AoSSaGCJ, Vol. 4, Issue 1, (2024) page 37-44

Academy of Social Science and Global Citizenship Journal

ISSN: 2988-7968 (Online)

Journal Homepage: https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/AoSSaGCJ/index

10.47200/aossagcj.v4i1.2468 aossagcj@gmail.com

Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk

Mencegah Gelandangan dan Pengemis

Intan Nur Ainnisa

, Syifa Siti Aulia

1,2

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

intannur[email protected];

syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 17 Maret 2024

Direvisi: 21 April 2024

Disetujui: 29 Mei 2024

Tersedia Daring: 22 Juni 2024

Pemerintahan memiliki peran penting dalam melakukan upaya preventif

pencegahan gelandangan dan pengemis salah satunya di wilayah

Yogyakarta melalui Dinas Sosial. Kajian ini menggunakan metode

fenomenologi dengan pendekatan kualitatif untuk menggali fenomena

terkait upaya preventif dinas sosial DIY untuk mencegah gelandangan dan

pengemis melalui penyuluhan dan edukasi. Tujuan dalam artikel ini untuk

memberikan gambaran aktifitas Dinas Sosial DIY dalam melaksanakan

edukasi untuk mencegah gelandangan dan pengemis dengan mengkaji tiga

hal yakni dalam perencanaan, pelaksanaan, dan hambatan dalam

pelaksanaan penyuluhan dan edukasi sebagai bentuk upaya preventif.

Dalam perencanaanya dinas sosial membuat sebuah perencanaan dengan

cara mengidentifikasi tujuannya terlebih dahulu, menganalisis sasarannya,

melakukan penyusunan materi, merencanakan untuk penjadwalan,

mempersiapkan pemateri untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi

masyarakat. Penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat dilaksanakan oleh

dinas sosial DIY melalui berbagai media seperti media cetak, media

elektronik, dan melalui media kebudayaan. Dinas sosial DIY menghadapi

beberapa hambatan keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya

manusia. Namun, dinas sosial DIY memiliki solusi untuk menghadapi

hambatan tersebut dengan mengajak serta menggandeng lembaga-lembaga

lain dan tokoh masyarakat untuk ikut membantu melakukan penyebaran

penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.

Kata Kunci:

Penyuluhan,

Gelandangan,

Pengemis,

Dinas Sosial DIY

ABSTRACT

Keywords:

Counseling,

Homelessness

Beggars

DIY Social Service

The government has an important role in carrying out preventive efforts

to prevent homelessness and beggars, one of which is in the Yogyakarta

area through the Social Service. This study uses a phenomenological

method with a qualitative approach to explore phenomena related to the

preventive efforts of DIY social services to prevent homelessness and

beggars through counseling and education. The aim of this article is to

provide an overview of the activities of the DIY Social Service in

implementing education to prevent homelessness and beggars by

examining three things, namely planning, implementation and obstacles

in implementing counseling and education as a form of preventive effort.

In planning, the social service makes a plan by first identifying its

objectives, analyzing its targets, preparing materials, planning

scheduling, preparing presenters to deliver outreach and public

education. Counseling and education to the community is carried out by

the DIY social service through various media such as print media,

electronic media, and through cultural media. DIY social services face

several obstacles, budget constraints and lack of human resources.

However, the DIY social service has a solution to face these obstacles by

inviting and collaborating with other institutions and community leaders

to help spread outreach and education to the community.

Academy of Social Science and Global Citizenship Journal

Vol. 4, No. 1, Juni 2024, page: 37-44

Intan Nur Ainnisa et.al (Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk….)

This is an open access article under CC BY-SA license

How to Cite: AinnisaI., & AuliaS. (2024). Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk

Mencegah Gelandangan dan Pengemis. Academy of Social Science and Global

Citizenship Journal, 4(1), 37-44. https://doi.org/10.47200/aossagcj.v4i1.2468

1. Pendahuluan

Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang berisi tentang pemerintah Indonesia wajib

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta meningkatkan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia wajib untuk

memberikan atau perlindungan terkhusus kepada fakir miskin, anak terlantar, dan

memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya

ditujukan bagi warga gelandangan dan pengemis. Ada beberapa dari mereka (masyarakat

Indonesia) yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan, maka mereka memilih untuk

berpindah-pindah tempat dan tidur dimana saja demi kelangsungan hidup.

Gelandangan dan pengemis adalah masalah sosial yang selalu ada dikota-kota besar

khususnya didaerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah kota Yogyakarta dengan perantara dinas

sosial Kota Yogyakarta melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi gelandangan dan

pengemis yang ditetapkan pada peraturan daerah DIY nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan

gelandangan dan pengemis. Namun faktanya didalam kehidupan realita terdapat banyak

gelandangan dan pengemis yang terlihat dimana-mana (Rumapea, 2020). Gelandangan yaitu

mengacu pada orang-orang yang memiliki kondisi hidup yang bertentangan dengan norma

kehidupan sosial yang layak di lingkungan masyarakat setempat, tidak memiliki tempat tinggal

serta hidup berkeliaran ditempat-tempat umum, sedangkan pengemis merupakan seseorang yang

memperoleh penghasilan dengan cara mengemis ditempat-tempat umum dengan menghalalkan

segala cara untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain (Marpaung dkk., 2022).

Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2014 bahwa menjelaskan

mengenai gelandangan dan pengemis merupakan kelompok rentan yang hidup dalam

kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan serta hidup tidak mampu serta tidak

bermartabat, maka penanganan terhadap gelandangan dan pengemis memerlukan penanganan

yang efektif, terpadu, serta berkelanjutan dan memiliki kepastian hukum serta dilakukan dengan

langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum

serta lebih memfokuskan pada harkat dan martabat manusia untuk mencapai kesejateraan sosial

dan ketertiban umum.

Dengan kehadiran pengemis dan gelandangan di kota Yogyakarta sendiri menurut Dinas

Sosial menyatakan bahwa hampir 70% mereka berada di DIY yang berasal dari luar Yogyakarta.

Tentunya pemerintah DIY cukup kerepotan dalam melakukan penanganan. Berdasarkan data

yang dikeluarkan Bappeda DIY, jumlah entitas masyarakat gepeng yang berada di Yogyakarta

pada tahun 2016 berjumlah 321 jiwa, pada tahun 2017 mencapai 406 jiwa, kemudian pada tahun

2019 berjumlah 324 jiwa. Sedangkan angka penyebaran gepeng diambil berdasarkan data

provinsi dari dinas sosial DIY dapat dipahami melalui tabel di bawah ini (Khairunnisa dkk.,

2020). Dalam penulisan, peneliti ingin memahami bagaimana perencanaan dan pelaksanaan

pemerintah dala memberikan penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif

pencegahan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial DIY. Kemudian apa saja yang menjadi

hambatan kepada pemeritahan Dinas Sosial DIY dalam penyuluhan dan edukasi tersebut.

Academy of Social Science and Global Citizenship Journal

Vol. 4, No. 1, Juni 2024, page: 37-44

Intan Nur Ainnisa et.al (Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk….)

2. Metode

Penulisan didalam artikel ini, peneliti menggunakan metode fenomenologi dengan

pendekatan kualitatif. Tujuan dalam artikel ini yaitu memahami makna kejadian serta

berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki asumsi berbeda-beda dan mengetahui apa yang

ada di situasi “fakta” atau penyebab”. Dalam sistem metode fenomenologi, agar menafsirkan

dari sudut pandang yang “objek” dari pemikiran pribadi serta sudut pandang “subjek” dimana

pengetahuan diperoleh dari sudut pandang sendiri. Adapun cara mengetahui fenomenologi

berasal dari pengalaman hidup (world of experience) atau dengan objek live world dan secara

pengalaman kehidupan yang dirasakan pribadi (Husserl, 1970). Dengan menggunakan jenis

pendekatan kualitatif lebih mudah digunakan pada saat dihadapkan pada banyak fakta dan

pandangan tersebut dikemukakan oleh (Meolong, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi penyuluhan dan edukasi masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan

gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial DIY. Cara pengumpulan data jenis kualitatif ini

yaitu berupa gambar, dan fakta. Hasil penelitian dipaparkan berupa kutipan data, agar

memberikan makna gambaran penyajian hasil laporan tersebut (Sugiyono, 2016).Teknik dalam

pengumpulan mengolah hasil data berupa buku, artikel jurnal, serta hasi wawancara. Sehingga,

agar mendapatkan data secara deskriptif melalui lisan ataupun tertulis.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama S P penyuluh sosial madya dinas sosial DIY.

Kemudian penelusuran dari laman website Dinas Sosial DIY, dan observasi di kantor dinas

sosial DIY yang terdapat di Jalan Janti, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta, dapat diperoleh gambaran umum terkait penyuluhan dan edukasi Masyarakat

sebagai Upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial DIY. Dinas

sosial adalah instansi pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan tugas pemerintahan dalam

upaya kesejahteraan sosial. Tugas pokok dinas sosial yaitu melaksanakan urusan rumah tangga

daerah serta menunjang tugas dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial, rehabilitasi

sosial, pembinaan kesejahteraan sosial dan pengembangan tenaga kerja sosial. Dalam

melaksanakan tugasnya, dinas sosial dibantu oleh pekerja sosial. Pekerja sosial merupakan

Petugas Khusus dari Departemen Sosial yang memiliki keahlian khusus serta mempunyai jiwa

pelayanan dibidang kesejahteraan sosial (M. Ramadhani, Sarbaini, 2016).

Penyuluhan sosial adalah salah satu proses untuk perubahan perilaku seseorang dengan

melalui menyerbarkan informasi, komunikasi, motivasi, serta memberikan edukasi secara baik

oleh seorang penyuluh secara lisan maupun non-lisan kepada suatu kelompok untuk

meningkatkan pemahaman, pengetahuan agar aktif berpartisipasi dalam menyelenggarakan

kesejahteraan sosial secara menyeluruh dinas (Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020).

Tujuan penyuluhan sosial yaitu untuk melakukan publikasi serta mempromosikan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian untuk menyebarluaskan suatu informasi,

komunikasi, motivasi, dan edukasi secara langsung pada kelompok sasaran yang dituju.

Sehingga meningkatkan pemahaman dan kemauan yang sama. Pengetahuan dan kemauan yang

dimaksud agar menciptakan suatu partisipasi yang aktif untuk penyelenggaraan kesejahteraan

sosial guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bagi Masyarakat.

Penyuluhan dan edukasi masyarakat merupakan salah satu wujud dari upaya preventif yang

terdapat pada peraturan daerah no.1 tahun 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta terkait penanganan

gelandangan dan pengemis. Tujuan penyuluhan dan edukasi masyarakat juga tentunya bertujuan

untuk mengurangi adanya gelandangan dan pengemis yang ada diwilayah Yogyakarta. Karena

perilaku gelandangan dan pengemis merupakan cerminan dari kurangnya kesejahteraan negara.

Maka untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945

yang terdapat di alinea ke-4 dan bertujuan untuk mengurangi gelandangan dan pengemis agar

Academy of Social Science and Global Citizenship Journal

Vol. 4, No. 1, Juni 2024, page: 37-44

Intan Nur Ainnisa et.al (Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk….)

terselenggaranya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Maka pemerintah melakukan upaya dengan

mengeluarkannya perda no.1 tahun 2014.

1. Penyuluhan merupakan penyebaran informasi yang dilakukan melalui komunikasi,

informasi, motivasi, edukasi (KIME). Penyuluhan sosial adalah proses untuk mengubah

perilaku melalui penyampaian informasi, komunikasi, motivasi, edukasi kepada masyarakat,

yang dilakukan oleh dinas sosial sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan

penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Maka dalam sebuah kegiatan perencanaan

penyuluhan dan edukasi masyarakat, dinas sosial merencanakannya dengan cara

mengidentifikasi tujuannya, menganalisis sasarannya terlebih dahulu, melakukan

penyusunan materi, pemilihan metode yang akan dipakai, mengatur penjadwalan,

mempersiapkan pemateri untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi masyarakat,

pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut setelah kegiatan penyuluhan dan edukasi

masyarakat tersebut selesai.

Berikut merupakan hasil wawancara penelitian dengan S P selaku penyuluh sosial madya di

dinas sosial yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2024 :

“Gelandangan dan pengemis ditemukan cukup banyak di DIY, masyarakat Yogyakarta yang

mempunyai hati permisif ini dapat dimanfaatkan pengemis dan gelandangan untuk

mendapatkan uang, mereka bisa mendapatkan uang sehari bisa mencapai 100.000 bahkan

lebih, sehingga perbuatan memberi uang itu harus dicegah. Dinas sosial tentunya harus

memiliki suatu perencanaan bagaimana agar orang itu tidak menggelandang dan mengemis,

bagaimana ketika ada gelandangan dan pengemis itu bisa diatasi dengan memberikan suatu

penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan peraturan daerah DIY no.1 tahun

2014 tentang gelandangan dan pengemis agar masyarakat bisa mengetahui peraturan

tersebut, maka tentunya dalam melakukan sebuah kegiatan penyuluhan dan edukasi, saya

harus menentukan sebuah perencanan untuk melaksanakan penyuluhan dan edukasi

masyarakat dengan langkah yang pertama bagaimana mengidentifikasi tujuannya,

menganalisis sasarannya terlebih dahulu, melakukan penyusunan materi, pemilihan metode

yang akan dipakai, penjadwalan, mempersiapkan pemateri untuk menyampaikan

penyuluhan dan edukasi masyarakat, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut

setelah kegiatan tersebut selesai bagaimana.”

2. Pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat merupakan salah satu pencegahan

gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh dinas sosial. Melalui penyuluhan sosial

secara langsung masyarakat dapat menyampaikan segala aspirasinya dan dapat

menyampaikan pertanyaannya secara langsung dan langsung dijawab oleh narasumber.

Lokasi penyuluhan ini tentunya dilakukan di 7 lokasi yang berbeda dengan narasumber yang

dihadirkan berasal dari DPRD DIY, Praktisi Sosial, Balai-balai atau UPT Dinas Sosial, dan

juga penyuluh sosial Masyarakat juga ikut dilibatkan seperti bekerja sama dengan karang

taruna setempat dan lain sebagainya.

Berikut merupakan hasil wawancara penelitian dengan S P selaku penyuluh sosial

madya di dinas sosial yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2024: “pelaksanaan dalam

kegiatan penyuluhan dan edukasi yang dilaksanakan oleh kami dinas sosial biasanya

diadakan pada bulan februari secara langsung. Untuk penyuluhan tidak langsung biasanya

dilaksanakan sewaktu-waktu. Yang dimaksud penyuluhan tidak langsung yaitu penyuluhan

yang dilaksanakan melalui media cetak seperti poster, baliho, dan lain-lain, kemudian dari

segi elektronik seperti melalui media radio, talkshow, podcast, tayangan iklan televisi. Dan

melalui sebuah media penyuluhan berbasis budaya yaitu melalui sebuah peragaan wayang

cakruk”.

a. Wayang Cakruk sebagai media berbasis budaya untuk menyampaikan penyuluhan dan

edukasi kepada masyarakat

Academy of Social Science and Global Citizenship Journal

Vol. 4, No. 1, Juni 2024, page: 37-44

Intan Nur Ainnisa et.al (Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk….)

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY ini bertujuan untuk

melakukan Komunikasi, Informasi, Motivasi dan Edukasi (KIME) kepada individu,

kelompok, dan lembaga. Sasaran yang dibidik dalam program ini adalah tokoh

masyarakat mulai dari RT, /RW, lurah, tokoh agama dan lainnya. Pada dasarnya,

pelayanan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan

mengedukasi masyarakat. Wayang Cakruk memotretkan bagaimana kehidupan

masyarakat yang sedang berkumpul di cakruk dengan beberapa masalah yang ada di

masyarakat.

Wayang Cakruk dibawakan oleh Ki Sumarno Purbo Carito sebagai dalang wayang,

acara pembuka dihadiri oleh beberapa narasumber yaitu, RM. Sinarbiyatnujanat, SE.,

Reno Candra Sangaji, S.IP, M.IP., Mahruf Yusuf, S.Ag., Widiyanto, S.Sos., serta dihadiri

oleh DPRD DIY, Praktisi dan Ustadz tiap agenda bulannya. Pertunjukan wayang dibuka

dengan iringan gamelan dan nyanyian sinden sebagai tanda bahwa pertunjukan akan

dimulai, dilanjut dengan pemaparan materi menggunakan media Wayang Cakruk oleh

dalang yang berpengalaman, pementasan juga menghadirkan narasumber-narasumber

sebagai pengisi materi Wayang Cakruk.

Penyuluhan Wayang Cakruk Tahun 2023 telah dilaksanakan di 28 titik se-DIY.

Dinas Sosial DIY telah melaksanakan Penyuluhan Sosial Melalui Media Peraga melalui

media Wayang Cakruk sebagai upaya preventif permasalahan sosial di 28 lokasi berdasar

Kalurahan/ Kelurahan yang tersebar di 5 kabupaten/kota se-DIY pada 2023.

Kepala Dinas Sosial DIY “E P menyatakan bahwa pelaksanaan wayang cakruk

merupakan inovasi Dinas Sosial dalam rangka melakukan penyuluhan sosial kepada

masyarakat yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2015. Wayang Cakruk sendiri

terinspirasi dari obrolan di pos ronda, dimana permasalahan sosial seringkali menjadi

topik pembicaraan di pos ronda/cakruk, kemudian topik tersebut diobrolkan bersama-

sama demi mencari solusi atau pemecahan masalah yang timbul di masyarakat”.

Wayang cakruk sendiri merupakan wayang yang dibuat oleh dalang “S” dengan

menampilkan tokoh-tokoh yang berbentuk manusia yang didalamnya terdapat tokoh-

tokoh seperti RT, RW, Masyarakat biasa, pejabat, dan seterusnya.

b. Baliho sebagai media cetak untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi kepada

Masyarakat

Baliho merupakan salah satu bentuk media cetak yang dimana digunakan untuk

menyampaikan penyuluhan dan edukasi secara luas. Baliho ini digunakan untuk

penyuluhan dan edukasi karena ukuran nya yang besar dan lokasi penempatannya

strategis yang dimana banyak dilalui dan dilihat oleh banyak orang. Lokasi baliho ini

tersebar diseluruh wilayah Yogyakarta diantaranya tersebar di kabupaten Sleman, Kulon

Progo, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, dan Bantul.

Baliho yang digunakan untuk penyuluhan dan edukasi oleh dinas sosial biasanya

disebarkan di tempat umum, dijalan kota, disekitar rambu-rambu lalu lintas. Baliho-

baliho tersebut tentunya berisikan peringatan atau himbauan untuk tidak mengemis dan

menggelandang, serta imbauan untuk tidak memberikan uang kepada pengemis, dan

dibaliho tersebut berisikan Perda No.1 tahun 2014 juga, agar masyarakat bisa mentaati

aturan tersebut.

Pesan atau kalimat yang digunakan dalam baliho tentunya harus berisikan pesan

yang jelas dan informatif. Baliho harus menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan

memotivasi masyarakat untuk bertindak sesuai yang diharapkan. Kalimat yang digunakan

oleh dinas sosial untuk baliho seperti “silahkan bersedekah di lembaga sosial dan

lembaga keagamaan agar tepat sasatan dan bermanfaat, jangan bersedekah dijalan atau

tempat umum”, “menggelandang dan mengemis adalah cermin budaya malas, tidak

sesuai budaya masyarakat DIY”, “dengan memberi uang kepada gelandangan dan

Academy of Social Science and Global Citizenship Journal

Vol. 4, No. 1, Juni 2024, page: 37-44

Intan Nur Ainnisa et.al (Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk….)

pengemis di jalanan berarti anda telah ikut memupuk perilaku menggelandang dan

mengemis”, dan lain sebagainya.

3. Hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial dalam pelaksanaan penyuluhan dan edukasi

masyarakat sebagai upaya preventif pencegahan gelandangan dan pengemis oleh dinas

sosial

Berikut merupakan hasil wawancara penelitian dengan S P selaku penyuluh sosial madya di

dinas sosial yang dilakukan pada tanggal 26 maret 2024:

“Hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial dalam pelaksanaan penyuluhan

dan edukasi masyarakat berasal dari faktor internal yaitu berupa hambatan

dari keterbatasan anggaran, dan kurangnya sumber daya manusia dalam

menjalankan pelaksanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat tentunya

anggaran menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam

melaksanakan penyuluhan dan edukasi masyarakat ini. Dinas sosial

mempunyai hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan edukasi

masyarakat ini yaitu salah satunya anggaran yang terbatas hingga pelaksaan

kegiatan penyuluhan dan edukasi ini terbatas hanya dibeberapa wilayah saja

tidak menyuluruh”.

Dalam melaksanakan penyuluhan dan edukasi masyarakat dinas sosial juga memiliki

hambatan karena kurangnya (SDM) Sumber Daya Manusia. Kekurangan sumber daya

manusia disini yaitu dinas sosial kekurangan seorang penyuluh sosial yang profesional

dalam melakukan penyuluhan yang dimana seorang penyuluh harus kompeten serta terlatih

dibidang penyuluhan sosial. Tentunya dengan sumber daya manusia yang terbatas dalam

penyuluhan dan edukasi ini, maka penyuluhan manjadi kurang optimal.

Untuk mengatasi atau meminalisir hambatan diatas maka dinas sosial mengajak serta

menggandeng lembaga-lembaga lain untuk ikut membantu melakukan penyebaran

penyuluhan dan edukasi tersebut seperti satpol PP, kepolisisan, kemudian penyuluh

masyarakat yaitu orang-orang dari kalangan muda, karang taruna, tokoh-tokoh muda yang

dilatih, untuk bisa ikut membantu menyampaikan pesan-pesan informasi kepada

masyarakat, mereka merupakan relawan yang dimana bekerja atas dasar kesuka relawanan.

Sehingga dengan membangun jejaring tersebut bisa mengurangi anggaran tapi pesan-pesan

penyuluhan dan edukasi tersebut bisa meluas tanpa mengeluarkan anggaran yang besar.

Serta SDM yang kurang tersebut untuk menyebarluaskan penyuluhan dan edukasi

masyarakat bisa tetap terlaksana dan meluas karena adanya bantuan dari lembaga, penyuluh

sosial dari masyarakat serta sukarelawan yang dilatih sehingga menjadi penyuluh yang

profesional.

4. Kesimpulan

Dalam sebuah perencanaan penyuluhan dan edukasi masyarakat, dinas sosial membuat

sebuah perencanaanya dengan cara mengidentifikasi tujuannya terlebih dahulu, dinas sosial

menganalisis sasarannya, melakukan penyusunan materi, materi penyuluhan dan edukasi harus

sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sasaran. Kemudian pemilihan metode yang akan

dipakai disesuaikan dengan kalangannya. Merencanakan untuk penjadwalan, Mempersiapkan

pemateri untuk menyampaikan penyuluhan dan edukasi masyarakat, memastikan pelaksanaan

kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kemudian evaluasi, evaluasi terkait

peserta, pemateri, dan panitia. dan tindak lanjut setelah kegiatan penyuluhan dan edukasi

masyarakat setelah selesai.

Melalui pelaksanaan penyuluhan sosial secara langsung, masyarakat dapat menyampaikan

segala aspirasinya dan dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Pelaksanaan

penyuluhan ini tentunya dilakukan di 7 lokasi yang berbeda dengan narasumber yang dihadirkan

Academy of Social Science and Global Citizenship Journal

Vol. 4, No. 1, Juni 2024, page: 37-44

Intan Nur Ainnisa et.al (Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk….)

berasal dari DPRD DIY, Praktisi Sosial, Balai-balai atau UPT Dinas Sosial, dan juga penyuluh

sosial masyarakat juga ikut dilibatkan seperti bekerja sama dengan karang taruna setempat dan

lain sebagainya. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan melalui lisan atau langsung, dan melalui

berbagai media-media lainnya seperti media online, media cetak, media elektronik, dan media

kebudayaan. Peneliti memfokuskan pembahasan pada media cetak (Baliho) dan media

kebudayaan (Wayang Cakruk). Penyuluhan melalui baliho dan wayang cakruk setelah dikaji,

wayang cakruk merupakan penyuluhan yang sangat efektif dibandingkan dengan baliho. Namun

semua itu memiliki kekurangan serta kelebihannya.

Hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial dalam pelaksanaan penyuluhan dan edukasi

masyarakat berasal dari faktor internal yaitu berupa hambatan dari keterbatasan anggaran, dan

kurangnya sumber daya manusia dalam menjalankan pelaksanaan penyuluhan dan edukasi

masyarakat. Sumber daya manusia yang terbatas dalam penyuluhan dan edukasi ini

menyebabkan penyuluhan manjadi kurang optimal. Namun dinas sosial memiliki solusi untuk

menghadapi hambatan tersebut dengan mengajak serta menggandeng lembaga-lembaga lain

untuk ikut membantu melakukan penyebaran penyuluhan dan edukasi tersebut.

5. Daftar Pustaka

Baktiawan Nusanto. (2017). Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di

Kabupaten Jember (Handling Programs of Homeless and Beggar) in Jember District).

Jurnal Unmuh Jember, 17(September).

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020a). Sejarah Dinas Sosial DIY.

https://dinsos.jogjaprov.go.id/sejarah-dinas-sosial/

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020b). Struktur Organisasi Dinas Sosial DIY.

https://dinsos.jogjaprov.go.id/pejabat-struktural-2016/

Dinas Sosial Daerah Istimewa, & Yogyakarta. (2020). Tugas dan Fungsi.

https://dinsos.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi/

Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020c). Visi Misi.

https://dinsos.jogjaprov.go.id/visi-misi/.

Husserl, E. (1970). The crisis of European sciences and transcendental phenomenology (D.

Carr, Trans.), 1–116. Retrieved from http://www.joelgehman.com/page/28/.

Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). SMART URBAN SERVICE

Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan. Journal Moderat, 6(1).

Kuntari, S., & Hikmawati, E. (2017). Melacak akar permasalahan gelandangan pengemis

(gepeng). Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosia, 41(1)..

M. Ramadhani, Sarbaini, H. M. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak

Jalanan Di Kota Banjarmasin. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 6(11).

Meolong, L. J. (2007). Metodelogi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Marpaung, i R., Simanullang, E. T. K., Saragih, A. T., Sinaga, A. O. M., & Bara, S. B.

(2022). Upaya Penanggulangan Gelandangan di kota Medan. Abdi Humaniora, 2(2).

https://doi.org/10.24036/abdi-humaniora.v2i02.117424

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Penanganan Gelandangan dan Pengemis. (2014). Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan

Pengemis.

Academy of Social Science and Global Citizenship Journal

Vol. 4, No. 1, Juni 2024, page: 37-44

Intan Nur Ainnisa et.al (Upaya Preventif: Edukasi dari Pemerintahan untuk….)

Perda Kota Yogyakarta No.1 tahun 2014. (2014). Peraturan Daerah (PERDA) Kota

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Peraturan Daerah (PERDA), 8(33), 44.

Putra, M. D. (2021). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila.

Likhitaprajna Jurnal ilmiah, 23(2). https://doi.org/10.37303/likhitaprajna.v23i2.199.

Rumapea, N. J. (2020). Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

oleh Dinas Sosial Kota Medan. Universitas Sumatera Utara.

Subadi, T. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: Muhammadiyah University

Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sudharma Putra, I. B. (2018). Sosial Control : Sifat dan Sanksi sebagai Sarana Kontrol

Sosial. Vyavahara Duta, 13(1). https://doi.org/10.25078/vd.v13i1.529

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta.