasional

Kebijakan Governance, 2006) Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan

perusahaan selalu disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui dewan pengawas.

Selain itu, dewan pengawas juga berperan dalam mengawasi dan membantu direktur dalam

mengelola perusahaan serta menjembatani pemerintah daerah dengan PDAM. Dengan

demikian, dari segi penyampaian kebijakan dari Perusahaan, hal ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2018 bab III Pasal 11-16 yang mengatur mekanisme

penyampaian rencana bisnis, rencana kerja, dan anggaran perusahaan. Secara umum,

implementasi Prinsip Transparansi telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi

masih terdapat hambatan berupa ketiadaan fasilitas pendukung, yaitu situs web resmi

PDAM, informasi yang tidak lengkap, dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi.

Bila diinterpretasikan dengan teori transparansi menurut David Heald dalam Amitai

Etzioni "Transparansi umumnya didefinisikan sebagai prinsip memungkinkan publik

memperoleh informasi tentang operasi dan struktur suatu entitas. Transparansi sering dianggap

sinonim dengan keterbukaan dan pengungkapan, meskipun dapat ditemukan beberapa

perbedaan halus di antara istilah-istilah ini" (Etzioni, 2016). Ini berarti transparansi umumnya

didefinisikan sebagai prinsip yang memungkinkan publik memperoleh informasi tentang

operasi dan struktur suatu entitas. Transparansi sering dianggap sinonim dengan keterbukaan

dan pengungkapan, meskipun dapat ditemukan beberapa perbedaan halus di antara istilah-

istilah ini. Hal ini sesuai dengan definisi Transparansi dalam Peraturan Pemerintah No. 54

Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yaitu keterbukaan dalam melakukan proses

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan

tentang perusahaan. Prinsip transparansi telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada,

tetapi masih terdapat hambatan seperti ketiadaan fasilitas pendukung, seperti situs web resmi

PDAM, informasi yang tidak lengkap, dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi.

4. Kesimpulan

Hasil Pembahasan peneliti menyimpulkan implementasi Prinsip Transparansi telah

dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, namun masih terdapat hambatan berupa ketiadaan

fasilitas pendukung, yaitu situs web resmi PDAM, informasi yang tidak lengkap, dan kurangnya

pemahaman organ PDAM Kabupaten Minahasa tentang regulasi yang berlaku. Saran praktisnya,

PDAM diwajibkan untuk menciptakan media penyampaian informasi berupa situs web atau

media sosial, membuka informasi kepada publik dan pemerintah, serta melakukan sosialisasi dan

pemahaman kepada semua karyawan pelaksana atau apa yang Lipsky sebut sebagai birokrat

tingkat jalanan (Lipsky, 2010), sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan Prosedur

Operasional Standar yang telah disiapkan oleh organ PDAM. Keterbatasan studi ini mencakup

empat indikator tata kelola perusahaan lainnya yang belum diteliti; hal ini dapat digunakan

sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. Sementara itu, saran penelitian adalah agar

peneliti lain dapat memulai dengan indikator akuntabilitas sehingga penelitian dapat terstruktur

dan logis.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 495-504

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

503

Devie S. R. Siwij et.al (Transparansi dalam Tata Kelola....)

5. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada direktur dan staf PDAM Kabupaten Minahasa,

dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado, serta pihak-pihak lain yang

telah berkontribusi pada terwujudnya penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia.

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip

BPKP. (2021). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/Good-Corporate.bpkp

Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu

Sosial Lainnya. In Kencana. https://doi.org/10.1002/jcc.21776

CNN-Indonesia. (2019). Kemendagri Sebut 1.097 BUMD Hanya Cetak Untung Rp10 T.

Kemendagri Sebut 1.097 BUMD Hanya Cetak Untung Rp10 T.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190828134610-92-425363/kemendagri-sebut-

1097-bumd-hanya-cetak-untung-rp10-t

Etzioni, A. (2016). Is transparency the best disinfectant? Available at SSRN 2731880.

Hansiden, P. E. (2022). IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND POLICY (Study in Lansot

Village, North Minahasa Regency). Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, 6(1), 390–393.

Hansiden, P. E. (2023). Governansi Digital: Paradigma Baru Administrasi Publik.

Kementerian-Pekerjaan-Umum-dan-Perumahan-Rakyat. (2019). BUKU KINERJA BUMD.

http://sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam/assets/assets/upload/Executive_summary_Buku_L

aporan_Kinerja_PDAM_2019.pdf

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance

Indonesia.

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service.

Russell Sage Foundation.

Moleong, L. J. (2014). Metode penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

OECD, O. (2004). The OECD principles of corporate governance. Contaduría y Administración,

216.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,

(2008).

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pub. L. No. 54, 8 (2017).

http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e81db95b48b810c0bd303833303537

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana

Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha

Milik Daerah, (2018).

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 495-504

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

504

Devie S. R. Siwij et.al (Transparansi dalam Tata Kelola....)

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Sekretariat Negara RI.

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Polii, E. H., Pangkey, I., & Dilapanga, A. R. (2021). Evaluation of Governance Implementation

Minahasa Regency Drinking Water Company. International Journal of Social Science and

Human Research, 4(06).

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.

Alfabeta.

Tumbel, G. H., Siwij, D. S. R., Rantung, M. I. R., Polii, E. H., & Mokodompit, F. (2023).

Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil

Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency. Unima International

Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022), 1985–1993.

Warsono, S., Amalia, F., & Rahajeng, D. K. (2010). CGCG UGM’s: corporate governance

rating model. Center for Good Corporate Governance, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Gadjah Mada.