Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

Strategi pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak

oleh komunitas belajar qaryah thayyibah Kota

Salatiga

Novia Damayanti

a,1

, Rima Vien P. H.

b,2

, Triyanto

c,3

Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir Sutami No.36, Kec. Jebres, Kota Surakarta 57126, Indonesia

noviadamayanti@student.uns.ac.id;

[email protected].ac.id;

[email protected]

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 7 Maret 2023

Direvisi: 24 Juli 2023

Disetujui: 28 Oktober 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi

Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah melakukan pemenuhan hak atas

pendidikan bagi anak dan apa kaitan strategi tersebut dengan civic

participation. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,

wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua

strategi yang digunakan oleh Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah yaitu

pembebasan biaya pendidikan dan kurikulum berbasis kebutuhan sangat baik

untuk membantu pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak, terutama anak

disekitar wilayah KBQT. Berdasarkan teori partisipasi masyarakat juga sejalan

dengan apa yang dilakukan oleh KBQT. Secara tidak langsung KBQT sudah

mewujudkan civic participation dengan cukup baik. Apa yang telah dilakukan

oleh KBQT sudah membantu pemerintah dalam rangka pemenuhan hak

pendidikan bagi setiap warga negara, di mana melalui undang-undang negara

juga membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk masyarakat berpartisipasi

dalam pemenuhan hak pendidikan.

Kata Kunci:

Hak Pendidikan

Civic Participation

Pendidikan Untuk Semua

ABSTRACT

Keywords:

Education Rights

Civic Participation

Education for All

The purpose of this research is to find out how Komunitas Belajar Qaryah

Thayyibah strategy fulfills the right to education for children and to know

what is the factors that influence the strategy and also the relationship

between the strategy and civic participation. This study uses a qualitative

approach with descriptive qualitative. Data collection uses observation,

interviews, and document analysis. The results showed that the two strategies

used by the Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah, namely education fee

waiver and a needs-based curriculum, were very good at helping fulfill the

right to education for every child, especially children around the KBQT area.

Based on the theory of community participation is also in line with what is

done by KBQT. Indirectly, KBQT has realized civic participation quite well.

What has been done by KBQT has assisted the government in fulfilling the right

to education for every citizen, where through state laws it also opens up as

many opportunities as possible for the community to participate in fulfilling

the right to education.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu hal yang amat sangat penting. Menurut Neolaka (2019:12)

“pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan”.

Covell dan Howe (1999) menyebutkan bahwa pada dasarnya pemenuhan hak pendidikan

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

bukan hanya sekadar kewajiban terkait hukum saja tetapi juga terkait dengan potensinya untuk

meningkatkan sikap menghargai hak dan kewajiban orang lain, karena melalui pendidikan lah

hak dan kewajiban bisa diajarkan kepada anak. Sependapat dengan Covel dan Howe, dalam

jurnal Ann dan Mikael Quennerstedt (2014) juga menyebutkan bahwa hak untuk memiliki

akses ke dan menerima pendidikan adalah aspek hak utama dari pendidikan, tetapi elemen

pendidikan yang sama pentingnya adalah hak pendidikan dan peran pendidikan untuk

menghormati dan mengembangkan lebih lanjut kemampuan anak-anak dan remaja untuk

menikmati dan memberlakukan hak. Hak atas pendidikan erat kaitannya dengan institusi

pendidikan sebagai saluran hak, sehingga hak atas pendidikan adalah hal yang paling dasar

yang harus terpenuhi agar setiap orang dapat memperjuangkan haknya (McCowan, 2014).

Di Indonesia, hal tersebut dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga

negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan

Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya pada tahun 2005, hal tersebut mengakibatkan

Indonesia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam kovenan tersebut.

Dalam Pasal 13 ayat 1 Kovenan Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya disebutkan bahwa:

The states parties to the present covenant recognize the right of everyone to education.

They agree that education shall be directed to the full development of the human personality

and the sense of its dignity and shall strengthen the respect for human rights and fundamental

freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively

in a free society, promote understanding, tolerance, and friendship among all nations and all

racial, ethnic, or religious groups, and further the activities of the United Nation for the

maintenance of peace.

Dengan demikian berdasarkan Kovenan Internasional tersebut Indonesia haruslah

mengakui hak pendidikan bagi semua warga negaranya sebagai bentuk penguatan

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia juga menekankan pentingnya pemenuhan pendidikan. Hal itu dinyatakan pada

Pasal 12 yang isinya: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya,

untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya

agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia,

dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”

Komitmen pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak pendidikan tidak hanya sebatas

tertuang didalam UUD saja, hal tersebut terealisasi melalui berbagai UU dan program –

program kerja pemerintah. Salah satu amanat dalam UUD dan UU adalah terkait pembiayaan

dan beasiswa bagi anak-anak. Untuk melaksanakan amanat tersebut pemerintah

mencanangkan beberapa program diantaranya adalah BOS dan KIP. BOS adalah Bantuan

Operasional Sekolah yang termasuk kedalam program kompensasi pengurangan subsidi bahan

bakar minyak (PKPS-BBM) dalam bidang pendidikan. KIP adalah Kartu Indonesia Pintar

yang merupakan salah satu program dari Presiden Joko Widodo yang diberikan kepada

keluarga yang tidak mampu yang masih menyekolahkan anaknya yang berusia 7 – 18 tahun.

Namun meskipun pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi pada

kenyataannya belum semua anak mendapatkan akses pendidikan. Sampai saat ini di Indonesia,

angka putus sekolah masih cukup tinggi. Menurut data dari Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) jumlah anak yang tidak bersekolah mencapai

4.586.332 anak. Sedangkan menurut data dari Kemendikbud hingga tahun 2018 jumlah anak

putus sekolah dari SD hingga SMA sekitar 300.000 anak. Angka dari TNP2K adalah angka

keseluruhan jumlah siswa yang tidak mengenyam bangku pendidikan, sedangkan angka dari

Kemendikbud adalah jumlah anak yang bersekolah namun putus ditengah jalan (tempo.co,

2019).

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

Di Salatiga jumlah anak putus sekolah dapat dikatakan cukup tinggi, padahal Salatiga

merupakan kota kecil yang akses pendidikannya cenderung cukup mudah. Akses mudah

tersebut terbukti dengan adanya banyak sekolah di Salatiga baik dari jenjang sekolah dasar,

menengah pertama, maupun menengah atas. Disetiap kelurahan setidaknya ada sekitar 3

sekolah ditingkat Sekolah Dasar. Jenjang Sekolah Menengah Pertama ada disetiap kecamatan.

Jenjang Sekolah Menengah Atas atau yang setara juga terdapat disetiap kecamatan. Dari segi

kualitas sekolahpun, sekolah di Salatiga juga dapat dikatakan baik. Beberapa sekolah di

Salatiga juga merupakan sekolah favorit yang mempunyai ranking yang bagus di tingkat Jawa

Tengah.

Jika terkait dengan pembiayaan, jumlah penduduk miskin hanya berkisar pada angka 5%,

sehingga seharusnya permasalahan ekonomi tidak menjadi masalah yang besar di Salatiga

(salatigakota.bps.go.id). Selain itu di Salatiga juga bantuan berupa BOS maupun KIP juga

dilaksanakan dengan baik. Bahkan banyak pula masyarakat yang mendapatkan bantuan

pemerintah melalui PKH (Program Keluarga Harapan) yang salah satu komponennya adalah

biaya pendidikan bagi anak. Namun, pada tahun 2017 angka putus sekolah di tingkat Sekolah

Menengah Atas sebesar 61,95% mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan

dengan tahun 2016 yang hanya 16,44% (Badan Pusat Statisik, 2017).

Tingginya angka putus sekolah pada anak-anak ternyata tidak hanya disebabkan oleh satu

faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Menurut laporan

dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik (STC) yang dikutip dari tempo.co, selain kemiskinan,

terdapat beragam alasan lain yang menyebabkan angka putus sekolah tinggi. Beberapa di

antaranya adalah rendahnya dukungan orang tua terhadap anak-anak untuk bersekolah.

Kurangnya dorongan dan perhatian dari orang tua dapat membuat anak-anak kehilangan

semangat dalam mengejar pendidikan.

Selain itu, masalah komunikasi antara siswa dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah

juga berperan penting. Jika interaksi dan komunikasi di sekolah tidak berjalan baik, siswa

mungkin merasa tidak nyaman dan kurang termotivasi untuk belajar. Hal ini dapat

mengakibatkan mereka putus sekolah lebih awal.

Pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab putus sekolah pada anak-anak. Praktik

pernikahan di usia yang masih sangat muda menyebabkan tanggung jawab keluarga datang

lebih cepat, dan anak-anak terpaksa menghentikan pendidikan mereka untuk memenuhi peran

sebagai pasangan atau orangtua.

Masalah lainnya adalah rasa malas bersekolah karena kesulitan dalam satu pelajaran

tertentu. Beberapa anak mungkin merasa putus asa dan menghindari sekolah karena kesulitan

mengatasi materi atau tugas tertentu di sekolah. Ini menyebabkan mereka kehilangan minat

dan semangat dalam belajar secara keseluruhan.

Hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis di daerah Salatiga menemukan fakta

yang mendukung temuan Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Saat melakukan wawancara dengan

anak-anak yang putus sekolah di daerah tersebut, sebagian di antaranya mengaku malas

bersekolah karena sering dimarahi oleh guru. Ada juga yang menyatakan bahwa mereka tidak

menyukai beberapa pelajaran yang diajarkan oleh guru dan merasa kurang percaya diri bahwa

mereka mampu menghadapinya. Sehingga mereka hanya tertarik untuk belajar di satu mata

pelajaran saja dan akhirnya kehilangan semangat untuk melanjutkan pendidikan.

Di sisi lain, beberapa anak yang terkena kasus kehamilan di luar nikah selama masa

sekolah juga menghadapi masalah serius yang menyebabkan mereka enggan melanjutkan

pendidikan. Rasa malu dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar berdampak pada keputusan

mereka untuk menghentikan pendidikan, demi menghindari pandangan negatif dan stigma.

Untuk mengatasi masalah tingginya angka putus sekolah, perlu dilakukan pendekatan

yang holistik. Upaya harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran orang tua tentang

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

pentingnya pendidikan dan memberikan dukungan serta motivasi yang lebih untuk anak-anak

mereka.

Melihat fenomena tersebut, Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) yang

merupakan sekolah alternatif yang berada di tingkatan sekolah menengah pertama dan sekolah

menengah atas di Salatiga yang berusaha mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi semua

anak. Awal mula berdirinya KBQT yaitu pada tahun 2003 adalah berasal dari keresahan para

anggota Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) yang berada di daerah

Kalibening, Salatiga. Banyak anak dari anggota kelompok petani itu yang tidak bisa

melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya dikarenakan sekolah cukup mahal pada waktu itu,

sehingga mereka berinisiatif untuk mendirikan komunitas belajar tersebut agar anak – anak

tetap dapat mengenyam pendidikan.

Ide itu diprakarsai oleh Ahmad Bahruddin, pada tahun 2003 itu Bahruddin akan

menyekolahkan anaknya masuk ke Sekolah Menengah Pertama di salah satu SMP favorit di

Salatiga. Pada saat melakukan pembayaran untuk sekolah anaknya Bahruddin atau yang kerap

disapa Pak Din ini terpikirkan bahwa sekolah amatlah mahal, belum lagi masih ada biaya

seragam dan lainnya. Mungkin bagi beliau masih sanggup untuk menyekolahkan anaknya,

tetapi mungkin tidak bagi para petani di paguyubannya. Hingga terciptalah KBQT yang

konsep sekolahnya diperuntukkan bagi siapa saja bahkan tanpa perlu memakai seragam

layaknya sekolah formal.

Namun dengan seiring perkembangannya, KBQT kini tidak hanya menampung anak

petani saja. Rata-rata saat sekarang ini petani di paguyuban Qaryah Thayyibah sudah hidup

cukup layak hingga mampu menyekolahkan anaknya di sekolah formal. KBQT saat ini

menampung siapapun yang ingin bersekolah, tidak peduli latar belakangnya apa dan berasal

dari mana. Misalnya saja anak yang terkendalan pelajaran di sekolahnya, KBQT dengan

senang hati akan menampung anak tersebut. Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah

dilakukan oleh penulis, saat ini jumlah siswa di KBQT sejumlah 35 anak, 50%-nya justru

berasal dari luar Salatiga. Latar belakang dari siswa di KBQT juga bermacam-macam, tidak

hanya dari golongan tidak mampu saja tetapi siapa saja yang ingin belajar disana akan

ditampung dengan baik. Bagi pengurus KBQT semua anak dapat bersekolah disana yang

terpenting mereka punya niatan untuk bersekolah.

KBQT menyadari bahwa tanggung jawab pendidikan pada dasarnya tidak hanya ditangan

pemerintah saja, masyarakat sudah seharusnya juga turut mengambil peran. Masyarakat juga

mempunyai kewajiban untuk turut serta mengambil peran dalam usaha pemenuhan hak

pendidikan. Hetifah (Handayani 2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang

secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”. Peran dari

masyarakat bisa terwujud dalam berbagai bentuk, diantaranya adalah dengan mendukung

pemerintah untuk melakukan pemenuhan pendidikan bagi anak. Dukungan tersebut dapat

berupa bantuan biaya pendidikan, bantuan untuk memfasilitasi anak untuk mendapatkan akses

pendidikan dsb.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, hal tersebut dikenal dengan istilah civic

responsibility yaitu partisipasi aktif dalam kehidupan publik suatu komunitas dengan cara

yang terinformasi, berkomitmen, dan konstruktif, dengan fokus pada kebaikan bersama. Lebih

spesifik, dikenal juga istilah civic participation yang lebih menitikberatkan pada keikutsertaan

setiap warga negara baik secara individu maupun melalui sebuah komunitas. Sehingga civic

participation lebih kepada tindakan nyata dari warga negara untuk turut serta dalam kebaikan

bersama. Keterlibatan ini dapat terjadi pada sejumlah tingkatan yang berbeda, mulai dari

mematuhi hukum komunitas hingga membantu membuat undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas isu terkait pemenuhan pendidikan menjadi sangat penting.

Angka putus sekolah yang cukup tinggi cukup untuk dijadikan alasan yang kuat agar setiap

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

warga negara turut berpartisipasi dalam pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak. Peran

KBQT untuk turut serta dalam pemenuhan hak pendidikan juga seharusnya dapat menjadi

contoh atau tolak ukur bagi warga negara yang ingin ambil bagian untuk memberikan solusi

terkait pemenuhan hak pendidikan bagi semua anak. Semakin banyak individu yang peduli

terhadap pemenuhan pendidikan semakin baik pula dampaknya bagi kemajuan pendidikan di

Indonesia.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode

deskriptif kualitatif. Creswell (1998) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan

proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah manusia dalam

konteks social dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan,

melaporkan pandangan terperinci dari sumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang

alamiah tanpa adanya intervensi dari peneliti (Herdiansyah, 2010). Teknik analisis data

menggunakan analisis data interaktif Miles and Huberman (2007: 20) dengan tahap-tahap

sebagai berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) verifikasi

atau penarikan kesimpulan. Penelitian dilakukan di Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah

Salatiga pada rentang waktu Desember 2019-Maret 2020.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Strategi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan oleh KBQT

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah didapatkan oleh penulis, selama kurang lebih 19

tahun Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) berusaha memenuhi hak pendidikan

bagi anak, terutama pada anak-anak di sekitar lokasi KBQT. Pendirian KBQT tidak lepas dari

adanya Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) yang sadar dan peduli tentang

pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang pada mulanya bertujuan untuk visinya yaitu untuk

mendirikan desa yang mandiri.

Berbagai strategi dilakukan oleh Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah (KBQT) dalam

upaya memenuhi hak pendidikan. Mulai dari pembiayaan, bahkan hingga penerapan

kurikulum yang sesuai dengan para warga belajar.

Ada dua strategi utama yang dilakukan KBQT untuk memenuhi hak pendidikan bagi

anak, diantaranya adalah:

1. Pembebasan Biaya Belajar

Tujuan utama dari pendirian KBQT adalah atas keprihatinan Bapak Ahmad Bahruddin

yang melihat bahwa sekolah sangatlah mahal sehingga banyak anak sekitar di Desa

Kalibening yang tidak dapat bersekolah. Tidak hanya dari segi pembiayaan pendidikan,

sekolah formal pada umumnya juga mewajibkan para siswanya untuk menggunakan

seragam hingga sepatu sekolah. Hal tersebut juga tidak lepas dari perhatian Pak

Bahruddin.

Ahmad Bahruddin menyadari bahwa pendidikan amat sangat penting bagi setiap anak

dan hal tersebut merupakan hak dasar bagi setiap anak. Pendidikan juga erat kaitannya

dengan pengembangan ekonomi warga, kita tidak bisa memajukan kesejahteraan warga

tanpa melalui pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Azyumardi Azra (2010:

12), pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana

suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-

individu. Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Pendidikan adalah suatu hal yang luar biasa pentingnya bagi sumber daya manusia

(SDM), demikian pula dengan perkembangan sosial ekonomi dari suatu negara.

Pendidikan juga merupakan bagian dari hak anak (Prinst, 2003: 25).

Academy of Education Journal

Vol. 15, No. 1, Januari 2024, Page: 1-13

ISSN: 1907-2341 (Print), ISSN: 2685-4031 (Online)

Novia Damayanti et.al (Strategi pemenuhan hak pendidikan….)

Oleh karenanya demi mewujudkan pendidikan bagi semua anak, KBQT menerapkan

sistem pembiayaan subsidi silang. Bagi anak yang tidak mampu, tidak dikenakan biaya

pendidikan. Namun demikian, KBQT menerima apabila ada orang tua/wali murid yang

bersedia membayar lebih pendidikannya. Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk

membantu biaya pendidikan bagi anak yang kurang mampu.

Dengan konsep tersebut, diharapkan tidak ada anak yang tidak bisa sekolah hanya

karena faktor ekonomi, karena setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan

harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar.

Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan dalam tingkat dasar dan pendidikan

kekhususan harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dinikmati

dengan cara yang sama oleh semua orang (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Pasal 26

ayat 1).

Apa yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Bahruddin