AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

142

PELAKSANAAN PENGAWASAN PADA PEDAGANG KAKI LIMA OLEH

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TERHADAP MAKANAN STREET FOOD

SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN

3

D4 Studi Demografi dan Pencatatan Sipil, Universitas Sebelas Maret

Email: purwonosraharjo@yahoo.co.id

1

Email: [email protected]

2

Email: [email protected]

3

akan dikaji mengenai pelaksanaan pengawasan pada PKL oleh pemerintah kota Surakarta.

Penelitian merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan undang-undang

(statute approach) dengan dilengkapi hasil wawancara ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan

Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hak – hak yang telah diatur di

dalam UUPK harus dipenuhi untuk menjamin standar keamanan dan kesehatan dari makanan

tersebut. Terutama memenuhi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa dalam hal ini adalah “street food”. Dan pelaksanaan

pengawasan terhadap PKL oleh pemerintah kota Surakarta belum dilakukan secara rutin atau

berkala. Untuk diperlukan adanya pengawasan yang sifatnya langsung dan berkala oleh pemerintah

kota Surakarta agar terpenuhinya hak-hak konsumen dari segi kemanan dan kesehatan.

those who sell or provide street food. In the city of Surakarta, street vendors are much

sought after by both domestic and foreign tourists because the city of Surakarta is known

for its culinary tours which serve typical Solo food. In the arrangement of street vendors,

the city of Surakarta has made Regional Regulation No. 3 of 2008 concerning Management

of street vendors. The problem to be studied is regarding the implementation of supervision

on street vendors by the Surakarta city government. This research is a normative research

using a statutory approach (statute approach) accompanied by the results of interviews with

the Department of Industry and Trade and the Health Office of Surakarta City. Based on

the results of the research that the rights that have been regulated in UUPK must be

fulfilled to guarantee the safety and health standards of the food. Especially fulfilling the

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

143

PENDAHULUAN

manusia tersebut adalah kebutuhan akan pangan atau makanan. Produk makanan yang

Indonesia yaitu makanan yang dijajakan dipinggir jalan atau biasa disebut jajanan kaki

lima (street food) yang dijual oleh pedagang kaki lima (PKL). Makanan street food ini

biasanya menjadi salah satu tujuan dari para wisatasan baik domestic maupun

mancanegara khususnya di Indonesia yang mempunyai lebih dari 50 persen pedagang kecil

menjual makanan. Pada saat ini diperkirakan ada 45 juta pedagang kecil. Dengan angka

estimasi 20 juta pedagang saja, sudah dapat menggerakkan putaran ekonomi dari hulu ke

hilir (https://m.tempo.co/read/news/2013/03/15/201467291/bondan-winarno-jajanan-kaki-

lima-itu-budaya, diakses tanggal 22 November 2022). Konsumsi makanan yang terus

bertambah mengakibatkan semakin berkembangnya usaha kuliner yang menjual makanan

di pinggir jalan (street food). Karakteristik makanan merupakan faktor yang diperhatikan

masyarakat (Jumhu,2015). Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar

bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih komplek dari itu yang menyangkut pada

kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri tentang

pentingnya perlindungan konsumen. Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan

pengaturan perlindungan konsumen direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat

dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam

menyalahgunakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab yang perlu

disadari oleh konsumen adalah mereka mempunyai hak yang dilindungi UU perlindungan

konsumen sehingga dapat melakukan social control terhadap perbuatan dan prilaku pelaku

usaha dan pemerintah (Salamiah,2014).

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

144

salah satu kawasan kuliner yang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat adalah di

kawasan sentra kuliner Gladak Langen Bogan (Galabo) dan Pucang Sawit. Selain itu di

Taman Sriwedari. Berbagai macam kuliner tradisional makanan dijajakan oleh para

salah satu sumber perputaran uang dibelanjakan untuk kuliner di Kota Surakarta dimana

selama 1 tahun mencapai sedikitnya Rp 310 miliar. Bisnis kuliner di Kota Surakarta

tumbuh pesat dan pertumbuhan ini berimbas pada pendapatan asli daerah (PAD) Apalagi

pada tahun 2017 ini kota Surakarta melakukan promosi terkait bidang jasa dan kulinernya

ke Negara Amerika Serikat, Jepang, Austria dan lain sebagainya

(http://www.Surakartapos.com/2017/01/24/belanja-kuliner-Surakarta-capai-rp310-miliar-

setahun-787347, diakses tanggal 22 November 2022).

pemerintah daerah dan masyarakat terutama PKL untuk menyajikan makanan khas kota

menyebabkan pelaku usaha banyak sekali melakukan pelanggaran terhadap hak-hak

konsumen. Padahal hak dasar konsumen menurut Presiden John F. Kennedy

mengemukakan 4 (empat) hak konsumen yang dilindungi yang salah satunya yaitu hak

untuk mendapatkan keamanan (the right to safety) (Zulham, 2013). Hukum perlindungan

konsumen penting juga karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan

masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun

pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-

masing ada hak dan kewajibannya (Niru Anita dkk,2015). Dan pemerintah disini sangat

berperan dalam mengatur, mengawasi, dan mengontrol konsumen maupun pelaku usaha

dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

145

yang lebih khusus untuk mengatur mengenai pentingnya jajanan yang dikonsumsi harus

sesuai dengan hygiene sanitasi pangan yang diatur dalam Kep.Menkes RI Nomor

Jajanan. Meskipun pemerintah sudah membuat berbagai aturan untuk dapat ditaati oleh

sanitasi dalam menjual makanan. Padahal dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut

telah dibuat sertifikat khusus untuk jajanan makanan yang hanya diberikan sekali tanpa

adanya pengawasan yang rutin dan penilaian untuk meningkatkan hygiene sanitasi

makanan yang dijual oleh PKL. Pengawasan secara rutin dan berkala sangat diperlukan

untuk PKL dalam memenuhi hak-hak konsumen untuk keamanan pangan. Untuk itu

penting bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya pengawasan perlindungan konsumen

guna mewujudkan kontribusi nyata dalam pemenuhan hak-hak konsumen serta

mewujudkan pengawasan perlindungan konsumen yang sesuai dengan Undang-Undang

yang berlaku saat ini. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahnnya mengenai

pelaksanaan pengawasan keamanan pangan oleh Pemerintah Kota Surakarta terhadap

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

hukum dari sisi normatifnya. Dalam penelitian ini juga berbentuk penelitian evaluatif yang

dilakukan untuk menilai program-program yang sudah dijalankan. Pada penelitian ini data

dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa Studi Dokumen yaitu

mengumpulkan data melalui data tertulis (Soerjono Soekanto,2012). Dalam kaitannya

dengan penelitian normative disini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan

Perundang-undangan (statute approach). Untuk melengkapi penelitian ini juga dilakukan

wawancara terstuktur dengan beberapa instansi pemerintahan baik pemerintah pusat dan

pemerintah kota Surakarta.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan,

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

146

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Konsumen terhadap Makanan Street Food Menurut Undang –

manusia membeli makanan yang telah dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di

jalanan tanpa memperhatikan aspek kemanan dan kebersihan makanan tersebut. Makanan

jajan atau jajanan kaki lima biasanya dikenal dengan “street food” berupa makanan dan

minuman yang disajikan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan ditempat-

tempat umum bisa langsung dikonsumsi baik diolah terlebih dahulu atau tanpa proses

pengolahan. Pedagang Kaki Lima awalnya berasal dari para pedagang yang menggunakan

gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Diatas kereta dorong itulah ia meletakkan

berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakannya

kepada orang-orang yang berminat. Dengan dua kaki pedagang kaki lima ditambah tiga

roda kereta dorong itulah, mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima (Rholen

dan tidak mempunyai ijin, tidak memiliki tempat usaha yang permanen, tidak memerlukan

keahlian dan ketrampilan khusus, modal dan perputaran usahanya berskala relatif kecil,

sarana berdagang bersifat mudah dipindahkan (Sumarwanto, 2012).

pedagang kaki lima yang tidak dijamin hygenisnya dapat menimbulkan penyakit. Hal ini

seharusnya menjadi perhatian khusus bagi daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk

menjadi wisata kuliner bagi wisatawan domestic dan mancanegara. Adanya jajanan kaki

lima yang menjadi pusat pariwisata seperti kota Surakarta seharusnya menjadi perhatian

khusus dari pemerintah untuk lebih focus dalam memeperhatikan tempat-tempat yang

sudah dijadikan wisata kuliner. Berbagai aturan seharusnya menjadi acuan untuk

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

147

Perlindungan Konsumen. Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen

serta pelaku usaha yang berkaitan dengan pemenuhan kemanan pangan. Negara menjamin

selanjutnya disebut UUPK. Perlindungan konsumen sendiri adalah segala upaya yang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang

perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang

dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara luas (Teng Berlianty dkk,

2022). Terdapat dalam PasaL 4 yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta

jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi

dan jaminan barang dan/ atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas

barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan

upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat

kesehatan. Maka dari itu, hak – hak yang telah diatur di dalam UUPK harus dipenuhi untuk

menjamin standar keamanan dan kesehatan dari makanan tersebut. Terutama memenuhi

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau

jasa dalam hal ini adalah “street food”. Karena, selain hak konsumen diatur juga kewajiban

bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barangnya yang berdasarkan ketentuan standar

mutu barang. Yang diatur dalam pasal 7 huruf d yakni menjamin mutu barang dan atau jasa

yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan

atau jasa yang berlaku. Hukum perlindungan konsumen mempunyai sifat mengatur dan

juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, hukum perlindungan

konsumen juga menjadi salah satu aspek yang menciptakan rasa aman dan nyaman dalam

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

148

mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami. Karena kerugian yang

diderita oleh konsumen sering kali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku

dkk, 2017).

kaki lima Kementerian Kesehatan sudah membuat berupa Kep.Menkes RI Nomor

942/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan

Jajanan. Tujuan dari adanya Keputusan Menteri tersebut untuk melindungi masyarakat dari

makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak

membahayakan kesehatannya. Hal tersebut sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen

mengenai Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kenyamanan, kemanan dan

keselamtan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa (Pasal 4, UU Perlindungan

Konsumen). Dalam memenuhi kebutuhan konsumen akan jajanan kaki lima yang dijual

PKL). Dalam Perda tersebut dijelaskan mengenai pengertian Pedagang Kaki Lima, yang

selanjutnya disingkat PKL- adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan

jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum

yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan

menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar

pasang. Peraturan Daerah tersebut juga mengatur mengenai kewajiban dari PKL yang

berhubungan dengan perlindungan konsumen yaitu dalam Pasal 9 bahwa Memelihara

kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap konsumen makanan jajanan kaki lima

memang tidak secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah tersebut akan tetapi secara

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

149

dari pemerintah kota Surakarta khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas

wawancara sebagai berikut:

2. Dinas Kesehatan

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

150

yang ada hanyalah pelaksanaan penyuluhan yang rutin dilaksanakan (tidak disebutkan

berapa kali setahun). Sertifikat penyuluhan keamanan pangan itu kemudian menjadi salah

satu syarat para pelaku usaha mengurus surat ijin. Selepas dari itu, akan ada kegiatan

penyuluhan dan observasi langsung ke lapangan. Minimal pada saat perpanjangan ijin,

pengawasan keamanan pangan dilaksanakan kembali dengan cara observasi langsung dan

oleh para PKL sehingga tingkat keamanan, kenyamanan dan hygienenya menjadi syarat

utama bagi wisatawan domestic dan luar negeri. Apabila dikaitkan dengan pengertian

pengawasan menurut Prajudi bahwa “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan

pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang

dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan” (Atmosudirdjo, Prajudi. 1982). Dari segi

pelaksanaannya pengawasan dapat dilakukan secara langsung maksud dari pangawasan

langsung “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu

organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat

berlangsungnya pekerjaan tersebut (on the spot). Sistem ini disebut pula sebagai “built of

control” (Sujamto. 1996). Maksud dari pengawasan ini dilakukan dengan cara mendatangi