AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1106

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

Elvis Lumingkewas

dan Brain Fransisco Supit

1,2

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus Unima, Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan 95618

Email: elvislumingkewa[email protected]

Email: [email protected]

ABSTRAK

Tujuan riset ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa proses penyusunan Rencana

Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) oleh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten

Minahasa dengan memakai metode penelitian kualitatif. Pengelolaan barang milik daerah pada

Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini penyusunan RKBMD belum diterapkan dengan

optimal. Hal ini dikarenakan dari 4 (empat) aspek yang menjadi dasar penelitian, menerangkan

bahwa yang menjadi kendala utama dalam aspek komunikasi ialah sosialisasi, jika dilihat dari

aspek Sumber daya utama maka disimpulkan bahwa minimnya sumber daya manusia dan anggaran

menjadi kendala dalam aspek sumber daya, dan pada elemen disposisi dapat dilihat dari kurangnya

kesadaran dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pejabat pengelola1barang1milik1daerah

dan pada1aspek1struktur birokrasi dimana kurangnya pemahaman terhadap SOP menyangkut

penyusunan RKBMD.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan, Barang Milik Daerah.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 CC BY-SA International License.

ABSTRACT

This study expects to portray and break down the most common way of getting ready Local

Regionall Property Needs Plans (RKBMD) by Territorial Devices in Minahasa Regime. This study

utilized subjective examination techniques. The administration of local property in the Minahasa

Rule Government, for this situation the readiness of the Regionall Property Needs Plans (RKBMD)

in the Minahasa Regime Government, has not worked out positively. This is a direct result of the 4

(four) perspectives contemplated, it makes sense of that the primary hindrance in the

correspondence viewpoint is socialization, when seen from the fundamental asset viewpoint it very

well may be presumed that the absence of human and monetary assets is a deterrent in the asset

perspective, and in The demeanor angle should be visible from the absence of mindfulness in doing

liabilities as an authority overseeing territorial property and from the part of regulatory

construction where there is an absence of comprehension of SOPs in regards to the readiness of

Regionall Property Needs Plans (RKBMD).

Keyword: Evaluation, Management, Regional Property.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya PP Nomor 27 Tahun 2014 pengganti PP Nomor 6 Tahun

2006 tentang Pengelolaan1Barang1Milik1Negara/Daerah (P. R. Indonesia, 2014), terdapat

beberapa perubahan-perubahan teknis terkait dengan Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah. Dengan melihat situasi dan perkembangan modernisasi sekarang ini maka

perlu adanya Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah secara optimal (Sri Wahyuni et al.,

2020).

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1107

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman1Pengelolaan1Barang

Milik1Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan aset daerah adalah serangkaian kegiatan yang

meliputi perencanaan dan penganggaran kebutuhan, penyediaan, penggunaan,

pengamanan. dan pemeliharaan. , mengevaluasi, mentransfer, membatalkan, menghapus,

mengelola, menyusun kerangka, memantau dan mengontrol. Pasal 18 ayat (1) menegaskan

bahwa Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan mempertimbangkan

misi dan kebutuhan fungsional perangkat daerah serta ketersediaan aset daerah yang ada.

Perencanaan kepemilikan daerah harus mencerminkan kebutuhan aktual kepemilikan

daerah dalam organisasi perangkat daerah untuk dijadikan dasar penyusunan rencana kerja

kepemilikan daerah (R. Indonesia, 2016).

Barang Milik Daerah merupakan elemen penting dalam menyelenggarakan

pemerintah dan melayani masyarakat (Maulidiah, 2017). Maka dari itu, Perangkat Daerah

wajib me-manage Barang Milik Daerah dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pengelolaan

Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan berbagai elemen

dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan,

maintenance dan pengamanan hingga controlling agar Barang Milik Daerah bisa

berkontribusi positif bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan (B. F. Supit &

Lumingkewas, 2023). Oleh karena itu, Barang Milik Daerah harus di-manage dan

ditangani dengan efektif oleh Pemerintah Daerah.

Berbagai studi dan analisis publik menginformasikan bahwa pengelolaan Barang

Milik Daerah banyak kali tidak mendapat perhatian serius baik dari eksekutif, legislatif

maupun kelompok masyarakat jika dibandingkan dengan pengelolaan Keuangan Daerah,

padahal pengelolaan Barang Milik Daerah sama pentingnya dengan pengelolaan Keuangan

Daerah (Nadia & Budiarto, 2021).

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman1Pengelolaan

Barang1Milik1Daerah, siklus pengelolaan Barang1Milik1Daerah diawali dengan

perencanaan kebutuhan, baik pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,

dan penghapusan. Dokumen yang disiapkan untuk perencanaan kebutuhan Barang Milik

Daerah berupa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) (R. Indonesia, 2016).

Proses pembuatan RKBMD dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja

Perangkat Daerah (RKPD) ditetapkan sebelum penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan

Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dalam tahapan penyusunan

RKPD sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata1Cara Perencanaan,

Pengendalian1dan1Evaluasi1Pembangunan1Daerah, Tata1Cara1Evaluasi1Rencangan

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1108

Peraturan1Daerah1tentang1Rencana1Pembangunan1Jangka1Panjang1Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka1Menengah Daerah, serta Tata1Cara Perubahan1Rencana

Pembangunan Jangka1Panjang1Daerah, Rencana1Pembangunan Jangka1Menengah

Daerah, dan1Rencana Kerja1Pemerintah Daerah. Proses pembuatan RKBMD bersamaan

dengan Pembahasan Rumusan Rancangan Akhir RKPD dengan Komisi dalam Forum

Dialog Interaktif Legislatif – Eksekutif Interaktif yang dilaksanakan pada minggu ketiga

dan keempat di bulan Mei (R. Indonesia, 2017).

Memperhatikan waktu penyusunan sampai dengan penetapan RKBMD khusus

pengadaan Peralatan dan Mesin tidak lebih dari 2 (dua) bulan. Hal ini menyebabkan sering

terjadi keterlambatan pengusulan dari Perangkat Daerah dan isi dari RKBMD yang

diusulkan tidak mencerminkan kebutuhan riil dari Perangkat Daerah yang bersangkutan,

contohnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa, Dinas Kesehatan

Kabupaten Minahasa, dan beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa, Tahun

anggaran 2020-2022.

Maka untuk meneliti proses pembuatan RKBMD pengadaan Peralatan dan Mesin,

penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan Judul:

“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten

Minahasa” dengan fokus penelitian pada proses penyusunan RKBMD pengadaan khusus

Peralatan dan Mesin pada 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Minahasa yaitu Dinas Kesehatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Daerah, dan Bidang1Pengelolaan1Barang1Milik1Daerah1Badan1Pengelolaan Keuangan

dan1Aset1Daerah Kabupaten1Minahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan,

menganalisa proses penyusunan RKBMD oleh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten

Minahasa”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini mudah

disesuaikan dengan kenyataan di lapangan, dan menyajikan secara langsung hakekat

hubungan peneliti dan responden serta mudah menyesuaikan dengan situasi penelitian.

Adapun Fokus Penelitian yakni Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada proses Penyusunan RKBMD Khususnya

Peralatan dan Mesin dari 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Minahasa yaitu Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Minahasa, Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Minahasa, Kecamatan Tondano Selatan

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1109

dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Minahasa.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun teknik analisis data yang dipakai adalah model Miles dan Huberman yaitu reduksi

data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam1penelitian1ini untuk1mengetahui1implementasi kebijakan1pengelolaan

barang1milik1daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan melihat empat unsur

utama yaitu: (1) Komunikasi/ Sosialisasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi atau Sikap dan

(4) Struktur Birokrasi.

Komunikasi/Sosialisasi

Komunikasi berupa sosialisasi proses penyusunan RKBMD Peralatan dan Mesin

dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan

Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa kepada Pejabat Penatausahaan Barang dan

Pengurus Barang pada Perangkat Daerah agar pelaksana kebijakan bisa saling bekerja

sama untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan. Dari data diperoleh bahwa

sosialisasi tentang kebijakan pengelolaan barang sangat minim.

Meskipun secara prinsip upaya mengkomunikasikan kebijakan telah dilakukan,

namun ternyata belum maksimal karena pelaksanaan orientasi teknis/sosialisasi tidak

dilakukan setiap tahun dan masih terdapat beberapa implementasi aktual yang belum dapat

dilaksanakan dengan optimal. Menurut hasil observasi dan wawancara, Sosialisasi

tentanggpengelolaangbaranggmilikgdaerahgmasihgjaranggdilaksanakangpadagkegiatan

resmi kepada pegawaigyanggada di Pemerintah Kabupaten Minahasa. Sosialisasi yang

dibangun hanya sebatas penyampaian secara lisan dan tulisan kepada SKPD, Sehingga apa

yang menjadi tuntutan dari Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang1Pedoman

Pengelolaan1Barang1Milik1Daerah, yang didalamnya mengatur regulasi atau kebijakan

tentang penyusunan RKBMD tidak optimal.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dilapangan diperoleh beberapa permasalahan

antara lain 1) Kegiatan penyusunan RKBMD sudah dilaksanakan tetapi belum optimal

disebabkan kurangnya sosialisasi secara formal terkait kegiatan tersebut karena

keterbatasan anggaran; 2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(RKBMD) belum optimal dan sesuai dengan tahapan disebabkan kurangnya sosialisasi dan

bimbingan teknis dari bidang teknis terkait; 3) Karena jumlah kebutuhan barang milik

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1110

daerah yang cukup banyak sehingga Penyusunan RKBMD tidak dapat dilakukan secara

optimal disebabkan kurangnya kegiatan sosialisasi secara formal. Penyampaian informasi

kegiatan hanya secara lisan dan tulisan; 4) Masih minimnya pemahaman tentang

pentingnya proses pengelolaan1barang1milik1daerah dan prosedur pengelolaan1aset

sebagaimana yang telah1diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebabkan

kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan1barang1milik1daerah dalam kontek penyusunan

RKBMD kepada pegawai yang melaksanakan pengelolaan1barang1milik1daerah.

Harus ada sosialisasi atau setidaknya komunikasi berkelanjutan antara pejabat cagar

budaya daerah dan pengelola properti yang ada. Komunikasi tujuan1organisasi yang baik

dan akurat akan mempercepat dan memudahkan pencapaian tujuan1secara1optimal.

Komunikasi merupakan faktor penentu antara organisasi, individu dan kelompok dalam

melakukan suatu kegiatan. Kebijakan pengelolaan1barang1milik1daerah dalam konteks

penyusunan RKBMD bertujuan agar pedoman penyusunan dipahami dengan baik oleh

setiap individu1yang1bertanggung jawab melaksanakan kebijakan untuk mencapai1tujuan

yang1diinginkan yaitu penyusunan RKBMD yang dikelola menghasilkan data yang akurat.

Implementasi kebijakan, khususnya pengelolaan aset daerah pada Pemerintahan

Bupati Minahasa, memerlukan kejelasan mengenai aspek mendasar dan tujuan1kebijakan

tersebut. Akurasi komunikasi dengan 1pelaksana dan1konsistensi atau1keseragaman

ukuran dan tujuan dasar yang dikomunikasikan menggunakan sumber1informasi. Penting

juga bahwa ketika membangun pesan top-down, komunikator harus jelas.

Sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung1pengelolaan1aset/aset daerah

yang efektif dan efisien serta menciptakan1transparansi1kebijakan pengelolaan

properti/properti daerah, kami berharap pemerintah daerah dapat secara efektif

menggunakan perangkat manajemen yang komprehensif dan andal sebagai alat

pengambilan1keputusan. Sistem Informasi Pengelolaan Properti/Properti Daerah juga

memuat database properti/harta milik Pemerintah Kabupaten Minahasa. Sistem ini berguna

dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi berguna

sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pembelian aset dan

memperkirakan biaya modal yang diperlukan untuk penyusunan APBD.

Model implementasi kebijakan George Edward III adalah model Top Down, artinya

dalam aspek komunikasi fokus utamanya adalah pada transmisibilitas, kejelasan dan

konsistensi (Masengi et al., 2023b). Agar pemerataan kesadaran dan langkah sangat

diperlukan dari satuan kerja Pemerintah Minahasa dalam implementasi kebijakan

pengelolaan1barang1milik1daerah dalam konteks penyusunan RKBMD, serta untuk

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1111

menaikan tingkat pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan skill khususnya bagi Pejabat

Pengelola Barang Milik Daerah, oleh sebab itu komunikasi kebijakan perlu diterapkan

dengan baik. Pertemuan - pertemuan rutin seperti sosialisasi, bimbingan teknis, rapat

koordinasi antara Bidang Teknis yang bertanggungjawab dengan para pejabat pengelola

Barang Milik Daerah yang ada di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa

belum dilakukan secara optimal, kurangnya kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis secara

formal menyebabkan tidak tercapainya tujuan organisasi Pemerintah Kabupaten Minahasa

dalam penyusunan RKBMD.

Sumber1Daya

Faktor1manusia1mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan

kebijakan pengelolaan aset daerah (Nancy, 2015), karena betapapun jelas dan koherennya

syarat atau aturan suatu1kebijakan. 1Jika pejabat1yang bertanggung jawab melaksanakan

kebijakan tidak mempunyai sumber daya untuk melaksanakan tugasnya secara efektif,

maka1implementasi kebijakan tersebut1tidak1akan1efektif (Wahab, 2021). Keberhasilan

implementasi1kebijakan sangat bergantung pada kemampuan menggunakan sumber daya

yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting yang

menentukan1keberhasilan implementasi1kebijakan (Dilapanga et al., 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan, untuk penyusunan

RKBMD sangat dipengaruhi oleh SDM dan ketercukupan budget/anggaran. Sumber daya

penting dalam pengelolaan warisan daerah tersebut antara lain pengelola yang memiliki

keahlian dan kemampuan untuk mampu melaksanakan tugas pengelolaan warisan daerah,

kelayakan jumlah personel, keahlian yang diperlukan dan dibutuhkan. memiliki tugas yang

harus dilakukan. dilaksanakan dan dana untuk membiayai operasional

pengelolaan1barang1milik1daerah dalam konteks penyusunan RKBMD, Kurang/tidak

tersedianya sumber daya menyebabkan pengelolaan aset daerah tidak dapat dilakukan

secara maksimal.

Berdasarkan data di lapangan, ditemukan bahwa 1) Kurangnya sumber daya manusia

yang memiliki kapabilitas dalam penyusunan RKBMD disebabkan sering terjadi mutasi

dan anggaran yang kurang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut; 2)

Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan keterampilan

dalam pengelolaan1barang1milik1daerah dan ketiadaan anggaran menjadi penyebab

kurangnya motivasi pegawai untuk melaksanakan tugas tersebut; 3) Beban kerja pengurus

barang yang besar sehingga menyebabkan keterlambatan penyusunan RKBMD; 4) Proses

penyusunan RKBMD mengalami keterlambatan disebabkan oleh pengurus barang juga

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1112

melaksanakan tugas pokok dan fungsi lainnya dan untuk kegiatan tersebut tidak anggarkan

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa SDM Pemerintah Kabupaten Minahasa belum

dapat secara maksimal mendukung pengelolaan1barang1milik1daerah karena sumber daya

yang terbatas secara kuantitas maupun kualitas.

Menurut George Edward III dalam Supit dan Lumingkewas (2022) menerangkan

bahwa dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya

manusia, material dan metode (B. Supit & Lumingkewas, 2023). Apabila implementor

kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif dan

efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak dapat mewujudkan pemecahan masalah yang

ada dimasyarakat dan upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat (Masengi et al.,

2023a).

Sumber daya tidak bisa dipisahkan dalam penentuan keberhasilan dan sebuah proses

pada pelaksanaan pengelolaan1barang1milik1daerah dalam konteks penyusunan RKBMD.

Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa hal itu juga dialami Bidang

pengelolaan1barang1milik1daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Minahasa, yang mana faktor sumber daya manusia dan anggaran yang menjadi

permasalahan pokok pengelolaan1barang1milik1daerah dalam konteks penyusunan

RKBMD karena di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa anggaran yang tersedia untuk Sub

Kegiatan tersebut belum mencukupi dan dimasing-masing Perangkat Daerah masih

mengalami kekurangan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas serta

ketiadaan anggaran pendukung untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Maka dari itu faktor

sumber daya tersebut harus mendapat prioritas lebih supaya kinerja Pemerintah Kabupaten

Minahasa dalam pengelolaan1barang1milik1daerah bisa menjadi lebih optimal.

Disposisi

Disposisi/sikap pelaksana adalah hal mutlak yang wajib ditumbuhkan pada pribadi

masing-masing pengelola asset dan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten

Minahasa. Karena tak bisa dielakkan bahwa keberhasilan

pengelolaan1barang1milik1daerah dalam konteks penyusunan RKBMD di Pemerintah

Kabupaten Minahasa bergantung pada sikap para pengelolanya untuk mengoptimakan

implementasi itu.

pengelolaan1barang1milik1daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dilakukan

oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah yang dibantu oleh Kepala

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1113

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang

Pengelola, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Barang, Kepala

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku Kuasa Pengguna Barang, Kepala Bidang

pengelolaan1barang1milik1daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

Pengurus Barang Pengelola, Kepala Sub Bagian/Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebagai

Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, dan Pengurus Barang masing-masing

Perangkat Daerah.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara di lapangan terdapat beberapa temuan

permasalahan yaitu 1) Penyampaian Usulan RKBMD dari Organisasi Perangkat Daerah

sering mengalami keterlambatan dan isinya tidak menggambarkan Kebutuhan riil dari

instansi menyebabkan keterlambatan penyusunan RKBMD Tingkat Kota; 2) Kurangnya

tanggungjawab Pejabat Penatausaan Barang Pengguna dan Pengguna Barang dalam

melakukan penelaan usulan RKBMD; 3) Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal dalam

penyusunan RKBMD; 4) Penyusunan RKBMD sering mengalami keterlambatan

diakibatkan oleh keterlamatan usulan RKBMD karena belum memiliki pegawai yang

ditugaskan untuk tugas tersebut. Berdasarkan temuan itu, peneliti menyimpulkan bahwa

tanggung jawab pengelola barang perangkat daerah yang bertugas untuk menyampaikan

usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa masih sangat

lemah. Para pejabat yang berkewajiban untuk menyusun RKBMD belum melakukan tugas

pokok dan fungsi secara optimal.

Sikap bertanggung jawab harus dikembangkan menjadi perilaku bersama agar

tujuan organisasi secara keseluruhan dapat tercapai (Hamsah et al., 2020). Sekalipun

didukung oleh sumber daya infrastruktur terbaik, sumber daya aparatur yang

berpendidikan tinggi dan terampil, suatu birokrasi dapat mendistribusikan pekerjaan

secara merata, namun jika masyarakat tidak berperilaku baik maka proses pengelolaan aset

daerah dalam hal ini penyusunan RKBMD menjadi kurang optimal.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap penerapan kebijakan

(Lumingkewas & Supit, 2023). Salah satu aspek struktural birokrasi yang paling mendasar

adalah standar operasional prosedur (SOP). SOP bermanfaat dalam mengatasi birokrasi

secara umum. SOP berguna bagi pelaksana untuk memanfaatkan1waktu yang ada, dan

SOP juga berguna untuk menyesuaikan langkah1atau tindakan masing-masing unit kerja.

Apabila secara efektif SOP ini diterapkan di Pemerintah Kabupaten Minahasa maka

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1114

pelaksanaan kebijakan pengelolaan1barang1milik1daerah dalam hal ini termasuk

penyusunan RKBMD berjalan secara optimal. Pengetahuan mengenai kondisi tersebut

tentu saja didasarkan pada fakta nyata, khususnya masukan dari para informan sebagai

bukti sejauh mana birokrasi mempengaruhi penegakan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Belum dilaksanakannya

penyusunan RKBMD oleh sebagian Perangkat Daerah di Kabupaten Minahasa

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Minahasa yang menjadi acuan dalam penyusunan RKBMD; 2) Ketidaktahuan

adanya SOP penyusunan RKBMD oleh struktur organisasi yang ada tidak melaksanakan

tugas sesuai dengan ketentuan; 3) Kurangnya pemahaman SOP penyusunan RKBMD dari

Pegawai Pengelola Barang Milik Daerah sehingga tidak menerapkan kewenangan sesuai

Struktur Birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

pengelolaan1barang1milik1daerah.

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi memegang peranan penting.

Birokrasi implementasi kebijakan mempunyai pengaruh yang besar terhadap sukses

tidaknya implementasi kebijakan (Andhika, 2019). Dengan demikian, struktur birokrasi

menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses dan hasil pengelolaan aset daerah

Pemerintah Kabupaten Minahasa. Karena struktur birokrasilah yang menentukan

pembagian tugas pada suatu unit atau instansi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi

masing-masing instansi. Birokrasi juga menjadi pembeda satu pihak dengan pihak lainnya

dalam mencapai visi dan misi suatu instansi seperti Pemerintah Kabupaten Minahasa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan pada saat peneliti melakukan penelitian

dan wawancara di1lapangan, maka yang dapat peneliti simpulkan pada penelitian1ini yaitu:

pengelolaan1barang1milik1daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini

penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di Pemerintah

Kabupaten Minahasa belum berjalan1dengan1baik. Hal ini dikarenakan dari 4 (empat)

aspek yang1diteliti, menerangkan bahwa yang menjadi kendala utama dalam aspek

komunikasi ialah sosialisasi, jika dilihat dari aspek Sumber daya utama maka dapat

disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia dan anggaran menjadi kendala dalam

aspek sumber daya, dan pada aspek disposisi dapat dilihat dari kurangnya kesadaran dalam

melaksanakan tanggungjawab sebagai pejabat pengelola1barang1milik1daerah dan pada

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1115

aspek struktur birokrasi dimana kurangnya pemahaman terhadap SOP menyangkut

penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

SARAN

Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melanjutkan penelitian untuk menganalisis dan

mengevaluasi pengelolaan1barang1milik1daerah dalam rangka mengawasi kinerja

pemerintah mewujudkan good governance.

DAFTAR PUSTAKA

Andhika, L. R. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah

Kebijakan Pemerintah. Jurnal Riset Pembangunan, 2(1), 22–35.

Dilapanga, A. R., Pangalila, T., & Supit, B. F. (2023). Analysis Of Village Direct Cash

Assistance Policy Implementation In East Bolaang District Bolaang Mongondow

Regency. Technium Soc. Sci. J., 39, 89.

Hamsah, A. I., Hakim, L., & Razak, R. (2020). Pengaruh Perilaku Organisasi Terhadap

Kualitas Pelayanan Publik. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP),

1(1), 285–298.

Indonesia, P. R. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014.

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Indonesia, R. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Indonesia, R. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka.

Lumingkewas, E. M. C., & Supit, B. F. (2023). Pengantar Administrasi Perkantoran. In T.

Pangalila (Ed.). Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Masengi, E. E., Lumingkewas, E. M. C., & Supit, B. F. (2023a). Reformasi Administrasi

Publik. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Masengi, E. E., Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023b). Implementation of Government

Regulation No. 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline in the Finance, Asset,

and Revenue Management Office of Minahasa Regency. Technium Soc. Sci. J., 40,

11.

Maulidiah, S. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Aset sebagai wujud reformasi birokrasi di

daerah. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 3(1), 233–

242.

Nadia, L., & Budiarto, D. S. (2021). Pentingnya sistem informasi untuk pengelolaan

barang milik daerah. Akuntabel, 18(2), 295–302.

Nancy, N. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi. Katalogis, 3(2).

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1116

Sri Wahyuni, S. E., Dev, M. E., Rifki Khoirudin, S. E., & Dev, M. E. (2020). Pengantar

Manajemen Aset. Makassar: Nas Media Pustaka.

Supit, B. F., & Lumingkewas, E. M. C. (2023). Pengantar Administrasi Keuangan Daerah.

Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Supit, B., & Lumingkewas, E. M. C. (2023). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan

Kompetensi Pegawai terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan

Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. Jurnal Administro: Jurnal Kajian

Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara, 5(1), 12–20.

Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model

implementasi kebijakan publik. Jakarta: Bumi Aksara.