Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

Strategi pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak

oleh komunitas belajar qaryah thayyibah Kota

Salatiga

Novia Damayanti

a,1

, Rima Vien P. H.

b,2

, Triyanto

c,3

Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir Sutami No.36, Kec. Jebres, Kota Surakarta 57126, Indonesia

noviadamayanti@student.uns.ac.id;

[email protected].ac.id;

[email protected]

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 7 Maret 2023

Direvisi: 24 Juli 2023

Disetujui: 28 Oktober 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi

Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah melakukan pemenuhan hak atas

pendidikan bagi anak dan apa kaitan strategi tersebut dengan civic

participation. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,

wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua

strategi yang digunakan oleh Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah yaitu

pembebasan biaya pendidikan dan kurikulum berbasis kebutuhan sangat baik

untuk membantu pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak, terutama anak

disekitar wilayah KBQT. Berdasarkan teori partisipasi masyarakat juga sejalan

dengan apa yang dilakukan oleh KBQT. Secara tidak langsung KBQT sudah

mewujudkan civic participation dengan cukup baik. Apa yang telah dilakukan

oleh KBQT sudah membantu pemerintah dalam rangka pemenuhan hak

pendidikan bagi setiap warga negara, di mana melalui undang-undang negara

juga membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk masyarakat berpartisipasi

dalam pemenuhan hak pendidikan.

Kata Kunci:

Hak Pendidikan

Civic Participation

Pendidikan Untuk Semua

ABSTRACT

Keywords:

Education Rights

Civic Participation

Education for All

The purpose of this research is to find out how Komunitas Belajar Qaryah

Thayyibah strategy fulfills the right to education for children and to know

what is the factors that influence the strategy and also the relationship

between the strategy and civic participation. This study uses a qualitative

approach with descriptive qualitative. Data collection uses observation,

interviews, and document analysis. The results showed that the two strategies

used by the Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah, namely education fee

waiver and a needs-based curriculum, were very good at helping fulfill the

right to education for every child, especially children around the KBQT area.

Based on the theory of community participation is also in line with what is

done by KBQT. Indirectly, KBQT has realized civic participation quite well.

What has been done by KBQT has assisted the government in fulfilling the right

to education for every citizen, where through state laws it also opens up as

many opportunities as possible for the community to participate in fulfilling

the right to education.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu hal yang amat sangat penting. Menurut Neolaka (2019:12)

“pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan”.

Covell dan Howe (1999) menyebutkan bahwa pada dasarnya pemenuhan hak pendidikan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

bukan hanya sekadar kewajiban terkait hukum saja tetapi juga terkait dengan potensinya untuk

meningkatkan sikap menghargai hak dan kewajiban orang lain, karena melalui pendidikan lah

hak dan kewajiban bisa diajarkan kepada anak. Sependapat dengan Covel dan Howe, dalam

jurnal Ann dan Mikael Quennerstedt (2014) juga menyebutkan bahwa hak untuk memiliki

akses ke dan menerima pendidikan adalah aspek hak utama dari pendidikan, tetapi elemen

pendidikan yang sama pentingnya adalah hak pendidikan dan peran pendidikan untuk

menghormati dan mengembangkan lebih lanjut kemampuan anak-anak dan remaja untuk

menikmati dan memberlakukan hak. Hak atas pendidikan erat kaitannya dengan institusi

pendidikan sebagai saluran hak, sehingga hak atas pendidikan adalah hal yang paling dasar

yang harus terpenuhi agar setiap orang dapat memperjuangkan haknya (McCowan, 2014).

Di Indonesia, hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga

negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan

Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya pada tahun 2005, hal tersebut mengakibatkan

Indonesia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kovenan tersebut.

Dalam Pasal 13 ayat 1 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya disebutkan bahwa:

The states parties to the present covenant recognize the right of everyone to education.

They agree that education shall be directed to the full development of the human personality

and the sense of its dignity and shall strengthen the respect for human rights and fundamental

freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively

in a free society, promote understanding, tolerance, and friendship among all nations and all

racial, ethnic, or religious groups, and further the activities of the United Nation for the

maintenance of peace.

Dengan demikian berdasarkan Kovenan Internasional tersebut Indonesia haruslah

mengakui hak pendidikan bagi semua warga negaranya sebagai bentuk penguatan

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia juga menekankan pentingnya pemenuhan pendidikan. Hal itu dinyatakan pada

Pasal 12 yang isinya: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya,

untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya

agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia,

dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Komitmen pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak pendidikan tidak hanya sebatas

tertuang didalam UUD saja, hal tersebut terealisasi melalui berbagai UU dan program –

program kerja pemerintah. Salah satu amanat dalam UUD dan UU adalah terkait pembiayaan

dan beasiswa bagi anak-anak. Untuk melaksanakan amanat tersebut pemerintah

mencanangkan beberapa program diantaranya adalah BOS dan KIP. BOS adalah Bantuan

Operasional Sekolah yang termasuk kedalam program kompensasi pengurangan subsidi bahan

bakar minyak (PKPS-BBM) dalam bidang pendidikan. KIP adalah Kartu Indonesia Pintar

yang merupakan salah satu program dari Presiden Joko Widodo yang diberikan kepada

keluarga yang tidak mampu yang masih menyekolahkan anaknya yang berusia 7 – 18 tahun.

Namun meskipun pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi pada

kenyataannya belum semua anak mendapatkan akses pendidikan. Sampai saat ini di Indonesia,

angka putus sekolah masih cukup tinggi. Menurut data dari Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) jumlah anak yang tidak bersekolah mencapai

4.586.332 anak. Sedangkan menurut data dari Kemendikbud hingga tahun 2018 jumlah anak

putus sekolah dari SD hingga SMA sekitar 300.000 anak. Angka dari TNP2K adalah angka

keseluruhan jumlah siswa yang tidak mengenyam bangku pendidikan, sedangkan angka dari

Kemendikbud adalah jumlah anak yang bersekolah namun putus ditengah jalan (tempo.co,

2019).

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

Di Salatiga jumlah anak putus sekolah dapat dikatakan cukup tinggi, padahal Salatiga

merupakan kota kecil yang akses pendidikannya cenderung cukup mudah. Akses mudah

tersebut terbukti dengan adanya banyak sekolah di Salatiga baik dari jenjang sekolah dasar,

menengah pertama, maupun menengah atas. Disetiap kelurahan setidaknya ada sekitar 3

sekolah ditingkat Sekolah Dasar. Jenjang Sekolah Menengah Pertama ada disetiap kecamatan.

Jenjang Sekolah Menengah Atas atau yang setara juga terdapat disetiap kecamatan. Dari segi

kualitas sekolahpun, sekolah di Salatiga juga dapat dikatakan baik. Beberapa sekolah di

Salatiga juga merupakan sekolah favorit yang mempunyai ranking yang bagus di tingkat Jawa

Tengah.

Jika terkait dengan pembiayaan, jumlah penduduk miskin hanya berkisar pada angka 5%,

sehingga seharusnya permasalahan ekonomi tidak menjadi masalah yang besar di Salatiga

(salatigakota.bps.go.id). Selain itu di Salatiga juga bantuan berupa BOS maupun KIP juga

dilaksanakan dengan baik. Bahkan banyak pula masyarakat yang mendapatkan bantuan

pemerintah melalui PKH (Program Keluarga Harapan) yang salah satu komponennya adalah

biaya pendidikan bagi anak. Namun, pada tahun 2017 angka putus sekolah di tingkat Sekolah

Menengah Atas sebesar 61,95% mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan

dengan tahun 2016 yang hanya 16,44% (Badan Pusat Statisik, 2017).

Tingginya angka putus sekolah pada anak-anak ternyata tidak hanya disebabkan oleh satu

faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Menurut laporan

dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik (STC) yang dikutip dari tempo.co, selain kemiskinan,

terdapat beragam alasan lain yang menyebabkan angka putus sekolah tinggi. Beberapa di

antaranya adalah rendahnya dukungan orang tua terhadap anak-anak untuk bersekolah.

Kurangnya dorongan dan perhatian dari orang tua dapat membuat anak-anak kehilangan

semangat dalam mengejar pendidikan.

Selain itu, masalah komunikasi antara siswa dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah

juga berperan penting. Jika interaksi dan komunikasi di sekolah tidak berjalan baik, siswa

mungkin merasa tidak nyaman dan kurang termotivasi untuk belajar. Hal ini dapat

mengakibatkan mereka putus sekolah lebih awal.

Pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab putus sekolah pada anak-anak. Praktik

pernikahan di usia yang masih sangat muda menyebabkan tanggung jawab keluarga datang

lebih cepat, dan anak-anak terpaksa menghentikan pendidikan mereka untuk memenuhi peran

sebagai pasangan atau orangtua.

Masalah lainnya adalah rasa malas bersekolah karena kesulitan dalam satu pelajaran

tertentu. Beberapa anak mungkin merasa putus asa dan menghindari sekolah karena kesulitan

mengatasi materi atau tugas tertentu di sekolah. Ini menyebabkan mereka kehilangan minat

dan semangat dalam belajar secara keseluruhan.

Hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis di daerah Salatiga menemukan fakta

yang mendukung temuan Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Saat melakukan wawancara dengan

anak-anak yang putus sekolah di daerah tersebut, sebagian di antaranya mengaku malas

bersekolah karena sering dimarahi oleh guru. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka tidak

menyukai beberapa pelajaran yang diajarkan oleh guru dan merasa kurang percaya diri bahwa

mereka mampu menghadapinya. Sehingga mereka hanya tertarik untuk belajar di satu mata

pelajaran saja dan akhirnya kehilangan semangat untuk melanjutkan pendidikan.

Di sisi lain, beberapa anak yang terkena kasus kehamilan di luar nikah selama masa

sekolah juga menghadapi masalah serius yang menyebabkan mereka enggan melanjutkan

pendidikan. Rasa malu dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar berdampak pada keputusan

mereka untuk menghentikan pendidikan, demi menghindari pandangan negatif dan stigma.

Untuk mengatasi masalah tingginya angka putus sekolah, perlu dilakukan pendekatan

yang holistik. Upaya harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran orang tua tentang

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

pentingnya pendidikan dan memberikan dukungan serta motivasi yang lebih untuk anak-anak

mereka.

Melihat fenomena tersebut, Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) yang

merupakan sekolah alternatif yang berada di tingkatan sekolah menengah pertama dan sekolah

menengah atas di Salatiga yang berusaha mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi semua

anak. Awal mula berdirinya KBQT yaitu pada tahun 2003 adalah berasal dari keresahan para

anggota Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) yang berada di daerah

Kalibening, Salatiga. Banyak anak dari anggota kelompok petani itu yang tidak bisa

melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya dikarenakan sekolah cukup mahal pada waktu itu,

sehingga mereka berinisiatif untuk mendirikan komunitas belajar tersebut agar anak – anak

tetap dapat mengenyam pendidikan.

Ide itu diprakarsai oleh Ahmad Bahruddin, pada tahun 2003 itu Bahruddin akan

menyekolahkan anaknya masuk ke Sekolah Menengah Pertama di salah satu SMP favorit di

Salatiga. Pada saat melakukan pembayaran untuk sekolah anaknya Bahruddin atau yang kerap

disapa Pak Din ini terpikirkan bahwa sekolah amatlah mahal, belum lagi masih ada biaya

seragam dan lainnya. Mungkin bagi beliau masih sanggup untuk menyekolahkan anaknya,

tetapi mungkin tidak bagi para petani di paguyubannya. Hingga terciptalah KBQT yang

konsep sekolahnya diperuntukkan bagi siapa saja bahkan tanpa perlu memakai seragam

layaknya sekolah formal.

Namun dengan seiring perkembangannya, KBQT kini tidak hanya menampung anak

petani saja. Rata-rata saat sekarang ini petani di paguyuban Qaryah Thayyibah sudah hidup

cukup layak hingga mampu menyekolahkan anaknya di sekolah formal. KBQT saat ini

menampung siapapun yang ingin bersekolah, tidak peduli latar belakangnya apa dan berasal

dari mana. Misalnya saja anak yang terkendalan pelajaran di sekolahnya, KBQT dengan

senang hati akan menampung anak tersebut. Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah

dilakukan oleh penulis, saat ini jumlah siswa di KBQT sejumlah 35 anak, 50%-nya justru

berasal dari luar Salatiga. Latar belakang dari siswa di KBQT juga bermacam-macam, tidak

hanya dari golongan tidak mampu saja tetapi siapa saja yang ingin belajar disana akan

ditampung dengan baik. Bagi pengurus KBQT semua anak dapat bersekolah disana yang

terpenting mereka punya niatan untuk bersekolah.

KBQT menyadari bahwa tanggung jawab pendidikan pada dasarnya tidak hanya ditangan

pemerintah saja, masyarakat sudah seharusnya juga turut mengambil peran. Masyarakat juga

mempunyai kewajiban untuk turut serta mengambil peran dalam usaha pemenuhan hak

pendidikan. Hetifah (Handayani 2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang

secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”. Peran dari

masyarakat bisa terwujud dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah dengan mendukung

pemerintah untuk melakukan pemenuhan pendidikan bagi anak. Dukungan tersebut dapat

berupa bantuan biaya pendidikan, bantuan untuk memfasilitasi anak untuk mendapatkan akses

pendidikan dsb.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, hal tersebut dikenal dengan istilah civic

responsibility yaitu partisipasi aktif dalam kehidupan publik suatu komunitas dengan cara

yang terinformasi, berkomitmen, dan konstruktif, dengan fokus pada kebaikan bersama. Lebih

spesifik, dikenal juga istilah civic participation yang lebih menitikberatkan pada keikutsertaan

setiap warga negara baik secara individu maupun melalui sebuah komunitas. Sehingga civic

participation lebih kepada tindakan nyata dari warga negara untuk turut serta dalam kebaikan

bersama. Keterlibatan ini dapat terjadi pada sejumlah tingkatan yang berbeda, mulai dari

mematuhi hukum komunitas hingga membantu membuat undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas isu terkait pemenuhan pendidikan menjadi sangat penting.

Angka putus sekolah yang cukup tinggi cukup untuk dijadikan alasan yang kuat agar setiap

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

warga negara turut berpartisipasi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak. Peran

KBQT untuk turut serta dalam pemenuhan hak pendidikan juga seharusnya dapat menjadi

contoh atau tolak ukur bagi warga negara yang ingin ambil bagian untuk memberikan solusi

terkait pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak. Semakin banyak individu yang peduli

terhadap pemenuhan pendidikan semakin baik pula dampaknya bagi kemajuan pendidikan di

Indonesia.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode

deskriptif kualitatif. Creswell (1998) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan

proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah manusia dalam

konteks social dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan,

melaporkan pandangan terperinci dari sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang

alamiah tanpa adanya intervensi dari peneliti (Herdiansyah, 2010). Teknik analisis data

menggunakan analisis data interaktif Miles and Huberman (2007: 20) dengan tahap-tahap

sebagai berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) verifikasi

atau penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah

Salatiga pada rentang waktu Desember 2019-Maret 2020.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Strategi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan oleh KBQT

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh penulis, selama kurang lebih 19

tahun Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) berusaha memenuhi hak pendidikan

bagi anak, terutama pada anak-anak di sekitar lokasi KBQT. Pendirian KBQT tidak lepas dari

adanya Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) yang sadar dan peduli tentang

pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang pada mulanya bertujuan untuk visinya yaitu untuk

mendirikan desa yang mandiri.

Berbagai strategi dilakukan oleh Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) dalam

upaya memenuhi hak pendidikan. Mulai dari pembiayaan, bahkan hingga penerapan

kurikulum yang sesuai dengan para warga belajar.

Ada dua strategi utama yang dilakukan KBQT untuk memenuhi hak pendidikan bagi

anak, diantaranya adalah:

1. Pembebasan Biaya Belajar

Tujuan utama dari pendirian KBQT adalah atas keprihatinan Bapak Ahmad Bahruddin

yang melihat bahwa sekolah sangatlah mahal sehingga banyak anak sekitar di Desa

Kalibening yang tidak dapat bersekolah. Tidak hanya dari segi pembiayaan pendidikan,

sekolah formal pada umumnya juga mewajibkan para siswanya untuk menggunakan

seragam hingga sepatu sekolah. Hal tersebut juga tidak lepas dari perhatian Pak

Bahruddin.

Ahmad Bahruddin menyadari bahwa pendidikan amat sangat penting bagi setiap anak

dan hal tersebut merupakan hak dasar bagi setiap anak. Pendidikan juga erat kaitannya

dengan pengembangan ekonomi warga, kita tidak bisa memajukan kesejahteraan warga

tanpa melalui pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Azyumardi Azra (2010:

12), pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana

suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-

individu. Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia

(SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara.

Pendidikan juga merupakan bagian dari hak anak (Prinst, 2003: 25).

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

Oleh karenanya demi mewujudkan pendidikan bagi semua anak, KBQT menerapkan

sistem pembiayaan subsidi silang. Bagi anak yang tidak mampu, tidak dikenakan biaya

pendidikan. Namun demikian, KBQT menerima apabila ada orang tua/wali murid yang

bersedia membayar lebih pendidikannya. Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk

membantu biaya pendidikan bagi anak yang kurang mampu.

Dengan konsep tersebut, diharapkan tidak ada anak yang tidak bisa sekolah hanya

karena faktor ekonomi, karena setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan

harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar.

Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan

kekhususan harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati

dengan cara yang sama oleh semua orang (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Pasal 26

ayat 1).

Apa yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Bahruddin melalui KBQT juga sejalan

dengan Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Nomor 13 Tentang Hak Atas Pendidikan, yaitu terkait empat elemen mendasar yang harus

dipenuhi negara dan sekolah dalam proses belajar-mengajar diantaranya adalah a.

availibility (ketersediaan), b. accessibility (aksesibilitas), c. acceptability (penerimaan),

dan d. adaptability (kemampuan untuk beradaptasi).

Dengan strategi pembebasan biaya belajar, KBQT sudah menjalankan amanat

Komentar PBB Nomor 13 Tentang Hak Atas Pendidikan pada poin b yaitu aksesibilitas,

di mana pendidikan haruslah dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Pada

Komentar PBB Nomor 13 juga disebutkan salah satu indikator aksesibilitas adalah

aksesibilitas ekonomi. KBQT membebaskan biaya belajar bagi anak tidak mampu,

khususnya bagi warga sekitaran KBQT berada. Di KBQT juga tidak ada seragam yang

digunakan oleh warga belajar. Warga belajar dibebaskan menggunakan pakaian apapun

yang mereka miliki.

Bapak Ahmad Bahruddin melalui KBQT juga telah membantu pemerintah dalam

pengimplementasian UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal

12 ayat 2 pada poin c dan d yang menyatakan bahwa etiap peserta didik berhak untuk c.

mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai

pendidikannya, d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak

mampu membiayai pendidikannya.

KBQT tentu tidak tanpa alasan menerapkan strategi tersebut, Ahmad Bahruddin

menyadari bahwa melalui pendidikan lah peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa,

dan negara dapat meningkat di masa yang akan datang. Anak adalah bagian dari generasi

muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya

manusia bagi pembangunan nasional ke depan (Ediwarman, 2006).

2. Model Kurikulum Berbasis Kebutuhan

Selain terkendala biaya, menurut Ahmad Baharuddin, anak-anak di daerah pedesaan

khususnya di Kalibening dan sekitarnya alasan anak-anak tidak bersekolah bukan saja

hanya soal biaya. Namun, banyak orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya karena

menilai sekolah formal kurang bermanfaat untuk kepentingan si anak. Banyak dari warga

yang berpikir lebih baik anak membantu orang tua mengelola usaha atau pertanian saja

yang justru lebih bermanfaat.

Melihat fenomena tersebut Ahmad Bahruddin melalui Komunitas Belajar Qaryah

Thayyibah mencoba mengembangkan kurikulum yang didasarkan pada aspirasi dan

kebutuhan warga belajar itu sendiri. Kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk

melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah

atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya (Nasution, 1999). Dalam perencanaan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

kurikulum itu Ahmad Bahruddin juga menekankan pada pembentukan pribadi siswa

secara utuh, terutama terkait kebermanfaatannya bagi masyarakat sekitar. Kurikulum ini

dikenal dengan nama Kurikulum Berbasis Kebutuhan.

Melalui kurikulum tersebut, warga belajar di KBQT bisa belajar sesuai dengan yang

mereka mau. Sesuai dengan hasil temuan peneliti di lapangan, setiap hari ketika warga

belajar datang ke KBQT mereka akan ditanyakan oleh masing-masing pendamping

mereka akan belajar apa pada hari tersebut. Pada awal tahun ajaran baru, setiap warga

belajar diminta untuk membuat target belajar masing-masing. Hal itulah yang menentukan

satu semester kedepan mereka akan mengerjakan apa.

Target belajar ini merupakan bagian dari struktur subjektif yang berarti struktur yang

berada dan bekerja di dalam diri (Karnanta, 2013). Dapat dikatakan demikian karena

target belajar menjadi rancangan aktivitas belajar yang direncanakan sendiri oleh warga

belajar (Damayanti A. F., 2020). Susanto (2017) juga mengatakan bahwa pendidikan

harus mengupayakan empowering (memberdayakan manusia sebagai makhluk yang

menyadari memiliki sejumlah potensi dan menyadari keterbatasannya) dengan cara

mengetahui apa dan mengapa, menghargai maksud dan akhir, mengalami, serta bertindak

dan berperilaku. Sehingga diharapkan target belajar yang telah mereka buat

mencerminkan potensi dan dapat disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing.

Strategi penerapan kurikulum di KBQT telah sejalan dengan Komentar Umum

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Nomor 13 Tentang Hak Atas

Pendidikan, dimana tiga elemen dari empat elemen mendasar yang harus dipenuhi telah

dipenuhi oleh KBQT, yaitu:

a. ketersediaan, KBQT telah menyediakan lembaga dengan kualitas yang memadai untuk

menjamin hak anak mendapatkan pendidikan yang nyaman dan aman. Hal tersebut

terlihat dari KBQT menyediakan tempat belajar yang menyenangkan yang sesuai

dengan kemauan dan potensi dari masing-masing warga belajar, mulai dari bangunan

hingga kurikulum yang diterapkan.

b. penerimaan, KBQT telah menyediakan kurikulum berbasis kompetensi di mana

bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai

dengan budaya dan konteks lokal. Bahkan kurikulum KBQT juga dibuat atas dasar

permasalahan dari masyarakat sekitar yang diharapkan dengan adanya kurikulum

tersebut warga belajar di KBQT dapat membantu memberikan solusi kepada

masyarakat sekitar.

c. kemampuan untuk beradaptasi, pendidikan KBQT sangat fleksibel dan adaptif

terhadap perkembangan masyarakat, karena pada dasarnya memang tujuan awal dari

pembelajaran di KBQT adalah untuk menyejahterakan masyarakat berdasarkan

potensi dari masing-masing daerah. Keragaman juga menjadi hal yang diperhatikan di

KBQT, karena pada saat sekarang ini, warga belajar di KBQT tidak hanya warga

sekitar tetapi banyak juga yang berasal dari luar kota bahkan juga dari luar pulau.

KBQT juga telah melaksanakan amanat dari Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan setiap peserta didik pada setiap

satuan pendidikan berhak:

a. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

setiap warga belajar di KBQT memang melaksanakan pembelajaran sesuai dengan

bakat, minat, dan kemampuannya melalui target belajar yang sudah disusun oleh

masing-masing warga belajar sejak awal tahun ajaran.

b. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; pada

dasarnya KBQT sendiri merupakan sebuah lembaga pendidikan alternatif. Sebagai

pendidikan alternatif KBQT tidak berhak untuk menyelenggarakan ujian persamaan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

sendiri. Namun, KBQT memfasilitasi warga belajar yang akan melaksanakan ujian

persamaan untuk sekolah lanjutannya.

c. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing

dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan; seperti yang telah

disebutkan sebelumnya, KBQT meminta setiap warga belajar untuk menentukan target

belajar mereka. Sehingga setiap warga belajar akan mempunyai waktu untuk

menyelesaikan program pendidikan yang berbeda-beda.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Strategi yang Digunakan Oleh

Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan dan

Kaitan Strategi Tersebut dengan Civic Participation

Penerapan dua strategi utama KBQT dalam upaya melakukan pemenuhan hak pendidikan

bagi setiap anak tentu bukan tanpa alasan. Strategi pembebasan biaya belajar misalnya,

banyak faktor yang mempengaruhi penerapan strategi tersebut.

Tingkat ekonomi warga belajar yang beragam adalah salah satu faktornya. Pembebasan

biaya belajar dan/atau subsidi silang muncul karena adanya perbedaan tingkat ekonomi dari

warga belajar di KBQT. Ada warga belajar yang orang tuanya mampu secara materi untuk

membiaya pendidikan anaknya, namun beberapa orang tua lain bahkan untuk makan sehari-

hari saja susah. Padahal idealnya, pendidikan haruslah dapat diakses oleh semua anak

ditingkat manapun.

Selain itu, stigma masyarakat bahwa sekolah itu mahal juga menjadi faktor yang

mempengaruhi. Stigma sekolah itu mahal membuat orang tua enggan menyekolahkan

anaknya. Tidak hanya biaya pendidikan, namun pembelian seragam dan sepatu misalnya,

beberapa orang tua masih keberatan. Hal itu yang membuat KBQT membebaskan warga

belajar dari persoalan itu semua.

Hal ini selaras dengan pendapat Hadi (2017), yang menyatakan bahwa pendidikan

haruslah menjadi sarana untuk seseorang dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas

dirinya agar mereka yang terpinggirkan dapat mengangkat dirinya keluar dari lingkaran

kemiskinan (Hadi, 2017).

Keengganan masyarakat pedesaan untuk menyekolahkan anaknya karena dianggap

sekolah tidak implementatif terhadap kehidupan langsung juga menjadi salah satu faktor yang

mempengaruhi penerapan kurikulum berbasis kebutuhan di KBQT. KBQT ingin

membuktikan bahwa justru dengan bersekolah kemampuan anak dalam menyelesaikan

persoalan-persoalan masyarakat akan lebih terasah. Misalnya ketika ayahnya adalah seorang

petani misalnya, ketika anak belajar pertanian, akan lebih paham tentang seluk beluk

pertanian. Jauh kedepan, anak akan memunculkan teknologi pertanian yang mutakhir yang

tidak hanya berguna bagi ayahnya tetapi juga bagi masyarakat luas.

Penerapan dua strategi tersebut erat kaitannya dengan civic participation, yaitu

kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara yang dilakukan secara sadar dan tanggung

jawab, juga bisa dikatakan mengikutsertakan atau ikut mengambil bagian. Sumardi

(Andreeyan, 2014) mengatakan bahwa partisipasi merupakan peran serta baik individu

maupun kelompok, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan

memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi. Singkatnya

partisipasi dalam hal ini adalah mampu memberikan peran dan kontribusi terhadap perubahan

sosial kearah masyarakat yang lebih baik. Dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan bagi

anak-anak juga perlu adanya civic participation.

Pendirian KBQT oleh Ahmad Bahruddin dan paguyuban petani SPPQT merupakan salah

satu wujud nyata dari civic participation. Atas swadaya masyarakat yang dipimpin oleh

Ahmad Bahruddin KBQT berdiri untuk menjawab rasa keprihatinan atas banyaknya anak

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Tidak hanya persoalan ekonomi, namun juga

stigma masyarakat pedesaan yang menganggap sekolah formal bukan hal yang penting.

Ahmad Bahruddin menyadari bahwa kita tidak dapat hanya berdiam diri dan hanya

mengandalkan pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan, beliau juga menyadari

pentingnya partipasi masyarakat dalam pemenuhan pendidikan karena pendidikan adalah

tanggung jawab bersama antara orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Hal tersebut sejalan

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menjelaskan tentang peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaran

pendidikan. Pada Pasal 8 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa

masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

evaluasi program pendidikan.

Salah satu strategi KBQT adalah dengan adanya subsidi silang dan pembebasan biaya

belajar. Strategi ini sesuai dengan amanat Pasal 9 yang menyebutkan bahwa masyarakat wajib

memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan dan Pasal 46 yang

juga menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selama 19 tahun sejak KBQT berdiri, KBQT

mengemban amanat dari undang-undang tersebut dengan amat sangat baik.

Dalam membangun KBQT, Ahmad Bahruddin tidaklah sendirian. Berjalannya KBQT

tidak lepas dari peran Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyiban (SPPQT). SPPQT

membantu sejak awal berdirinya hingga KBQT berjalan seperti sekarang ini. Hal itu sesuai

dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

menyebutkan bahwa: a) peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta

perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, b)

masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Hal tersebut juga selaras dengan Pasal 4 PP No. 39 Tahun 1992 menyebutkan bahwa

masyarakat dapat ikut serta berperan dalam pendidikan satu satunya dengan

menyelenggarakan pendidikan pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan

dan memberikan bantuan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pengajaran. Dalam hal ini

KBQT menyelenggarakan pendidikan tingkat menengah yaitu setara SMP/MTs dan SMA/

MA.

KBQT didirikan oleh organisasi profesi yaitu serikat petani yang pada awalnya

berkembang di daerah Kalibening dan sekitarnya. Dengan kurikulum yang juga salah satunya

diambil dari permasalahan yang berkembang di masyarakat, maka secara tidak langsung

masyarakat sekitar KBQT juga menjadi pengguna hasil belajar dari warga belajar di KBQT.

Tidak hanya sebagai pengguna, masyarakat disekitar juga berperan aktif dalam proses

pembelajaran warga belajar jika ada warga belajar yang ingin terjun langsung ke masyarakat.

Hal tersebut juga akan menjaga kualitas dan meningkatkan kebermanfaatan pendidikan itu

sendiri. Dalam Putusan (Mahkamah Konstitusi, 2009), disebutkan bahwa pemerintah

mempunyai bertanggung jawab terhadap pendidikan yang dimiliki oleh warga negaranya,

namun dalam menjaga kualitas diri dari warga negara, maka warga negara harus ikut serta

bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mencapai kualitas yang diharapkan. Ahmad

Bahruddin mengharapkan pendidikan itu haruslah sesuai dengan kondisi sekitar, sehingga

hasilnya dapat langsung diimplementasikan pada persoalan yang terjadi di sekitar.

Lebih lengkap Wolf, Kane, and Strickland (1997) menyatakan partisipasi masyarakat

memiliki sejumlah lima kekuatan, seperti : 1) efektivitas proyek meningkat, penggunaan

pengetahuan, keterampilan dan sumber dapat memperbaiki desain dan implementasi proyek,

2) efisiensi proyek membaik, keterlibatan masyarakat dapat mengarahkan penggunaan sumber

eksternal dan lokal yang lebih baik, 3) kepercayaan diri dan pemberdayaan masyarakat,

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

keterlibatan masyarakat dapat membantu mengurangi mentalitas ketergantungan, 4)

mencakup anggota masyarakat lebih luas, keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan

distribusi keuntungan yang lebih merata bagi orang-orang yang terpinggirkan, misalnya orang

miskin, perempuan, minoritas, tak berdaya, dan sebagainya, dan 5) kesinambungan proyek

lebih terjamin, keterlibatan masyarakat daat membantu untuk menjamin bahwa proyek

melanjutkan fungsi secara benar.

Dari kelima kekuatan tersebut dapat dikatakan KBQT telah memenuhi semuanya.

Efektivitas dan efisiensi dari dari pendidikan di KBQT jelas terlihat dari kurikulum yang

diterapkan. Sedangkan keterlibatan masyarakat sejak dalam pembuatan kurikulum hingga

pada penggunaan hasil pendidikan oleh masyarakat itu sendiri sudah sangat relevan dengan

kelima kekuatan partisipasi masyarakat yang disampaikan oleh Wolf, Kane, dan Strickland.

Selain dari undang-undang partisipasi masyarakat juga dijelaskan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan. Pada

Pasal 3 PP No. 39 Tahun 1992 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat dilaksanakan

dalam berbagai bentuk seperti: (1) pendirian dan penyelenggaraan pendidikan, (2) pengadaan

dan pemberian bantuan tenaga kependidikan, (3) pengadaan dan pemberian bantuan tenaga

ahli, (4) pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum dilaksanakan

pemerintah menunjang pendidikan nasional, (5) pengadaan dana dan pemberian bantuan

lainnya, (6) pengadaan dan pemberian bantuan sarana belajar (bangunan, buku), (7)

pemberian kesempatan untuk magang, (8) pemberian pemikiran dan pertimbangan, (9)

pemberian bantuan manajemen, dan (10) pemberian bantuan dalam bentuk kerjasama.

Dari sepuluh amanat Pasal 3 PP No. 39 Tahun 1992 diatas, Ahmad Baharuddin melalui

KBQT telah melaksakan separuhnya. Selain penyelanggaraan pendidikan, KBQT juga

membuka diri selebar-lebarnya untuk membuka pintu kerjasama dengan berbagai pihak, baik

sebagai objek maupun sebagai subjek.

Ahmad Bahruddin, sebagai pendiri KBQT tidak segan untuk membagi ilmu tentang

proses pendirian KBQT dan bagaimana perjalanan KBQT melalui seminar-seminar yang

sering beliau lakukan. KBQT juga mempersilakan bagi mahasiswa yang ingin magang di

sana, namun KBQT selalu menekankan bahwa bentuk pendidikan dan pembelajaran di sana

berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya.

Melalui pemaparan yang telah penulis jelaskan diatas, strategi pemenuhan hak pendidikan

yang telah dilakukan oleh KBQT merupakan bentuk nyata dari perwujudan civic

participation.

4. Kesimpulan

Ada dua strategi utama yang digunakan oleh Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah dalam

rangka pemenuhan hak pendidikan bagi anak, diantaranya adalah pembebasan biaya belajar dan

model kurikulum berbasis kebutuhan. Melalui dua strategi tersebut KBQT dapat dikatakan

sudah sangat bagus dalam upayanya untuk memenuhi hak pendidikan bagi setiap anak. Hal

tersebut terbukti dari empat indikator pada Komentar Umum Kovenan Internasional Hak

Ekonomi, Sosial, dan Budaya Nomor 13 Tentang Hak Atas Pendidikan yaitu availability

(ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), acceptability (penerimaan), dan adaptability

(kemampuan beradaptasi), KBQT sudah memenuhi keempatnya.

Begitu pula dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12.

Pada Pasal 12 tersebut terdapat enam indikator tentang hak anak pada satuan pendidikan.

Dengan kurikulum dan sistem pembelajaran yang telah dibentuk oleh KBQT, lima dari enam

indikator tersebut telah terpenuhi. Satu indikator yang belum terpenuhi adalah mendapatkan

pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang

seagama. KBQT bukan tidak ada pembelajaran pendidikan agama, namun karena sistem

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

pendidikan yang membebaskan pemilihan mata pelajaran, sehingga pendidikan agama sebatas

tentang akhlak perilaku mereka sehari-hari dan tidak diajarkan secara terstruktur.

Pelaksanaan dua strategi utama yang diterapkan KBQT bukanlah tanpa alasan. Beragamnya

tingkat ekonomi warga, hingga stigma masyarakat terkait pendidikan yang mahal dan tidak

secara langsung dapat diaplikasin dalam masyarakat menjadi faktor utama pelaksanaan strategi

pemenuhan hak atas pendidikan. KBQT menganggap tidak ada satu alasan pun yang dapat

dibenarkan untuk menghambat anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.

Apa yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Bahruddin melalui KBQT merupakan sebuh bentuk

civic participation, yaitu kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara yang dilakukan secara

sadar dan tanggung jawab, juga bisa dikatakan mengikutsertakan atau ikut mengambil bagian.

Dengan penjelasan tersebut KBQT secara tidak langsung telah mengambil bagian dari

memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi warga sekitar KBQT berada.

Selama 19 tahun berdiri, Ahmad Bahruddin bersama SPPQT melalui KBQT telah

melaksanakan civic participation dengan sangat baik. KBQT telah melaksanakan amanat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait partisipasi

masyarakat dalam pemenuhan hak pendidikan yaitu pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 46, dan Pasal

54 yang keempatnya berisikan hal yang hampir sama bahwa dalam partisipasi masyarakat dalam

pendidikan dapat dilakukan perseorangan maupun dalam bentuk organisasi, partisipasi

masyarakat juga terkait dengan pembiayaan pendidikan bagi anak. Dalam hal ini, strategi

KBQT dalam membebaskan biaya pendidikan tentu sudah sangat sejalan.

Bentuk partisipasi masyarakat terkait pendidikan juga terdapat pada Pasal 3 PP No. 39 Tahun

1992 yang menyebutkan adanya 10 bentuk partisipasi masyarakat. Dari 10 bentuk tersebut,

Ahmad Bahruddin dan KBQT setidaknya telah melaksanakan separuhnya, yaitu pendirian dan

penyelenggaraan pendidikan, pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang

belum dilaksanakan pemerintah menunjang pendidikan nasional, pemberian kesempatan untuk

magang, pemberian pemikiran dan pertimbangan, dan pemberian bantuan dalam bentuk

kerjasama.

5. Daftar Pustaka

Ali, M. (2009). Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional. Jakarta: Grasindo.

Andreeyan, R. (2014). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. eJournal Administrasi

Negara, 1940.

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Azra, A. (2010). Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan. Jakarta:

Kompas Gramedia.

Baharuddin, A. (2020). Menggalakkan Pendidikan Berbasis Konteks Kehidupan. Pendidikan

yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban (hal. 1-6). Salatiga:

Webminar Kongres Kebudayaan Desa Seri 3.

Covell, K., & Howe, R. B. (1999). The Impact Of Children’s Rights Education: A Canadian

Study. The International Journal of Children’s Rights, 171-183.

Damayanti, A. F. (2020). Model dan Habituasi Pendidikan Komunitas Belajar Qaryah

Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009)

Kota Salatiga. Universitas Negeri Semarang, 93.

Ediwarman. (2006). Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology.

Jurnal Mahkamah.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

Herdiansyah, H. (2010). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu - Ilmu Sosial. Jakarta:

Salemba Humanika.

Handayani, S. (2006). Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran

Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo.

Karnanta, K. Y. (2013). Paradigma Teori Aerna Produksi Kultural Sastra: Kajian Terhadap

Pemikiran Pierre Bourdieu. Jurnal Poetika, 1 (1), 3-15.

Keith, S., & Girling, R. H. (1991). Education Management and Participation. Boston: Allyn

and Bacon.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2009). Komentar Umum: Kovenan Internasional Hak

Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta:

Komnas HAM.

Kemdikbudristek. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada

Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan

Menengah. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161.

Mahendra, Y. I. (1996). Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah

Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian. Jakarta: Gema Insani Press.

Mahkamah Konstitusi. (2009). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan

136/PUU-VII/2009. Jakarta: Mahkamah Konsitusi.

McCowan, T. (2012). Human Rights Within Education: Assessing The Justifications.

Cambridge Journal of Education, 67-81.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis. Los Angeles:

SAGE Publications.

Mujiati, Nasir, & Ashari, A. (2018). Faktor Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah. Didaktis:

Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, 271-281.

Nasution. (1999). Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, H. (2012). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Neolaka, A. (2019). Isu Isu Kritis Pendidikan, Utama dan Tetap Penting Namun Terabaikan.

Jakarta: Prenamedia Group.

Nickel, J. W. (1987). Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the

Universal Declaration of Human Rights. California: University of California Press.

Pemerintah Indonesia. (1992). Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta

Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2003). Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Jakarta: Sekretarian Negara.

Prihatin, F. (2011). Penyebab Putus Sekolah Usia Pendidikan Dasar (7-15 tahun) di Kecamatan

Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Singaraja.

Prinst, D. (2003). Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Quennerstedt, A., & Quennerstedt, M. (2014). Researching Children’s Rights In Education:

Sociology Of Childhood Encountering Educational Theory. British Journal of Sociology

of Education, 115-132.

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

Samani, M., & Hariyanto. (2012). Pendidikan Karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sagala, S. (2013). Etika & Moralitas Pendidikan. Jakarta: Kencana.

Smith, R. K., & dkk. (2010). Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia

Universitas Islam Indonesia.

Susanto, A. (2017). Proses Habituasi Nilai Disiplin Pada Anak Usia Dini dalam Rangka

Pembentukan Karakter Bangsa. Jurnal Sosioreligi, 26-35.

Sutopo, H. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam

Penelitian. Surakarta: UNS Press.

Ulfatin, N. (2013). Eksplorasi Kesenjangan Gender pada Pendidikan Dasar Sampai Tinggi.

Jurnal Penelitian Kependidikan, 101-122.

Utari, R. (2010). Tantangan Kemitraan Orang Tua, Sekolah, dan Masyarakat. Jurnal

Manajemen Pendidikan, No. 02/Th VI/ Oktober, 93-107.

Widiarto, T., & Wuryani, E. (2019, November 2). Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah

Salatiga. Diambil kembali dari Widyasari Press: https://widyasari-press.com/komunitas-

belajar-qaryah-thayyibah-salatiga/