AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

571

PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA TEBING

LINGGAHARA BARU DALAM MENYEJAHTERAKAN BILAL MAYIT

Habibullah Tanjung

dan Hasnun Jauhari Ritonga

1, 2

Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

Sumatera Utara 20371

Email: [email protected]

Email: hasnunjauhariritonga@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Kewajiban yang harus dilakukan umat islam terhadap jenazah orang Islam merupakan kewajiban

yang dihukumkan pada fardhu kifayah maka diperlukan orang yang ahli dan mengerti dalam tata

cara pelaksanaan ibadah fardhu kifayah yang sempurna. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

manajemen pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten

Labuhanbatu dalam mensejahterakan bilal mayit. Profesi bilal mayit sangatlah mulia maka

pemerintahan desa diharapkan menjalankan fungsi manajemen pemerintahan desa dan memberikan

kesejahteraan kepada pihak bilal mayit. Metode yang digunakan kualitatif pendekatan deskriptif.

Pengumpulan data dari observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian bahwa pihak

pemerintahan desa telah menjalankan fungsi manajemen meskipun belum secara maksimal untuk

mensejahterakan bilal mayit. Jumlah bilal mayit hanya 14 orang untuk 10 dusun kerena kurangnya

anggaran pemerintahan desa. Dengan gaji Rp.400.000/Bulan tentunya tidak dapat mensejahterakan

bilal mayit. Namun, dengan pekerjaan mulia ini bilal miyat tidak mengejar materi melainkan untuk

mencari ridha Allah SWT dan juga sebagai bekal diakhirat kelak.

Kata Kunci: Bilal Mayit; Kesejahteraan; Manajemen Pemerintahan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 CC BY-SA International License.

ABSTRACT

The obligation that must be carried out by Muslims towards the bodies of Muslims is an obligation

that is punished by fardhu kifayah, so people who are experts and understand the procedures for

carrying out fardhu kifayah worship are needed. The purpose of this study was to determine the

government management of Tebing Linggahara Baru Village, West Bilah District, Labuhanbatu

Regency in the welfare of the deceased. The profession of the Bilal Mayit is very noble, so the

village government is expected to carry out the function of village government management and

provide welfare to the Bilal Mayit. The method used is qualitative descriptive approach. Data

collection from field observations and interviews. The results of the study show that the village

government has carried out management functions even though it has not been maximized for the

welfare of the deceased. The number of dead bodies is only 14 people for 10 hamlets due to the

lack of a village government budget. With a salary of Rp. 400,000 / month, of course it cannot

bring prosperity to the deceased. However, with this noble work Bilal Miyat does not pursue

material things but seeks the pleasure of Allah SWT and also as a provision for the hereafter.

Keyword: Bilal Mayit; Well-being; Government Management

PENDAHULUAN

Kematian merupakan suatu hal yang niscaya dalam fase kehidupan setiap manusia.

Allah Swt telah menentukan bahwa siapapun ia akan menemui kematian, sebagaimana

disebutkan dalam Al-Qur’an pada surah Al-Anbiya:35 dan Al-‘Ankabut:57. Maka, agama

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

572

Islam menetapkan syariat bahwa apabila seorang muslim meninggal, harus dimandikan,

dikafani, dan disholati yang harus dilakukan oleh muslim lainnya yang masih hidup baik

dari kalangan keluarga si mayit (ahli waris) sebagai pelaksana utamanya, maupun dari luar

keluarga.(Istianah & Mukarromah, 2019).

Adapun daripada itu islam juga menjadikan kepengurusan jenazah keterkaitan yang

erat bagi pemenuhannya hak muslim terhadap muslim lainnya. Perintah yang paling

paripurna yaitu yang dimana menjalankan risalah yang telah dibawakan oleh nabi

Muhammad SAW yang telah diutus untuk menyampaikan risalah ketauhidan, maka

daripada iti bagi setiap muslim wajib mematuhi serta mengamalkannya. Termasuk

kedalam ibadah fardhu kifayah yang diartikan bahwa perintah agama islam apabila telah

dilaksanakan bagi sebagian kelompok, maka selesailah kewajiban perintah agama.(Saleh et

al., 2021).

Pengakuan Al-Zarnuji terhadap dua kategori ilmu, yaitu ilmu yang dibutuhkan

individu dan ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat (yakni fardhu 'ain dan fardhu kifayah),

juga mengimplikasikan pengertian relevansi. Sementara disiplin seperti ilmu kedokteran

dan teknik, fardhu kifayah, pada dasarnya tidak mengikat semua anggota masyarakat atau

bahwa masyarakat bebas dari jaring kewajibannya begitu beberapa anggota berspesialisasi

di dalamnya, sudah sepantasnya juga menambahkan bahwa masyarakat selalu

membutuhkan bidang-bidang tersebut.(Huda et al., 2016).

Dalam menjalankan fardhu kifayah atau mengurus jenezah haruslah diperlukan

orang-orang yang ahli dan mengerti dalam tata cara dan pelaksanaan ibadah fardhu kifayah

yang sempurna. Orang tersebut sering dikenal dengan sebutan bilal mayit atau orang yang

mengurus fardhu kifayah mayit. Kewajiban bagi agama islam untuk mengurus jenazah

juga telah menjadi salah satu dari adanya faktor pendorong mengenai keberadaan dari bilal

mayit tersebut. Akan tetapi, masyarakat muslim saat ini lebih mempercayakan pengurusan

jenazah keluarganya kepada petugas, tokoh keagamaan, dan semacamnya dari pada

mengelolanya sendiri sebagai bentuk kewajiban ibadah kepada keluarga terdekat (mayit)

yang meninggal.

Sebagaimana yang terdapat pada penelitian (An-Nabawi, 2018) bahwa di desa

Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas, Aceh Utara mengatakan bahwa ahli waris

menyerahkan pengurusannya kepada Tengku Imum (sebutan untuk petugas keagamaan

desa. Sedangkan pada penelitian (Syahputra, 2017) di Medan Johor, terdapat kesulitan di

dalam pencarian terhadap generasi bilal mayit pada saat mencari orang yang bisa dikatakan

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

573

mampu dan berani. Dikarenakan banyak yang memndang bahwa kematian serta melihat

orang yang telah mati mengerikan serta menyangkutkannya kedalam hal-hal yang ghaib.

Fenomena peneliti temukan pada Desa Tebing Linggahara Baru bahwa tidak semua

dusun yang ada pada desa tersebut memiliki bilal mayit atau kurangnya Sumber Daya

Manusia sehingga warga kesulitan mencari bilal mayit ketika tingkat kematian meningkat,

tidak seperti biasa. Sehingga pengurusan jenazah terlambat dikarenakan bilal mayit

menyelesaikan satu persatu jenazah sesuai dengan antrian panggilannya hal ini terjadi

karena terbatasnya anggaran dari pemerintahan desa tersebut. Kemudian kurangnya

dilakukan pelatihan fardhu kifayah baik dari pemerintahan desa maupun pihak bilal mayit

itu sendiri. Walaupun sejauh ini kegiatan fardhu kifayah pada Desa Tebing Linggahara

Baru masih tetap terlaksana tetapi lebih baik jika dipersiapkan generasi selanjutnya dan

memastikan bahwa setiap dusun terdapat bilal mayit.

Artikel ini sangat urgen untuk dibahas, karena mengingat pentingnya dilakukan

fardhu kifayah bagi jenazah. Sebagaimana di kemukakan oleh (Hermawati et al., 2021)

bahwa kewajiban yang harus dilakukan umat Islam terhadap jenazah orang Islam

merupakan kewajiban yang dihukumkan pada fardhu kifayah. Adapaun pelaksanakan

kewajiban ini melingkupi pasa empat hal, yakni memandikan jenazah, mengkafani,

menyholatkan dan menguburkan jenazah. Namun, karena sedikitnya bilal mayit pada desa

Tebing Linggahara Baru maka pemerintahan desa harus lebih diperhatikan kesejahteraan

petugas bilal mayit yang ada di desa tersebut. Untuk itu, juga perlu dilakukan kegiatan

pelatihan atau training agar meningkatkan SDM bilal mayit pada desa Tebing Linggahara

Baru.(Atlisiaji, 2022).

Pemerintahan desa dikatakan mempunyai pengelolaan yang baik terdiri dari tiga

bidang masyarakat yang saling terkait: politik, administratif, dan publik (masyarakat sipil,

termasuk individu, organisasi, dan media). Bidang-bidang ini berbeda motivasi, minat, unit

fokus, dan mode operasi tetapi dasarnya gagasan tindakan kolektif mereka, sebagai

berbeda dari tindakan individu, ditangkap dalam istilah pemerintahan. Tata kelola

mencakup berbagai proyek sosial, dari konstruksi "warga negara yang baik" apabila

terlibat beragam aspek selera, pilihan moral, dan pengaturan pribadi, hingga pendisiplinan

sehari-hari dari perilaku yang tidak diinginkan.(Broome, 2015).

Pemerintah desa memiliki peran sebagai regulator yaitu untuk membuat kebijakan

yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada

lingkungan nya serta memiliki peran sebagai motivator, fasilitator dan dinamisator dalam

kesejahteraan masyarakatnya.(Khotimah & Pawestri, 2022) Adapun peran dari pemimpin

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

574

itu sendiri di dalam pengembangan dari fungsi manajemen itu pun sangat penting

dilaksanakan, mengkoordinasi, menggerakkan serta dapat mengatur bawahan lebih baik

lagi agar tercapainya tujuan dan bisa memenuhi harapan yang diinginkan

masyarakat.(Bahri & Tupti, 2020) Selain memenuhi harapan yang diinginkan oleh

masyarakat setempat, selanjutnya pemerintahan Desa Tebing Linggahara diharapkan

mampu menjalankan fungsi manajemen pemerintahan desa dan memberikan kesejahteraan

kepada pihak bilal mayit yang ada pada desa tersebut.

Telah ditentukan di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 terhadap desa yang

diharapkan bisa membawa paradigma baru, bisa merubah sudut pandang bahwasannya

kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selalu berada di wilayah kota maupun

perkotaan. Perhatian pemerintah harus dilakukan secara merata dan tidak memandang

pekerjaan masyarakat tersebut guna mencapai sebuah kesejahteraan serta kemakmuran dan

juga berkeadilan dan juga keterhubungan.(Mintarsih & Saefullah, 2023).

Dari uairan dan fenomena tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul

“Penerapan Fungsi Manajemen Pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru Dalam

Menyejahterakan Bilal Mayit” dengan tujuan untuk mengetahui manajemen pemerintahan

desa Tebing Linggahara Baru dalam mensejahterakan bilal mayit.

METODE PENELITIAN

Deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek

alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.(Harahap, 2020, p. 123) Sedangkan

penelitian deskriptif adalah membuat gambaran tentang suatu gambaran atau lukisan secara

sistematis serta antar fenomena yang diteliti, selain itu tujuannya juga untuk menghasilkan

gambaran yang akurat tentang suatu kelompok, menggambarkan mekanisme suatu proses

atau hubungan, memberikan gambaran yang utuh baik secara verbal atau numerik,

menyajikan informasi dasar tentang suatu hubungan, membuat sekumpulan kategori dan

mengklasifikasikan subjek penelitian.(Mushariawan & Yusuf, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan yaitu pada desa

Tebing Linggahara Baru dan wawancara beberapa informan yang berasal dari pihak

pemerintahan desa Tebing Linggahara Baru dan pihak bilal mayit yang ada di desa

tersebut. Data yang diperoleh mengenai fungsi manajemen pemerintahan desa dalam

menyejahterakan bilal mayit. Penelitian dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 20 april

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

575

sampai 20 Mei 2023 dengan lokasi penelitian terletak di Desa Tebing Linggahara Baru,

Kecamatan Bilah Barat, Kota/Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pemerintahan

Menurut pendapat dari Taliziduhu Ndraha, bahwa teori di dalam pemerintah terbagi

kedalam 4 sudut pandang. Yang pertama bahwa pemerintah bisa dianggap kedalam suatu

given, ditakdirkan mampu hadir dimana saja: bagian dari sebuah integral kedalam sistem.

Yang kedua pemerintah pemerintah terbentuk secara evolusioner yang dikatan kedalam

produk penyesuaian diri bagi manusia terhadap sebuah perubahan yang berada di

lingkungan kehidupannya supaya bisa tetap survive. Yang ketiga pemerintah bisa

terbentuk melalui sebuah revolusi, penaklukan serta pernyataan. Yang keempat

bahwasannya sebuah kepemerintahan bisa dianggap kedalam sebuah produk yang

disengajakan dibuat atau dibentuk mengikuti dari adanya kesepakatan warga atau

masyarakat yang digunakn sebagai alat untuk input agar tercapainya dari sebuah misi yang

telah dibuat.(Sari et al., 2020, p. 3).

Manajemen kepemerintahan merupakan suatu tahapan dari sebuah kegiatan yang

dilakukan dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan oleh penguasa ataupun

penyelenggra dari pemerintahan dalam bentuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan,

yaitu melakukan peningkatan dari kesejahteraan rakyat. Birolrasi yanv efisien serta efektif

bisa tertata apabila ada dukungan dalam bentuk kepemimpinn yang visioner serta memiliki

personality, ability serta capability, toleransi maupun integritas yang tinggi, dengan

dukungan terhadap desain organisasi pemerintahan yang efektif yakni miskinnya sebuah

struktur serta kaya fungsi, kedua dengan adanya aspek tersebut mampu menaikkan

impianndari penyelenggaeaan kepemerintahan yang bauk (goog gevernance), serta

terhadap giliran mampu meningkatkan dari kualitas sebuah pelayanan public.(Ali &

Saputra, 2020).

Penyelengaraan pemerintah yang baik (goog governance) bentuk dari cita-cita dari

sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah yang seperti itu didasarkan

terhadap tegaknya sebuah prinsip seperti bentuk supremasi hukum, profesionalisme,

akuntabilitas, tranparansi serta partisipasi baik kedalam pengelolaannya dalam kebijakan

ataupun kedalam sebuah pemberian dari pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanan

terhadap masyarakat dilaksanakan secara prima (excellent services), merupakan

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

576

transparan, memiliki kualitas, mampu berdemokratis serta bisa berkeadilan.(Simarmata,

2020)

Adapun fungsi dari pemerintah itu sendiri terdiri dari:

1. Inti dari misi awal negara, yaitu mengendalikan berbagai kepentingan masyarakat untuk

mencegah konflik antar masyarakat itu sendiri, tidak dapat dipisahkan dari peran

pemerintah dalam pelayanan publik. Negara kemudian memerlukan suatu struktur untuk

mengatur kepentingan-kepentingan tersebut karena kebutuhan masyarakat menjadi lebih

kompleks. Birokrasi dan perangkatnya merupakan perwujudan dari pemerintah,

sedangkan pemerintah itu sendiri adalah personifikasi dari negara. Birokrasi, yang

berfungsi sebagai pelaksana pilihan yang diambil oleh para pemimpin politik, tidak

diragukan lagi adalah pihak yang paling aktif dalam pengelolaan kekuasaan negara

sehari-hari, meskipun pernyataan ini mungkin terlalu disederhanakan.(Ridwan &

Sudrajat, 2020, p. 48).

2. Taliziduhu Ndraha (2003) menggarisbawahi bahwa ada dua cara untuk memaknai

pemberdayaan dari segi fungsinya: sebagai pemberdayaan atau sebagai fasilitasi.

Memberikan kebebasan kepada sekelompok orang untuk menyuarakan keinginan

mereka, memperjuangkan apa yang mereka yakini, atau menentukan masa depan

mereka sendiri adalah pemberdayaan dalam pengertian politik. Dalam arti

memampukan dan memberdayakan, yaitu proses membangkitkan kemampuan,

kesanggupan, dan kesanggupan masyarakat untuk bertindak guna memberi manfaat

bagi dirinya sendiri dan memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi keutuhan

bangsa.(Willar et al., 2021).

3. Taliziduhu Ndraha (2003) berpendapat bahwa meskipun memiliki peran pembangunan

(pembangunan), fungsi pembangunan bukanlah fungsi esensial dari pemerintah

melainkan fungsi interim, karena masyarakat belum mampu mengembangkan dirinya

sendiri. Hanya "Dunia Ketiga" yang tunduk pada gagasan pembangunan, yang dikelola

sesuai dengan administrasi pembangunan yang diajarkan oleh negara-negara donor

(negara-negara kaya) kepada konsumennya di seluruh dunia. Tidak akan ada

pembangunan tanpa pinjaman (hutang). Fungsi primer atau layanan dan fungsi sekunder

atau pemberdayaan adalah dua peran mendasar pemerintah. Tugas utama pemerintah

adalah memberikan pelayanan publik yang tidak diprivatisasi, seperti pelayanan sipil,

keamanan, dan birokrasi, serta pelayanan di bidang pertahanan dan keamanan. Sebagai

penyedia persyaratan dan permintaan yang diatur untuk produk dan layanan yang tidak

dapat mereka penuhi sendiri, ini adalah fungsi sekunder mereka.(Willar et al., 2021)

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

577

Manajemen Pemerintahan Desa Tebing Lingghara Baru

Terdapat banyak versi di kalangan para ahli tentang fungsi manajemen. Menurut

George R. Terry (dalam Hasibuan, 2009:9) mengatakan bahwa fungsi manajemen terbagi

menjadi 4 yang disingkat dengan POAC atau Perencanaan (Planning), Pengorganisasian

(Organizing), Penggerakan (Actuating), Pengendalian/Pengawasan (Controlling).

(Purnamasari & Rachmat Ramdani, 2018).

Dalam bukunya Principles of Management, Terry (1968:15) mendefinisikan

manajemen sebagai suatu proses yang membedakan antara perencanaan, pengorganisasian,

tindakan, dan pengendalian dengan menggunakan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan

yang telah ditentukan sebelumnya. Menyimpulkan dari sudut pandang ini, dapat dikatakan

bahwa fungsi manajemen adalah kumpulan tindakan yang diambil oleh suatu organisasi

untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Widjaja (2003:3) mendefinisikan pemerintahan desa sebagai pembentukan

pemerintahan desa, salah satu komponen dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, untuk

memberikan kekuasaan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan

warganya.(Sugiman, 2018) Demi tercapainya keserajteraan bilal mayit yang ada di Desa

Tebing Linggahara Baru, Berikut merupakan hal yang perlu di perhatikan dalam

melaksanakan manajemen pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru, yaitu:

1. Perencanaan (Planning) pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru

Adalah seperangkat tindakan yang metodis dan terorganisir dengan baik untuk

mencapai tujuan perusahaan atau mengatasi masalah tertentu. Perencanaan juga dapat

dianggap sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan

mempertimbangkan semua kendala untuk mencapai tujuan secara efisien dan berhasil.

(Istikomah, 2018) Perencanaan adalah fase pertama dalam proses manajemen karena

memastikan bahwa semua sumber daya organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan

keseluruhan.

Pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru melakukan perencanaan dengan

menyusun kegiatan yang akan dilakukan pada desa tersebut dan memberikan

pengetahuan yang positif kepada masyarakat dengan diadakannya kegiatan yang telah

direncanakan. Pada Desa Tebing Linggahara Baru salah satu kegiatan yang dilakukan

dan berkaitan dengan kepengurusan jenazah adalah dengan melakukan pelatihan bilal

mayit setiap tahunnya.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

578

2. Pengorganisasian (Organizing) pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru

Pengorganisasian (Organizing) Dipahami sebagai proses pemberian tugas kepada

mereka yang terlibat dalam operasi organisasi sesuai dengan tingkat keahlian mereka.

Dengan demikian, aktivitas ini dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses memilih

personel, menyediakan sumber daya untuk mendukung tanggung jawab mereka di

dalam organisasi, dan menyiapkan proses kerja untuk memastikan pencapaian tujuan

organisasi dan program.(Subekti, 2022)

Kegiatan pengorganisasian (Organizing) yang telah dilakukan oleh pihak

pemerintahan desa Tebing Linggahara Baru adalah dengan melakukan pengelompokan

dan pembagian tugas untuk melaksanakan tugas yang dibutuhkan masyarakat. Dalam

hal ini untuk hal kepengurusan jenazah pihak pemerintahan desa Tebing Linggahara

Baru telah menunjuk orang-orang yang akan menjadi bilal mayit pada setiap dusun

yang ada di desa tersebut.

3. Penggerakan/pengarahan (Actuating) pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru

Peran manajerial yang paling signifikan dan dominan dalam proses manajemen

adalah bertindak atau mengarahkan. Hanya setelah rencana dan struktur sudah ada,

fungsi ini dapat dijalankan. Jika fitur ini digunakan, prosedur manajemen untuk

mencapai tujuan akan dimulai.(Nadia, 2020) Pada desa Tebing Linggahara Baru

kegiatan penggerakan yang ditujukan kepada pihak bilal mayit sudah dilakukan dengan

baik. Karena hal kepengurusan jenazah sudah menjadi kewajiban dan harus

dilaksanakan. Namun, Kegiatan pelatihan yang sudah direncanakan untuk menambah

pengetahuan masyarakat tentang fardhu kifayah belum dilakukan secara maksimal

karena kurang nya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut.

4. Pengendalian/Pengawasan (Controlling) pemerintahan Desa Tebing Linggahara Baru

Pengendalian/Pengawasan (Pengendalian) bukan sekedar proses evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan organisasi; itu juga mencakup perencanaan ke depan

sehingga koreksi yang diperlukan dapat dilakukan.(Purnamasari & Rachmat Ramdani,

2018) Dengan demikian, apa yang dilakukan dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga

mengarah pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Langkah awal dalam setiap analisis

adalah proses memastikan bahwa segala sesuatu dilakukan sesuai dengan rencana.

Pihak pemerintahan desa Tebing Linggahara Baru belum melakukan proses

pengendalian dan pengewasan secara maksimal untuk kegiatan pelatihan fardhu kifayah

yang dilakukan pada desa tersebut untuk menambah pengetahuan msyarakat.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

579

Kesejahteraan Bilal Mayit Desa Tebing Lingghara Baru

Kata sejahtera dalam bahasa Indonesia mengandung arti selamat, aman, sejahtera,

dan selamat. Setiap orang di planet ini memimpikan dan bercita-cita untuk hidup sejahtera,

dan setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak dan keluarganya—baik

dari segi kesejahteraan materi maupun spiritual. Orang tua terus-menerus berusaha untuk

menafkahi keluarga mereka, bekerja tanpa lelah untuk melakukan apa pun untuk

melakukannya. Mereka melindungi orang yang mereka cintai dari potensi ancaman dan

gangguan serta memberi mereka kenyamanan.(Sodiq, 2016).

Desa Tebing Linggahara Baru merupakan sebuah Desa di wilayah Kecamatan Bilah

Barat yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu. Berikut merupakan dusun yang terletak di

desa Tebing Linggahara Baru beserta jumlah bilal mayitnya, yaitu:

Tabel 1. Data Dusun dan Bilal Mayit

Nama Dusun

Jumlah Bilal Mayit

Tanjung Raya

Dano Biale

1 Laki-Laki, 1 Perempuan

Tapian Nauli

Suka Makmur

1 Laki-Laki, 1 Perempuan

Suka Ramai

1 Laki-Laki, 1 Perempuan

Sibara-Bara

1 Laki-Laki, 1 Perempuan

Gunung Raya

Purba Bangun

1 Laki-Laki, 1 Perempuan

Kampung Mangga

1 Laki-Laki, 1 Perempuan

Kampung Jawa

1 Laki-Laki, 1 Perempuan

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa jumlah bilal mayit yang ada di desa Tebing

Linggahara Baru hanya berjumlah 14 orang yang terdiri dari 7 orang Laki-Laki dan 7

orang Perempuan. Kemudian, penempatan bilal mayit belum dilakukan secara merata

karena tidak semua dusun yang ada di desa Tebing Linggahara Baru memiliki bilal mayit,

dan jumlah bilal mayit pada setiap dusun pun terbatas.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak bilal mayit mereka

mengatakan bahwa profesi bilal mayit sangat mengagumkan karena melakukan

pertolongan untuk jenazah umat islam agar kembali kepada Allah dengan diri yang suci.

Bilal mayit harus siap melakukan pekerjaannya ketika ada yang membutuhkan untuk

mengurus jenazah. Gaji yang diberikan pihak pemerintahan desa tidak mencukupi untuk

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

580

memenuhi kebutuhan hidup atau tidak dapat mensejahterakan bilal mayit, akan tetapi

dengan pekerjaan yang mulia ini para bilal miyat tidak mengejar materi atau upah

melainkan untuk mengejar dan mencari ridha nya Allah SWT dan juga sebagai bekal

diakhirat kelak.

Fungsi Manajemen Pemerintahan Desa Linggahara Baru Dalam Mensejahterakan

Bilal Mayit

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,

kesejahteraan sosial adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial

warga negara agar dapat hidup dengan baik, dapat mengembangkan pribadi, dan dapat

melaksanakan tugas. peran sosial mereka. Pelayanan sosial seperti rehabilitasi sosial,

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial diselenggarakan oleh

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerintah

untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu, dan

berkesinambungan.(Akbar, 2019).

Manajemen pemerintahan adalah pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk

kepentingan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan cara dengan pemenuhan

kebutuhan masyarakat sebagai fokus utamanya. Untuk menjawab tuntutan masyarakat,

mekanisme dan prosedur penyelenggaraan kegiatan dan akuntabilitas menjadi sangat

penting.(Malawat, 2022, p. 27) Kinerja aparatur yang terbaik dapat digunakan untuk

menunjukkan bagaimana operasionalisasi memaksimalkan dan mendekatkan kinerja

entitas pemerintah. Kemampuan pemerintah daerah untuk inovatif, kreatif, dan profesional

merupakan tanda kemandirian daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat

(penduduk).

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah mensejahterakan masyarakat melalui

berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Operasionalisasi dan aktualisasi

program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat akan dicapai melalui identifikasi

dan pengelolaan sumber daya pemerintah yang tersedia.(Sari et al., 2020) Jumlah dan

kaliber sumber daya pemerintah memiliki potensi dan energi kinetik untuk mempercepat

pencapaian tujuan kehadiran pemerintah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dwiyanto, dkk. (2006:212), dalam hal pelayanan pemerintahan yang

diberikan oleh pemerintah, “Hambatan yang timbul dalam pelayanan publik dapat berupa:

1. Kurangnya kemauan politik para pengambil keputusan di daerah untuk benar-benar

melibatkan masyarakat dalam pilihan-pilihan tentang pelayanan publik.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

581

2. Minimnya pendampingan sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk

mewujudkan prakarsa mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik

3. Dukungan anggaran yang lemah. Pemerintah daerah tidak membuat anggaran secara

rutin karena inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seringkali hanya

dianggap sebagai proyek.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak pemerintahan desa bahwa

jumlah bilal mayit yang ada di desa Tebing Linggahara Baru belum maksimal dan

pemerintaan desa mengharapkan jumlah bilal mayit setiap dusun yaitu 4 orang yang terdiri

dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Karena apabila ada orang yang meninggal dunia dalam 1

hari sampai 3 orang maka kegiatan fardhu kifayah akan cepat dilakukan dan pihak

keluarga ahli bayit tidak menunggu lama untuk proses fardhu kifayah. Kurangnya jumlah

bilal mayit karena kurang nya anggaran yang ada pada pemerintahan desa dan bilal mayit

yang ada pada desa Tebing Linggahara Baru diberikan gaji/upah pinansial setiap bulannya

sebanyak Rp. 400.000.

Apabila hal ini dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan

gaji/upah Rp. 400.000 setiap bulannya tidak dapat mensejahterakan pihak bilal mayit.

Namun, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak bilal mayit mereka

mengatakan bahwa profesi bilal mayit sangat mengagumkan karena melakukan

pertolongan untuk jenazah umat islam agar kembali kepada Allah dengan diri yang suci.

Bilal mayit harus siap melakukan pekerjaannya ketika ada yang membutuhkan untuk

mengurus jenazah. Gaji yang diberikan pihak pemerintahan desa tidak mencukupi untuk

memenuhi kebutuhan hidup atau tidak dapat mensejahterakan bilal mayit, akan tetapi

dengan pekerjaan yang mulia ini para bilal miyat tidak mengejar materi atau upah

melainkan untuk mengejar dan mencari ridha nya Allah SWT dan juga sebagai bekal

diakhirat kelak.

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang

bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Hud ayat 6 “Dan tidak ada suatu

binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia

mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya”. Namun jaminan itu

tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Al-

Qur’an Surat Ar Ra’d ayat 11 “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

582

Berikut beberapa tujuan organisasi kesejahteraan sosial :(Arindhawati & Utami,

2020)

1. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan tingkat kelangsungan hidup.

2. Menghadirkan kembali interaksi sosial untuk mendapatkan kembali kemandirian.

3. Meningkatkan ketahanan sosial untuk membantu mencegah dan menangani masalah

kesejahteraan sosial.

4. Meningkatkan kapasitas komunitas korporasi, tanggung jawab sosial, dan kapasitas

untuk melembagakan dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

5. Meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan

sosial yang melembaga dan langgeng.

6. Meningkatkan standar pengelolaan kesejahteraan sosial.

SIMPULAN

Pihak pemerintahan desa Tebing Linggahara Baru telah menjalankan fungsi

manajemen pemerintahannya meskipun belum dilakukan secara maksimal untuk

mensejahterakan bilal mayit nya. Jumlah bilal mayit yang ada di desa Tebing Linggahara

Baru hanya berjumlah 14 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

Kemudian, penempatan bilal mayit belum dilakukan secara merata karena tidak semua

dusun yang ada di desa Tebing Linggahara Baru memiliki bilal mayit, dan jumlah bilal

mayit pada setiap dusun pun terbatas kerena kurangnya anggaran yang ada pada

pemerintahan.

Pihak bilal mayit yang ada di desa Tebing Tingggi Linggahara Baru mendapatkan

diberikan gaji/upah pinansial Rp. 400.000/Bulan yang diberikan oleh pihak pemerintahan

desa. Apabila hal ini dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat tentunya dengan

gaji/upah Rp. 400.000 setiap bulannya tidak dapat mensejahterakan pihak bilal mayit.

Namun, dengan pekerjaan yang mulia ini para bilal miyat tidak mengejar materi atau upah

melainkan untuk mengejar dan mencari ridha nya Allah SWT dan juga sebagai bekal

diakhirat kelak.

Harapan pemerintaan desa nantinya jumlah bilal mayit setiap dusun yaitu 4 orang

yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Karena apabila ada orang yang meninggal

dunia dalam 1 hari sampai 3 orang maka kegiatan fardhu kifayah akan cepat dilakukan dan

pihak keluarga ahli bayit tidak menunggu lama untuk proses fardhu kifayah.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

583

SARAN

Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dilakukan pada pemerintakan kota

dalam mensejahterakan bilal mayit.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. (2019). Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang

Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, 2(2), 30–39.

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/viewFile/10605/7130

Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan

Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. Jurnal Dharmawangsa, 14(4), 564–584.

An-Nabawi, M. M. (2018). Pelatihan Keterampilan Penyelenggaraan Jenazah Di

Kabupaten Aceh Utara. Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian, 1(1), 361–

371.

Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan

Kabupaten Klaten). Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 4(1), 43–55.

https://doi.org/10.18196/rab.040152

Atlisiaji, W. Y. (2022). Organisasi Komunikasi yang Hebat Membuat Sempurna

Organisasi : Studi Kasus Humas Pemerintah Perkenalan. Muharrik : Jurnal Dakwah

Dan Sosial, 5(01), 181–198. https://doi.org/10.37680/muharrik.v5i01.1412

Bahri, S., & Tupti, Z. (2020). Pengaruh Kepemimpinan , Lingkungan dan Budaya

Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Umum dan Perlengkapan ( Studi Kasus

Kabupaten Labuhan Batu Utara ). Pamator Journal, 13(1), 118–125.

Broome, P. A. (2015). Before e-Governance and e-Government, Back to Basics! The Case

of the Caribbean. SAGE Open, 5(3). https://doi.org/10.1177/2158244015603106

Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Wal Ashri Publishing.

Hermawati, Syahputra, J., & Dharma, T. (2021). Pelatihan Pelaksanaan Fardhu Kifayah

Pada Warga Kelurahan Pekan Bahorok Kecamatan Bahorok. Jurnal Ishlahiyah, 1(1),

1–23.

Huda, M., Yusuf, J. Bin, Azmi Jasmi, K., & Nasir Zakaria, G. (2016). Al-Zarnūjī’s

Concept of Knowledge (‘Ilm). SAGE Open, 6(3).

https://doi.org/10.1177/2158244016666885

Istianah, I., & Mukarromah, S. (2019). Pemberdayaan Keagamaan Pdna Banyumas

Melalui Manajemen Perawatan Jenazah. Prosiding Seminar Nasional Lppm Ump,

297–301.

Istikomah. (2018). Implementasi Fungsi Manajemen Pendidikan. HIKMAH: Jurnal

Pendidikan Islam, 7(2), 205–230.

Khotimah, J., & Pawestri, A. (2022). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan

Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pant. Pamator Journal, 15(2), 45–59.

Malawat, S. H. (2022). Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik. Universitas Islam

Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

584

Mintarsih, M., & Saefullah. (2023). Upaya Pembangunan Desa Melalui Program Samisade

Di Kabupaten Bogor. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 22(2), 52–60.

Mushariawan, I., & Yusuf, M. A. (2023). Interpersonal Communication of Foster

Guardians in Overcoming Affluenza at Pondok Pesantren Nurul Jadid. Muharrik :

Jurnal Dakwah Dan Sosial, 6(1), 17–38. https://doi.org/10.37680/muharrik.v6i1.xxx

Nadia, P. (2020). Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Kegiatan Dakwah Di Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang. Universitas Islam Negeri Raden

Intan Lampung.

Purnamasari, H., & Rachmat Ramdani. (2018). Manajemen Pemerintahan Dalam

Pembangunan. Jurnal Politikom Indonesiana, 3(1), 1–13.

Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2020). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan

Publik. Nuansa Cendekia.

Saleh, M., Alqadri, M., Syahfitri, D., Sabariah, H., Pura, T., & Village, M. (2021).

Pelatihan Bilal Mayit Desa Suka Maju. Jurnal Kemitraan Dan Pemberdayaan

Masyarakat, 2(6), 43–53. https://doi.org/10.14414/kedaymas.v2i1.2570

Sari, D. C., Siregar, R. T., Silalahi, M., & Butarbutar, M. (2020). Manajemen

Pemerintahan. Ideas Publishing.

Simarmata, H. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Kemampuan Kerja dan Disiplin

Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Pamator Journal, 13(2), 170–175. https://doi.org/10.21107/pamator.v13i2.8513

Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. Equilibrium, 3(2), 380–405.

http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127

Subekti, I. (2022). Imam Subekti Tanjak: Journal of Education and Teaching

PENGORGANISASIAN DALAM PENDIDIKAN. Tanjak: Jounal of Education and

Teaching, 3(1), 2022.

http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/tanjakPengiriman:28/10/2021;Diterima:25/

02/2022;Publikasi:28/02/2022DOI:https://doi.org/10.31629/jg.v3i1.422

Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas

Suryadarma, 7(1), 82–95. https://media.neliti.com/media/publications/275406-

pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf

Syahputra, M. S. (2017). Eksistensi Bilal Mayit/Jenazah di Kelurahan Gedung Johor

Kecamatan Medan Johor. Universitas Sumatera Utara.

Willar, M. M., B.Pati, A., & E. Pengemnaan, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Kecaatan Maesa Kabupaten

Minahasa Selatan. Jurnal Governance, 1(2), 1–11.

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/36213/33720