Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 74-84

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Yesita Amanda et.al (Strategi penanganan korban pelecehan seksual….)

Strategi penanganan korban kekerasan seksual pada

perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

Yesita Amanda

a,1

, Triana Rekejiningsih

b,2

, Erna Yuliandari

c,3

a,b,c

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Kota

Surakarta, Indonesia

yesitaamanda@student.uns.ac.id;

triana_rizq@staaff.uns.ac.id;

[email protected].id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Maret 2023

Direvisi: 21 Juli 2023

Disetujui: 3 Oktober 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Bagaimana strategi

penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. 2) Apa permasalahan

yang ditemui dalam penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan

dan solusinya. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Pada penelitian ini ditemukan hasil: 1) strategi penanganan korban

kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Karanganyar yaitu (1) penerimaan laporan, (2) penjangkauan

korban, (3) pengolahan kasus, (4) mediasi, (5) pendampingan medis,

psikologis, hukum, (6) pemulihan psikis dan trauma. 2) Permasalahan yang

ditemui dalam penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan dan

solusinya yaitu (1) kurangnya tenaga pendamping yaitu dengan menggait

lembaga lain yang memiliki tujuan sejalan, (2) korban yang tidak terbuka,

diatasi dengan refreshing mind, (3) keluarga yang kurang kooperatif diberi

pemahaman, (4) kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dinas yang

menangani kasus kekerasan seksual, diatasi dengan mengadakan sosialisasi.

Kata Kunci:

Perempuan

Kekerasan Seksual

Korban Kekerasan Seksual

ABSTRACT

Keywords:

Women

Sexual Violence

Victims of Sexual Violence

This study aims to analyze: 1) What is the strategy for handling victims of

sexual violence against women by the Office of Women's Empowerment, Child

Protection, Population Control and Family Planning, Karanganyar Regency. 2)

What are the problems encountered in handling victims of sexual violence

against women and the solutions. In this study using qualitative research

methods. In this study the results were found: 1) strategies for handling victims

of sexual violence against women by the Office of Women's Empowerment,

Child Protection, Population Control and Family Planning in Karanganyar

Regency, namely (1) receiving reports, (2) outreach to victims, (3) case

processing, ( 4) mediation, (5) medical, psychological, legal assistance, (6)

psychological and trauma recovery. 2) The problems encountered in handling

victims of sexual violence against women and their solutions are (1) lack of

companion staff, namely by engaging other institutions that have the same

goals, (2) victims who are not open, overcome with refreshing minds, (3)

families who lack cooperative given an understanding, (4) the lack of

understanding of the community about the agency that handles cases of sexual

violence, overcome by conducting socialization.

This is an open access article under CC BY-SA license

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 74-84

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Yesita Amanda et.al (Strategi penanganan korban pelecehan seksual….)

1. Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila mengajarkan mengenai ketuhanan,

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, selain itu Pancasila juga mengajarkan

mengenai sikap dan perbuatan saling menghargai sesama manusia. Namun saat ini marak terjadi

kasus kekerasan yang menjadi isu hangat dikalangan masyarakat. Kekerasan merupakan

tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh seseorang atau disebut dengan pelaku terhadap

orang lain yaitu korban dengan tujuan untuk menyengsarakan sehingga mengakibatkan kerugian

baik secara fisik, psikis, ekonomi, dan sebagainya. Kekerasan merupakan tindakan yang

dilakukan sebagai bentuk dari tindak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah

ditetapkan dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kekerasan dapat

terjadi kepada setiap orang dimanapun dan kapanpun, salah satunya kepada perempuan.

Perempuan merupakan salah satu subjek hukum yang rentan mendapat tindakan pelanggaran

terhadap Hak Asasinya (Purwanti & Zalianti, 2018:139). Perempuan kerap kali dianggap sebagai

manusia yang lemah dan tidak berdaya sehingga perempuan kerap menjadi korban kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan wujud dari ketimpangan relasi atau hubungan antara

kekuasaan laki-laki dan perempuan (Rahayu, 2021:10), sedangkan perempuan memiliki harkat

dan martabat yang harus dijaga dan dilindungi, tetapi dalam kenyataannya banyak kejadian-

kejadian yang dapat merampas harkat dan martabat perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan sering dianggap permasalahan yang sepele dan biasa oleh

masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman masyarakat mengenai posisi perempuan

yang selalu di bawah laki-laki (subordasi) atau penomorduaan yang mampu menjadikan laki-laki

berfikir bahwa dirinya lebih kuat daripada perempuan karena menganggap posisinya berada

diatas perempuan sehingga sering memimbulkan sifat laki-laki yang memanfaatkan dan

menekan (dominasi) terhadap perempuan yang mampu menimbulkan kekerasan baik secara fisik

maupun psikis. Perempuan seringkali mendapat tindak diskriminasi, pelecehan hingga

perempuan ditempatkan sebagai objek kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan biasanya

identik dengan kekerasan fisik misalnya penganiayaan dan kekerasan seksual (Silap C et al.,

2019: 3).

Kekerasan yang menimpa kaum perempuan salah satunya adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang merampas hak seorang perempuan

dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban kekerasan yang berkaitan dengan seksual,

tindakan ini dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak, dan juga tindak kekerasan seksual

sendiri ditandai dengan unsur paksaan, ancaman, intimidasi. Kekerasan seksual merupakan

tindak kejahatan terhadap kaum perempuan yang sangat buruk dan juga tindak kejahatan yang

telah melanggar Hak Asasi Manusia seseorang, dimana mayoritas korban tindak kekerasan

seksual merupakan perempuan (Adam, 2022: 552). Kekerasan seksual ini menjadi ancaman bagi

perempuan dan mengakibatkan perempuan merasa tidak aman (Meger, 2016).

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia berdasarkan data dari Catatan Tahunan

(CATAHU) Komnas Perempuan, pada tahun 2010-2021 terdapat sebanyak 49.762 catatan kasus

kekerasan seksual. Sedangkan di tahun 2022 pada bulan Januari-November Komnas Perempuan

mencatat sebanyak 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Provinsi Jawa

Tengah juga tidak luput menyumbang angka kekerasan seksual terbukti sepanjang tahun 2022

kasus kekerasan seksual di provinsi jawa tengah mencapai 1.125 kasus dan sebesar 87,4%

merupakan kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada perempuan dengan 983 korban. Kasus

kekerasan seksual pada perempuan terjadi pada setiap daerah, tidak terkecuali di Kabupaten

Karanganyar sendiri, di Kabupaten Karanganyar sendiri menurut Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)

pada tahun 2022 berjunlah 26 kasus.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 74-84

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Yesita Amanda et.al (Strategi penanganan korban pelecehan seksual….)

Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak buruk terhadap

segala aspek di kehidupannya. Kekerasan seksual memberikan dampak terhadap kesehatan, baik

kesehatan fisik, kesehatan psikis, maupun trauma yang tidak hanya berdampak kepada korban

tetapi juga kepada keluarga korban yang dapat berlangsung selama bertahun-tahun (Muhid et al.,

2019). Dampak terhadap kesehatan fisik perempuan korban kekerasan seksual menyebabkan

cidera fisik, diantaranya: luka, lebam, keguguran, tekanan darah tinggi, sakit kronis, mengidap

penyakit menular (HIV), dan lain sebagainya. Dampak terhadap tingkah laku perempuan korban

kekerasan seksual, diantaranya: perempuan dapat berfikir untuk mengakhiri hidup,

penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mengonsumsi alkohol, dll. Dampak terhadap kesehatan

mental perempuan korban kekerasan seksual, diantaranya: perempuan mengalami stress, trauma,

depresi, kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak berguna, merasa terasing, tidak memiliki

harapan dan tujuan dalam hidupnya (Ali Said., et al, 2017: 21).

Kini kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan telah lebih diperhatikan oleh

pemerintah sebagai upaya pemenuhan hak warga negara. Dengan disahkannya Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan wujud nyata dari

tanggung jawab negara dalam mencegah, menangani dan memulihkan korban kekerasan seksual

(Nurisman, 2022). Dalam Pasal 68 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual, korban kekerasan seksual mendapatkan penanaganan sebagai perwujudan

hak yang diterima oleh korban kekerasan seksual. Dalam upaya menanganai korban kekerasan

seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diperlukan juga keterlibatan

pemerintah daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD

PPA) sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban

kekerasan, deskriminasi, dan masalah-masalah lainnya. UPTD PPA tidak dapat berdiri sendiri

unit ini merupakan unit yang berinduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau biasa disebut (DP3APPKB)

sebagai perangkat daerah yang membantu tugas bupati dalam memberikan perlindungan

terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian terlihat keseriusan dan tanggung jawab dari

negara atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menangani korban kekerasan

seksual dengan melibatkan berbagai skateholder dan fasilitas milik pemerintah.

Dari permasalahan dan data yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian guna mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana perempuan korban

kekerasan di Kabupaten Karanganyar mendapatkan penanganan oleh dinas terkait. Maka dengan

ini peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Strategi Penanganan Korban

Kekerasan Seksual Pada Perempuan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Karanganyar”.

2. Metode

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif

kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian yang digunakan peneliti

untuk meneliti objek dalam secara alamiah atau kondisi sesungguhnya tanpa rekayasa

(Sugiyono, 2015). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penulis mengharapkan

dapat memahami serta menggali lebih banyak data dan informasi secara jelas, mendalam dan

tuntas untuk mendukung penelitian. Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data tersebut

dianalisa dan dipaparkan dalam bentuk kalimat tertulis/ lisan yang telah disampaikan oleh

informan yang telah penulis amati sebelumnya.

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai teknik yang digunakan oleh peneliti dengan

tujuan untuk memperoleh data yang diharapkan secara sistematis dan dapat dipertanggung

jawabkan keabsahannya. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengambil data

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 74-84

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Yesita Amanda et.al (Strategi penanganan korban pelecehan seksual….)

lapangan secara lebih mendalam dengan mewawancarai informan yang sesuai dengan kriteria

telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2013: 137). observasi merupakan suatu tahapan

kompleks untuk mengumpulkan data yang tersusun dari proses psikologis dan biologis

diantaranya yang terpenting adalah melakukan pengamatan dan menggunakan ingatan.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti merupakan proses pengamatan secara langsung terkait

dengan kajian penelitian (Sugiyono, 2013: 145). Studi dokumentasi dilakukan dengan mencari

dokumen-dokumen yang berkaitan dan mendukung penelitian, yaitu mencari data baik berupa

catatan, buku, majalah, surat kabar, notulen rapat. Dalam studi dokumentasi ini peneliti

mengamati benda mati yang dijadikan sebagai sumber dalam penelitiannya (Siyoto & Ali, 2015).

Dokumen yang digunakan pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang telah tersedia dan

berkaitan dengan topik penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data, maka dilakukan teknik uji

validitas data. Triangulasi merupakan uji validitas yang dilakukan peneliti dalam memeriksa

keabsahan/ validitas data, dengan menggunakan sesuatu yang berada diluar data, dengan tujuan

untuk mengkonfirmasi dan membandingkan terhadap data yang telah diperoleh. Teknik uji

validitas data yang digunakan peneliti ialah triangulasi sumber, yaitu mengkonformasi kembali

tingkat kebasahan informasi yang telah diperoleh yang berasal dari sumber yang berbeda.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Strategi penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar

Hasil

Korban kekerasan seksual di Kabupaten Karanganyar semua mendapat penanganan

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana atau biasa disebut (DP3APPKB). DP3APPKB memiliki bidang yang

khusus menangani kasus kekerasan terdahap perempuan dan anak, termasuk juga kasus

kekerasan seksual. Bidang tersebut yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (PPPA). Bidang PPPA akan berkoodinasi dengan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan pusat pelaksana

teknis penanganan korban kekerasan seksual yang tersebar disetiap daerah, dan terintegrasi

dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan,

diskrimiasi, tindak perdagangan orang yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Penanganan

yang didapatkan berupa:

1) Penerimaan Aduan

Pengaduan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama

yaitu secara offline (aduan langsung) dan yang kedua secara online (secara tidak

langsung). Aduan secara langsung dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu

No. 167, Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Jawa Tengah. Selain aduan secara

langsung (offline) tersebut DP3APPKB juga menerima aduan secara tidak langsung

(online), aduan secara tidak langsung ini bisa dimanfaatkan bagi korban yang malu

apabila harus datang ke dinas langsung dan bertemu banyak orang, aduan online dapat

dilakukan dengan mengakses website dp3appkb.karanganyar.go.id. atau dengan

menghubungi hotline yang tersedia. Aduan kasus kekerasan seksual juga datang dari

rujukan KOMNAS HAM, KPAI, KOMNAS Perempuan.

2) Penjangkauan Korban

Pengertian penjangkauan berdasarkan Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas

Penanganan Masalah Perempuan dan Anak adalah tindakan yang dilakukan dalam

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 74-84

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Yesita Amanda et.al (Strategi penanganan korban pelecehan seksual….)

memberikan respon adanya aduan yang diterima tentang tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak salah satunya adalah tindak kekerasan seksual yang perlu

dibuktikan kebenarannya. Penjangkauan ini dilakukan oleh P2TP2A setelah adanya

aduan yang diterima dari korban kekerasan seksual, setelah aduan diterima maka kasus

akan dianalisis dan apabila memerlukan penjangkauan maka akan dilakukan sesuai

dengan prosedur yaitu dengan dengan mendatangi kediaman korban kekerasan seksual

yang telah melapor untuk mengetahui bagaimana kondisi korban.

3) Pengolahan Kasus

Aduan yang telah diterima akan dilakukan pendataan identitas, identifikasi masalah

dan kronologi oleh Bidang Layanan Pengaduan dan Pendampingan P2TP2A. Setelah

dilakukan wawancara terhadap korban mengenai identitas, identifikasi masalah dan

juga kronologi yang telah terjadi sebenar-benarnya, kemudian korban akan diberi

layanan dan pendampingan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah ditetapkan, dan

tentunya sesuai dengan kebutuhan korban.

4) Mediasi

Mediasi dilakukan oleh korban dengan pelaku yang didampingi oleh P2TP2A.

Tidak semua kasus dapat dilakukan tindak mediasi ini. Mediasi hanya dilakukan apabila

korban maupun keluarga meminta untuk berdamai, dan dari pihak P2TP2A akan

memberikan mediator yang bertugas untuk memimpin proses mediasi tersebut. Mediasi

dilakukan dengan tujuan memberikan dampak positif bagi korban dan demi

kesejahteraan korban

5) Pendampingan

Pendampingan dapat berikan kepada korban setelah aduan kasus baik secara

langsung langsung (offline), tidak langsung (online), maupun dari kasus-kasus rujukan.

Setelah menerima aduan dilakukan pendataan identitas, identifikasi masalah dan

mengetahui bagaimana kronologi sebenar-benarnya dari korban oleh Bidang Layanan

Pengaduan dan Pendampingan. Pendampingan diberikan oleh seorang pendamping dari

P2TP2A sesuai dengan kebutuhan korban, sehingga pendampingan yang didapatkan

antar korban dapat berbeda, sesuai dengan kebutuhan. Layanan pendampingan yang

diberikan diantaranya berupa pendampingan medis, pendampingan psikologis,

pendampingan hukum.

Pendampingan Medis diberikan kepada korban yang akan melakukan pemeriksaan

kondisi fisik korban kekerasan seksual pasca kejadian selain itu, pendampingan medis

juga diberikan kepada korban yang hendak melakukan visum guna keperluan hukum.

Pendampingan psikologis, pendampingan ini diberikan oleh seorang psikolog kepada

korban kekerasan seksual yang mengalami trauma ringan ataupun berat pasca kejadian.

Pendampingan hukum, pendampingan ini diberikan kepada korban kekerasan yang

hendak menempuh jalur hukum atas kejadian yang menimpa dirinya

6) Pemulihan Psikis dan Trauma

Pemulihan psikis dan trauma ini dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karaganyar dan bekerja

sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Karanganyar.

Pemulihan psikis ini diperuntukkan kepada korban kekerasan seksual dampingan

P2TP2A. Kegiatan positif dalam pemulihan psikis ini diantaranya dengan pemberian

motivasi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan korban kekerasan seksual dapat

menjalin hubungan baik dengan para korban lainnya, menumbuhkan rasa percaya diri,

memulihkan trauma yang dialami dan juga korban diharapkan dapat menjadi diri

sendiri. Kegiatan ini digagas sebagai bentuk dari pasca pendampingan bagi korban

kekerasan seksual.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 74-84

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Yesita Amanda et.al (Strategi penanganan korban pelecehan seksual….)

Upaya yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual:

1) Sosialisasi

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah

lembaga bentuk perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)

yang berindak secara operasional. Upaya pencegahan yang dilakukan yaitu berupa

sosialisasi. Sosialiasi ini dilakukan di sekolah (SD, SMP, SMA) di Kabupaten

Karanganyar dengan tujuan agar siswa mendapat pemahaman dan edukasi mengenai

kekerasan seksual bagaimana cara mengantisipasi dan menaggulanginya. Untuk

mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, dapat

dimulai dengan memberikan pemahaman-pemahan/edukasi yang berkaitan dengan seks

sedini mungkin, sehingga anak-anak tidak sungkan dan merasa tabuh mengenai seks.

Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan secara berkesinambungan. Selain dilakukan

di sekolah-sekolah dengan sasaran anak-anak, kegiatan sosialisasi juga dilakukan

dengan sasaran perempuan. Sosialisasi dengan sasaran perempuan ini dilakukan di saat

ada kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Melalui PKK sosialisasi

dilakukan dengan berkolaborasi bersama aparat desa setempat. Tujuan dilakukan

sosialisasi kepada perempuan ini adalah agar perempuan dapat memahami mengenai

tindak kekerasan seksual, sehingga anggota PKK yang notabene merupakan ibu rumah

tangga dapat lebih waspada dalam menjaga anak-anak agar terhindar dan tidak menjadi

korban tindak kekerasan seksual.

2) Melaksanakan kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (HaKTP)

Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism

Against Gender Violence) ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong upaya-upaya

penghapusan tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual di dunia. 16 Hari

Antikekerasan terhadap Perempuan (HaKTP) dilakukan satu tahun sekali setiap tanggal

25 November dan berakhir pada tanggal 10 Desember yang bertepatan dengan Hari Hak

Asasi Manusia (HAM) Internasional. Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap

Perempuan (HaKTP) dilaksanakan oleh KOMNAS Perempuan.

Pada tingkat daerah yang melaksanakan kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap

Perempuan adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) Kabupaten Karanganyar yang melakukan kampanye dengan menyerukan

aksi damai. Aksi damai yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan terjun langsung ke pasar-pasar yang ada di

Kabupaten Karanganyar. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi pemahaman

terhadap perempuan mengenai kekerasan seksual, menyadarkan masyarakat bahwa

kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran HAM, mendorong kegiatan bersama

untuk memberi perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang telah mampu

melamapaui dan bangkit lagi, mengajak semua orang untuk terlibat secara sadar dalam

upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan.

b. Permasalahan yang ditemui dalam penanganan korban kekerasan seksual pada

perempuan dan solusinya

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menemui

berbagai permasalahan. Permasalahan yang ditemui dalam penanganan korban kekerasan

seksual ialah:

1) Korban yang tidak jujur dalam menyampaikan kasus yang dialaminya. Hal yang

dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu dengan refreshing mind

atau penyegaran pikiran, agar korban merasa tenang dan siap bercerita.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 74-84

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Yesita Amanda et.al (Strategi penanganan korban pelecehan seksual….)

2) Keluarga yang bertindak kurang kooperatif pada saat proses penanganan korban

kekerasan seksual dilakukan,pihak keluarga korbana yang hanya mengedepankan

emosi. Permasalahan ini diatasi dengan memberikan arahan kepada keluarga

korban dan memberikan pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan bertujuan

untuk kebaikan korban.

3) Kurangnya tenaga pendamping. Tenaga pendamping ini sangat dibutuhkan dalam

penanganan kasus kekerasan seksual, dalam uapaya pemenuhan tenaga

pendamping P2TP2A mencoba menggandeng organiasi maupun lembaga yang

memiliki tujuan yang sama.

4) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dinas yang memberi perlindungan

terhadap perempuan dan anak serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai

yang dimaksud disini adalah DP3APPKB dan P2TP2A yang berupa unit pelaksana

teknis pemberi penanganan korban kekerasan seksual. Masyarakat masih merasa

awam, sehingga apabila ada kasus kekerasan seksual masih kurang mengerti

bagaimana melapornya. Upaya yang dilakukan dalam memberikan pemahaman

dapat diberikan kepada masyarakat dengan sosialisasi.

Pembahasan

Penanganan yang dilakukan terhadap korban tentunya tidak bisa dilakukan sendiri dan

memerlukan kerjasama/koordinasi antar skateholder maupun pihak-pihak yang terlibat

dalam proses penanganan korban itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis

kerjasama yang dilakukan dalam memberikan hak penanganan bagi korban kekerasan

seksual dengan menggunakan teori collaborative governance menurut Ansell dan Gash

(2008):

a. Dialog tatap muka (face to face)

Dialog tatap muka meruupakan langkah penting yang dilakukan dalam proses

kolaborasi, dengan dilakukan dialog tatap muka, maka para pihak-pihak yang terlibat dalam

proses penanganan kekerasan seksual dapat berdiskusi dan berkomunikasi. Pada proses

pemberian penanganan kepada korban kekerasan seksual, dialog tatap muka dilakukan oleh

Bidang PPPA bersama dengan P2TP2A. Dialog tatap muka yang dilakukan oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam proses penanganan kekerasan seksual sebagai bentuk tindak lanjut

aduan kasus kekerasan seksual yang telah diterima yaitu berupa rapat, musyawarah maupun

diskusi guna menganalisis kasus dan mencapai keputusan bersama mengenai pendampingan

yang akan diberikan kepada korban kekerasan seksual. Dialog tatap muka juga dilakukan

dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penanganan oleh DP3APPKB Kabupaten

Karanganyar bersama dengan bidang yang bersangkutan berdasarkan peraturan yang

berlaku sebagai upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Lebih dari itu, dialog tatap

muka dilakukan pada saat melakukan koordinasi mengenai sosialisasi dan kampanye

sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan seksual di Kabupaten Karanganyar. Dialog

tatap muka sangat penting dilakukan agar para pihak yang terlibat dalam proses penanganan

kekerasan seksual dapat percaya satu sama lain.

Dalam hal ini, pelaksanaan dialog tatap muka juga dilaksanakan oleh DP3APPKB dan

P2TP2A dalam menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat maupun lembaga-

lembaga seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD),

Kepolisian, Kejaksaan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dengan melakukan

dialog tatap muka, akan terjalin komitmen antar pihak yang terlibat.

b. Membangun Kepercayaan (trust building)

Membangun kepercayaan penting untuk dilakukan. Dalam proses penanganan korban

kekerasan seksual, kepercayaan antar pihak sangat dibutuhkan. DP3APPKB

mempercayakan seluruh proses penanganan korban kekerasan seksual kepada P2TP2A

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 74-84

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Yesita Amanda et.al (Strategi penanganan korban pelecehan seksual….)

Kabupaten Karanganyar khususnya Bidang Layanan Pengaduan dan Pendampingan. Dalam

melakukan penanganan tentunya P2TP2A berkoordinasi terlebih dahulu dengan Bidang

PPPA. Proses penanganan korban tidak dapat hanya dilakukan oleh P2TP2A sendiri,

diperlukan kerjasama dan bantuan dari pihak lain maka disini dilakukan kolaborasi antar

keorganisasian P2TP2A. Hal ini dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan Anak (P2TP2A) dengan membangun kepercayaan kepada tenaga ahli Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar yang dipercayai untuk memberikan

pemeriksaan fisik dan perawatan medis kepada korban kekerasan seksual maupun dalam

melakukan proses visum guna kebutuhan hukum. Selanjutnya kepercayaan juga dibangun

kepada tenaga ahli Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta, selaku pemberi pelayanan

psikologis kepada korban kekerasan seksual untuk memulihkan kondisi psikis korban pasca

terjadinya tindak kekerasan seksual P2TP2A juga membangun kepercayaan kepada Unit

PPA Polres Karanganyar selaku pemberi layanan bantuan hukum kepada korban kekerasan

seksual. Dengan membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat maka proses

penanganan terhadap korban kekerasan seksual dapat berjalan sesuai harapan.

c. Komitmen terhadap proses (comitment of proces)

Komitmen terhadap proses dilakukan oleh pihak-pihak yang berperan dalam proses

penanganan korban kekerasan seksual. Komitmen ini merupakan bentuk tanggungjawab

dari para pihak yang terlibat, tanggung jawab dilakukan berupa melaksanakan peran sesuai

dengan ketentuan. Proses yang dilakukan dalam penanganan korban kekerasan seksual

diantaranya:

1) Penerimaan aduan

2) Penjangkauan korban

3) Pengolahan kasus

4) Mediasi

5) Pendampingan (pendampingan medis, psikologis dan hukum)

6) Pemulihan psikis dan trauma

Proses penanganan ini dilakukan kepada setiap korban kekerasan seksual yang melapor

ke DP3APPKB maupun langsung ke P2TP2A. Komitmen terhadap proses sangat

dibutuhkan pada saat memberikan penanganan terhadap korban kekerasn seksual, sehingga

dapat memberikan dampak positif terhadap korban. Selain proses penanganan, komitmen

berupa tanggungjawab juga diperlukan dalam proses pencegahan tindak kekerasan seksual

sehingga upaya-upaya yang dilakukan seperti sosialisasi dan kampanye dapat mencapai

tujuan utamanya.

d. Pemahaman Bersama (shared understanding)

Pemahaman bersama penting dilakukan dalam proses kolaborasi penanganan korban

kekerasan seksual yaitu dengan memahami visi, misi, tugas, fungsi pada masing-masing

pihak yang terlibat dalam penanganan guna mencapai tujuan bersama. Selain itu

pemahaman bersama juga dibutuhkan dalam memahami permasalahan mengenai kekerasan

seksual yang terjadi di Kabupaten Karanganyar. Disini dapat dilihat bagaimana tujuan

bersama yang diharapkan ialah menyelesaikan kasus kekerasan seksual di Kabupaten

Karanganyar baik dalam proses penanganan maupun pencegahan. Pemahaman bersama

dapat dilihat pada saat P2TP2A bersama dengan keanggotannya memberikan penanganan

terhadap korban kekerasan seksua1 sebagai upaya pemenuhan hak penanganan dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sesuai

dengan Pasal 2 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan mengenai tujuan perlindungan dan

pemberdayaan perempuan. Dalam melakukan proses penanganan diperlukan persamaan

presepsi dalam keanggotaan P2TP2A agar tujuan yang diharapkan pada proses penanganan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 74-84

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Yesita Amanda et.al (Strategi penanganan korban pelecehan seksual….)

korban kekerasan seksual dapat tercapai. Sedangkan dalam proses pencegahan diperlukan

persamaan presepsi atau pemahaman bersama guna mencapai tujuan utama yaitu menekan

angka kasus kekerasan seksual.

e. Pencapaian Hasil (intermediate outcome)

Pencapaian hasil ditunjukkan dengan hasil nyata sebagai wujud dari keberhasilan

kolaborasi yang dilakukan antar pihak dalam pencapaian tujuan penanganan dan pencegah

an kasus kekerasan seksual di Kabupaten Karanganyar. Bentuk nyata dari keberhasilan

proses penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A bersama dengan keanggotaannya sebagai

berikut:

1) Berhasil memulihkan luka fisik korban kekerasan seksual

Korban kekerasan seksual, tidak jarang memiliki luka fisik yang diakibatkan dari

tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan tentunya perlu disembuhkan.

Dalam proses pemulihan kondisi fisik, P2TP2A menggandeng pihak ahli dari Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar sehingga diharapkan luka fisik

korban dapat sembuh dengan perawatan-perawatan yang diberikan.

2) Berhasil memulihkan kondisi psikologis korban kekerasan seksual

Korban kekerasan seksual mengalami trauma dikarenakan kejadian yang

menimpanya, dalam pross penanganan psikologis dilakukan dengan menggandeng

psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta. Memulihkan kondisi

psikologis korban kekerasan seksual memanglah tidak mudah namun P2TP2A dan

psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta berhasil menyembuhkan

psikologis korban walaupun dengan perawatan secara bertahap hingga kondisi

psikologis korban dapat normal kembali dan mampu melanjutkan kehidupannya.

Selain pencapaian hasil dari penanganan, dalam poses pencegahan kekerasan

seksual di Kabupaten Karanganyar juga membuahkan hasil. Pencegahan tindak

kekerasan seksual di Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan sosialisasi di sekolah

maupun PKK Kecamatan, selain itu juga dilakukan kampaye 16 Hari Antikekerasan

terhadap Perempuan. Dengan dilakukan sosialisasi dan kampanye ini, hasil yang

didapatkan adalah masyarakat lebih mengetahui mengenai tindak kekerasan seksual

yang dapat menimpa semua orang terutama perempuan dari berbagai usia, selain itu

masyarakat mengetahui mengenai lembaga yang berperan dalam proses penanganan

kekerasan seksual, sehingga apabila ditemui kasus kekerasan seksual masyarakat tidak

sungkan untuk melapor dan diharapkan kasus-kasus kekerasan seksual yang masih

belum naik ke permukaan dapat terekspos sehingga korban mendapatkan pelayanan dan

pelaku dapat ditindak lanjuti.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan akhir

berupa:

a. Penanganan perempuan korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Karanganyar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Karanganyar merupakan dinas yang

memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Perlindungan terhadap perempuan

dan anak salah satunya yaitu memberikan penanganan. Penanganan korban kekerasan

seksual dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Karanganyar selaku pelaksana teknis yang

bertugas menangani secara langsung korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 74-84

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Yesita Amanda et.al (Strategi penanganan korban pelecehan seksual….)

anak dibawah pengawasan DP3APPKB. Penanganan yang diberikan kepada korban

kekerasan seksual sebagai berikut:

1) Penerimaan aduan kasus

2) Penjangkauan korban

3) Pengolahan kasus

4) Mediasi

5) Pendampingan:

a) Pendampingan/ layanan medis

b) Pendampingan/ layanan psikologis

c) Pendampingan/ layanan hukum

6) Pemulihan psikis dan trauma

Strategi penanganan yang dilakukan oleh DP3APPKB Kabupaten Karanganyar

melalui P2TP2A lainnya dengan mengadakan sosialisasi. Sosialisasi diberikan kepada

masyarakat dengan tujuan untuk menekan angka kekerasan seksual di Kabupaten

Karanganyar dan mensosialisasikan mengenai lembaga yang menangani kasus

kekerasan seksual pada perempuan dan anak, sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah

dan PKK. Upaya pencegahan kekerasan seksual lainnya yaitu dengan ikut serta

program tahunan yang digalakkan oleh pemerintah melalui Komnas Perempuan yaitu

Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap perempuan (16 Days of Activism Against

Gender Violance), kampanye ini merupakan ajang untuk memberikan pemahaman

kepada masyarakat mengenai tindak kekerasan seksual.

b. Permasalahan yang ditemui dalam penanganan korban kekerasan seksual pada

perempuan dan solusinya.

5. Daftar Pustaka

Adam Padillah, Muhammad Rizqi Nugroho, F. D. F. (2022). Upaya Perlindungan Hukum

Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(TPKS). Lontar Merah, 5(2).

Meger, S. (2016). The fetishization of sexual violence in international security. International

Studies Quarterly, 60(1), 149–159. https://doi.org/10.1093/isq/sqw003

Muhid, A., Fauziyah, N., Khariroh, L. M., & Andiarna, F. (2019). Quality of Life Perempuan

Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif. Journal of Health Science and Prevention,

3(1), 47–55. https://doi.org/10.29080/jhsp.v3i1.185

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum

Indonesia, 4(2), 170–196. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859

Purwanti, A., & Zalianti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap

Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. Masalah-Masalah Hukum, 47(2),

138. https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148

Rahayu, N. (2021). Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. In Bhuana

Ilmu Populer.

Said, Ali., et al. (2017). Statistik Gender Tematik Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan

dan Anak Di Indonesia,. In Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 74-84

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Yesita Amanda et.al (Strategi penanganan korban pelecehan seksual….)

Silap C, Kasenda V, & Kumayas N. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado.

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 4.

Siyoto, S., & Ali, M. (2015). Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M.

Ali Sodik, M.A. 1. Dasar Metodologi Penelitian, 1–109.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. Metode Penelitian Pendidikan

(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D), 308.