AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

124

PELAKSANAAN PERATURAN DESA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG

UANG ADAT DI KABUPATEN KERINCI

Pradekal Ilhamdi

, Irzal Anderson

Dona Sariani

1, 2,3

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi 36361

Email: [email protected]

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4

Tahun 2019 tentang Uang Adat dil Desa Kotol Dua Baru, Kecamatan Air Hangatl Barat,

Kabupaten Kerinci. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode

deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanan peraturan desa mengenai uang adat

belum terlaksana secara optimal karena terdapatnya pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh

masyarakat dan terdapat kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang

Uang Adat di Desa Kotol Dua Baru, Kecamatan Air Hangatl Barat, Kabupaten lKerinci.

Kata Kunci: pelaksanaan; peraturan desa no. 4 tahun 2019; uang adat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 CC BY-SA International License.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the implementation of Village Regulation No. 4 of 2019

concerning Traditional Money in Koto Dua Baru Village, Air Hangat Barat District, Kerinci

Regency. This research is a qualitative research using descriptive method. The results of this study

indicate that the implementation of village regulations regarding customary money has not been

carried out optimally because there are regulatory violations committed by the community and

there are obstacles in the implementation of Village Regulation No. 4 of 2019 concerning

Customary Money in Koto Dua Baru Village, Air Hangat Barat District, Kerinci Regency.

Keywords: implementation; village regulation no. 4 of 2019; traditional money

PENDAHULUAN

Desa Koto Dua Baru merupakan salah satu daerah di Kabupaten Kerinci yang

memiliki sebuah peraturan desa yang mana peraturan desa tersebut merupakan sebuah

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Peraturan Desa

(Perdes) merupakan sebuah aturan yang relatif baru. Dalam kenyataan di lapangan

peraturan ini masih belum populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-

undangan yang lain karena masih relatif baru dalam penerapan penyelanggaraannya.

Peraturan Desa ini seringkali diabaikan dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat. Untuk

menjalankan kewenangan desa, setiap desa memiliki Peraturan Desa dengan ciri khas

masing-masing. Pemerintah Desa Koto Dua Baru membuat peraturan desa dengan tujuan

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

125

agar setiap masyarakat dapat mengetahui dan mengamalkan peraturan desa yang telah

dibuat. Menurut Ter Haar tahun 1937 hukum adat adalah seluruh peraturan, yang

ditetapkan dalam keputusan-keputusan, dan yang dalam pelaksanaan diterapkan serta

merta dan mengikat, artinya hukum adat yang berlaku itu hanyalah yang dikenal dari

keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-

hakim, rapat-rapat desa dan pejabat-pejabat desa. Oleh karenanya terhadap pendapatnya

ini, Ter Haar dikenal dengan teorinya Beslissingenleer (teori keputusan) mengungkapkan

bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam

keputusan-keputusan para pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh,

serta di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati

oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut (Teer B. Haar Bzn, 2011:4).

Mengenai hal tersebut, peraturan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa Koto Dua

Baru berdasarkan landasan sosiologis dan empiris yang dibuat dalam keadaan mendesak

dan bersifat sementara atau memiliki batas waktu tertentu, terdapat beberapa pertimbangan

sosiologis empiris dalam pembuatan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat.

Hal itu dikarenakan rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan

yang berlaku yang dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Desa Koto Dua Baru yang

belum terbimbing dengan baik, dan perilaku masyarakat yang menganggap biasa saja

terhadap peraturan yang ada, sehingga peraturan yang telah dibuat tidak diikuti atau tidak

ditaati. Menurut Soekanto (2012:5) hukum adat merupakan hukum kebiasaan, namun

kebiasaan yang mempunyai akibat hukum atau sanksi (das sein das sollen). Artinya,

hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup di dalam

masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum

atau sanksi. Hukum adat tercipta karena adanya kebiasaan yang di lakukan oleh

masyarakat sehingga kebiasaan tersebut harus diberikan sanksi atau hukuman jika hukum

adat tersebut di langgar.

Dilihat dari penerapannya di dalam kehidupan masyarakat Desa Koto Dua Baru,

Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci terdapat bentuk pelanggaran uang adat

yang telah terjadi sejak diberlakukannya peraturan tersebut, dimana masih ditemukannya

pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan adanya kendala yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam praktik-

praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, sering kali peraturan yang telah

dibuat diabaikan dalam pelaksanaannya. Bahkan masih banyak dari masyarakat-

masyarakat yang tidak peduli akan peraturan adat yang telah dibuat dan juga dalam

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

126

pelaksanaan peraturan tersebut banyak peraturan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan

ketetapan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arzam

(2017:10) akibat pelanggaran terhadap uang adat dalam perkawinan ialah segala risiko

yang akan terjadi di kemudian hari akan ditanggung sendiri, ia tidak akan diakui sebagai

anak buah di desa tersebut dan ia tidak boleh mendirikan rumah di desa tersebut.

Berikut merupakan data pelanggaran dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh

masyarakat dan cara penyelesaiannya:

Tabel 1. Jumlah Pelanggar dan Bentuk pelanggaran Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang

Adat yang dilakukan oleh masyarakat desa Koto Dua Baru dan penyelesainnya

Jumlah Pelanggar

Bentuk

Pelanggaran

Penyelesaian

Ketetapan yang

Berlaku

2019

2020

2021

Hamil di Luar Nikah

Tidak Dibayar

Rp. 1.000.000,-

Atau Seharga 1

Gram Emas

Nikah Siri

Tidak Dibayar

Rp. 500.000,- Atau

Seharga Setengah

Gram Emas

Perceraian

Dibayar Rp.

300.000

Rp. 600.000,-

Masuk Desa

Tidak Dibayar

Rp. 600.000,-

Arah Ajun

Dibayar Rp.

300.000

Rp. 600.000,-

Melarikan Anak

Gadis

Dibayar Rp.

500.000

Rp. 1.000.000,-

Atau Seharga 1

Gram Emas

Sumber: Dokumen Desa Koto Dua Baru 2019-2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2019-2021 ada kurang

lebih 33 pelaku pelanggaran peraturan desa tentang uang adat yang dilakukan oleh

masyarakat. Pada tahun 2019 pelaku pelanggaran berjumlah 12 orang, pada tahun 2020

pelaku pelanggaran berjumlah 10 orang, dan pada tahun 2021 pelaku pelanggaran

berjumlah 11 orang. Dilihat dari bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat

terdapat penyelesaiannya kasus pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketetapan yang

berlaku di dalam peraturan desa tentang uang adat. Misalnya seperti pada kasus

pelanggaran hamil diluar nikah yang mana ketetapan yang berlaku di dalam peraturan

desa, yaitu berjumlah Rp. 1.000.000,- atau seharga 1 gram emas yang pada

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

127

penyelesaiannya tidak dibayar sama sekali. Tentu hal ini menjadi perhatian bagi

pemerintahan desa dan lembaga adat dalam Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019

tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat Barat Kabupaten

Kerinci tersebut.

Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan desa mengenai uang adat ini sangat

diperlukan agar tidak ada lagi pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat, sehingga

peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai yang diharapkan. Berdasarkan

uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Pelaksanaanl

Peraturan Desal No. 4l tahun 2019l tentang Uangl Adat dil Desa Kotol Dua Baru, Kecamatan

Air Hangatl Barat, Kabupaten lKerinci.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode

deskriptif. Dengan penelitian deskriptif dapat menggambarkan Pelaksanaan Peraturan Desa

No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat

Barat, Kabupaten Kerinci. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Noor

(2015:34) melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan

kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap

peristiwa tersebut.

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu Kepala Desa, Ketua BPD,

Pemangku Adat, pelaku pelanggaran dan 1 merupakan narasumber tambahan, yaitu Tokoh

Masyarakat. Sumber data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara

dengan informan dan sumber data sekunder berupa data tambahan untuk melengkapi

adanya data primer yang berupa dokumen, arisp-arsip yang berhubungan dengan penelitian

ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi terkait fokus penelitian.

Dokumentasi yang digunakan peneliti yaitu data Pelaksanaan Peraturanl Desa lNo. 4 Tahunl

2019 tentangl Uang Adatl dan foto-foto dokumentasi penetapan denda uang adat terhadap

pelaku pelanggaran. Selain itu, keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik

triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dengan menggunakan teknik

triangulasi peneliti dapat menetapkan validitas data dalam penelitian. Teknik analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data

(data display) dan pengambilan kesimpulan (verification).

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

128

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumetasi yang dilakukan peneliti dalam

mengumpulkan data mengenai Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang

Uang Adat di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci,

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan

Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat merupakan sebuah peraturan

yang dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Koto Dua Baru yang memiliki

batas waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Peraturan desa mengenai uang adat

dibuat berdasarkan ketentuan adat terdahulu, denda yang dibayarkan masyarakat,

yaitu apabila ingin melakukan sebuah kegiatan atau melakukan sebuah pelanggaran

terhadap ketentuan adat. Peraturan ini wajib ditaati oleh masyarakat agar masyarakat

dapat hidup terbimbing dengan baik.

Adapun jenis-jenis ketentuan uang adat yang wajib dibayarkan oleh masyarakat

diantaranya, uang adat pernikahan seperti nikah sumbang, nikah siri, uang adat

perceraian, uang adat arah ajun yang terdiri dari tukun lantak, tambah induk, njuk

tau, uang adat masuk desa dan uang adat pelanggaran, seperti hamil di luar nikah,

melarikan anak gadis/ istri orang. Jenis-jenis uang adat tersebut yang harus

dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketetapan yang

berlaku pada peraturan desa tentang uang adat.

Manfaat dari dibuatnya peraturan desa mengenai uang adat, yaitu agar dapat

memenuhi kebutuhan masyarakat agar bisa terbimbing dan teratur dalam melakukan

kegiatan apapun di dalam desa dan juga agar masyarakat tidak semena-mena dalam

berbuat sesuatu. Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan efek jera

bagi pelaku pelanggaran uang adat, sehingga nantinya pelaku pelanggaran tersebut

tidak lagi mengulangi perbuatan yang sudah pernah dilakukan selain itu, dengan

adanya peraturan mengenai uang adat agar masyarakat mengetahui adanya adat

istiadat peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan sehingga nantinya adat

tersebut tidak hilang ditelan zaman. Namun, berdasarkan kenyataannya di lapangan,

peraturan desa mengenai uang adat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya hal ini

sesuai dengan data yang ada pada pemerintah Desa Koto Dua Baru terdapat beberapa

masyarakat yang tidak patuh atau tidak membayar denda adat tersebut.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

129

2. Pelanggaran Peraturan

Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa

Koto Dua Baru banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan

tersebut. Hal itu terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yang diantaranya faktor

ketidaktegasan dari pemerintahan desa dan pemangku adat, faktor kurangnya

pemahamaan masyarakat dan juga faktor perekonomian masyarakat.

Faktor ketidaktegasan pemerintahan desa dan pemangku adat, yakni pemerintahan

desa dan pemangku adat masih pandang bulu dalam menjalankan peraturan tentang

uang adat tersebut, seperti melindungi keluarganya ketika salah satu keluarganya

melakukan pelanggaran. Denda adat yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku

pelanggaran hanya disuruh membayar sebagian dari ketetapan denda uang adat yang

berlaku, sehingga membuat peraturan desa mengenai uang adat tidak berjalan sesuai

dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Faktor kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan desa tentang uang

adat juga menjadi penyebab masyarakat melanggar peraturan tersebut. Hal itu

dikarenakan banyak masyarakat yang kurang paham mengenai ketentuan uang adat

yang sudah ditetapkan, sehingga masyarakat melakukan pelanggaran khususnya para

anak muda. Selanjutnya, faktor perekonomian masyarakat juga merupakan penyebab

dari terjadinya pelanggaran peraturan desa tentang uang adat, hal itu dikarenakan

sebagian besar masyarakat Desa Koto Dua Baru bekerja sebagai petani, sehingga

masyarakat merasa keberatan dalam membayar denda uang adat yang sudah

ditetapkan.

3. Kendala/ Hambatan Pelaksanaan Peraturan

Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat

di Desa Koto Dua Baru yang paling utama yaitu masalah perekonomian masyarakat,

banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan sebagian besar

masyarakat Desa Koto Dua Baru berprofesi sebagai petani, hal itu menyebabkan

masyarakat merasa keberatan dalam membayar denda uang adat. Kemudian,

kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa Koto Dua Baru membuat

masyarakat tidak paham akan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat

tersebut.

Selanjutnya, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan desa mengenai

uang adat, yaitu di zaman sekarang banyak masyarakat khususnya para pemuda,

yang mengabaikan adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu, sehingga membuat

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

130

mereka melakukan pelanggaran adat. Hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan

yang diberikan oleh orang tuanya mengenai adat istiadat yang sudah ada di tempat

mereka tinggal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Peraturan Desa

No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa Koto Dua Baru Kecamatan Air Hangat Barat

Kabupaten Kerinci maka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan desa tersebut

belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari fakta di lapangan yaitu

terdapat pelanggaran peraturan dan adanya hambatan atau kendala dalam Pelaksanaan

Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat.

Bentuk Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat di Desa

Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, tidak berjalan

sebagaimana mestinya atau belum efektif. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa

masyarakat yang tidak patuh atau tidak membayar denda uang adat tersebut. Penyebab

terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ketidaktegasan dari pemerintahan desa

dan pemangku adat, faktor kurangnya pemahaman masyarakat dan juga faktor

perekonomian masyarakat. Hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun

2019 tentang Uang Adat, yaitu masalah perekonomian masyarakat karena banyak

masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan tetap dan mayoritas masyarakat Desa Koto

Dua Baru berprofesi sebagai petani. Kemudian, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh

pemerintah desa terhadap peraturan tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti

ajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah desa, hendaknya perlu meningkatkan upaya Pelaksanaan

Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat, perlunya melakukan

sosialisasi secara berkala kepada masyarakat, dan perlunya mencari solusi mengenai

hambatan permasalahan ekonomi masyarakat agar Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4

Tahun 2019 dapat berjalan maksimal.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

131

2. Kepada pemagku adat, hendaknya perlu mempertegas ketetapan denda adat yang

berlaku terhadap pelaku pelanggaran, agar tidak lagi saling melindungi jika salah

satu anggota keluarga melakukan pelanggaran adat.

3. Kepada masyarakat, hendaknya lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya

Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 tentang Uang Adat yang dapat merugikan diri

sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ainul, Soeidy dkk, (2014). Sinergi Pemerintahan Daerah dan Lembaga Adat dalam

Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan. Jurnal JAP. Vol. 1, No.2.

Al Mizon, S., Ahmad, B., & Mustika, D. (2018). Denda Adat Bagi Pelaku Zina Ditinjau

Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Koto Rayo, Kecamatan Tabir, Kabupaten

Merangin, Provinsi Jambi) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Jambi).

Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana

Adat. Jurnal Hukum PRIORIS, 6(3), 227-246.

Arzam, A. (2017). Uang Adat Perkawinan dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Dilembaga

Adat Depati Atur Bumi). Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 17(1), 1-12.

Atik Husniawati, S., Rahmadi, R., & Alhusni, A. (2018). Penerapan Sanksi Hukum Adat

Di Desa Sumber Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam (Doctoral dissertation, UIN

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Hamzah, A. (2017). Pewarisan Kebudayaan Dalam “Ico Pakai” Hukum Adat Masyarakat

Tanjung Pauh Mudik Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Al-Qisthu:

Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 15(1), 1-16.

Hidayati, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Uang Adat (Selemak

Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi. Journal of Islamic Family

Law, 1(1), 57-74.

Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntanbilitas Pengelolaan

Keuangan Desa: Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono. ASSETS: Jurnal

Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, 1(2), 29-46.

Iswanto, I. (2020). Peraturan Desa Dan Kedudukannya Dalam Sistem Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 70-77.

Iskandar, A. D. S (2018). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan

Mangrove Sebagai Relevansi Sustainable Development. Jurnal IUS Kajian Hukum

dan Keadilan, 6(2), 307-322.

Lizarman, D., & Dewi, S. F. (2019). Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di

Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. Journal of Civic Education, 2(4),

363-370.

AoEJ: Academy of Education Journal

Vol. 14 No 1 Tahun 2023

132

Ngarsiningtyas, S. K., & Sembiring, W. M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa

dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. JPPUMA: Jurnal Ilmu

Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social

UMA), 4(2), 159-172.

Perdana, I. (2021). Pembentukan Peraturan Desa (PERDES): Tinjauan Hubungan

Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Journal

Equitable, 6(1), 14-26.

Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority

and The Issuance of Village Regulation). Jurnal Legislasi Indonesia, 13(2), 161-176.

Rumokoy, N. K. (2013). Prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Kepala Desa berdasarkan

Undang undang Nomor 12 tahun 2011. Jurnal Hukum Unsrat, 21(3), 869.

Safrijal, A. (2013). Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di

Kabupaten Nagan Raya. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 145-162.

Satria, I., & Ansori, R. (2020). Analisis Kedudukan Peraturan Desa Pasca Pengesahan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pranata Hukum, 15(1), 66-81.

Sudirga, G. A. E. S., & Artha, I. G. Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang

Melakukan Pelanggaran Adat.

Sudarma Putra, I. B. Hakikat Sanksi Adat Sangaskara Danda Terhadap Pelanggaran Adat

Gamia Gamana. Jurnal Magister Hukum Udayana, 4(2), 44-149.

Wijayanto, D. E. (2014). Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa

dalam Pembentukan Peraturan Desa. Jurnal Independent, 2(1), 40-50.

Kurnia, H., Dasar, F. L., & Kusumawati, I. (2022). Nilai-nilai karakter budaya Belis dalam

perkawinan adat masyarakat Desa Benteng Tado Kabupaten Manggarai Barat Nusa

Tenggara Timur. Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial, 6(2), 311–

322. https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.22300

Helpia, BN, & Muchtar, H (2020). Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No. 4 Tahun 2019

Tentang Uang Adat di Desa Koto Mudik. Journal of Civic Education,

jce.ppj.unp.ac.id, http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/365

Helpia, BN (2021). Pelaksanaan Peraturan Kepala Desa No. 4 Tahun 2019 Tentang Uang

Adat di Desa Koto Mudik Kee. Air Hangat Barat Kah. Kerinci..,

repository.unp.ac.id, http://repository.unp.ac.id/id/eprint/30167

Ilhamdi, P (2022). “Analisis Pelaksanaan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2019 Tentang Uang

Adat”(Studi Kasus di Desa Koto Dua Baru, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten

Kerinci).., repository.unja.ac.id, https://repository.unja.ac.id/36818/