Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 373-383

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

373

La Ode Awal Sakti et.al (Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku ....)

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku main

hakim sendiri (Eigenrichting) putusan nomor:

194/Pid.B/2022/PN Unaha

La Ode Awal Sakti

a,1

, Yeni Haerani

b,2

, Yahyanto

c,3

, Ade Caesar Premadani Adam

d,4

abcd

Fakultas Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kaloka, Sulawesi Tenggara, Indonesia

awalsakti122@gmail.com;

[email protected]d;

[email protected];

adecaesarpre[email protected]

Email: awalsakti122@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 17 Maret 2023

Direvisi: 7 Juli 2023

Disetujui: 23 Oktober 2023

Tersedia Daring: 1 Januari

Main hakim sendiri (eigenrichting) adalah tindakan untuk menghukum

orang lain tanpa melalui proses hukum yang berlaku. Tindakan ini dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana, karena bertentangan dengan

ketentuan Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang

melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tujuan penelitian

ini untuk mengetahui konsep tindak pidana main hakim sendiri

(eigenrichting) menurut hukum pidana positif di Indonesia juga untuk

mengetahui dan memahami bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku main hakim sendiri (eigenrichting). Penelitian ini menggunakan

metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa konsep tindak pidana main hakim sendiri (eigenrichting) menurut

hukum pidana positif di Indonesia yang telah diterapkan oleh Jaksa

Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Konawe adalah Pasal 170 KUHP

Tentang Pengeroyokan, Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan, dan Pasal

351 KUHP Tentang Penganiayaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap

pelaku main hakim sendiri (eigenrichting) dalam Putusan Nomor:

194/Pid.B/2022/PN, para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya

berdasarkan kedudukannya dan bentuk perbuatannya. Majelis Hakim

menerapkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur kedudukan pelaku

dalam penyertaan tindak pidana yang dinyatakan sebagai pleger (pelaku)

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha.

Kata Kunci:

Pertanggung jawaban

Pidana

Main Hakim Sendiri

Keywords:

Liability

Criminal

Eigenrichting

Vigilantism (eigenrichting) is the act of punishing another person without

going through the applicable legal process. This action can be categorised as a

criminal offence, because it is contrary to the provisions of Article 1 of the

Criminal Code which states that every person is prohibited from committing

acts prohibited by law. The purpose of this study is to determine the concept of

the criminal offence of vigilantism (eigenrichting) according to positive

criminal law in Indonesia as well as to know and understand the form of

criminal liability for the perpetrators of vigilantism (eigenrichting). This

research uses normative-empirical legal research methods. The results showed

that the concept of vigilantism (eigenrichting) according to positive criminal

law in Indonesia that has been applied by the Public Prosecutor at the Konawe

District Prosecutor's Office is Article 170 of the Criminal Code on Robbery,

Article 338 of the Criminal Code on Murder, and Article 351 of the Criminal

Code on Maltreatment. Criminal responsibility for the perpetrators of

vigilantism (eigenrichting) in Decision Number: 194/Pid.B/2022/PN, the

perpetrators are responsible for their actions based on their position and the

form of their actions. The Panel of Judges applied Article 55 Paragraph (1) to 1

of the Criminal Code which regulates the position of the perpetrator in the

participation of a criminal offence declared as a pleger (perpetrator) by the

Panel of Judges of the Unaha District Court.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 373-383

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

374

La Ode Awal Sakti et.al (Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku ....)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Asas legalitas yang tercantum didalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, dalam bahasa Belanda

disalin dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka berbunyi : “Tiada suatu perbuatan (feit)

yang dapat di pidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang

mendahuluinya. Menurut Hazewinkle-Suringa, jika suatu perbuatan (feit) yang mencocoki

rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan

saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana

(Hamzah, 2008).

Dalam suatu perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya

perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian

dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam perbuatan itu orang tersebut memiliki

kesalahan (Hamzah, 2008). Kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk

memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya

tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf

zonder schuld). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana,

demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua

ajaran penting dalam hukum pidana Asas praduga tak bersalah memiliki arti bahwa seseorang

yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan

bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak ada unsur keraguan sedikitpun menyatakan dengan tegas

kesalahannya itu (Moeljatno, 2008).

Hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan

keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Sebelum

proses pembuktian memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran,

maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang

telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana (Hamzah, 2008). Masalah

perbuatan main hakim sendiri (Eigenrichting) membuat keliru satu bentuk pandangan

masyarakat lantaran adanya kesalahan norma berlaku di masyarakat. Menurut Sudikno

Mertokusumo, tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut

kehendaknya sendiri yang yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain

yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian(Mertokusumo, 2010). Main hakim

sendiri dalam kamus bahasa Indonesia adalah menghakimi orang lain tanpa memperdulikan

hukum yang ada (biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan lain

sebagaimana). Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Terminologi hukum pidana, menyatakan

bahwa main hakim sendiri (eigenrichting) adalah perbuatan melakukan sewenang-wenang

terhadap seseorang (pelaku delik) tanpa melalui prosedur hukum, misalnya, penganiayaan

pelaku pencurian yang tertangkap tangan oleh warga (massa), pembakaran rumah-rumah

penganut Ahmidiyah dan sebagainya.

Kemudian dalam bahasa internasional istilah dari tindakan main hakim sendiri ini disebut

dengan Street Justice yang bermakna “keadilan jalanan”. Keadilan jalanan dimaknai sebagai

tindakan kekerasan yang cenderung berupa pelaku kolektif (massa) yang melakukan praktek

main hakim sendiri kepada pelaku kejahatan yang tertangkap tangan (Welly, 2015). Menurut

kajian hukum pidana internasional street justice dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu

dengan beralasan bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan untuk membuat

para kriminal menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Di dalam KUHP secara

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 373-383

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

375

La Ode Awal Sakti et.al (Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku ....)

formal tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan main