Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 482-494

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

482

Nabila Munawaroh Amril

, Irzal Anderson

1. Pendahuluan

Perkembangan kemajuan teknologi telah berimplikasi pada pada meningkatnya mobilitas

masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Salah satu wujud dari meningkatnya mobilitas

483

masyarakat adalah dengan semakin banyaknya pengguna kendaraan pada lalu lintas. Pesatnya

dapat memberikan kemudahan dan efisiensi waktu serta menghemat tenaga yang dibutuhkan

oleh manusia dalam melakukan aktivitasnya. Sedangkan dari sisi negatif, seiring berkembangnya

pengguna lalu lintas akan menyebabkan semakin tingginya juga resiko kemacetan jalan dan

kecelakaan lalu lintas.

Padatnya mobilitas masyarakat di dalam aktivitas lalu lintas telah memberikan dampak

naiknya angka pelanggaran lalu lintas yang dilaksanakan oleh masyarakat dan tingkat

kecelakaan yang terjadi di jalan. Naiknya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tersebut

diakibatkan oleh minimnya kesadaran pengguna jalan dan ketidaktahuan masyarakat mengenai

pentingngya sikap menghormati antar pengguna jalan. Intensitas terjadinya kasus pelanggaran

serta kecelakaan lalu lintas tersebut nantinya akan meningkat seiring bertambahnya jumlah

pelanggaran lalu lintas.

Ketertiban dan kepatuhan masyarakat terkait adanya rambu lalu-lintas sangat wajib untuk

ditaati guna menjaga keselamatan antar pengguna jalan dan menghormati hak-hak pengguna

jalan lainnya. Dengan menjunjung tinggi aturan yang berlaku pada saat berlalulintas, diharapkan

kondisi lalu lintas dapat berjalan dengan tertib, aman dan nyaman. Namun, Basri &

Hermansyah, (2017:16) menjelaskan bahwa pada kenyataannya di lapangan, masih banyak

ditemukan pihak-pihak pengguna jalan terutama bagi pengendara kendaraan bermotor yang tidak

memenuhi aturan yang telah ditetapkan tersebut. Masih banyak ditemukan pengendara kendaran

bermotor yang abai terhadap keselamatan yang menyangkut diri sendiri dan orang lain.

Seringkali ditemukan pengemudi kendaraan bermotor dengan tanpa menggunakan helm,

Lintas) memiliki kewenangan guna menindaklanjuti seluruh pengendara yang melanggar aturan

lalu lintas, memporses, serta memeriksa kelengkapan saat berkendara. Pihak kepolisian telah

menerbitkan kebijakan terbaru terkait upaya menegakkan ketertiban berlalu lintas yakni E-TLE

(Elektronik Traffic Law Enforcement). E-TLE yaitu serangkaian sistem elektronik untuk

mengawasi serta menegakkan hukum berlalu lintas secara elektronik dengan mengaplikasi

perangkat pendukung yakni kamera CCTV. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memenuhi

yakni salah satunya melalui kebijakan penerapan E-TLE. Pembentukan kebijakan E-TLE

mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan

484

Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan LLAJ dan peraturan lainnya yakni No.22 Tahun

pengaplikasian E-TLE tersebut dianggap sebagai suatu ketetapan strategis yang dilaksanakan

untuk mencapai esensi utama dari E-TLE yakni mewujudkan keterbukaan yang terjadi antara

masyarakat dan kepolisian guna meminimalisir terjadinya pungli. Sehingga, telah terlihat rinci

bahwasanya E-TLE tidak hanya memiliki segudang manfaat, namun bisa menciptakan

keterbukaan serta meninjau keprofesionalan kinerja para aparat kepolisian pada upaya

menegakkan hukum.

Penerapan E-TLE pada cakupan hukum Polresta Jambi diterapkan melalui pemanfaatan

perangkat elektronik dalam sistem pembayaran denda melalui server yang sebelumnya telah

tersambung dengan korlantas. Pembayaran denda oleh pelanggar tersebut bisa tanpa

mengunjungi pengadilan yakni melalui Bank. Sanksi yang diberikan yaitu dengan membebankan

pengawasan yang belum tentu efektif. Akan tetapi, sekarang telah bertransformasi cukup dengan

menerapkan teknologi yang memanfaatkan CCTV untuk merekam serta mengidentifikasi

keseluruhan kasus pelanggaran lalu lintas dimana secara otomatis nantinya akan mendapatkan

konfirmasi dari petugas yang berwenang. Melalui keberadaan teknologi tersebut, pemerintah

berharap bahwasanya masyarakat bisa meningkatkan ketertibannya saat berkendara supaya tidak

teridentifikasi melanggar aturan lalu lintas.

Akan tetapi, pada kenyataannya, intensitas kasus pelanggaran yang terjadi saat

diterapkannya Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) masih terbilang tinggi. Kemudian

ditengah penerapan E-TLE Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat Telegram

Nomor: ST/380/IV/HUK.6.2/2023 tentang pemberlakuan kembali tilang manual. Sedangkan

berlaku ini pada konteks menindaklanjuti kasus pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi.

2. Metode

kualitatif tersebut bisa berupa dokumen, narasumber, fenomena, tempat, benda, gambaran atau

485

rekaman (Sugiyono, 2022:226). Meninjau dari sifat yang dimilikinya, penelitian ini bersifat

gambaran actual mengenai efektivitas kebijakan penerapan teknologi ETLE (Electronic Trafic

Law Enorcement) dimana nantinya akan berfokus pada pembahasan penegakan hukum akan

tertib berlalu lintas. Penelitian ini dilakukan di Polresta Kota Jambi yang dilakukan selama 8

bulan dari Juni- Januari 2023.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan oleh peneliti dalam bentuk

uraian singkat. Pembahasan mengacu pada rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam

penelitian yaitu bagaimana efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) dalam

penegakan hukum peraturan berlalu lintas di Kota Jambi dan apa faktor kendala dalam

semestinya (Jimly Asshiddiqie, 2016:17) Dalam penegakan hukum, aturan dibuat bukan tanpa

alasan, tetapi aturan dibuat untuk menegakkan ketertiban dan keadilan bagi seluruh umat

manusia. Salah satu aturan yang dibuat oleh Pemerintah menyangkut aturan lalu lintas yang

ditetapkan oleh Undang- undang Tahun 2009 Nomor 22 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu

Lintas. Meski dengan adanya aturan-aturan tersebut, tidak dapat dipungkiri akan terjadi

ketidaksuaian antara apa yang diatur dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat,

khususnya dalam lalu lintas jalan raya. Untuk melaksanakan aktivitas lalu lintas, tidak dipungkiri

negara bahkan tiap-tiap daerahnya membutuhkan peran kepolisian. Dimana tugas pokok

kepolisian yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan inovasi-inovasi dalam

penegakan hukum, yakni dengan pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau

tilang elektronik. Inovasi ETLE ini adalah bagian dari upaya kepolisian menyambut revolusi

industri 4.0. Dengan dilakukannya Tilang elektronik atau ETLE diharapkan dapat membantu

tugas Polri dalam memaksimalkan penegakan hukum pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Peneliti menggunakan dua teori yang melandasi hasil reduksi data yang dilakukan oleh

dengan menggunakan 2 teori. Pertama, teori yang dicetuskan oleh Fred R. David dan Forest R.

David yaitu teori manajemen strategik. Teori manajemen strategik menyatakan bahwa suatu

program dapat dikatakan efektif apabila memiliki manajemen strategi yang baik. Manajemen

486

strategi yang baik dapat di implementasikan melalui berbagai macam metode yang

electronic yang dimana tilang manual ini sendiri memiliki kerterbatasan dengan tidak melakukan

razia operasi zebra, hanya dapat menilang secara langsung jika terjadi pelanggaran di depan

mata oleh aparat kepolisian yang sedang bertugas. Hal ini dikarenakan bentuk dari strategi E-

TLE yang belum mampu untuk mengcover seluruh pelanggaran yang ada, jadi diberlakukan

kembali lah tilang konvenional dengan tujuan mengurangi angka pelanggaran yang ada di Kota

Jambi ini.

Kedua, teori efektivitas program yang dicetuskan oleh Duncan dalam Streers. Teori

efektivitas program menurut Duncan menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas sebuah

organisasi untuk mengimplementasikan programnya maka harus terintegrasi baik, tidak hanya

satu pihak saja yang menentukan tetapi banyak pihak lain yang harus terlibat, dalam penelitian

E-tle atau (Electronic Traffic Law Enforcement) berdasarkan hasil wawancara bersama

pihak kepolisian pelaksaan E-TLE ini bahwa sudah dijalankan secara maksimal dan cukup

efisien dalam membantu pihak kepolisian yang dimana sistem pengoprasiannya Electronic

Traffic Law Enforcement (E- TLE) mulai dilakukan secara resmi yaitu pada tanggal 23 Maret

2021. E-Tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) adalah sistem tilang

elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya yang berperan seperti polisi

yang bertugas di jalanan. Apabila ada kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dan

tertangkap CCTV, petugas yang memantau di monitoring room akan merekam dan mencatat

nomor plat kendaraan. Pemilik plat kendaraan akan surat tilang dan harus membayar denda

tersebut via bank dalam jangka waktu tujuh hari atau secara rincinya penindakan terhadap

menggunakan Electronic dan Identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan.

3. Kemudian operator ETLE memverifikasi dan mencetak surat konfirmasi untuk dikirimkan

ke alamat public kendaraan bermotor yang melanggar melalui kantor pos untuk

permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.

4. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan delapan (8) hari dariterjadinya

pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau dapat mendatangi langsung

5. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran

melalui BRI Virtual Accpunt (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi

guna penegakan hukum.

487

Pelanggar diberikan tenggat waktu untuk membayar denda setelah terkonfirmasi

kerumah pelanggar. Namun operator yang berada di Traffic Management Control (TMC)

Satlantas Polresta Jambi terlebih dahulu melakukan validasi, terkait jenis pelanggaran dan

memverifikasi pelanggaran. Sesudah hasil verifikasi keluar, jenis mobil dan/atau jenis motor

sudah terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikirimkan surat konfirmasi penilangan.

Surat konfirmasi penilangan dikirimkan ke alamat pelanggar melalui Kantor Pos Indonesia.

Kasat Lantas Polresta Jambi juga menjelaskan penegakan hukum tilang elektronik akan

dikenakan denda sesuai jenis pelanggaran yang diatur Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 22

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- Menerobos APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) tercantum dalam Pasal 287 ayat (1),

dikenakan sanksi berupa kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00.

sanksi berupa kurungan dua bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00.

- Penggunaan Handphone saat berkendara tercantum dalam Pasal 283, dikenakan sanksi berupa

kurungan penjara tiga bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00.

Mengenai masyarakat yang tertangkap kamera ETLE melakukan pelanggaran lalu lintas

namun bukan pemilik kendaraan yang asli atau bisa disebut mobil rental maka ditindak sebagai

berikut:

identitas pelanggar maka silahkan melakukan konfirmasi melalui website ETLE Jambi atau

datang langsung ke pusat E-TLE Kota Jambi yang berada di Polresta Jambi.

b. Bagi pemilik kendaraan bermotor bukan sebagai pelanggar lalu lintas tetapi tidak diketahui

identitas pelanggar maka akan dilakukan pemblokiran terhadap STNK

Kemudian tujuan didirikannya E-TLE ini berdasarkan hasil wawancara bersama pihak

kepolisian adalah bentuk moderenisasi penegakan hukum di era digital dengan menggunakan

kamera cctv yang kemudian mengambil gambar pelanggaran yang terjadi dijalanan, kemudian

meminimalisirkan petugas berhubungan langsung dengan masyarakat, guna menekan adanya

asumsi masyarakat terhadap indikasi pungli (pungutan liar) yang dilakukan oleh petugas

kepolisian dalam menangani pelanggaran lalu lintas, agar lebih transparan dengan menyertakan

bukti pada pelanggaran dan mengurangi angka pelanggaran yang terjadi yang dilakukan pada

488

menanggap bahwa E-TLE ini tidak terlalu menakutkan bagi masyarakat karena sebagian besar

sini melalui masyarakat pelanggar maupun lingkungan yang sudah pernah terkena tilang

electronic berbasis cctv ini secara perlahan masyarakat akan mengetahui bahwasanya peraturan

ini nyata dan benar dilaksanakan. Meskipun dalam penerapan masih belum sempurna, pada

penegak hukum pihak kepolisian sudah berusaha menjalankannya secara maksimal dan dalam

penegakan hukum berlalu lintas sudah terlaksana sebagaimana mestinya.

2. Integrasi

Dalam indikator integrasi ini peneliti melihat sosialiasi yang dilaksanakan oleh petugas

kepolisian kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, cakupan integrasi E-TLE adalah melihat

penyusunan rencana pelaksanaan sosialiasi untuk menyalurkan informasi berkaitan dengan

transformasi tilang konvensional menjadi E-TLE. Selain itu, mencakup pula metode yang akan

pihak kepolisian sosialisasi ini sudah sering dilakukan, minimal dalam 2 hari setiap abis apel ada

satu kali giat melakukan sosialisasi baik dengan pengeras suara yang ada di lampu merah

ataupun pengeras suara melalui mobil yang patroli pagi.

Namun, berdasarkan fakta dilapangan pada hasil wawancara bersama masyarakat, baik

masyarakat umum maupun masyarakat pelanggar, didapati bahwa masyarakat sama sekali belum

pernah melihat adanya sosialoisasi langsung dilapangan mengenai program E-TLE yang ada di

Kota Jambi ini. Kebanyakan masyarakat melihat sosialisasi dari sosial media, kalau untuk media

khususnya yang adan di Kota Jambi, masyarakat belum pernah melihat.

Kemudian yang masyarakat pernah melihat dari sosialisasi yang ada di Kota Jambi yaitu

baliho atau banner, yang ada dibeberapa simpang besar yang ada Di Kota Jambi. Masyarakat

Dalam indikator adaptasi ini peneliti melihat bagaimana pihak kepolisian dalam

menghadapi program barunya tersebut, dan ingin melihat respon masyarakat dalam beradaptsi

terhadap program E-TLE ini. Upaya adaptasi tersebut berkolerasi dengan keterampilan

masyarakat dalam menyesuaikan dirinya terhadap kebijakan yang baru diterapkan, dalam

konteksnya yaitu terkait proses pengadaan E-TLE yang sedang diimplementasikan di Polresta

Jambi.

diterapkan ini, petugas kepolisian yang ditunjuk untuk menjadi petugas operator E-TLE akan

melakukan pelatihan khusus terkait pengaplikasian program E-TLE ini. Dimana petugas

melakukan pelatihan langsung kepusat yaitu kejakarta, dan mendapatkan sertifikat khusus dalam

489

menangani pengaplikasian E- TLE ini. Dari sini diketahui bahwa tidak sembarang orang bisa

E-TLE ini tidak nyata,sehingga mendorong masyarakat melakukian pelanggaran karena

masyarakat menilai banyak yang melakukan pelanggaran tetapi tidak terkena tilang. Bahkan

berdasarkan pengalaman pribadi salah satu masyarakat umum menyatakan bahwa dia melakukan

pelanggaran tetapi tidak ada tilang sampai kerumahnya,sehingga masyarakat tersebut

menyepelekan kamera CCTV ini.

Berdasarkan teori duncan yang ada menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas sebuah

organisasi untuk mengimplementasikan programnya maka harus terintegrasi baik, tidak hanya

satu pihak saja yang menentukan tetapi banyak pihak lain yang harus terlibat. Dalam penelitian

ini pihak kepolisian melibatkan msyarakatnya dalam menjalankan programnya yang dimana

masyarakat menjadi tolak ukur dalam berhasil atau tidaknya program ini dilaksanakan.

penegakan hukum peraturan berlalu lintas di Kota Jambi.

Dalam penerapan E-TLE di Kota Jambi terdapat banyak kendala yang mempengaruhi

terjadi tingginya angka pelanggaran lalu lintas dijalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara

lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas

dalam saling berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati,

saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan

sesuatu. Dalam penerapan tilang elektronik terjadi ketidak seimbangan antara harapan dan

kenyataannya.

Ditengah penerapan E-TLE ini ditemukan beberapa kendala baik dari pihak kepolisian

maupun dari masyarakat yang menjadi objek dalam tujuan program tersebut. Terdapat banyak

masyarakat, serta budaya. Faktor sarana prasarana dalam penerapan E- TLE membutuhkan alat-

alat canggih berupa kamera tilang serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan E-

TLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar,

karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Penegakannya harus dilakukan secara

merata di seluruh wilayah. Selanjutnya adalah faktor masyarakat. Dapat dikatakan masyarakat

merupakan faktor terpenting dalam tercapainya tujuan penerapan ETLE ini. Permasalahannya

kendaraan ditutup agar tidak dapat terekam.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak kepolisian menjelaskan bahwa yang menjadi

faktor kendala dalam penerapan E-TLE di Kota Jambi ini yaitu:

490

1. Faktor Penegakan Hukum

membuat petugas kehilangan jejak pelanggar. Sehingga, masalah ini menjadi salah satu kendala

yang penting. Jika terjadi kesalahan penginputan misalanya pada identitas pelanggar tentu sulit

untuk melacak keberadaan pelanggar. Kemudian banyaknya alamat yang tidak ditemukan

sehingga surat tersebut kembali kepolresta.

2. Faktor sarana dan pra sarana

Faktor sarana dan prasarana berdasarkan cctv yang terdapat di ruang Command Center

Polresta Jambi terdapat beberapa marka jalan yang kurang jelas sehingga petugas penindak tidak

dapat melakukan penindakan penilangan elektonik. Selain itu dari 16 cctv yang di ujicoba pada

saat launching hanya 8 cctv yang digunakan sebagai kamera cctv E-TLE karena sisa 8 lainnya

hanya kamera pemantau saja. Kemudian belum adanya anggaran serta harwat untuk pengiriman

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat itu sendiri menjadi salah satu faktor kekurangan dalam penerapan

sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Banyak pengendara atau masyarakat yang

tidak melakukan proses balik nama setelah melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor,

yang mangakibatkan surat yang terkonfirmasi tidak sampai kepada pelanggar atau pemilik

kendaraan saat ini dan terdapat juga kendaraan yang tidak teridentifikasi atau tidak sesuai

dengan data yang terdapat pada registrasi penomoran kendaraan (menggunakan plat palsu)

sehingga petugas tidak dapat melakukan penindakan.

Sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata. Sosialisasi pemerintah dan

pihak kepolisian yang sangat minim tentang penerapan tilang elektronik membuat kebanyakan

yang sudah mengetahui program ini tetap melakukan pelanggaran karena merasa tidak pernah

ada surat tilang tiba dirumah mereka walaupun masyarakat melakukan pelanggaran.

Berdasarkan analisis penulis menujukkan bahwa yang menjadi kendala dalam penerapan

ETLE ini ada 3 faktor, yang pertama adalah faktor penegakan hukum yang sering terjadi

salahnya pengimputan identitas pelanggar kemudian yang kedua adalah faktor sarana dan

prasarana seperti CCTV yang tidak bisa melakukan penilangan karena offline kemudian yang

kandaraan yang dibeli dan kurangnya sosisalisasi mengakibatkan rendahnya pengetahuan

masyarakat terhadap program E-TLE ini.