Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 474-481

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

474

Reja Fahlevi et.al (Pemenuhan Hak Politik Warga Negara....)

Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin (Studi

Kasus Penyandang disabilitas)

Reja Fahlevi

a,1

, Budi Rahman

b,2

a,b

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Indonesia

reja.fahlevi@ulm.ac.id

[email protected]om

Email Correspondence: reja.fahlevi@ulm.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 21 Agustus2023

Direvisi: 17 November 2023

Disetujui: 27 Desember 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

Hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu komponen

dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dipenuhi. Namun, jika melihat

realitas yang terjadi hari ini, masih banyak tidak terpenuhinya hak politik

bagi penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk melihat sekaligus

menganalisis bentuk pemenuhan hak politik mengenai sosialisasi bagi

penyandang disabilitas dan bentuk penyedian fasilitas sarana prasarana

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin. Penelitian ini

menggunakan metode kualitaif deskriptif dengan melakukan wawancara

dan obervasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bentuk pemenuhan

Hak Politik Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Banjarmasin dilakukan

dengan dua cara. Pertama, dengan menyediakan penterjemah bagi

penyandang disabilitas Tuna Rungu dalam kegiatan sosialisasi mengenai

prosedur dan mekanisme terkait pemilihan umum. Kedua, penyedian

fasilitas sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas Tuna Netra

disediakan dengan alat bantu braile dalam Pemilu. serta memberikan

Pemberian akses kursi roda, dan layanan yang ramah untuk penyandang

disabilitas di Kota Banjarmasin.

Kata Kunci:

Hak Politik

Warga Negara

KPU

Penyandang Disabilitas

ABSTRACT

Keywords:

Political Rights

Citizen

KPU

Persons with Disabilities

Political rights for people with disabilities are one component of Human

Rights that must be fulfilled. However, if you look at the reality today, there

are still many political rights for people with disabilities that are not fulfilled.

The aim of this research is to see and analyze the form of fulfillment of

political rights regarding socialization for people with disabilities and the

form of provision of infrastructure and facilities by the General Election

Commission (KPU) of Banjarmasin City. This research uses descriptive

qualitative methods by conducting interviews and observations. The results

of this research show that the Banjarmasin City KPU fulfills the Political

Rights of Persons with Disabilities in two ways. First, by providing

interpreters for deaf people in outreach activities regarding procedures and

mechanisms related to general elections. Second, the provision of facilities

and infrastructure for blind people with disabilities is provided with braille

aids in elections. and providing wheelchair access and friendly services for

people with disabilities in Banjarmasin City.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan pemimpin dan wakil

rakyat yang menduduki jabatan pemerintah selama lima tahun mendatang. Setiap warga negara

memiliki hak untuk berpartisipasi dalam acara demokrasi yang dilaksakakan setiap lima tahun

sekali. Hak ini telah diatur dalam UU nomor 7 Tahun 2017 pasal 198 (ayat 1 dan 2) yang

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 474-481

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

475

Reja Fahlevi et.al (Pemenuhan Hak Politik Warga Negara....)

menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang

telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan

suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih dan atau sudah kawin.

Dalam hal ini, pemilu sebagai pesta demokrasi idelanya dinikmati dan diikuti oleh semua

warga negara tanpa kecuali, jika terdapat diskriminasi bagi suatu kelompok maka hal tersebut

mencederai semangat yang diusung oleh demokrasi. Sudah barang tentu, dalam hal ini tidak

pantas dijadikan alasan dalam meminggirkan hak warga negara, salah satu satu permasalahan

klasik pemilu yakni masih terdapat warga negara yang terabaikan hak politiknya, salah satu

hak politik yang harus dipenuhi oleh negara yakni hak penyandang disabilitas.

Dalam konsep persamaan Hak antar sesama manusia, HAM tidak menghendaki adanya

perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam berjalannya waktu para

penyadang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termajinalisasikan, mendapat

perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam mengupayakan pemohonan hakya.

Perkembangan konsep HAM tersebuh, terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang

menjunjung tinggi hukum dan HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam kaitannya dengan hak politik bagi penyandang

disabilitas sebagai salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apa lagi dalam

tataran negara demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi

masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah

politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan (Halalia et al., 2017).

Hak politik bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari Hak Asasi

Manusia (HAM) yang juga harus dipenuhi, apa lagi dalam tataran negara demokrasi, Indonesia

sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penyadang disabilitas untuk

ikut partisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan. (Halalia, et

al, 2017). Data Penyandang Disabilitas yang memiliki Hak suara untuk memilih pada

Pemilihan Umum Tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Berikut akan disajikan jumlah

daftar Penyandang Disabilitas yang memiliki hak suara pada pemilu tahun 2024, akan disajikan

dalam bentuk table di bawah ini:

Tabel 1

Daftar Penyandang Disabilitas Tahun 2023 Kota Banjarmasin

Sumber: KPU Kota Banjarmasin, 2023.

Berdasarkan data di atas, masih banyak terdapat para penyandang disabilitas di Kota

Banjarmasin yang pada tahun 2024 nanti memiliki hak politik yang salah satunya yakni Hak

untuk berpartisipasi menjadi pemilih dalam Pemilu. Dengan hal tersebut, maka perlu Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin untuk menjamin hak politik mereka. Dalam hal ini

salah satu jaminan untuk menggunakan hak politik sebagai pemilih dalam penyelenggaraan

pemilu. Dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 yakni pasal 5 hak untuk

mendapatkan Pendidikan politik. Mereka berhak untuk mengikuti proses kontestasi politik

sebagai peserta, berhak untuk memilih,berhak menyalurkan aspirasi politiknya secara terbuka

Kecamatan

Laki

Perempuan

Banjarmasin Tengah

Banjarmasin Utara

115

129

Banjarmasin Timur

Banjarmasin Selatan

Banjarmasin Barat

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 474-481

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

476

Reja Fahlevi et.al (Pemenuhan Hak Politik Warga Negara....)

baik lisan maupun tulisan berhak menjadi anggota sekaligus pengurus partai politik, mereka

juga dapat berperan aktif dalam tahapan pemilu sekaligus juga memperoleh hak disabilitas

pada pemilihan umum.

Namun jika dilihat dari realitas yang terjadi, banyak penyandang disabilitas justru tidak

menggunakan hak politiknya bahkan justru menjadi sasaran negatif dari oknum-oknum peserta

Pemilu, dikarenakan minimnya literasi politik yang mereka dapatkan, kurangnya sosialisasi

dari penyelenggara Pemilu, serta minimnya sarana dan prasarana yang mereka terima ketika

berkeinganan untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Seharusnya jika melihat

persoalan di atas, Pemerintah dalam hal ini ialah penyelenggara pemilu harus memanfaatka

kemajuan teknologi yang signifikan, memberikan akses pendidikan politik,melibatkan dalam

kampanye politik , informasi politik dan memberikan alat bantu bagi penyandang disabilitas

untuk mendukung aktif berpartisipasi dalam menggunakan hak politinya (Haryani, 2021).

Hak Politik Bagi penyadang disabilitas di Indonesia dapat dilihat dari sisi pemberian

informasi melalui sosialisasi politik dan juga penyediaan aksesibilitas berupa sarana dan

prasarana yang menunjang. Terdapat masalah hal ini sangat perlu pembenahan dan perbaikan

dari cara sosialisasi agar efektif mereka pahami dan penyedian sarana prsarana untuk para

penyandang disabilitas, agar suara mereka juga perlu diberikan jaminan kerahasiaan dan

kenyamanan dalam memilih. Upaya lain yang bisa diberikan juga bisa dalam bentuk diseminasi

informasi, dan advokasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan Umum (KPU) untuk

memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pemenuhan hak politik penyandang

disabilitas dalam Pemilu (Desti, 2018 dan Gemiharto, 2021).

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, masih dibahas secara umum maka dalam

hal ini peneliti mencoba untuk memperdalam terkait upaya dalam pemenuhan hak politik

penyandang disabilitas oleh KPU melalui kegiatan sosialisasi dan penyedian fasilitas sarana

prasarana. dalam hal ini keuntungan untuk di teliti masyarakat dapat mengetahui bentuk seperti

apa yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan sosialisasi dan penyedian fasilitas sarana

prasarana dalam hak politik penyandang disabilitas dalam hal ini peneliti tertarik untuk

memperdalam penelitian ini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan lebih

menekankan penemuan proses yang berkenaan dengan bentuk pemenuhan hak politik

penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin menjeleng pemilihan

umum tahun 2024. Objek Penelitian ini adalah bagaimana bentuk pemenuhan hak politik

mengenai sosialisasi bagi penyandang disabilitas oleh komisi pemilihan umum Kota

Banjarmasin, dan Bagaimana bentuk pemenuhan hak politik dalam penyedian fasilitas sarana

Prasarana penyandang disabilitas oleh komisi pemilihan umum Kota Banjarmasin. Sumber data

Primer untuk penelitian ini adalah observasi dan wawancara mendalam, menentukan

validitasnya peneliti menggunakan trianggulasi sumber untuk meninjau kembali data yang

diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini terdiri dari 5 narasumber yaitu wakil

ketua komisi pemilihan umum kota Banjarmasin, satu orang ketua divisi teknis penyelenggara,

satu orang ketua divisi sosialisasi,Pendidikan pemilih,partisipasi masyarakat, dan sumber daya

manusia dan dua orang penyandang disabilitas netra di Kota Banjarmasin.

3. Hasil dan Pembahasan

Bentuk Pemenuhan Hak Politik Sosialisasi Bagi Penyandang Disabilitas Oleh Komisi

Pemilihan Umum Kota Banjarmasin.

Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi ke penyandang

disabilitas terkait pemahaman warga negara baik untuk menjadikan pemilih cerdas dan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 474-481

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

477

Reja Fahlevi et.al (Pemenuhan Hak Politik Warga Negara....)

menjaga kondusifan untuk menjelang pemilihan ini, hal dikarenakan merupakan langkah yang

baik, kemudian dijelaskan cara yang dilakukan dalam hasil wawancara dapat dikatakan

sosialissasi sudah dapat terlaksana baik dalam menjelang pemilihan umum sosialisasi yang

dillaksankan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilihan umum,

dalam hal ini komisi pemilihan umum (KPU) Menjelaskan hal yang mendasar dalam

komponen yang ada dalam pemilihan nanti.

Hak politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia

yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak

politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Demikian hal dari secara garis

besar mereka mendapatkan atau tahu cara sosialisasi diberikan dengan memahami pemahaman

terkait hal yang menjadi agenda dalam pemilu, dalam hal pastinya sosialisai ada beragam

disabilitas yang mendapatkan hal berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa yang terlibat dalam

sosialisai ini beragam orang ikut berhadir dari Disabilit Netra, disabilitas Fisik, disabilitas tuna

rungu (Puspita, 2021).

Dalam Pelaksanaannya, bentuk sosialisasi yang diberikan oleh komisi pemilihan umum

untuk penyandang disabilitas terkait pemahaman warga negara baik untuk menjadi pemilih

cerdas dan menjaga kondusifan untuk menjelang pemilihan ini, hal ini serupa dilakukan

penyandang disabilitas warga kota Banjarmasin, berdasarkan pendapat Ketua Perkumpulan

penyandang disabilitas indonesia (PPDI) berinisal S (51 Tahun ) bahwa bentuk sosialisai KPU

memberikan sosialisasi kepada kami terkait pemilu ini bagaimana menjaga kestabilan

masyarakat ,materi agar masyarakat kondusif, bagaimana jadi pemilih cerdas ,masyarakat yang

baik untuk hal ini dapat memberikan pemahan tersendiri bagi saya sebagai ketua komunitas

disabilitas kota banjarmasin agar nanti saya juga dapat memberikan dan memberikan

pemahaman kepada yang lain terkait pemilihan umum maupun hal lain yang berkaitan dengan

pemilu menurutnya bentuk sosialisasi ini mereka dapat megetahui terkat pemahaman terkait

pemilu dan mengenali jenis surat suara dalam pemilihan nantinya.

Dalam kegiatan ini, Komisi Pemilihan umum kota Banjarmasin juga menganjurkan ke

penyandang disabilitas untuk memberikan informasi kepada para keluarga, teman sahabat

terkait pemilihan umum ini dan juga menjelaskan bahwa para disabilitas pasti akan diberi

kemudahan terkait memilih nanti. Dalam hal ini, Komisi pemilihan umum (KPU) kota

Banjarmasin juga akan melakukan simulasi ketika menjelang pemilihan umumnya agar para

disabilitas yakin terhadap kenyaman untuk mereka. Setiap anggota baru masyarakat harus

mempelajari peran-peran yang ada dalam masyarakat suatu proses yang dinamakan

pengembalian peran (role taking) Dalam Para disabilitas yang sudah mendapatkan pengetahuan

dari sosialisai dapat memberikan informasi juga dapat mengambil peran sebagai orang yang

berkontribusi demi sukses nya pemilu (Mead, 2022).

Dalam hal ini komisi pemilihan umum memberikan kemudahan dalam melaksanakan

sosialisasi ini dengan menyediakan alat penterjemah dalam sosialisasi tersebut dan melakukan

diskusi terbuka terkait pemilihan umum. KPU harus melakukan sosialisasi bagi penyandang

disabilitas sesuai kebutuhannya masing masing seperti Menggunakan Bahasa isyarat tangan,

tulisan Braile atau berbagai meotode lain yang di perlukan. Untuk ini KPU Kota Banjarmasin

telah menjalankan terkait sosialisasi dengan membawa Seperti Bahasa isyarat tangan untuk

memudahkan sosialisasi terhadap disabilitas netra. Dalam konsep Hak asasi manusia

pemerintah harus menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu, hal

ini dapat dilakukan dengan menyediakan alat penterjemah bagi penyandang disabilitas tuna

rungu dan tunawicara (Sulistyo, 2023 dan Listiawati, et al, 2023).

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Bentuk sosialisasi yang diberikan oleh Komisi

Pemilihan umum Kota Banjarmasin melakukan nya agar para disabilitas ini dapat pemahamn

terkait pemilu dan hal ini juga sudah secara maksimal agar setiap penyandang disabilitas bisa

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 474-481

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

478

Reja Fahlevi et.al (Pemenuhan Hak Politik Warga Negara....)

ikut mendapatkan sosialisasi walaupun tidak tidak bisa menjangkau lebih banyak tapi Peran

dari disabilitas sudah terwakilkan sehingga mereka yang ikut dapat juga memberikan informasi

sama halnya mereka dapat sosialisasi dan dalam sosialisai tersebut dari Komisi Pemilihan

umum kota Banjarmasin secara maksimal memberikan sosialisasi terbaik dengan mudahkan

para disabilitas netra dengan membawa bahasa isyarat langsung dengan kolaborasi dari SLB

terkait yang mengmahami juga dengan hal ini.

Bentuk Pemenuhan hak politik dalam penyedian fasilitas sarana prasarana penyandang

disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Penyedian Saran Alat bantu pemilu harus tersedia bagi penyandang disabilitas, bagi

penyandang disabilitas netra, seperti tinta braile, alat membaca suara dan alat peraba kertas

suara, alat bantu pemungutan suara penyandang disabilitas tunadaksa seperti alat bantu

menulis, alat bantu memasukan suara, dan alat bantu mencoblos kertas suara, alat bantu

pemungutan suara bagi penyandang disabilitas tunarungu seperti penerjemah Bahasa isyarat,

petugas pemilu juga harus ramah disabilitas dan memiliki pengetahuan tentang hak politik

penyandang disabilitas serta keterampilan untuk berkomunikasi dan berinterkasi dengan

penyandang disabilitas.

Penyedian sarana yang diberikan oleh komisi pemilihan umum kota Banjarmasin bagi

penyandang disabilitas ialah ada memmberikan alat bantu tunanetra khusus Braile dalam

memilih untuk para disabilitas netra dalam pemilihan nanti. Penyedian terkait prasarana yang

diberikan oleh komisi pemilihan umum kota bagi penyandang disabilitas ialah mereka

diberikan kemudahan akses pada penyandang disabiliatas dalam hal untuk diarahkan untuk

menuju ke tempat bilik suara. Dan penyedian lain juga dengan dalam hal ini untuk para

disabilitas rungu/atau wicara dari petugas pemilih pemilihan dapat menebur atau menyapa

pemili tersebut atau menggunakan dengan Bahasa isyarat sehingga para disabilitas meresa

mereka selalu diberikan kemudahan mengetahui jika ada panggilan giliran maju untuk

melakukan hak pilihnya.

Penyedian Prasarana dalam pemilu merupakan hal yang penting untuk menjamin hak

politik dan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Sarana dan prasarana yang

maksud meliputi tempat pemngutan suara (TPS), alat bantu Pemilu dan petugas pemilu yang

ramah disabilitas. Berikut ini sarana dan prasana yang ramah disabilitas sebagai berikut Tempat

pemungutan suara (TPS) yang harus memenuhi persyaratan aksebilitas bagi penyandang

disabilitas, Jarak TPS dari pemukiman penyandang disabilitas tidak terlau jauh, Jalan menuju

TPS harus mudah dilalui oleh penyandang disabilitas, Tempat Pemungutan suara (TPS) harus

memiliki pintu masuk dan keluar yang lebar, serta tersedia ramp atau lift untuk penyandang

disabilitas yang menggunakan kursi roda, dan Tempat pemungutan suara(TPS) harus memiliki

toilet yang memadai bagi penyandang disabilitas (Suryanto, 2018).

Penyedian prasarana yang diberikan oleh komisi pemilihan umum kota Banjarmasin ialah

pemberian kemudahan untuk disabilitas untuk ini hal yang bisa dengan cara mendirikan tempat

Pemungutan Suara (TPS) Yang Aksibel atau mudah dijangkau mereka, untuk jalan luas juga

perhatian juga bagi petugas Kelompok penyelenggara pemunguatan suara (KPPS) sehingga ini

bisa memudahkan bari para penyandang disabilitas fisik bisa menuju tempat Bilik suara nya,

tempat suara yang rendah dibawah standar pada umumnya sehingga hal ini tidak ada kendala

dan hambatan sendiri.

Akses dan prinsip untuk penyandang disabilitas ini terdiri dari kegunaan,yaitu setiap

orang harus dapat mempergunakan semua tempat suara atau bersifat umum. Kemudahan yaitu

setiap orang dapat mencapai semua tempat yang bersifat umum dalam suatu bangunan.

Keselamtan yaitu setiap setiap bangunan bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun

harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Kemandirian yaitu setiap orang harus

bisa mencapai tanpa harua membutuhkan bantuan orang lain. Seleras denganterkait untuk

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 474-481

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

479

Reja Fahlevi et.al (Pemenuhan Hak Politik Warga Negara....)

penyedian prasarana kemudahan yang diberikan komisi pemilihan umum kota Banjarmasin hal

tersebut dengan pendapat dari komisioner dengan Ketua Teknis Penyelenggaran Yang jelasnya

hal yang penting kami berikan ini yakni kemudahan dalam hal TPS dapat disesuaikan dengan

kondisi penyandang disabilitas tuna daksa yang digunakan oleh kursi ruda supaya kursi roda

yang digunakan dapat digunakan bisa masuk TPS yang mereka datangi (Priscyllia, 2016).

Hal ini sejalan apa yang di jelaskan bahwa Hak Politik penyandang disabilitas merupakan

salah satu hak yang dijamin dan dilindungi berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang nomor 8

Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (UU 8/2016). Hak politik yang diatur dalam pasal

13 UU 8/2016 meliputi: Memilih dan dipilih dalam jabatan Publik. Menyalurkan aspirasi

politik baik tertulis maupun lisan. Memilih partai dan/atau individu yang menjadi pengurus

organisasi masyarakat dan/atau partai politik. Membentuk dan bergabung dalam organisasi

penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional,

dan internasional. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap

dan/atau bagian penyelengggaranya. Memperoleh aksebilitas pada sarana dan Prasana

penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan Gubernur, Bupati/ Walikota, Pemilihan kepala

desa atau nama lain. Memperoleh Pendidikan politik.

Hal yang harus ditingkatakan dan dibenahi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait

penyedian sarana untuk penyandang disabilitas Tuna Netra tidak disediakan alat bantu Braile

untuk pemilihan Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Dewan perwakilan daerah (DPRD) provinsi

maupun kabupaten. alat bantu braile dalam semua kategori surat suara merupakan bentuk

pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas penyedian alat bantu bantu braile

dalam semua kategori surat suara merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan

pemilu yang inklusif. Maka dalam hal ini penting karena pemilu merupakan hak asasi manusia

yang harus dijamin bagi semua warga negara, termasuk pemilih tunanetra (Murniati, 2018,

Soleh, 2016).

Gambar 1: Sosialisiasi yang diberikan kepada penyandang disabilits

4. Kesimpulan

Pemenuhaan Hak Politik Warga Negara Penyandang Disabilitas oleh KPU Banjarmasin

terdiri 2 bentuk. Sosialisasi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan umum Kota Banjarmasin

dalam melakukan sosialisasi yang berikan ialah sosialisasi diberikan ke penyandang

disabilitas kota Banjarmasin cara nya menyediakan penterjemah dalam sosialisasi tersebut

sehingga dapat mempermudah disabilitas agar mereka dapat memhami sosialisai dalam

mempermudahkan dan hal peran disabilitas juga menginformasikan ulang terkait pemahaman

yang didapat. Bentuk Penyedian sarana dan prasarana yang diberikan komisi pemilihan umum

kota Banjarmasin dalam hal ini untuk penyandang disabilitas netra disediakan kemudahan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 474-481

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

480

Reja Fahlevi et.al (Pemenuhan Hak Politik Warga Negara....)

dalam memilik dengan alat bantu Braile, terkait penyandang disabilitas lain hal ini Seperti

Kemudahan dalam akses menuju ke tempat bilik suara yang lebih untu pengguna kursi roda

dan Penyedian terkait Prasarana lain yang diberikan oleh komisi pemilihan umum kota bagi

penyandang disabilitas ialah rasa aman yang diberikan petugas Petugas penyelenggara

pemungutan suara (KPPS).

5. Daftar Pustaka

Aliyah, Zainal Nur. Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan

Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014, Makasar, 2014.

Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019

Di Kabupaten Sleman. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 29–41.

Desti, T. (2018). Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Jurnal Ppkn, 6(1),

1180–1188.

Gemiharto, I. (2021). Studi Kasus Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 Kota Cimahi Jawa Barat.

Halalia, Riskana. (2017). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. Pemenuhan Hak Politik Penyandang

Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Syari, M., & Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ah. 6(2),

1–2.

Haryani, R. (2023). Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang

Nomor 7 TAHUN 2017, UNES Journal Of Swara Justisia 7(3), 1–8.

George Herbert mead. (2010). Mind, delf, and society: from the standpoint of social

behaviorist. (Chicago:university of chicagi press, 1934/1962)

Listiawati, E., Fauzi, E., Nata, L. M., & Jamaludin, A. (2023). Acces to Justice Penyandang

Disabilitas Intelektual: Peradilan Pidana sebagai Implementasi Equality Before the Law.

Simbur Cahaya, 30(1), 173-190.

Murniati, N. A. N., Sumardiyani, L., & Alfiah, A. (2018). Children-Friendly Learning

Management Model to Shape Low Class Learners’ Independence and Interpersonal

Skills.

Puspita, D. V. (2021). Peran Kelompok Difabel Desa (KDD) Makmur Jati Mandiri dalam

Memberdayakan Penyandang Disabilitas untuk Mewujudkan Desa Jatirejo sebagai Desa

Inklusi (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

Priscyllia, F. (2016). Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang

Disabilitas. Lex Crimen, 5(3).

Soleh, A. (2016). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi; Studi

Kasus di Empat Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta. LKIS Pelangi Aksara.

Sulistyo, N. W. (2023). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak

2019 Di Kabupaten Bantul Oleh Kpu Kabupaten Bantul (Doctoral dissertation,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 474-481

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

481

Reja Fahlevi et.al (Pemenuhan Hak Politik Warga Negara....)

Suyatno, I (2018), Penyedian sarana dan Prasarana pemilu untuk penyanang disabilitas,Jurnal

hukum dan Pembangunan,48(3) 499-515.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.