AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

435

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU MELALUI

RENCANA INDUK KELITBANGAN DAN KUALITAS RISET YANG UNGGUL

Ludovicus Manditya Hari Christanto

, Suharyo Joko Purnomo

Firda Islamaya Farhan

1, 3

Pendidikan Geografi, Universitas Tanjungpura Pontianak

Fungsional Perencana Ahli Madya, Bappeda, Jawa Tengah

Email: [email protected]

Email: firdafarha[email protected]

ABSTRAK

Rencana Induk Kelitbangan (RIK) memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan

optimalisasi kinerja pemerintah daerah. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan

penyusunan RIK sebagai dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi dan rincian

indikasi program selama lima tahun. Tujuannya adalah memberikan masukan dalam penyusunan

dokumen perencanaan jangka menengah dan mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan

dalam lingkup Pemerintah Daerah. Perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan yang

komprehensif dan sinergis melalui RIK Kabupaten Sanggau sebagai arahan dalam mendukung

percepatan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdaya saing. Metode kegiatan yang

digunakan adalah pendekatan ceramah, sharing, dan sosialisasi. Diharapkan RIK dapat memenuhi

harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sanggau.

Kata Kunci: Rencana Induk Kelitbangan; Percepatan Pembangunan; Sosialisasi.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 CC BY-SA International License.

ABSTRACT

The Research and Development Master Plan plays an important role in driving innovation and

optimizing local government performance. Permendagri Number 17 of 2016 mandates the

preparation of RIK as an R&D policy direction document that contains strategies and detailed

program indications for five years. The aim is to provide input in the preparation of mid-term

planning documents and accommodate the needs of Research and Development programs within

the scope of Regional Government. It is necessary to formulate a comprehensive and synergistic

research and development policy framework through Sanggau Regency RIK as a direction in

supporting the acceleration of regional development that is right on target and competitive. The

activity method used is the lecture approach, sharing, and outreach. RIK is expected to meet the

expectations and needs of stakeholders in Sanggau Regency.

Keyword: Research and Development Master Plan; Accelerated development; Socialization.

PENDAHULUAN

Penelitian dan pengembangan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang berbasis bukti empiris dan ilmu pengetahuan. Pasal 219

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa

Badan Litbang Daerah merupakan badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan

fungsi penunjang urusan pemerintahan di tingkat daerah. Saat ini, Badan Litbang Daerah

telah terbentuk di berbagai tingkatan, yang diharapkan dapat menjadi daya dorong bagi

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

436

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas. Fungsi penelitian dan

pengembangan merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan

pembangunan di daerah. Fungsi ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika

dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik dan

kesejahteraan masyarakat melalui inovasi dalam optimalisasi kinerja pemerintah daerah

dan percepatan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdaya saing.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sanggau adalah

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

pemerintahan di bidang penelitian, pengkajian, dan pengembangan untuk mendukung

kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan daerah. Perencanaan kelitbangan diperlukan untuk mendapatkan hasil yang

optimal dengan sumberdaya yang terbatas. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016

mengamanatkan Rencana Induk Kelitbangan sebagai dokumen arah kebijakan kelitbangan

yang memuat strategi, pentahapan, dan rincian indikasi program dalam kurun waktu 5

tahun. Tujuannya adalah memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan

jangka menengah agar dapat mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam

lingkup Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah bukanlah satu-satunya aktor yang

mendorong inovasi, usahawan juga dapat menjadi aktor utama dalam pengembangan

inovasi. Selain pemerintah, sektor lain yang berinvestasi dalam kelitbangan adalah

perusahaan, perguruan tinggi, organisasi nirlaba non-pemerintah, dan pembiayaan luar

negeri. Oleh karena itu, Rencana Induk Kelitbangan juga harus memperhatikan sinergi dan

kolaborasi antar aktor tersebut.

Maka dari itu, diperlukan kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang

komprehensif dan sinergis melalui Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Sanggau untuk

mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dan percepatan pembangunan daerah

yang tepat sasaran dan berdaya saing. Diharapkan hasil kelitbangan Kabupaten Sanggau

dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan di lingkup Kabupaten Sanggau.

Hasil penelitian menjadi dasar perumusan strategi yang dilakukan oleh OPD dalam

memecahkan permasalahan isu strategis yang mendukung kebijakan dan strategi

pembangunan wilayah di Kabupaten Sanggau dengan kualitas riset yang baik dalam

penyusunan dokumen Rencana Induk Kelitbangan.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

437

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian

kepada Masyarakat (PKM) oleh tim Program Studi Pendidikan Geografi yang memberikan

Penyuluhan Rencana Induk Kelitbangan dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Riset

sebagai Acuan dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini di

ditujukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan di Kecamatan

Sanggau, Kabupaten Sanggau selama 5 hari mulai tangga 12 September 2022 sampai 16

September 2022.

Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang digunakan meliputi 4 (empat) metode yang

disajikan pada bagan di Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

1. Penelitian

Untuk membuat program kegiatan di Litbang Bappeda Sanggau, dilakukan

penelitian awal dengan metode survey intansional untuk mengidentifikasi

permasalahan, isu strategis, output kelitbangan, waktu pelaksanaan, dan kajian

yang relevan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada OPD

terkait.

2. Pemaparan tentang Hasil Penelitian

Metode ini dipilih untuk menyampaikan draft laporan akhir hasil penelitian

kepada Litbang Bappeda Sanggau sebagai bagian dari Penyuluhan Rencana Induk

Kelitbangan untuk Peningkatan Kualitas Riset sebagai Acuan Pembangunan

Wilayah di Kabupaten Sanggau. Metode adalah media penyampaian program

kegiatan terkait.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

438

3. Sharing tentang Model atau Kebijakan Berbentuk Program Kegiatan

Metode ini dipilih sebagai media untuk berdiskusi tentang manfaat,

kelebihan, kekurangan, dan pengembangan program kegiatan Rencana Induk

Kelitbangan dalam mendukung peningkatan kualitas riset sebagai acuan dalam

pembangunan wilayah di Kabupaten Sanggau.

4. Pelatihan

Metode ini dipilih untuk melatih tim Litbang Bappeda Sanggau yang

bertugas mengaplikasikan program kegiatan Rencana Induk Kelitbangan dalam

mendukung peningkatan kualitas riset sebagai acuan dalam pembangunan wilayah

di Kabupaten Sanggau.

Metode yang Digunakan

Metode kegiatan yang digunakan adalah dengan pendekatan Ceramah, Sharing dan

Sosialisasi. Ceramah dan Sharing dilakukan untuk mejelaskan tentang materi Dasar Dasar

Dan Hasil Penyusunan Program Kelitbangan Dalam Dokumen Rencana Induk Kelitbangan

serta Strategi Pelaksanaan Kelitbangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah

Arah kebijakan dan strategi pembangunan mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025. Adapun dari 7 (tujuh) misi

dalam RPJPD, misi ke-1 (satu) yaitu “Mewujudkan Kualitas Sumber daya Manusia) adalah

yang paling relevan dengan kelitbangan. Misi ini diarahkan pada beberapa pencapaian

sasaran pokok yang berfokus pada pencapaian kualitas sumber daya manusia yang

disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pencapaian Sasaran Pokok Berdasarkan Misi 1

“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Pencapaian

Meningkatnya kualitas SDM, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (GDI).

Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh

pendidikan yang layak dan percepatan diwilayah perdesaan dan perbatasan

negara.

Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan

kesehatan.

Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha

Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin

Memantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban,

harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

439

masyarakat.

Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang

Meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada

kearifan

lokal dan jati diri.

Meningkatnya karakter masyarakat bermoral berdasarkan Pancasila beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

PJPD memiliki empat tahapan dengan periode lima tahun untuk setiap tahapannya.

Tahapan yang berkaitan dengan Rencana Induk Kelitbangan adalah RPJMD tahap ke-4,

yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2024. Adapun sasaran pembangunan RPJMD

tahap ke-4 yang menjadi agenda proritas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Agenda Prioritas RPJMD Tahap ke-4

Agenda Prioritas RPJMD Tahap ke-4

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia,

beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi,

Meningkatnya jumlah wirausahawan baru, dan meningkatnya peranan

UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah..

Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan yang telah

disusun dan semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas

orang dan barang/jasa di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau

Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang yang serasi, sehingga proses

dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh warga di seluruh

wilayah Kabupaten Sanggau.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hayati

bagi kelangsungan hidup manusia dan meningkatnya upaya konservasi yang

dilakukan pemerintah daerah

Berkembangnya sektor pertanian yang berbasis pada komoditas pertanian,

perkebunan yang memberikan nilai tambah tinggi dan pariwisata yang

berbasis alam, ekologi, dan budaya.

Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian

lingkungan dengan berpegang pada AMDAL yang ketat.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada

peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran,

keadilan, akomodatif dan aspiratif.

Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan kelitbangan di Kabupaten/Kota terdiri dari kelitbangan utama dan pendukung.

Kelitbangan utama terdiri dari 7 kegiatan seperti penelitian, pengkajian, pengembangan,

perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kelitbangan

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

440

utama bertujuan untuk menghasilkan kualitas yang baik, outcome yang baik dan

mendukung inovasi. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan disusun berdasarkan visi

kelitbangan dan kebijakan strategi jangka panjang daerah Kabupaten Sanggau tahun 2005-

2025, arah kebijakan strategi jangka menengah Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 dan

arah kebijakan Badan Litbang Kementerian dalam Negeri, sesuai Permendagri No. 17

Tahun 2016. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Arah Kebijakan

Strategi

Meningkatkan

kegiatan-

kegiatan

kelitbangan agar

berorientasi

pada pemecahan

masalah

(problem

solving) yang

berkembang

dengan jaminan

mutu hasil

kelitbangan.

1. Identifikasi dan pemetaan persoalan serta hambatan

pembangunan yang dihadapi untuk menyusun strategi

penyelesaian persoalan yang tepat sasaran dan sesuai

kebutuhan

2. Perumusan tema prioritas serta target output sesuai tujuan

dari masing-masing capaian kinerja untuk periode 5 (lima)

tahun kedepan sehingga rencana kelitbangan merupakan

kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada

peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta

dukungan pencapaian prioritas daerah.

4. Penetapan indikator keluaran baku sesuai standar pelaporan

kelitbangan bagi seluruh pelaku kelitbangan, baik di lembaga

kelitbangan maupun satuan kerja pemerintah daerah lainnya.

5. Peningkatan pelibatan publik dalam menguji dan menilai

hasil kelitbangan melalui berbagai skema, seperti diseminasi

hasil penelitian

6. Peningkatan kerjasama dengan pemerintah pusat dan

pemerintah dalam upaya peningkatan fasilitas dan hasil

kelitbangan

Meningkatkan

dan

mengembangkan

budaya inovasi

dan kualitas

sumber daya

manusia dalam

penelitian dan

pengembangan

1. Membangun budaya inovasi dan kreativitas melalui strategi

jangka panjang via sistem pendidikan dan pembelajaran,

pengembangan kurikulum dan pelatihan, serta melalui

strategi jangka pendek via pengembangan ekosistem

technopreneur, inkubator inovasi kelitbangan dan bisnis,

ruang-ruang diskusi IPTEK, penciptaan role model,

penyediaan beragam bentuk insentif, dan apresiasi.

2. Optimalisasi dukungan aspek regulasi, kelembagaan dan

alokasi anggaran yang mendorong inovasi dan kelitbangan

daerah

3. Penguatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM

kelitbangan khususnya pemenuhan kebutuhan Pejabat

Fungsional Peneliti secara bertahap sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

4. Peningkatan dan pendampingan dalam hilirisasi hasil hasil

produk dengan melibatkan stakeholders terkait (Pemerintah,

Akademisi, Swasta dan Masyarakat

Meningkatkan

kinerja lembaga

1. Pendataan dan penguatan kerjasama kelitbangan antara

Pemerintah, Akademisi, Swasta dan Masyarakat

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

441

kelitbangan

dengan

mendorong

penguatan aspek

sumber daya

manusia,

pembiayaan, dan

kerjasama

dengan aktor-

aktor

kelitbangan

lainnya,

khususnya

perguruan tinggi

dan sektor

swasta

2. Mendorong kerjasama kelitbangan dengan berbagai

Lembaga/institusi kelitbangan

3. Pengembangan kerjasama sektoral berbasis potensi unggulan

daerah Kabupaten Sanggau dengan lembaga kelitbangan

yang sesuai dengan kompetensinya

4. Penguatan kerjasama dan sinergitas dengan instansi terkait di

lingkup Pemerintah Kabupaten Sanggau maupun

institusi/lembaga kelitbangan, beserta aktor-aktor kelitbangan

lainnya, sehingga hasil kelitbangan dapat bersinergi satu

dengan lainnya.

Meningkatkan

penerapan dari

hasil-hasil

kelitbangan baik

dalam bentuk

perekayasaan

maupun evaluasi

kebijakan

1. Peningkatan difusi dan desiminasi pengembangan inovasi

daerah.

2. Peningkatan pemanfaatan hasil litbang oleh pemda, dunia

usaha dan dunia industri

3. Peningkatan aksesibilitas informasi hasil-hasil kelitbangan

4. Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah

5. Pengembangan basis data (database) dan sistem informasi

manajemen terkait data dan informasi daerah, hasil-hasil

kelitbangan daerah.

Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

Program prioritas kelitbangan disusun dengan mengidentifkasi isu-isu pokok yang

berkembang di Kabupaten Sanggau, yang dirumuskan sesuai dengan yang diatur dalam

Permendagri No. 17 Tahun 2016, yaitu: 1) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan

Publik, 2) Sosial dan Kemasyarakatan, 3) Ekonomi dan Pembangunan Daerah dan 4)

Inovasi dan Pengembangan IPTEK. Penetapan program prioritas kelitbangan di

Pemerintah Kabupaten Sanggau dilakukan dengan melakukan survei ke perangkat daerah

untuk memperoleh data kelitbangan. Penetapan program prioritas juga harus disesuaikan

dengan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis masing-

masing Perangkat Daerah.

Selain itu, penetapan program dan kegiatannya mengacu pada Permendagri 90 tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah. Dengan demikian, program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan

dapat dilaksanakan dengan baik di Pemerintah Kabupaten Sanggau. Terdapat strategi

dalam melaksanakan penyusunan program prioritas kelitbangan yang disajikan pada Tabel

4, Tabel 5, dan Tabel 6.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

442

Tabel 4. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Strategi Program

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia,

beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi,

Meningkatnya jumlah wirausahawan baru, dan meningkatnya peranan UMKM

terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah..

Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan yang telah

disusun dan semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas

orang dan barang/jasa di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau

Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang yang serasi, sehingga proses

dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh warga di seluruh wilayah

Kabupaten Sanggau.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hayati bagi

kelangsungan hidup manusia dan meningkatnya upaya konservasi yang

dilakukan pemerintah daerah

Berkembangnya sektor pertanian yang berbasis pada komoditas pertanian,

perkebunan yang memberikan nilai tambah tinggi dan pariwisata yang berbasis

alam, ekologi, dan budaya.

Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian

lingkungan dengan berpegang pada AMDAL yang ketat.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada

peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan,

akomodatif dan aspiratif.

Tabel 5. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

Strategi Program

Fasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh izin secara aman, cepat dan real

time.,

Pengembangan media pembelajaran dalam mengasah kompetensi dasar.

Peningkatan kapasitas dan kualitas dalam mewujudkan SDM yang unggul dan

berdaya saing.

Masyarakat Tangguh bencana.

Mewujudkan tatanan hidup yang sejahtera melalui peningkatan kualitas hidup.

Pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan

Peningkatan efektivitas penanganan PMKS.

Peningkatan daya saing tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang

layak

Peningkatan aksesibilitas terhadap pengembangan kualitas prestasi dan budaya

olahraga.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata

Peningkatan efektifitas pengelolaan kearsipan.

Peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya dokumen kependudukan

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

443

Tabel 6. Program Prioritas Ekonomi dan Pembangunan Daerah

Strategi Program

Peningkatan industri pertanian yang terintegrasi hulu-hilir

Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan perikanan.

Peningkatan ketersediaan pangan bagi masyarakat guna menjamin tersedianya

pangan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sektor unggulan daerah

Peningkatan jumlah pelaku usaha UMKM yang berkualitas

Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas infrastruktur dasar.

Peningkatan jalan untuk mendukung pembangunan kawasan

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.

Peningkatan optimalisasi manajemen pengelolaan persampahan dengan

memanfaatkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung

persampahan.

Peningkatan luasan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Peningkatan pengelolaan informasi dan kerjasama komunikasi publik

Tingkat Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah

Tingkat Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Sanggau dengan

permasalahan, isu strategis, strategi, program dan kegiatan serta kajian dalam Rencana

Induk Kelitbangan di Kabupaten Sanggau dilihat dari masukan yang diberikan dalam

penyempurnaan dokumen Rencana Induk Kelitbangan di Kabupaten Sanggau. Tingkat

pemahaman OPD dalam memahami materi penyuluhan termasuk baik, hal itu ditunjukan

dari keaktifan peserta dalam memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan

penyempurnaan dokumen Rencana Induk Kelitbangan di Kabupaten Sanggau. Hal tersebut

diuraikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Tingkat Pemahaman OPD Dilihat dari Masukan yang Diberikan

Saran/Tanggapan dan Masukan

Keterangan

"Tambahkan skala prioritas program prioritas

kelitbangan pada tabel BAB 3 untuk setiap tahun."

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

"Hirarki penulisan dasar hukum: UU-PP-Permen-

Perda-Perbup."

Staf Ahli Bupati Bidang

Kemasyarakatan dan SDM

Air bersih dimasukan dalam Dinas Bina Marga

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

"Perbaikan Indikator Program Prioritas Kelitbangan

di Dinas Pangan dan Perikanan: Indeks Ketahanan

Pangan dan Persentase Jumlah."

Dinas Ketahanan Pangan,

Tanaman Pangan, Hortikultura

dan Perikanan

Untuk inspektorat terdapat 2 isu strategis

Inspektorat

"Penggantian Indikator Program Kelitbangan: Fokus

pada Pengembangan Kapasitas LKD, LPM, dan

Lembaga Adat."

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan

Desa

"Isu BKPSDM: Uji Kognitif dan Pemetaan ASN

untuk Promosi dan Permutasi."

Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia

"Perbaikan Program Prioritas Kelitbangan IPTEK

Dinas Perindustrian,

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

444

dan Inovasi: Penyesuaian Isu Strategis untuk Industri

dan Usaha Menengah."

Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Mikro

"Pemetaan Potensi ASN dalam RPJMD Kabupaten

Sanggau: Penerapan Model Aplikasi untuk Output

Rekomendasi."

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

"Usulan Perekayasaan di Sektor Pertanian,

Perkebunan, Perikanan, dan Perindustrian."

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

"Proses Pembentukan Badan Riset dan Inovasi

Daerah (BRIDA) untuk Mengelola Litbang."

Sekretaris Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

"Perbaikan Visi Kelitbangan Kabupaten Sanggau:

Unggul dan Berdaya Saing."

Staf Ahli Bupati Bidang

Kemasyarakatan dan SDM

SIMPULAN

Dalam pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan yang optimal di

Kabupaten Sanggau, diperlukan kebijakan berkualitas yang didukung oleh data valid,

informasi faktual, dan hasil analisis yang akurat. Oleh karena itu, penelitian dan

pengembangan memiliki peran penting dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di

daerah. RIK (Rencana Induk Kelitbangan) Kabupaten Sanggau 2023-2027 adalah

dokumen arah kebijakan kelitbangan yang berisi strategi dan indikasi program di seluruh

perangkat daerah. Tujuannya adalah memberikan masukan untuk penyusunan RPJMD

berikutnya dan meningkatkan kualitas kebijakan daerah berbasis kelitbangan. Rencana

Induk kelitbangan Kabupaten Sangau tahun 2023- 2027 telah memuat program dan

kegiatan yang harapannya bisa diterjemahkan kedalam rencana kerja tiap tahunnya oleh

pemerintah Kabupaten Sanggau dan rencana kerja masing-masing perangkat daerah,

sehingga implementasinya dapat terlaksana dengan baik. Dokumen Rencana Induk

Kelitbangan ini perlu dilakukan review sebelum penyusunan dokumen rencana panjang

jangka menengah Daaerah (RPJMD) periode berikutnya. Hal tersebut bertujuan agar

rancangan-rancangan program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen Rencana Induk

Kelitbangan dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

SARAN

Adapun rekomendasi penelitian maupun pengembangan Rencana Induk Kelitbangan

yang akan dilakukan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Induk Kelitbangan (RIK) dapat menjadi rujukan kegiatan penelitian dan

pengembangan di Kabupaten Sanggau berdasarkan permasalahan dan isu strategis

yang ada;

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 2 Tahun 2023

445

2. Rencana Induk Kelitbangan dapat menjadi dokumen pelengkap dalam

pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) di Kabupaten Sanggau;

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Lembaran RI Tahun 2014. No. 23. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Sanggau. 2019. Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Sanggau 2019-2024. BAPPEDA . Kabupaten Sanggau

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang

Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Nomor 17.

Jakarta