AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1164

NIKAH SUMBANG: PERSPEKTIF MORAL MASYARAKAT DI KERINCI

Puja Rahmanu Gusmer

, Irwan

, Alif Aditya Candra

1, 2, 3

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

Jl. Jambi, Muara Bulian No.KM 15, Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

Email: [email protected]

Email: Irwansya[email protected]

Email: [email protected]c.id

ABSTRAK

Riset ini bermaksud untuk mengenali hukum adat (nikah sumbang) dalam perspektif moral di

Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2019-2022 terdapat 21 pelaku pelanggaran hukum adat nikah

sumbang yang dilakukan oleh masyarakat. Riset ini ialah Riset deskriptif kualitatif. Teknik yang

digunakan dalam mengumpulkan informasi untuk riset ini yaitu melalui pengamatan, interview,

dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan

simpulan. Hasil riset membuktikan bahwasanya pelaksanaan nikah sumbang ini tidak berbeda

dengan pernikahan lazimnya, namun nikah sumbang ini ada petuah yang dilaksanakan oleh hulu

balang yang dikirimkan oleh Ninik Mamak pada pihak yang melaksanakan pernikahan sumbang.

Selanjutnya terdapat sanksi dari hukum adat yang diterapkan kepada orang yang melakukan nikah

sumbang. Denda juga dimaksudkan supaya pihak yang sudah melaksanakan nikah sumbang tidak

menjadi bahan gunjingan warga sekitar. Hukum adat nikah sumbang dalam perspektif moral dapat

dikatakan tidak mempengaruhi moral, salah satu niat dan tujuan dari nikah sumbang untuk

memperkuat suku atau memperkuat kekeluargaan yang telah lama jauh sehingga setelah adanya

pernikahan tersebut menjadi dekat kembali.

Kata Kunci: Nikah Sumbang, Moral, Kerinci

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 CC BY-SA International License.

ABSTRACT

This study aims to determine customary law (nikah sumbang) in a moral perspective in Kerinci

Regency. In 2019-2022, there were 21 perpetrators of violations of customary law of discordant

marriage committed by the community. This research is a qualitative descriptive research. Data

collection techniques in this study are through observation, interviews, and documentation. With

data analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and conclusions. The

results showed that the implementation of this discordant marriage was no different from marriage

in general, it's just that for this discordant marriage there was an admonition made by the

upstream of the balang sent by Ninik Mamak to the person who performed the discordant

marriage. Then there are sanctions from customary law applied to people who perform discordant

marriages. The fine is also intended so that people who have performed discordant marriages do

not become a byword for the community. The customary law of discordant marriage in a moral

perspective can be said not to affect morals, one of the intentions and objectives of discordant

marriage is to strengthen the tribe or strengthen the family that has long been far away so that

after the marriage becomes close again.

Keyword: Nikah sumbang, morale, kerinci

PENDAHULUAN

Hukum adat termasuk kedalam bentuk hukum normatif. Hukum adat mengacu pada

aturan perilaku terhadap masyarakat adat dan oriental asing, yang disetujui di satu sisi

(disebut hukum) dan tidak dikodifikasi (disebut hukum adat) di sisi lain. Hukum adat

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1165

adalah hukum tradisional masyarakat yang mewujudkan kebutuhan akan kehidupan nyata

dan pandangan hidup yang secara keseluruhan membentuk budaya masyarakat di mana

hukum umum diterapkan.

Dalam perspektif pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, hukum adat termasuk

ke dalam bagian dari budaya. Aturan hukum adat berbeda-beda di setiap wilayah. Hukum

adat sendiri menjadi dasar dan pedoman dalam mengatur masyarakat yang tinggal di

tempat tertentu. Pada dasarnya hukum adat ini merupakan suatu sistem hukum yang pernah

berlaku pada pemerintahan Hindia Belanda dan diperuntukan bagi masyarakat pribumi

yang tinggal di Indonesia. Masyarakat dengan hak ulayat tertentu masih memiliki batas-

batas hukum yang hanya berlaku pada kawasan tersebut. Jadi tidak sama dengan

komunitas lain. Perbedaan antara masyarakat dan kelompok yang diatur oleh adat tertentu

berbeda dengan aturan konvensional lainnya, seperti sifat ideologi terbuka (Dewi,

2012:25).

Peraturan adat atau hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat di Desa Air Panas

Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci adalah hukum adat kebiasaan masyarakat

yang berlaku sejak dahulu. Hukum adat yang berlaku di Desa Air Panas Kecamatan Air

Hangat Barat Kabupaten Kerinci adalah hukum yang di tegakkan secara bersama sama.

Kenyataan di lapangan masih banyak terdapat pengabaian dalam pelaksanaan hukum adat

di dalam masyarakat. Untuk menjalankan peraturan hukum adat setiap mendapo atau luhah

yang dalam bahasa Indonesia disebut kumpulan masyarakat adat memiliki peraturan yang

berbeda dengan yang lain atau memiliki ciri khas tersendiri baik denda atau acara

penyebutan jenis hukumnya.

Hukum adat di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci

merupakan hukum yang wajib diikuti atau ditaati oleh masyarakat yang berada di bawah

lingkungan mendapo. Jika tidak ditaati, nantinya diberikan hukuman setimpal dengan yang

tertulis. Maka oleh karena itu jika dilihat dari penerapan atau praktek hukum adat di Desa

Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci dimana masih banyak terdapat

pelanggaran hukum adat (Nikah Sumbang) yang tidak selaras dengan hukum adat ataupun

kebudayaan yang ditetapkan di Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten

Kerinci. Pada tahun 2019-2022 terdapat 21 pelaku pelanggaran hukum adat nikah sumbang

yang dilakukan oleh masyarakat. Dilihat dari permasalahan tersebut, peneliti terdorong

untuk melaksanakan riset secara lebih dalam terkait analisis hukum adat dalam perspektif

moral di desa Air Panas kecamatan air hangat barat kabupaten kerinci..

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1166

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif dan kualitatif dan mengajukan pertanyaan situasional.

Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis berupa pendekatan

deduktif dan induktif. Penelitian harus dilakukan dalam situasi yang tepat dan juga

kejujuran informasi harus dijamin. Informasi yang dikumpulkan harus bersifat kualitatif.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah mencoba mengolah data sedemikian rupa sehingga

membuat sesuatu menjadi sangat jelas dan dapat dijelaskan secara ringkas sehingga orang

lain yang belum mengalaminya secara langsung dapat memahaminya (Sugiyono, 2018:32).

Proses pengambil sampel di penelitian yaitu teknik total sampling, cara pengambilan

sampel yang mana seluruh yang ada di populasi berkesempatan terpilih sebagai sampel.

Peneliti memakai simple random sampling.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada riset ini yaitu dengan

observasi, observasi dilakukan untuk pendahuluan tentang hukum adat (nikah sumbang)

dalam perspektif moral, wawancara, metode wawancara digunakan oleh penulis untuk

mendapat data dari Narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Depati Kepalo

Sembah Dan Depati Simpan Bumi. Teknik terakhir yaitu dokumentasi, dokumentasi pada

penelitian ini berupa gambar.

Dengan uji validitas data pada penelitian ini berupa Validitas logis adalah penalaran,

dapat dikatakan validitas logis merujuk kondisi di mana instrumen valid berdasar pada

hasil penalaran (Arikunto, 2019:62). Pada penelitian ini menggunakan validitas isi, berupa

berbagai macam pertanyaan pada tes representatif dari semua domain pelajaran ataupun

yang relevan dengan tujuan dari penelitian. Teknik yang digunakan untuk menganalisis

data pada riset ini berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat perlu diketahui selaku bagian dari masyarakat yang berlandaskan pada

peraturan adat yang ditetapkan pada masyarakat. Peraturan ini menjadi suatu manifestasi

yang berisi nilai dan norma yang secara abadi tercermin dan diimplementasikan dari

generasi ke generasi dalam bentuk kode etik sebagai warisan budaya, sehingga dapat

memperkuat integrasi ke dalam pola perilaku masyarakat.

Penerapan hukum adat perkawinan tergantung pada peraturan masyarakat adat.

Sistem kekerabatan yang berbeda berlaku di antara masyarakat adat di berbagai daerah,

sehingga hubungan antar kerabat berbeda. Menurut hukum adat, pernikahan bukan hanya

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1167

ikatan antara pria dan wanita. Namun, juga merupakan hubungan hukum yang melibatkan

kerabat kedua belah pihak (Arianto, 2016:4).

Penerapan aturan hukum adat di suatu wilayah atau lingkungan hukum adat tentunya

akan berbeda-beda. Demikian pula, perbedaan antara kerangka hukum, hanya dalam

kerangka hukum, tidak sebesar di bidang lingkungan atau hukum umum. Selain itu, ketika

membahas hukum adat perkawinan dan hukum adat kekerabatan, serta hal-hal lain yang

berkaitan dengan hukum adat, kita tidak boleh terlalu terpaku pada ajaran Ketetapan

tersebut. Perkawinan sumbang adalah perkawinan yang sah, hanya menjadi hal negatif

dalam hukum adat, karena ketika seseorang melakukan perkawinan sumbang, itu menjadi

bahan pergunjingan di kalangan penduduk desa.

Demikian hasil penelitian Rerisani (2018:34) yang mengatakan bahwasanya

perkawinan sepupu yang orang tuanya identik dengan saudara kandung dianggap sebagai

sumbang. Meski tidak dilarang dalam agama, adat Kerinci tidak membenarkannya.

Namun, diperbolehkan menikahi kerabat seperti itu menurut tradisi yang dikenali dengan

sebutan perkawinan kemenakan. Hal ini untuk mencegah warisan jatuh ke tangan orang

lain. Dalam bahasa Kerinci, pusko ideak bakuak yang artinya suatu warisan tidak

diwariskan kepada orang lain.

Di golongan masyarakat adat, istilah hukum adat tidak terlalu dikenal, sebagian besar

anggota masyarakat menyebutnya “adat” yang berarti “tradisi”. Sehingga, hukum adat

pernikahan mengacu pada hukum masyarakat yang tidak tertulis (common law). Adat

istiadatnya mirip dengan pernikahan pada umumnya, yakni lamaran, pertunangan,

pemberitahuan semua warga desa dan baru kemudian dilangsungkan pernikahan.

Sehubungan dengan perkawinan atau perikatan tersebut, kedua mempelai harus terlebih

dahulu menyepakati pengalihan mahar pernikahan. Pernikahan sumbang mirip dengan

pernikahan pada umumnya. Yang menjadi pembeda ialah bahwasanya orang yang

melangsungkan pernikahan sumbang mempunyai hubungan kekerabatan yaitu antara

keponakan dan pamannya. “Paman” di sini tidak memiliki arti sebagai saudara kandung

ibunya sendiri atau saudara kandung ayahnya, namun sepupu jauh ibunya. Arti dari sepupu

jauh ialah saudara yang masih mempunyai ikatan keluarga, tetapi bukan kerabat dekat

sebab Kerinci identik dengan tutur keluarga dekat maupun jauh tetap di tuturkan sebagai

keluarga..

Sebelum acara jamuan dimulai, akan dilangsungkan proses adat di depan rumah.

Ninik mamak nantinya menuntut denda pada saudara mempelai pria yang melangsungkan

pernikahan tersebut dengan memakai pakaian adat, keris dan pedang Ninik Mamak. Ninik

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1168

Mamak menagih di depan pintu gerbang bahwasanya Pumisan Getonyo memiliki hak

menikahi wanita yang melahirkan anak tadi, namun mengapa justru menikah dengan

paman. Pumisan menuntut denda, lalu terjadilah debat antara Ninik Mamak, Pumisan Geto

dengan saudaranya pihak pria. Pihak pria meminta maaf serta membayar ganti rugi atau

denda uang dan diperintahkan untuk menebang pohon pisang yang sudah ditanam

sebelumnya. Sebelum pisang ditebang, terjadi perkelahian antara Ninik Mamak dengan

Pumisan Geto sehingga diselenggarakan acara silat terlebih dahulu. Pubisan geto diminta

untuk menebang pohon pisang dan membawa serta buah-buahan yang dihendaki.

Menurut Soetoto (2021: 159) suatu delik sebagai setiap gangguan dari keseimbangan

yang menyebabkan reaksi adat memerlukan upaya untuk memperbaiki kembali harmoni

pada masyarakat adat. Ragam dan banyaknya tergantung pada hukum adat yang berlaku di

masyarakat. Biasanya respon adat tertentu adalah membayar delik dengan uang atau

barang. Tujuannya adalah untuk memulihkan kedamaian, menghilangkan atau menetralkan

situasi yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

Proses penentuan sanksi dari nikah sumbang disesuaikan kembali pada keseuaian

atau kelaziman hukum adat yang berlaku. Tetua adat juga harus arif dalam

mempertanggungjawabkan bagaimana syarat juga sanksi yang diterapkan dari nikah

sumbang tersebut. Juga karena nikah sumbang ini merupakan sebuah adat kebiasaan yang

terus menerus dilakukan sehingga menjadi lazim atau sudah biasa terjadi namun tetap

diaktakan sumbang oleh masyarakat sehingga sanksi tersebut tetap diberlakukan.

Hukum adat lebih sering disampaikan melalui penyampaian lisan dari mulut ke

mulut sehingga penyaluran informasi dari orang lain ke orang lain tersebut harus benar-

benar dilakukan dengan benar, orang yang menyampaikan juga harus Amanah sehingga

hukum adat yang disampaikan juga bisa dinyatakan kebenarannya.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Adnan (2018:19), di mana dikatakan

benar dan salah adalah kemampuan membaca bahasa dari mulut. Karena itu, yang

terpenting adalah tutup mulut. Ekspresi mulut manusia adalah sumber yang sebenarnya,

sehingga tidak boleh diisi dengan kebohongan saat berkomunikasi, apalagi saat data

disampaikan secara lisan.

Menurut masyarakat dan tokoh adat Depati Ninik Mamak, pernikahan sumbang

merupakan pernikahan yang sah menurut hukum Islam, hanya saja dalam hukum adat

pernikahan ini dianggap tabu karena ada ikatan darah yang tidak boleh dilakukan.

Pernikahan itu pernikahan yang sah tetapi sebagai adat tabu karena masih ada kekerabatan

karena tunduk pada sanksi hukum adat.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1169

Kemudian dalam perspektif hukum Islam, pernikahan sumbang ialah pernikahan

yang sah bagi hukum Islam sebab seluruh persyaratan dan ketetapan pernikahan yang sah

sudah terpenuhi dan tidak ada yang melarang perkawinan itu dalam hukum Islam. Dalam

pernikahan sumbang ini, hubungan darah yang ada bahkan bukan hubungan baik yang

menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 23 yakni:

Diharamkan bagimu menikahi ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu,

saudara perempuan ayahmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan saudara laki-

lakimu, anak perempuan saudara perempuanmu, ibu menyusuimu, saudara perempuanmu

yang menyusui, ibu istrimu. anak-anak perempuan istri Anda (jika Anda mencampuri istri

Anda, tetapi Anda mencampuri, tetapi Anda mencampuri, tetapi Anda adalah cucu)

bercerai), maka tidak dosa bagi Anda (menikah dengannya), (dan Anda dilarang)

menikahi istri dari anak kandung Anda (menantu) dan (dilarang) menikahi dua wanita

yang bersaudara di masa lalu, kecuali yang terjadi di masa lalu. Sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut Jalaludin (2018:323) nikah sumbang diizinkan, sebab hubungan

kekeluargaan pada pernikahan sumbang sudah jauh, maka dari itu tidak ada halangan

untuk menikah. Tetapi orang-orang yang tidak boleh menikah ialah anak wanita dari

saudara pria dan anak wanita dari saudara wanita. Yang dapat menikah ialah keturunan

dari anak wanita saudara laki-laki dengan anak dari keturunan saudara wanita.

Pandangan dari tokoh ulama yang ada pada Desa Air Panas Kecamatan Air Hangat

Barat Kabupaten Kerinci bahwa nikah sumbang merupakan suatu pernikahan yang sah

menurut ketentuan dari hukum Islam. Hukum adat menyatakan ketika terjadinya nikah

sumbang maka ada sanksi adat sebagai syarat dari suatu pernikahan, namun menurut

syariat hukum Islam atau syara’ pernikahan sah sebab seluruh rangkaian rukun dan syarat

dalam pelaksanaan suatu pernikahan telah dipenuhi. Para ulama juga menuturkan bahwa

pernikahan dikatakan sah dan diperbolehkan sebab orang yang dinikahi bukanlah mahram

ataupun orang yang diharamkan untuk dinikahi, sekalipun terkait boleh.

Nikah sumbang juga menjadi pernikahan yang sah sebab telah memenuhi rukun

nikah yakni terdapat calon pengantin, Islam, pria bukan mahram, bukan wali akad nikah

dari pihak wanita, tidak berada dalam ihram dan tidak dipaksakan, dan juga telah

memenuhi syarat-syarat pernikahan, serta kedua mempelai, memiliki wali, memiliki 2

orang saksi, dan terakhir ijab kabul mereka, meskipun itu sah bagi syariat Islam.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1170

Kemudian berdasarkan perspektif moral nikah sumbang ialah pernikahan yang

pamali, sebab dalam pernikahan itu kedua pengantin masih mempunyai hubungan

kekeluargaan. Namun pada hakikatnya dalam pandangan masyarakat setempat di Desa Air

Panas Baru Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci tidak sedikitpun dimaksudkan

nikah sumbang tersebut untuk merusak moral dari segi manapun. Nikah sumbang berawal

dari nenek mamak pada zaman dahulu yang kemudian diikuti dengan adanya proses

penjatuhan sanksi sebagai upaya untuk membersihkan sumbang yang disebut oleh

masyarakat tersebut. Tujuannya supaya orang yang melangsungkan pernikahan tersebut

tidak menjadi bahan gunjingan dalam masyarakat dan sekaligus menyingkirkan penyakit

yang diderita oleh orang yang melangsungkan pernikahan sumbang tersebut..

SIMPULAN

Ditinjau dari hasil penelitian dan penjabaran rist ini sehingga bisa diambil

kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan nikah sumbang ini tidak berbeda dengan pernikahan secara umum,

namun pada nikah sumbang ada petuah yang dilangsungkan oleh hulu balang yang

diberikan oleh Ninik Mamak kepada orang yang menjalani pernikahan sumbang.

Selanjutnya terdapat sanksi dari hukum adat yang diterapkan kepada orang yang

melakukan nikah sumbang.

2. Dalam Perspektif Moral Nikah Sumbang Tidak dapat dikatakan merusak Moral atau

mempengaruhi moral hanya saja hukum adat di Desa Air Panas Kecamatan Air

Hangat Barat Kabupaten Kerinci tidak memperbolehkannya namun dibalik Hukum

Adat tidak memperbolehkannya masyarakat tetap melakukan karena terdapat maksud

dibalik pernikahan itu yaitu untuk memperkuat suku atau memperkuat tali

persaudaraan yang dulunya telah jauh menjadi dekat dan akrab kembali, dan maksud

kedua yaitu mencegah agar warisan atau pusko tidak jatuh ketangan orang lain atau

dalam bahasa Kerinci Pusko Idak Bakuak.

SARAN

Ditinjau dari hasil dan kesimpulan riset, diperoleh anjuran yakni sanksi hukum adat

seharusnya diselaraskan kembali dengan syariat dan dengan adat lain

yang diterapkan juga pada daerah tersebut.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1171

DAFTAR PUSTAKA

Adnan., dan Solihin. 2018. Keyakinan Masyarakat Adat dan Modernisasi Di Kampung

Adat. Jurnal Socio Politica. Vol 8. No 1.

Arianto, H., dan Lisasih, N.Y. 2016. Hukum Perkawinan Adat. Yogyakarta: Liberty.

Arikunto, Suharsimi. 2019. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi.

Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bidinâ, MSS, & Shaffieâ, F (2019). … among Unmarried Pregnant Female Adolescents in

Malaysia (Seks Sukarela, Rogol dan Sumbang Mahram dalam kalangan Remaja

Perempuan Hamil tanpa Nikah …. Jurnal Pembangunan Sosial, e-

journal.uum.edu.my, http://e-journal.uum.edu.my/index.php/jps/article/view/12682

Dewi, Wulansari Chatarina. 2012. Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar. Bandung:

Refika Aditama.

Jalaludin, Imam. 2018. Tafsir Jalalain. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Soetoto, E.O., Ismail, Z., dan Lestari, M.P. 2021. Buku Ajar Hukum Adat. Malang: Madza

Media.

Sugiarto, Umar Said. 2016. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Bandung: Alfabeta.

Rofiq, A (2020). PERAN ORANG TUA KELUARGA NIKAH ANAK DI KECAMATAN

SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. Prosiding Seminar Nasional LPPM

Unsoed, jurnal.lppm.unsoed.ac.id,

http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1138

SUMARLIN, F (2021). Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di

Kalangan Remaja Perempuan Nikah Usia Dini di Kecamatan Sumbang, Kabupaten

Banyumas., repository.unsoed.ac.id, http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/10934

Helpia, BN (2021). Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No. 4 Tahun 2019 Tentang Uang

Adat di Desa Koto Mudik Kee. Air Hangat Barat Kah. Kerinci..,

repository.unp.ac.id, http://repository.unp.ac.id/id/eprint/30167

Sutrisno, S, & Istikharoh, I (2021). Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak di Luar Nikah

Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kuh-Perdata. Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi

Hukum …, jurnal.unugha.ac.id,

https://www.jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/115

Nuzuli, AK, & Mirdad, J (2021). Pelatihan Menulis Tentang Kebudayaan Kerinci di Media

Masa Bersama Kabarbaikkerinci. com. Altifani: Jurnal Pengabdian …,

ejournal.iainkerinci.ac.id,

http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/altifani/article/view/887

Shaffie, F (2019). … among unmarried pregnant female adolescents in Malaysia (Seks

Sukarela, Rogol dan Sumbang Mahram dalam kalangan Remaja Perempuan Hamil

tanpa Nikah di …. Jurnal Pembangunan Sosial, repo.uum.edu.my,

https://repo.uum.edu.my/id/eprint/28226/

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

1172

Anifaturohmah, I (2020). DAMPAK PENGAKUAN AYAH BIOLOGIS TERHADAP

ANAK SUMBANG DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM …., repo.iain-tulungagung.ac.id,

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/16414

Helpia, BN, & Muchtar, H (2020). Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No. 4 Tahun 2019

Tentang Uang Adat di Desa Koto Mudik. Journal of Civic Education,

jce.ppj.unp.ac.id, http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/365